Dokumen ini membahas tentang opsi arsitektur kabinet Indonesia untuk periode 2014-2019 dengan tujuan membangun pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Tiga opsi disajikan yaitu opsi ideal, opsi moderate, dan opsi soft dengan mempertimbangkan keseimbangan antara beban tugas dan kendali organisasi, peningkatan efektivitas, sistem presidensial, serta otonomi daerah. Epilog menyimpulkan bahwa rightsizing organisasi akan meng

1. ARSITEKTUR
KABINET
2014-2019
SEBUAH HARAPAN MEMBANGUN
PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN
EFISIEN
Anwar Sanusi, PhD

2. Prolog

3. Peta Kelembagaan Pemerintah Pusat
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
PRESIDEN
WAPRES
LEMBAGA
NEGARA LEMBAGA
NONSTRUKTURAL
SEKRETARIAT
LEMBAGA NEGARA
K.SETNEG/
SETKAB
KEMENTERIAN
(kategori I&II)
KEMENTERIAN
(kategori III)
LPNK
3 20 10 27
APARATUR PEMERINTAH PUSAT
T N I BIN
APARATUR NEGARA
100
7
LEMBAGA
PENYIARAN
PUBLIK
2
KEPOLISIAN
RI
SEKRETARIAT LNS
KEJAKSAAN
RI

4. Negara
Perbandingan Kelembagaan Pemerintah
Jumlah
Kementerian
Bentuk
Pemerintahan
Jumlah Penduduk Pembagian pemerintahan GDP
E-Gov.
Readiness
Index (2012)
RR China 23 Republic 1,343,239,923
23 provinces, 5 autonomus
region and 4 municipalities
$11.3 trillion (2011 est.) 78
India 64* Federal republic 1,205,073,612 (July 2012
est.)
$4.421 trillion (2011 est.) 125
Brazil 24 Federal republic 199,321,413 (July 2012
est.)
26 States; 1 Federal District $2.294 trillion (2011 est.) 59
USA 15
Constitution-based
federal republic
313,847,46 50 states and 1 district $15.08 trillion (2011 est.) 5
UK 26
constitutional
monarchy
63,047,162
27 two-tier counties, 32 London
boroughs and 1 City of London or
Greater London, 36 metropolitan
districts, 56 unitary authorities
$2.288 trillion (2011 est.) 3
Sweden 26
constitutional
monarchy 9,103,788
21 counties
$384.7 billion (2011 est.)
7
Korea 17 republic 48,860,500 (July 2012 est.) 9 provinces $1.554 trillion (2011 est.) 1
Japan 11
a parliamentary
government
127,368,088 (July 2012
est.)
47 prefectures $4.444 trillion 18
Malaysia 24
constitutional
monarchy
29,179,952 (July 2012 est.) 13 states $463.7 billion (2011 est. 40
Thailand 26
constitutional
monarchy
67,091,089 (July 2012 est.) 77 provinces $602.2 billion (2011 est.) 92
Bangladesh 43
parliamentary
democracy
161,083,804 (July 2012
est.)
7 divisions $283.5 billion (2011 est.) 150
Srilanka 60 republic 21,481,334 (July 2012 est.) 9 provinces; $116.3 billion (2011 est.) 115
Australia 26 Federal republic 23.114.984 (2012) 6 states 8
Indonesia 34 Republic
248,645,008
(July 2012 est.)
34 Provinces $1.125 trillion (2011 est.) 97

5. Kabinet Dari Waktu Ke
Waktu
KABINET
KEMENTERIAN
Dep/
Kem ***
Menko Menneg
Menmud/
Wakil
Menteri*
Total
Kabinet Ampera I (25 Juli 1966 - 17 Oktober 1967) 24* 6** 30
Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967 - 6 Juni 1968) 21 2
Kabinet Pembangunan I 25 2 5 32
Kabinet Pembangunan II 21 2 2 25
Kabinet Pembangunan III 30 3 3 6 36
Kabinet Pembangunan IV 26 3 8 5 37
Kabinet Pembangunan V 26 3 8 6 38
Kabinet Pembangunan VI 24 5 10 39
Kabinet Pembangunan VII 20 4 10 34
Kabinet Reformasi Pembangunan (Presiden BJ Habibie) 20 4 12 36
Kabinet Persatuan Nasional (Presiden Gus Dur) 16 3 15 34
Kabinet Gotong Royong (Presiden Megawati SP) 17 3 10 30
Kabinet Indonesia Bersatu I (Presiden SBY I) 20 4 10 3 34
Kabinet Indonesia Bersatu II (Presiden SBY II)*** 31 3 20 34
* Anggota kabinet
** Presidium
*** Perubahan dari Dep ke Kementerian

6. Kerangka Pikir Kajian
PEMBUKAAN UUD 1945
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia
URUSAN PEMERINTAHAN
KEBIJAKAN DESENTRALISASI
DAN OTONOMI DAERAH
Regulating Executing Empowering
LPNK KEMENTERIAN LNS
Lingkungan
Strategis:
Nasional &
Global
Governance
Issues: public
engagement,
public private
partnership,
administrative
reform

7. Peran Negara dalam Urusan Publik

8. Pemetaan Urusan Pemerintahan

9. Urusan Pemerintah Pusat
dalam kerangka Desentralisasi (1)

10. Urusan Pemerintah Pusat dalam
kerangka Desentralisasi (2)

11. Urusan Pemerintah Pusat dalam
kerangka Desentralisasi (3)

12. Urusan Pemerintah Pusat dalam
kerangka Desentralisasi (4)

13. Tipologi Kelembagaan Pemerintah Pusat

14. Fungsi & Tipologi Organisasi Pemerintah

15. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

16. 3 Opsi Arsitektur Kabinet 2014-2019

17. Dasar pijakan menentukan OPSI
• Menjaga keseimbangan antara beban tugas dan
rentang kendali organisasi dengan ukuran
organisasi
• Meningkatkan Efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas kepemerintahan
• Memperkuat sistem presidensial
• Memperkuat kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah

18. Opsi Ideal

19. Opsi Moderate

20. Opsi Soft

21. Epilog
1. Rightsizing ini adalah sebagai upaya untuk menciptakan
suatu tatakelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien,
dan akuntabel dengan meletakkan penguatan pada
sistem presidensiil dan kebijakan otonomi daerah;
2. Perampingan organisasi akan berimpikasi pada
penghematan anggaran yang sangat signifikan, Sebagai
ilustrasi untuk alokasi anggaran yang harus dibiayai
negara adalah sebesar Rp 435.400.000,- (untuk ukuran
LPNK)
3. Pembenahan kelembagaan tingkat kementerian harus
juga diikuti dengan pembenahan pada LPNK, LNS, dan
kelembagaan Pemerintah lainnya.