Reformasi Birokrasi - Surya Tjandra

1. Jaminan Kesehatan
Menyeluruh, Seluruh Rakyat,
Semua Penyakit, Seumur Hidup:
Peluang dan Tantangan
Surya Tjandra
Unika Atma Jaya, Jakarta
Trade Union Rights Centre
BPJS Watch
Pokja Kesehatan Tim Transisi
Reformasi Birokrasi Summit
Jakarta, 9 September 2014

3. Kemenangan masyarakat sipil melahirkan
UU No. 24/2011 ttg BPJS
• Pada awalnya keengganan pemerintah SBY  UU
SJSN disahkan 19 Oktober 2004, butuh 7 dari
seharusnya 5 tahun UU BPJS disahkan pd 26
November 2011 (lolos DPR 28 Oktober 2011).
• Kemenangan perjuangan masyarakat sipil (KAJS),
khususnya kemenangan gugatan warga negara di
Pengadilan mendorong disahkannya UU No.
24/2011 ttg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
• Dari semua program pelayanan BPJS, dua yg
terpenting: jaminan kesehatan dan jaminan
pensiun.

4. Masalah mendasar (1)
• Penyerahan jaminan sosial kepada “perseroan
terbatas” (orientasi keuntungan, fenomena aneh,
bertentangan dg prinsip jaminan sosial)
– perkembangan lambat, kalau berkembang pun
tidak baik
• Tidak ada jaminan sosial kesehatan  penyerahan
sepenuhnya kpd mekanisme pasar:
– Biaya kesehatan mahal karena harga obat mahal,
harga dokter dan rumah sakit mahal dan terbatas,
ajang pencarian keuntungan, dg amat minim
tanggung jawab sosial (ironis krn secara makro
ongkos kesehatan Indonesia masih relatif rendah
dibanding negara lain)

5. Masalah mendasar (2)
• Sebagian besar pemangku kepentingan
jaminan kesehatan (kecuali rakyat miskin)
sudah lebih jd seperti pedagang daripada
penegak konstitusi (dokter, rumah sakit,
farmasi, puskesmas, klinik, dll).
– Apa beda antara RS Publik (milik Pemda atau
Kemenkes) dg RS Swasta?
• Sudah ada kemauan (BPJS Kesehatan, JKN,
KIS), masalah pada kepesertaan (yg masih
belum juga menyeluruh) dan penyediaan
pelayanan (supply side, yg masih belum
optimal).

6. KIS, Komitmen Indonesia Sehat
• Komitmen Indonesia Sehat, pendekatan lebih
menyeluruh utk jaminan kesehatan
menyeluruh (penguatan pelayanan kuratif, dg
fokus pd aspek promotif dan preventif)
• Manfaat dinikmati seluruh penduduk.
• Diharapkan menjadi pintu masuk utk “social
security number” sebagai “single identity”,
pendataan menyeluruh dan berkala situasi
kependudukan dan pelayanannya.

7. BPJS Kesehatan sbg penyelenggara
• BPJS Kesehatan, begitu mulai 1 Januari 2014 sudah langsung
dihadapkan pd tantangan2:
– Pendaftaran peserta yg masih setengah hati (karena tidak
yakin dg sisi penyediaannya)
– Pelayanan kesehatan masih melulu pd aspek kuratif
(belum banyak promotif preventif, dirasa lebih
menguntungkan)
– Kualitas pelayanan yg masih belum optimal (masih harus
bayar, belum menyeluruh, akses RS masih sulit, dll)
– Ancaman defisit  ketergantungan pd anggaran PBI,
belum pd iuran peserta.
– Regulasi turunan tidak efektif, belum juga dibuat, atau
malah menghambat.

8. Tantangan Jokowi-JK dan peluang
kita untuk berkontribusi
• Bagaimana mengatasi inefisiensi birokrasi kesehatan antara
Kemenkes, BPJS Kes, RS publik/swasta, puskesmas/klinik
swasta, Pemda (utk seefisien mungkin birokrasinya, semudah
mungkin aksesnya, dan seefektif mungkin pelayanannya)?
• Bagaimana mengatasi sumber pendanaan dan menjaga
efisiensi jaminan kesehatan yg niscaya akan terus meningkat
tanpa mengurangi manfaat dan berlanjut (melalui sistem
penyediaan jaminan kesehatan yg tepat utk Indonesia)?
• Bagaimana membangun sistem kerja sama dg seluas mungkin
pemangku kepentingan dan profesional kesehatan dan
mendorong partisipasi semua pihak (bahu membahu dg
fakultas kedokteran, perawat, bidan, dokter, RS, farmasi,
puskesmas, klinik, masyarakat sipil, dll)?

9. Langkah strategis (1)
• Langkah duluan, membuat berbagai regulasi yg
mendukung, seperti:
– Kewajiban penggunaan komponen lokal utk produksi obat
– Pembagian lebih tegas peran pusat (sbg penyedia
anggaran PBI) dan daerah (sbg penyedia fasilitas
kesehatan)
– Kerja sama dan partisipasi RS utk mendukung jamkes
sosial
– Sinergi antara lembaga pendidikan kesehatan (kedokteran,
keperawatan, kebidanan, dll) dg kementerian kesehatan
(bukan lagi kemendiknas)
– Dukungan nyata terkait kesejahteraan dan pembagian
kerja dari seluruh pekerja kesehatan.

10. Langkah strategis (2)
• Langkah kemudian, membangun sistem pengawasan
yg lebih efektif:
– Koordinasi lebih efektif dan efisien antara penyelenggara:
khususnya Kemenkes, Kemensos dan BPJS Kesehatan
– Penguatan dan pembentukan (plus evaluasi) lembaga
pengawas yg memang sudah diatur UU (misal: Badan
Pengawas RS (PP No. 49 Tahun 2013 tentang Badan
Pengawas RS)
– Penguatan dan fasilitasi partisipasi masyarakat relawan
pengawasan & advokasi jaminan kesehatan (spt BPJS
Watch)

11. Peluang Jokowi-JK dan tanggung
jawab kita
• Komitmen Indonesia Sehat, pendekatan menyeluruh
utk jaminan kesehatan menyeluruh (promotif,
preventif, kuratif, sistemik, berkelanjutan)
• BPJS Kesehatan sudah beroperasi, anggaran sudah
ada, tawaran mekanisme sudah tersedia  EKSEKUSI
• PIAGAM PERJUANGAN ABDOEL MOELOEK
– Komitmen politik Jokowi untuk perbaikan hidup dan
kesejahteraan tenaga kesehatan (dokter, dokter umum
dan spesialis, dokter gigi, perawat gigi, perawat, perawat
honorer, perawat sukarelawan, bidan, bidan PTT, apoteker
dan asisten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat,
sanitarian, ahli gizi, analisis kesehatan, radiolog, dll).

12. “BPJS Watch”