SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Isu-isu Reformasi Birokrasi sebagai 
Agenda Pemberitaan Media Massa 
PERTEMUAN PUNCAK 
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 
(Bambang Setiawan)
Permasalahan dan Kondisi Saat Ini 
• Era pers bebas 
• Masyarakat memandang, pers tidak lagi dikontrol 
secara ketat oleh pemerintah (Jaminan 
kebebasan pers saat ini dipandang baik oleh 
sekitar 70% responden survei Litbang Kompas). 
• Terjadi pergeseran kontrol, dari penguasa ke 
masyarakat (terkadang dengan kekerasan). 
• Kontrol lewat jalur hukum semakin berkembang 
• Selain media tradisional (cetak dan televisi), kini 
media sosial telah turut memainkan peranan 
yang sangat penting.
• Era kebebasan pers juga menuntut lembaga 
pers kian presisi dalam pemberitaan maupun 
menyikapi kebijakan pemerintah. 
• Suara masyarakat harus dilibatkan dalam 
upaya mengritisi kebijakan pemerintah 
• Survei menjadi pilihan yang semakin 
diperlukan untuk mengawasi kebijakan 
pemerintah secara obyektif
Tantangan Ke Depan: 
Memahami Prinsip Pers Sebagai Industri Komoditas Isu 
• Pers pada prinsipnya tetap “kejam” dan “ekstrim” 
dalam pemberitaan 
• Tetap menjual sesuatu yang memiliki nilai berita 
• Hanya keunggulan yang memiliki/dinilai luar 
biasa yang pada umumnya menarik untuk 
diberitakan. 
• Sebaliknya, sedikit saja kesalahan atau 
keburukan, akan cenderung digelindingkan 
membesar.
Pers Butuh “Kejutan” 
• Pemerintah tidak cukup dengan menjalin 
hubungan dengan dunia pers, tetapi kerap 
memberi “kejutan” dalam upaya perubahan 
• Contoh: pembenahan kawasan Tanah Abang, 
bantaran sungai dan waduk, pembenahan 
Kota Surabaya, dan tindakan-tindakan riil 
lainnya yang “baru”. 
• Dengan begitu pemerintah menjadi agen 
perubahan yang penting untuk ditonjolkan

More Related Content

More from Kurniawan Saputra

Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?
Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?
Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?Kurniawan Saputra
 
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang PerijinanMewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang PerijinanKurniawan Saputra
 
Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...
Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...
Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...Kurniawan Saputra
 
MANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGI
MANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGIMANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGI
MANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGIKurniawan Saputra
 
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di IndonesiaPolitisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di IndonesiaKurniawan Saputra
 
MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN
MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASNMANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN
MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASNKurniawan Saputra
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Kurniawan Saputra
 
Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)
Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)
Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)Kurniawan Saputra
 
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)Kurniawan Saputra
 
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)Kurniawan Saputra
 
Walikota Mataram - Pelayanan Publik
Walikota Mataram  - Pelayanan PublikWalikota Mataram  - Pelayanan Publik
Walikota Mataram - Pelayanan PublikKurniawan Saputra
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikKurniawan Saputra
 
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)Kurniawan Saputra
 
Paparan Arsitektur Kabinet LAN
Paparan Arsitektur Kabinet LANPaparan Arsitektur Kabinet LAN
Paparan Arsitektur Kabinet LANKurniawan Saputra
 
Reformasi Birokrasi - Surya Tjandra
Reformasi Birokrasi - Surya TjandraReformasi Birokrasi - Surya Tjandra
Reformasi Birokrasi - Surya TjandraKurniawan Saputra
 
Mewujudkan akses dan pelayanan prima dalam bidang kesehatan - Menkes
Mewujudkan akses dan pelayanan prima dalam bidang kesehatan  - MenkesMewujudkan akses dan pelayanan prima dalam bidang kesehatan  - Menkes
Mewujudkan akses dan pelayanan prima dalam bidang kesehatan - MenkesKurniawan Saputra
 

More from Kurniawan Saputra (20)

Implementasie-Procurement
Implementasie-ProcurementImplementasie-Procurement
Implementasie-Procurement
 
Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?
Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?
Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?
 
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang PerijinanMewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
 
Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...
Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...
Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan...
 
MANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGI
MANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGIMANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGI
MANAJEMEN SDM UNTUK ASN KINERJA TINGGI
 
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di IndonesiaPolitisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
 
MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN
MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASNMANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN
MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
 
Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)
Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)
Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)
 
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
 
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
 
Reformasi Birokrasi
Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi
 
Walikota Mataram - Pelayanan Publik
Walikota Mataram  - Pelayanan PublikWalikota Mataram  - Pelayanan Publik
Walikota Mataram - Pelayanan Publik
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
 
Walikota Denpasar RB Summit
Walikota Denpasar RB SummitWalikota Denpasar RB Summit
Walikota Denpasar RB Summit
 
Bupati Gorontalo RB Summit
Bupati Gorontalo RB Summit Bupati Gorontalo RB Summit
Bupati Gorontalo RB Summit
 
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
 
Paparan Arsitektur Kabinet LAN
Paparan Arsitektur Kabinet LANPaparan Arsitektur Kabinet LAN
Paparan Arsitektur Kabinet LAN
 
Reformasi Birokrasi - Surya Tjandra
Reformasi Birokrasi - Surya TjandraReformasi Birokrasi - Surya Tjandra
Reformasi Birokrasi - Surya Tjandra
 
Mewujudkan akses dan pelayanan prima dalam bidang kesehatan - Menkes
Mewujudkan akses dan pelayanan prima dalam bidang kesehatan  - MenkesMewujudkan akses dan pelayanan prima dalam bidang kesehatan  - Menkes
Mewujudkan akses dan pelayanan prima dalam bidang kesehatan - Menkes
 

REFORMASI BIROKRASI DAN MEDIA

  • 1. Isu-isu Reformasi Birokrasi sebagai Agenda Pemberitaan Media Massa PERTEMUAN PUNCAK REFORMASI BIROKRASI NASIONAL (Bambang Setiawan)
  • 2. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini • Era pers bebas • Masyarakat memandang, pers tidak lagi dikontrol secara ketat oleh pemerintah (Jaminan kebebasan pers saat ini dipandang baik oleh sekitar 70% responden survei Litbang Kompas). • Terjadi pergeseran kontrol, dari penguasa ke masyarakat (terkadang dengan kekerasan). • Kontrol lewat jalur hukum semakin berkembang • Selain media tradisional (cetak dan televisi), kini media sosial telah turut memainkan peranan yang sangat penting.
  • 3. • Era kebebasan pers juga menuntut lembaga pers kian presisi dalam pemberitaan maupun menyikapi kebijakan pemerintah. • Suara masyarakat harus dilibatkan dalam upaya mengritisi kebijakan pemerintah • Survei menjadi pilihan yang semakin diperlukan untuk mengawasi kebijakan pemerintah secara obyektif
  • 4.
  • 5. Tantangan Ke Depan: Memahami Prinsip Pers Sebagai Industri Komoditas Isu • Pers pada prinsipnya tetap “kejam” dan “ekstrim” dalam pemberitaan • Tetap menjual sesuatu yang memiliki nilai berita • Hanya keunggulan yang memiliki/dinilai luar biasa yang pada umumnya menarik untuk diberitakan. • Sebaliknya, sedikit saja kesalahan atau keburukan, akan cenderung digelindingkan membesar.
  • 6. Pers Butuh “Kejutan” • Pemerintah tidak cukup dengan menjalin hubungan dengan dunia pers, tetapi kerap memberi “kejutan” dalam upaya perubahan • Contoh: pembenahan kawasan Tanah Abang, bantaran sungai dan waduk, pembenahan Kota Surabaya, dan tindakan-tindakan riil lainnya yang “baru”. • Dengan begitu pemerintah menjadi agen perubahan yang penting untuk ditonjolkan