SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASNPenerapan& Tantangan 
Oleh: Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE.,M.Eng. Deputi Bidang SDM AparaturKementerian PAN dan RB
OUTLINE 
KONDISI ASN SAAT INI 
MANAJEMEN ASN 
12 
PENUTUP 
3
KONDISI ASN SAAT INI 
1
7 
25 
21 
38 
38 
54 
56 
64 
79 
81 
83 
94 
4 
12 
22 
44 
44 
58 
47 
61 
75 
80 
89 
100 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
2002 
2012 
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank) 
EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN 
The quality of public services, 
The quality of the civil service 
the degree of its independence from political pressures, 
the quality of policy formulation and implementation, 
the credibility of the government's commitment to such policies.
12% 
32% 
35% 
21% 
Sumberdata: DirjenPerimbanganKeuanganKemenkeu2014 (SuratNo: S-71/PK/2014) 
WILAYAH SUMATERA 
Peg. ASN Sarjana 
39% 
Peg. ASN SLA 
29% 
Tingkat Kemiskinan 
12,07 % 
IndeksGini 
0.35 
WILAYAH JAWA 
Peg. ASN Sarjana 
40% 
Peg. ASN Diploma 
28% 
Tingkat Kemiskinan 
11.36% 
IndeksGini 
0.40 
WILAYAH BALI-NUSTRA 
Peg. ASN Sarjana 
36% 
Peg. ASN SLA 
25% 
Tingkat Kemiskinan 
19.79% 
IndeksGini 
0.38 
WILAYAH PAPUA-MALUKU 
Peg. ASN SLTA 
37% 
Peg. ASN Sarjana 
34% 
Tingkat Kemiskinan 
24.89% 
IndeksGini 
0.40 
: 82 Kab/Kota 
: 158 Kab/Kota 
: 154 Kab/Kota 
: 97 Kab/Kota 
WILAYAH KALIMANTAN 
Peg. ASN SLA 
36% 
Peg. ASN Sarjana 
30% 
Tingkat Kemiskinan 
6.69% 
IndeksGini 
0.36 
WILAYAH SULAWESI 
Peg. ASN Sarjana 
45% 
Peg. ASN SLA 
29% 
Tingkat Kemiskinan 
13.99% 
IndeksGini 
0.40JumlahPegawaiASN: 4,36juta 
-Pusat: 891.509 
-Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013) 
PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA 
RasioPegawaiASN: 1,76% 
Rata2 Pendidikan: 
S1 (40%) & SMA (28%) 
17% 
32% 
31% 
20%
MANAJEMEN ASN 
2
10 ASPEK MANAJEMEN ASN 
Menggunakan ANJAB dan ABK 
Penyusunan kebutuhan untuk 5 Tahun 
e-formation 
PENETAPAN KEBUTUHAN 
Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi 
Perencanaan suksesi dan talent pool 
Seleksi yang objektif untuk menduduki jabatan(open recruitmentuntJPT) 
Diklatmerupakanhak 
PENGEMBANGAN 
Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (target vs realisasi) 
Penilaian 3600 (diri sendiri, atasan lansung, teman sekerja, bawahan) 
PENILAIAN KINERJA 
Sistem registrasi On-linedlmpenerimaanASN 
Seleksi menggunakan CATPENGADAAN 
Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat 
DISIPLIN 
1 
2 
34 
5
MANAJEMEN ASN(Lanjutan) 
Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan 
Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun 
Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah 
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN 
•Memberikan perlindungan tambahan diatas Sistem Jaminan Sosial Nasional (perlindungan dasar) 
•BantuanHK 
PERLINDUNGANPerbaikan sistem pembayaran dari sistem pay as you go menjadi semangatnyafully funded (dana pensiun) 
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUAPemberhentian karena tidak mencapai kinerja PEMBERHENTIAN 
7 
8 
9 
10 
Diberikan berdasarkan pencapaian kinerjaPENGHARGAAN 
6
PENYUSUNAN KEBUTUHAN 
PEGAWAI ASN MENUNJANG ARAH PEMBANGUNAN NASIONALMakanan- minuman, tekstil, peralatantransportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabekarea 
KelapaSawit, Karet, BatuBara, Perkapalan, BesiBaja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda MinyakdanGas, Batubara, KelapaSawit, BesiBaja, Bauksit, Perkayuan 
PertanianPangan(Padi, Jagung, KedelaidanUbiKayu), Kakao, Perikanan, Nikel, MinyakdanGas ,Bumi(Migas) Pariwisata, Perikanan, Peternakan 
PertanianPangan– MIFEE, Tembaga, Nikel, MinyakdanGas Bumi, Perikanan
CONTOH KORIDOR EKONOMI SUMATERAMEMERLUKAN SDM APARATUR DGN KUALIFIKASISarjana/Master: 
Pertanian 
Perkebunan 
Pertambangan 
Perminyakan 
Geologi 
Elektro 
Mesin 
ManagemenSDA 
Lingkungan 
Ekonomi 
PerencanaanWil. 
Transportasi 
Sipil 
Hub. Internasional 
Public Relation 
dll.
KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI SUMATERA 
RASIO 
PEGAWAIASN PER 100 PDDK 
BELANJA 
PEGAWAI DLM APBD 
KETERSEDIAAN GURUSD 
SMPSMA 
SD1% 
SLTP2% 
SLTA29% 
Diploma27% Sarjana39% 
S2 & S32% 
PENDIDIKAN PEG. ASN
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN KEBUTUHAN PNS
https://panselnas.menpan.go.id 
JUMLAH PENGUNJUNG KE PORTAL PANSELNAS: >120 JUTAJUMLAH PENDAFTAR DI 200 INSTANSI: 1.154.120 (STATUS PER 9 SEPT 2014) 
DIBUKA SEJAK 24 AGUSTUS 2014
ANTRIAN SIMULASI CAT TES CPNS, UPI 3 JULI 2014 
SOSIALISASI CAT DI 11 KOTA 
DI SELURUH INDONESIAPENGADAAN PEGAWAI ASN
Muara EnimSidoarjoKemenpan-RB 
Sumber: 
Kemenpan- RB, 2013 
REKRUITMEN (TES CPNS & PPPK DG CAT) Kem. PU
PENGISIAN JPT DG OPEN RECRUITMENT 
Sifat:Kompetitif dan Terbuka 
Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansiyang dipilihdandiangkatoleh PPK berkoordinasidenganKASN 
Proses 
−Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL 
−Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.
PENGUMUMAN PROMOSI TERBUKA
PROFILE NASIONAL ASNRasio PNS 
-INDONESIA: 1,9 
-Jawa Bali: 1,5 
-Sumatera: 1,9 
-Indonesia Timur: 2,3
PENUTUP 
3
“….tidakadasatunegaramanapunyang majutanpaditopangSDM Aparaturyang handal……” (Lukita-WamenBappenas, 18 Maret2014)
TERIMA KASIH
SISTEM JABATAN DAN PANGKAT 
KELOMPOK JABATAN 
PANGKAT 
KELOMPOK JABATAN 
JABATANPIMPINAN TINGGI 
21/JPT I 
20/ JPTII 
19/JPT III 
18/JPT IV 
17/JPT V 
16/JPT VI 
JABATANADMINISTRASI 
15 
JABATAN FUNGSIONAL 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Pangkatditentukanberdasarkanbobotjabatan 
Penentu bobot jabatan: bebankerja, tanggungjawab, danresikopekerjaanfungsional. 
penetapan bobot jabatan dilakukan oleh Presiden (Untuk JPT) dan Menpan (Untuk Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional

More Related Content

What's hot

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Parja Negara
 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASNPengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASNBayu Wahyudi
 
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil NegaraPenjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil NegaraDadang Solihin
 
problematika implementasi lelang jabatan asn
problematika  implementasi lelang jabatan asnproblematika  implementasi lelang jabatan asn
problematika implementasi lelang jabatan asnMAHMUN SYARIF
 
MSDM SP - Analisa Perbandingan UU Kepegawaian
MSDM SP - Analisa Perbandingan UU KepegawaianMSDM SP - Analisa Perbandingan UU Kepegawaian
MSDM SP - Analisa Perbandingan UU KepegawaianHerlambang Bagus
 
Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...
Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...
Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...Mohammad Subhan
 
Utoyo pokok – pokok kepegawaian
Utoyo   pokok – pokok kepegawaianUtoyo   pokok – pokok kepegawaian
Utoyo pokok – pokok kepegawaianAyah Raihaana
 
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraUU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraZulfikri Armada
 
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSPeraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSUlfah Hanum
 
Kepegawaian Pemerintah Daerah
Kepegawaian Pemerintah DaerahKepegawaian Pemerintah Daerah
Kepegawaian Pemerintah DaerahSiti Sahati
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
Rekomendasi sosev batam fix
Rekomendasi sosev batam fixRekomendasi sosev batam fix
Rekomendasi sosev batam fixMohammad Subhan
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Permenpan13 2014 pengisianjabatan
Permenpan13 2014 pengisianjabatanPermenpan13 2014 pengisianjabatan
Permenpan13 2014 pengisianjabatanEko Ardianto
 
Permenpan 13 tahun 2014
Permenpan 13 tahun 2014Permenpan 13 tahun 2014
Permenpan 13 tahun 2014Cszoel Aschool
 

What's hot (20)

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASNPengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
 
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil NegaraPenjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 
SOSIALISASI UU ASN 2014
SOSIALISASI UU ASN 2014SOSIALISASI UU ASN 2014
SOSIALISASI UU ASN 2014
 
problematika implementasi lelang jabatan asn
problematika  implementasi lelang jabatan asnproblematika  implementasi lelang jabatan asn
problematika implementasi lelang jabatan asn
 
MSDM SP - Analisa Perbandingan UU Kepegawaian
MSDM SP - Analisa Perbandingan UU KepegawaianMSDM SP - Analisa Perbandingan UU Kepegawaian
MSDM SP - Analisa Perbandingan UU Kepegawaian
 
Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...
Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...
Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...
 
Utoyo pokok – pokok kepegawaian
Utoyo   pokok – pokok kepegawaianUtoyo   pokok – pokok kepegawaian
Utoyo pokok – pokok kepegawaian
 
Pp 11 tahun 2017
Pp 11 tahun 2017Pp 11 tahun 2017
Pp 11 tahun 2017
 
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraUU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSPeraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
 
Kepegawaian Pemerintah Daerah
Kepegawaian Pemerintah DaerahKepegawaian Pemerintah Daerah
Kepegawaian Pemerintah Daerah
 
Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!
Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!
Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Rekomendasi sosev batam fix
Rekomendasi sosev batam fixRekomendasi sosev batam fix
Rekomendasi sosev batam fix
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Permenpan13 2014 pengisianjabatan
Permenpan13 2014 pengisianjabatanPermenpan13 2014 pengisianjabatan
Permenpan13 2014 pengisianjabatan
 
Permenpan 13 tahun 2014
Permenpan 13 tahun 2014Permenpan 13 tahun 2014
Permenpan 13 tahun 2014
 

Similar to MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

Bahan presentasi uu asn batam 11 nov 2014
Bahan presentasi uu asn batam 11 nov 2014Bahan presentasi uu asn batam 11 nov 2014
Bahan presentasi uu asn batam 11 nov 2014Mohammad Subhan
 
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )Bayu Wahyudi
 
Paparan SPI Irban Final.ppt
Paparan SPI Irban Final.pptPaparan SPI Irban Final.ppt
Paparan SPI Irban Final.pptrizkifauziahasan
 
2_2023 PAPARAN VERIFIKASI KABUPATEN SEHAT.pptx
2_2023 PAPARAN VERIFIKASI KABUPATEN SEHAT.pptx2_2023 PAPARAN VERIFIKASI KABUPATEN SEHAT.pptx
2_2023 PAPARAN VERIFIKASI KABUPATEN SEHAT.pptxbambangpujiarto
 
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdfPresentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdfbutars
 
Paparan materi asn corpu jawa tengah
Paparan materi asn corpu   jawa tengahPaparan materi asn corpu   jawa tengah
Paparan materi asn corpu jawa tengahKutsiyatinMSi
 
Sosialisasi hasil spi okt 2019
Sosialisasi hasil spi   okt 2019Sosialisasi hasil spi   okt 2019
Sosialisasi hasil spi okt 2019Dhani Irawan
 
06.april2017.indek profesional
06.april2017.indek profesional06.april2017.indek profesional
06.april2017.indek profesionalhafid abdul
 
Selayang pandang bidang sdk
Selayang pandang bidang sdkSelayang pandang bidang sdk
Selayang pandang bidang sdkhendrihidayat8
 
Judul Skripsi Administrasi Negara
Judul Skripsi Administrasi NegaraJudul Skripsi Administrasi Negara
Judul Skripsi Administrasi Negaraadministrasi-negara
 
Judul Skripsi Administrasi Negara
Judul Skripsi Administrasi NegaraJudul Skripsi Administrasi Negara
Judul Skripsi Administrasi NegaraAdministrasi Negara
 
Pak dodi evaluasi pendataan emis madrasah
Pak dodi evaluasi pendataan emis madrasahPak dodi evaluasi pendataan emis madrasah
Pak dodi evaluasi pendataan emis madrasahNanang Kurniawan
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaKutsiyatinMSi
 
3bdee_Kebijakan_Pengembangan_SDM__Arahan_Kaba_Juli_2018_.pptx
3bdee_Kebijakan_Pengembangan_SDM__Arahan_Kaba_Juli_2018_.pptx3bdee_Kebijakan_Pengembangan_SDM__Arahan_Kaba_Juli_2018_.pptx
3bdee_Kebijakan_Pengembangan_SDM__Arahan_Kaba_Juli_2018_.pptxFajri Mubarok
 
Paparan Asesmen Nasional SMP.pptx
Paparan Asesmen Nasional SMP.pptxPaparan Asesmen Nasional SMP.pptx
Paparan Asesmen Nasional SMP.pptxRinaFarida3
 

Similar to MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN (20)

Bahan presentasi uu asn batam 11 nov 2014
Bahan presentasi uu asn batam 11 nov 2014Bahan presentasi uu asn batam 11 nov 2014
Bahan presentasi uu asn batam 11 nov 2014
 
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
 
KEMENPAN.ppt
KEMENPAN.pptKEMENPAN.ppt
KEMENPAN.ppt
 
Grand strategy
Grand strategyGrand strategy
Grand strategy
 
Paparan SPI Irban Final.ppt
Paparan SPI Irban Final.pptPaparan SPI Irban Final.ppt
Paparan SPI Irban Final.ppt
 
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesiae-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
 
2_2023 PAPARAN VERIFIKASI KABUPATEN SEHAT.pptx
2_2023 PAPARAN VERIFIKASI KABUPATEN SEHAT.pptx2_2023 PAPARAN VERIFIKASI KABUPATEN SEHAT.pptx
2_2023 PAPARAN VERIFIKASI KABUPATEN SEHAT.pptx
 
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdfPresentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
 
KSP.pptx
KSP.pptxKSP.pptx
KSP.pptx
 
Paparan materi asn corpu jawa tengah
Paparan materi asn corpu   jawa tengahPaparan materi asn corpu   jawa tengah
Paparan materi asn corpu jawa tengah
 
Sosialisasi hasil spi okt 2019
Sosialisasi hasil spi   okt 2019Sosialisasi hasil spi   okt 2019
Sosialisasi hasil spi okt 2019
 
[Fp] KAK
[Fp]   KAK [Fp]   KAK
[Fp] KAK
 
06.april2017.indek profesional
06.april2017.indek profesional06.april2017.indek profesional
06.april2017.indek profesional
 
Selayang pandang bidang sdk
Selayang pandang bidang sdkSelayang pandang bidang sdk
Selayang pandang bidang sdk
 
Judul Skripsi Administrasi Negara
Judul Skripsi Administrasi NegaraJudul Skripsi Administrasi Negara
Judul Skripsi Administrasi Negara
 
Judul Skripsi Administrasi Negara
Judul Skripsi Administrasi NegaraJudul Skripsi Administrasi Negara
Judul Skripsi Administrasi Negara
 
Pak dodi evaluasi pendataan emis madrasah
Pak dodi evaluasi pendataan emis madrasahPak dodi evaluasi pendataan emis madrasah
Pak dodi evaluasi pendataan emis madrasah
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
 
3bdee_Kebijakan_Pengembangan_SDM__Arahan_Kaba_Juli_2018_.pptx
3bdee_Kebijakan_Pengembangan_SDM__Arahan_Kaba_Juli_2018_.pptx3bdee_Kebijakan_Pengembangan_SDM__Arahan_Kaba_Juli_2018_.pptx
3bdee_Kebijakan_Pengembangan_SDM__Arahan_Kaba_Juli_2018_.pptx
 
Paparan Asesmen Nasional SMP.pptx
Paparan Asesmen Nasional SMP.pptxPaparan Asesmen Nasional SMP.pptx
Paparan Asesmen Nasional SMP.pptx
 

More from Kurniawan Saputra

Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Biro...
Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Biro...Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Biro...
Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Biro...Kurniawan Saputra
 
Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?
Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?
Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?Kurniawan Saputra
 
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang PerijinanMewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang PerijinanKurniawan Saputra
 
Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...
Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...
Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...Kurniawan Saputra
 
MANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGI
MANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGIMANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGI
MANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGIKurniawan Saputra
 
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di IndonesiaPolitisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di IndonesiaKurniawan Saputra
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Kurniawan Saputra
 
Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)
Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)
Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)Kurniawan Saputra
 
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)Kurniawan Saputra
 
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)Kurniawan Saputra
 
Walikota Mataram - Pelayanan Publik
Walikota Mataram  - Pelayanan PublikWalikota Mataram  - Pelayanan Publik
Walikota Mataram - Pelayanan PublikKurniawan Saputra
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikKurniawan Saputra
 
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)Kurniawan Saputra
 
Paparan Arsitektur Kabinet LAN
Paparan Arsitektur Kabinet LANPaparan Arsitektur Kabinet LAN
Paparan Arsitektur Kabinet LANKurniawan Saputra
 
Reformasi Birokrasi dan Media Massa
Reformasi Birokrasi dan Media MassaReformasi Birokrasi dan Media Massa
Reformasi Birokrasi dan Media MassaKurniawan Saputra
 

More from Kurniawan Saputra (20)

Implementasie-Procurement
Implementasie-ProcurementImplementasie-Procurement
Implementasie-Procurement
 
Pengembangan e-Government
Pengembangan e-GovernmentPengembangan e-Government
Pengembangan e-Government
 
Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Biro...
Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Biro...Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Biro...
Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Biro...
 
Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?
Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?
Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?
 
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang PerijinanMewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
 
Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...
Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...
Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...
 
MANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGI
MANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGIMANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGI
MANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGI
 
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di IndonesiaPolitisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
 
Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)
Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)
Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)
 
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
 
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
 
Reformasi Birokrasi
Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi
 
Walikota Mataram - Pelayanan Publik
Walikota Mataram  - Pelayanan PublikWalikota Mataram  - Pelayanan Publik
Walikota Mataram - Pelayanan Publik
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
 
Walikota Denpasar RB Summit
Walikota Denpasar RB SummitWalikota Denpasar RB Summit
Walikota Denpasar RB Summit
 
Bupati Gorontalo RB Summit
Bupati Gorontalo RB Summit Bupati Gorontalo RB Summit
Bupati Gorontalo RB Summit
 
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
 
Paparan Arsitektur Kabinet LAN
Paparan Arsitektur Kabinet LANPaparan Arsitektur Kabinet LAN
Paparan Arsitektur Kabinet LAN
 
Reformasi Birokrasi dan Media Massa
Reformasi Birokrasi dan Media MassaReformasi Birokrasi dan Media Massa
Reformasi Birokrasi dan Media Massa
 

MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

  • 1. MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASNPenerapan& Tantangan Oleh: Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE.,M.Eng. Deputi Bidang SDM AparaturKementerian PAN dan RB
  • 2. OUTLINE KONDISI ASN SAAT INI MANAJEMEN ASN 12 PENUTUP 3
  • 4. 7 25 21 38 38 54 56 64 79 81 83 94 4 12 22 44 44 58 47 61 75 80 89 100 0 20 40 60 80 100 2002 2012 Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank) EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN The quality of public services, The quality of the civil service the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies.
  • 5. 12% 32% 35% 21% Sumberdata: DirjenPerimbanganKeuanganKemenkeu2014 (SuratNo: S-71/PK/2014) WILAYAH SUMATERA Peg. ASN Sarjana 39% Peg. ASN SLA 29% Tingkat Kemiskinan 12,07 % IndeksGini 0.35 WILAYAH JAWA Peg. ASN Sarjana 40% Peg. ASN Diploma 28% Tingkat Kemiskinan 11.36% IndeksGini 0.40 WILAYAH BALI-NUSTRA Peg. ASN Sarjana 36% Peg. ASN SLA 25% Tingkat Kemiskinan 19.79% IndeksGini 0.38 WILAYAH PAPUA-MALUKU Peg. ASN SLTA 37% Peg. ASN Sarjana 34% Tingkat Kemiskinan 24.89% IndeksGini 0.40 : 82 Kab/Kota : 158 Kab/Kota : 154 Kab/Kota : 97 Kab/Kota WILAYAH KALIMANTAN Peg. ASN SLA 36% Peg. ASN Sarjana 30% Tingkat Kemiskinan 6.69% IndeksGini 0.36 WILAYAH SULAWESI Peg. ASN Sarjana 45% Peg. ASN SLA 29% Tingkat Kemiskinan 13.99% IndeksGini 0.40JumlahPegawaiASN: 4,36juta -Pusat: 891.509 -Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013) PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA RasioPegawaiASN: 1,76% Rata2 Pendidikan: S1 (40%) & SMA (28%) 17% 32% 31% 20%
  • 7. 10 ASPEK MANAJEMEN ASN Menggunakan ANJAB dan ABK Penyusunan kebutuhan untuk 5 Tahun e-formation PENETAPAN KEBUTUHAN Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi Perencanaan suksesi dan talent pool Seleksi yang objektif untuk menduduki jabatan(open recruitmentuntJPT) Diklatmerupakanhak PENGEMBANGAN Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (target vs realisasi) Penilaian 3600 (diri sendiri, atasan lansung, teman sekerja, bawahan) PENILAIAN KINERJA Sistem registrasi On-linedlmpenerimaanASN Seleksi menggunakan CATPENGADAAN Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat DISIPLIN 1 2 34 5
  • 8. MANAJEMEN ASN(Lanjutan) Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN •Memberikan perlindungan tambahan diatas Sistem Jaminan Sosial Nasional (perlindungan dasar) •BantuanHK PERLINDUNGANPerbaikan sistem pembayaran dari sistem pay as you go menjadi semangatnyafully funded (dana pensiun) JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUAPemberhentian karena tidak mencapai kinerja PEMBERHENTIAN 7 8 9 10 Diberikan berdasarkan pencapaian kinerjaPENGHARGAAN 6
  • 9. PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN MENUNJANG ARAH PEMBANGUNAN NASIONALMakanan- minuman, tekstil, peralatantransportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabekarea KelapaSawit, Karet, BatuBara, Perkapalan, BesiBaja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda MinyakdanGas, Batubara, KelapaSawit, BesiBaja, Bauksit, Perkayuan PertanianPangan(Padi, Jagung, KedelaidanUbiKayu), Kakao, Perikanan, Nikel, MinyakdanGas ,Bumi(Migas) Pariwisata, Perikanan, Peternakan PertanianPangan– MIFEE, Tembaga, Nikel, MinyakdanGas Bumi, Perikanan
  • 10. CONTOH KORIDOR EKONOMI SUMATERAMEMERLUKAN SDM APARATUR DGN KUALIFIKASISarjana/Master: Pertanian Perkebunan Pertambangan Perminyakan Geologi Elektro Mesin ManagemenSDA Lingkungan Ekonomi PerencanaanWil. Transportasi Sipil Hub. Internasional Public Relation dll.
  • 11. KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI SUMATERA RASIO PEGAWAIASN PER 100 PDDK BELANJA PEGAWAI DLM APBD KETERSEDIAAN GURUSD SMPSMA SD1% SLTP2% SLTA29% Diploma27% Sarjana39% S2 & S32% PENDIDIKAN PEG. ASN
  • 13. https://panselnas.menpan.go.id JUMLAH PENGUNJUNG KE PORTAL PANSELNAS: >120 JUTAJUMLAH PENDAFTAR DI 200 INSTANSI: 1.154.120 (STATUS PER 9 SEPT 2014) DIBUKA SEJAK 24 AGUSTUS 2014
  • 14. ANTRIAN SIMULASI CAT TES CPNS, UPI 3 JULI 2014 SOSIALISASI CAT DI 11 KOTA DI SELURUH INDONESIAPENGADAAN PEGAWAI ASN
  • 15. Muara EnimSidoarjoKemenpan-RB Sumber: Kemenpan- RB, 2013 REKRUITMEN (TES CPNS & PPPK DG CAT) Kem. PU
  • 16. PENGISIAN JPT DG OPEN RECRUITMENT Sifat:Kompetitif dan Terbuka Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansiyang dipilihdandiangkatoleh PPK berkoordinasidenganKASN Proses −Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL −Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.
  • 18. PROFILE NASIONAL ASNRasio PNS -INDONESIA: 1,9 -Jawa Bali: 1,5 -Sumatera: 1,9 -Indonesia Timur: 2,3
  • 20. “….tidakadasatunegaramanapunyang majutanpaditopangSDM Aparaturyang handal……” (Lukita-WamenBappenas, 18 Maret2014)
  • 22. SISTEM JABATAN DAN PANGKAT KELOMPOK JABATAN PANGKAT KELOMPOK JABATAN JABATANPIMPINAN TINGGI 21/JPT I 20/ JPTII 19/JPT III 18/JPT IV 17/JPT V 16/JPT VI JABATANADMINISTRASI 15 JABATAN FUNGSIONAL 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Pangkatditentukanberdasarkanbobotjabatan Penentu bobot jabatan: bebankerja, tanggungjawab, danresikopekerjaanfungsional. penetapan bobot jabatan dilakukan oleh Presiden (Untuk JPT) dan Menpan (Untuk Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional