Dokumen ini membahas kinerja Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan visi menjadi kota yang maju, religius dan berbudaya serta mencegah korupsi. Pemerintah Kota Mataram terus meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik melalui berbagai kebijakan seperti melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kota Mataram juga terus meningkatkan indeks integ

1. Oleh:
H. AHYAR ABDUH
WALIKOTA MATARAM

2. PEMERINTAH KOTA MATARAM MEMILIKI KOMITMEN SECARA TERUS MENERUS MEMBERIKAN YANG TERBAIK UNTUK MENCAPAI VISI : “TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”
PEMERINTAH KOTA MATARAM JUGA BERKOMITMEN UNTUK MEWUJUDKAN “PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MEWUJUDKAN ZONA INTEGRITAS”.

3. URAIAN
2012
2013
PENDUDUK
406.910Jiwa
419.641Jiwa
RUMAHTANGGA
110.175 KK
111.288 KK
KEPADATAN PENDUDUK
6.741 jiwa/Km2
6.845 Jiwa/Km2
IPM
72,83
73,70

4. 1.Kota Mataram sebagai tiga besar Nominator Peraih Innovation Government Award (IGA).
2.HasilSurvey Integritas(SI) SektorPublik2013, IndeksIntegritasKota Mataramadalah7,07. Indeksiniberadapadaposisidiatasstandarminimal ditetapkanKPK (6,00). Indeksinimengalamipeningkatandari6,78 di tahun2012.
3.Indeks Persepsi Korupsi (IPK)yang dilaksanakanoleh Transparancy International, Kota Mataram beradapadaurutanke-13 dari 50 Kota se-Indonesia.
4.HasilSurveiDoing Business yang dilaksanakanoleh(International Finance Corporation (IFC) danBank Dunia, Kota Mataramberadapadaurutanke-10 dalamketerbukaanusahadanreformasipelayananusaha.
5.Piagam Kepatuhan -UU 25 tahun 2009 dari Ombustman R. I
FAKTA KINERJA KOTA MATARAM

5. 1. IMPLEMENTASI PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG PRO-POOR, PRO-JOB, PRO-GROWTH, & PRO- ENVIRONMENT.
2. IMPLEMENTASI “MATARAM UNTUK SEMUA” DENGAN PRINSIP KESERASIAN DAN KESEIMBANGAN ANTARA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN (GROWTH WITH EQUITY).

6. RendahnyaaksesibiltasthdpInformasi
Blocking darielitkelompokKemandirianorganisasiwarga
Prosespartisipasitanpasubstansi
Apatismewarga
RendahnyaKeterlibatankelompokperempuan
Kapasitaspengelolaforum msyawarah

7. PembuatanKebijakanKeputusan anggaran
PraktekOperasional

8. PELIBATAN PUBLIK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNANMELALUI PERDA NO. 27 TAHUN 2001 TENTANG MUSYAWARAH PEMBANGUNAN BERMITRA MASYARAKAT (MPBM).
MPBM PERENCANAAN (CAP)
MPBM INFORMASI
MPBM PELAKSANAAN
MPBM EVALUASI

9. PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) MELALUI PENERAPAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) E- PROCUREMENT.
PENERAPAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA YANG WAJAR MELALUI PELIBATAN SELURUH SKPD DAN PELAKU USAHA PENYEDIA BARANG DAN JASA, UNTUK MENEKAN PEMBOROSAN ANGGARAN.

10. PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU MELALUI PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) PERDA 18 TAHUN 2000, DAN PADA TAHUN 2014 BERUBAH MENJADI BPMP2T PERDA 8 TAHUN 2013. ( STANDAR PELAYANAN DAN SOP NYA DISUSUN SECARA PARTISIPATIF DENGAN NGO DAN FORUM WARGA KOTA –IMPACTNYA PELAYANANNYA ADIL, SETARA DAN INKLUSIF)

11. PENETAPAN PERWAL PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI KESEHATAN DASAR
MEMBERIKAN LAYANAN KESEHATAN DASAR BAGI MASYARAKAT DENGAN NIHIL PUNGUTAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.
PENANDATANGANAN FAKTA INTEGRITAS, SEBAGAI SUATU BENTUKKOMITMEN AWAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

13. UU KIP 14 tahun2008 tentangKeterbukaanInformasidanUU 25 tahun2009 tentangpelayananpublikadalahruanginteraksibagipemerintahdanmasyarakatdalammewujudkanruangpartisipasidanpelayananpublikyang setara, adildaninklusif

14. PemerintahKota Mataram
Jln. PejanggikNomor16 Mataram
Telp. (0370) 634321 Fax. (0370) 633575