1. MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASNPenerapan& Tantangan
Oleh: Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE.,M.Eng. Deputi Bidang SDM AparaturKementerian PAN dan RB
4. 7
25
21
38
38
54
56
64
79
81
83
94
4
12
22
44
44
58
47
61
75
80
89
100
0
20
40
60
80
100
2002
2012
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN
The quality of public services,
The quality of the civil service
the degree of its independence from political pressures,
the quality of policy formulation and implementation,
the credibility of the government's commitment to such policies.
5. 12%
32%
35%
21%
Sumberdata: DirjenPerimbanganKeuanganKemenkeu2014 (SuratNo: S-71/PK/2014)
WILAYAH SUMATERA
Peg. ASN Sarjana
39%
Peg. ASN SLA
29%
Tingkat Kemiskinan
12,07 %
IndeksGini
0.35
WILAYAH JAWA
Peg. ASN Sarjana
40%
Peg. ASN Diploma
28%
Tingkat Kemiskinan
11.36%
IndeksGini
0.40
WILAYAH BALI-NUSTRA
Peg. ASN Sarjana
36%
Peg. ASN SLA
25%
Tingkat Kemiskinan
19.79%
IndeksGini
0.38
WILAYAH PAPUA-MALUKU
Peg. ASN SLTA
37%
Peg. ASN Sarjana
34%
Tingkat Kemiskinan
24.89%
IndeksGini
0.40
: 82 Kab/Kota
: 158 Kab/Kota
: 154 Kab/Kota
: 97 Kab/Kota
WILAYAH KALIMANTAN
Peg. ASN SLA
36%
Peg. ASN Sarjana
30%
Tingkat Kemiskinan
6.69%
IndeksGini
0.36
WILAYAH SULAWESI
Peg. ASN Sarjana
45%
Peg. ASN SLA
29%
Tingkat Kemiskinan
13.99%
IndeksGini
0.40JumlahPegawaiASN: 4,36juta
-Pusat: 891.509
-Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013)
PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA
RasioPegawaiASN: 1,76%
Rata2 Pendidikan:
S1 (40%) & SMA (28%)
17%
32%
31%
20%
7. 10 ASPEK MANAJEMEN ASN
Menggunakan ANJAB dan ABK
Penyusunan kebutuhan untuk 5 Tahun
e-formation
PENETAPAN KEBUTUHAN
Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi
Perencanaan suksesi dan talent pool
Seleksi yang objektif untuk menduduki jabatan(open recruitmentuntJPT)
Diklatmerupakanhak
PENGEMBANGAN
Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (target vs realisasi)
Penilaian 3600 (diri sendiri, atasan lansung, teman sekerja, bawahan)
PENILAIAN KINERJA
Sistem registrasi On-linedlmpenerimaanASN
Seleksi menggunakan CATPENGADAAN
Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat
DISIPLIN
1
2
34
5
8. MANAJEMEN ASN(Lanjutan)
Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan
Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun
Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
•Memberikan perlindungan tambahan diatas Sistem Jaminan Sosial Nasional (perlindungan dasar)
•BantuanHK
PERLINDUNGANPerbaikan sistem pembayaran dari sistem pay as you go menjadi semangatnyafully funded (dana pensiun)
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUAPemberhentian karena tidak mencapai kinerja PEMBERHENTIAN
7
8
9
10
Diberikan berdasarkan pencapaian kinerjaPENGHARGAAN
6
9. PENYUSUNAN KEBUTUHAN
PEGAWAI ASN MENUNJANG ARAH PEMBANGUNAN NASIONALMakanan- minuman, tekstil, peralatantransportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabekarea
KelapaSawit, Karet, BatuBara, Perkapalan, BesiBaja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda MinyakdanGas, Batubara, KelapaSawit, BesiBaja, Bauksit, Perkayuan
PertanianPangan(Padi, Jagung, KedelaidanUbiKayu), Kakao, Perikanan, Nikel, MinyakdanGas ,Bumi(Migas) Pariwisata, Perikanan, Peternakan
PertanianPangan– MIFEE, Tembaga, Nikel, MinyakdanGas Bumi, Perikanan
11. KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI SUMATERA
RASIO
PEGAWAIASN PER 100 PDDK
BELANJA
PEGAWAI DLM APBD
KETERSEDIAAN GURUSD
SMPSMA
SD1%
SLTP2%
SLTA29%
Diploma27% Sarjana39%
S2 & S32%
PENDIDIKAN PEG. ASN
16. PENGISIAN JPT DG OPEN RECRUITMENT
Sifat:Kompetitif dan Terbuka
Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansiyang dipilihdandiangkatoleh PPK berkoordinasidenganKASN
Proses
−Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL
−Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.
22. SISTEM JABATAN DAN PANGKAT
KELOMPOK JABATAN
PANGKAT
KELOMPOK JABATAN
JABATANPIMPINAN TINGGI
21/JPT I
20/ JPTII
19/JPT III
18/JPT IV
17/JPT V
16/JPT VI
JABATANADMINISTRASI
15
JABATAN FUNGSIONAL
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Pangkatditentukanberdasarkanbobotjabatan
Penentu bobot jabatan: bebankerja, tanggungjawab, danresikopekerjaanfungsional.
penetapan bobot jabatan dilakukan oleh Presiden (Untuk JPT) dan Menpan (Untuk Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional