SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
TATA-KELOLA, TANTANGAN DAN
TAHAPAN IMPLEMENTASI E-
GOVERNMENT
SEMINAR IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT
SEBAGAI UPAYA PENDEGAHAN TUNDAK PIDANA KORUPSI
GEDUNG SERBAGUNA PROV. KALTARA, 19 April 2018
Dr. Ir. Endroyono, DEA
Agenda
• Tata-kelola pemerintahan ideal
• E-Government & Smart-city
• Tantangan Penerapan e-Government & Smart-city
• Tahapan Pengembangan
• Urgensi Masterplan & Roadmap Teknologi
Target “tata-kelola” ideal
• Merdeka
• Bersatu
• Berdaulat
• Adil
• Makmur
• terbuka
• transparans,
• partisipatif
• kompetitif
• adil – tidak diskriminatif
• efisien
• efektif
• akuntabel
• berkualitas
Jaman old - kemerdekaan Jaman now
Kepatuhan pelaksanaan Perpress 54 tahun 2010 dan berbagai perubahannya,
seperti Perpres 35/2011, Perpres 70/2012, Perpres 172/2014, dan Perpres
4/2015  menjadi salah satu indikator dalam menuju tata-kelola ideal ...
KPK bidang pencegahan ...
Mendorong percepatan implementasi e-government dengan pengintegrasikan
berbagai aplikasi, khususnya yang di daerah atau bidang yang rawan korupsi,
terutama untuk kegiatan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan
jasa, serta perijinan.
Banyak potensi korupsi pada proyek-proyek rutin dan proyek yang oleh
“pelaku” dianggap masuk kategori
• pembangunan untuk penanganan darurat,
• menyangkut pertahanan negara,
• menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat, dan
• kegiatan yang bersifat spesifik membutuhkan keahlian khusus (skill ware)
e-Goverment dianggap menjadi salah satu solusi pencegahan
terbaik, apabila dikaitkan dengan prinsip efisien, efektif,
transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan
akuntabel  IT tak pernah bohong ☺
e-Government
Inpres no 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi
nasional pengembangan e-Government.
“government-owned or operated systems of
information and communications technologies (ICTs)
that transform relations with citizens, the private
sector and/or other government agencies so as to
promote citizen empowerment, improve service
delivery, strengthen accountability, increase
transparency, or improve government efficiency”
(World Bank)
Baru sebagian kecil dari 514 kota (416 Kabupaten dan 98 Kota)
di Indonesia yang secara terstruktur menerapkan konsep e-
Government
InstruksiPresidenno91tahun2017tentangperijinanonline,
diterjemahkanwartawansebagaisisteme-Government .....
Apapun yang terjadi konsep e-Government adalah konsep yang harus diterapkan
Smart-city enhance=menambah !!!
Menuju smart-city harus melalui tahap smart-governance, yang ditandai dengan
integrasi layanan dan operasional berbasis Informasi  Internet of Data
SMART-CITY MODEL
Equity
Learning
Creativity
Participation in Public Life E-Govt Devt. (I.T.I.L, COBIT, …)
Public Policy & Planning
Participatory Governance
PPP Partnership
Multi-scalarity
Affordability
Holistic, Responsible
Sharing Economy
Game Tech., Creative Industry
Accessibility
ICT Infrastructures
Multimodal & intelligent Transport
Systems & logistic
Green Building
Green Energy
Green COnsumption
Environmental Health
Infrastructure of everyday life
Liveable communities
Safety
Quaity of life
e-Government
e-Government  Smart Governance
• Pengembangan Tata-kelola TIK E-Govt Devt. (I.T.I.L,
COBIT, …)
• Pemanfaatan TIK dalam Public Policy & Planning
• Pemanfaatan TIK dalam Participatory Governance,
Pemberdayaan masyarakat Pemanfaatan TIK
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan,
Transparansi dan Pelayanan publik
• Pemanfaatan TIK dalam Kemitraan dan kerjasama
Timeline Smart-city
Tantangan: FAILURE RATE
• Failure rate proyek e-
Government tinggi
• 35% gagal total (total
failure),
• 50% gagal sebagian
(partial failure), dan
• hanya 15% bisa
dianggap langsung
berhasil
[www.egov4dev.org/suc
cess/].
• KPMG Canada Survey (1997)
tentang manajemen proyek TI
• Lebih 61% proyek
dinyatakan gagal oleh
responden
• The Chaos Report by Standish
Group (1995)
• 31.1% proyek
dibatalkan sebelum
dinyatakan selesai
• 52.7% proyek
mengalami kelebiha
biaya sebesar 189%
dari perkiraan awalnya
Alat bantu malah bisa menjadi sumber masalah .... 
Alasan Klasik
• Alokasi anggaran
• Organisasi
• Biaya operasional
• Manfaat langsung
untuk masyarakat
• Pemilihan teknologi
Alasan Mendasar
ModelBisnisKota
Regulasi
Teknologi
“Smart-city” Model
Bukan modelnya yang menjadi kunci !!
Setiap tahap perlu “alasan” ...
Master-Plan & Roadmap Teknologi
Issue Strategis dan Masukan:
1. Kemacetan, Pedangang Kaki-lima,
Sampah, Kota Budaya, Kampung Juara,
taman tematik
2. Hijau, Aman, tanpa banjir, Smart City,
pariwisata, Kreatif, Pasar, dekranasda,
Kesejahteraan keluarga, kesehatan
3. Kolaborasi, revitalisasi, reformasi
pendidikan, kota musik/film, kota
desain, indeks kebahagiaan tinggi, dan
PR
Pokja
Smart City

KPI
Infra
Struktur
Smart City
Pembangunan
dan Layanan
Key
Performance
Indicator
Audit
Kondisi dan Potensi
Kota:
• Wilayah
• SDM
• Aparatur
• Lingkungan
•.....
?
Kota
Pintar ?
Kota
Pintar ?
Road-map
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
• DEFINISI
• POKJA
• TUPOKSI
• IDENTIFIKASI
• PREPARATION
• PRELIMINARY
• FEASIBILITY
• BASIC DESIGN
Pendataan potensi
smart-city, rancangan
smart-city dan
implementasi parsial
layanan berbasis ICT
Data base potensi
energi, air,
transportasi dan
komunikasi
Optimasi Potensi ICT
Kota untuk mencapai
SMART CITY
Platform kendali
infrastruktur
transportasi darat,
udara, dan
perdagangan umum
Platform kendali
infrastrruktur
telekomunikasi,
penyiaran dan internet
Data Center ICT Kota
Platform kendali
sumber daya alam, air,
dan pengolahan limbah
Platform kendali
infrastruktur energi,
minyak, gas, dan energi
terbarukan
Penguatan E-Govt (1) :
Sistem manajemen
terintegrasi kualitas
administrasi, SDM,
monitoring aparatur,
dan manajemen aset,
Penguatan E-Govt (2) :
E-planning, E-
budgeting, e-proc, e-
contract, e-delivery, e-
performance, e-tax, e-
performance
Penguatan E-Govt (3) :
Sistem Informasi
Manajemen Kendal
E-planning, E-
budgeting, e-proc, e-
contract, e-delivery, e-
performance, e-tax, e-
performance
Penguatan E-Govt (4) :
Sistem Informasi
Manajeme
E-planning, E-
budgeting, e-proc, e-
contract, e-delivery, e-
performance, e-tax, e-
performance
Kartu Juara I : E-ktp, e-
kesehatan,
Kartu Juara II:
E-ktp, e-kesehatan, e-
transport, e-tax,
Kartu Juara III:
E-ktp, e-kesehatan, e-
transport, e-tax, e-
banking
Kartu Juara IV: E-ktp, e-
kesehatan, e-transport,
e-tax, e-banking ... 9
fungsi
Penguatan Sistem
Kendali lalu-lintas ATCS
terpadu dan CCTV-I
Penguatan Sistem
Kendali lalu-lintas:
ATCS terpadu dan
CCTV-II, termasuk CCTV
keamanan
Penguatan Sistem
Kendali lalu-lintas:
ATCS terpadu dan
CCTV-III, termasuk
CCTV keamanan
Penguatan Sistem
Kendali lalu-
lintas:Intelligent
Transportation and
Security System
• Pembangunan infrastruktur, program, aktifitas serta pemberian fasilitas dan layanan dalam kerangka SMART CITY.
• Penguatan sinergisme Akademisi, Pelaku Usaha (industri, perdagangan, pertanian/perkebunan, pariwisata) dan Pemerintah
• Pembangunan rumah, gedung, sekolah, fasum, rumah-sakit, terminal, dsb, yang dilakukan mengacu informasi mutakhir
Pilihan Pendekatan
• Pengembangan
aplikasi TIK Parsial
• Pembangunan
infrastruktur TIK
• Integrasi aplikasi
dalam infrastruktur
terpadu
• Pengembangan
aplikasi Pembangunan
Platfom terpadu
• Disain interkoneksi
dan integrasi
• pengembangan
aplikasi secara
terstruktur
diintegrasikan ke
platfom cerdas
1 2
• KOMINFO sebagai Leading Sector
• Benchmarking dari success story diperlukan
• Pengaplikasian App yang sudah “proven”
Surabaya Smart City ?
• Sejak Smart City Awards 2011, Surabaya sudah dianggap mampu dan
berhasil dalam penerapan konsep kota pintar yang berbasis pada
teknologi informasi serta komunikasi yang terintegrasi dengan baik.
Ratusan aplikasi e-Governement
telah dikembangkan dan
disumbangkan ke negara, mulai
e-planning, e-budgeting, e-Aset,
e-health dan sebagainya
Batu Smart City
Memahami hal
dasar  solusi
terpadu
• TIK sebagai kendaraan percepatan
• Disruption technology
• Kecepatan, efisiensi, akuntabilitas
• 1400 titik Wifi
Platform Smart
Pendekatan Berlapis
Aplikasi
Server dan
data center
Komunikasi
Sumber
data dan
informasi
Implementasi e-Government butuh
Chief Information Officer (CIO)
Teknologi
Organisasi
Manusia
Kesadaran dan
penerimaan manusia
terhadap teknologi
Kondusivitas lingkungan
organisasi tempat teknologi
diaplikasikan (aspek-aspek
struktur, aturan/kebijakan,
budaya, dsb)
Kedudukan, peran, tugas, dan
kewenangan dalam organisasi
Dr. Ir. Endroyono, DEA
Doktor, INSA de Rennes, France
• Dosen Departement T. Elektro ITS
• Kalab. Komunikasi Multimedia
• Ka. Smart-city & Intelligent Center (SIEC-ITS)
• Trainer Sertifikasi CIO Kem. KOMINFO
• Konsultan Kem. Perhubungan
• Anggota Prakarsa Smart-city
• Anggota IoT Forum
• Anggota IEEE Intelligent Transportation System
Mail: endroeleven@gmail.com
HP. : +62-81259782001

More Related Content

Similar to 2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf

SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIENSMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIENSiti Sahati
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaSiti Sahati
 
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptxPERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptxYulisaLin
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahIndriyatno Banyumurti
 
Smartcity as a service ibenk kemkominfo
Smartcity as a service   ibenk kemkominfoSmartcity as a service   ibenk kemkominfo
Smartcity as a service ibenk kemkominfoIbenk Dwi ANggono
 
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart City
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart CitySeminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart City
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart CityBambang
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxpikipardede1
 
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBEPenyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBEIbenk Dwi ANggono
 
SMART CITY & SMART VILAGE
SMART CITY & SMART VILAGESMART CITY & SMART VILAGE
SMART CITY & SMART VILAGESiti Sahati
 
Makalah smart city
Makalah smart cityMakalah smart city
Makalah smart cityrahma wati
 
Gunadarma smart-city-suhono
Gunadarma smart-city-suhonoGunadarma smart-city-suhono
Gunadarma smart-city-suhonoArif Gunawan
 
Konsep cyber city
Konsep cyber cityKonsep cyber city
Konsep cyber citySTT Harapan
 
Bigdata analytic di indonesia peluang dan tantangan
Bigdata analytic di indonesia   peluang dan tantanganBigdata analytic di indonesia   peluang dan tantangan
Bigdata analytic di indonesia peluang dan tantanganIbenk Dwi ANggono
 
20140601 the role of business and government in smart sustainable city
20140601 the role of business and government in smart sustainable city20140601 the role of business and government in smart sustainable city
20140601 the role of business and government in smart sustainable cityTelekomunikasi Indonesia
 

Similar to 2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf (20)

Smart City (041115)
Smart City (041115)Smart City (041115)
Smart City (041115)
 
SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIENSMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
 
Andre Smart City.pptx
Andre Smart City.pptxAndre Smart City.pptx
Andre Smart City.pptx
 
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptxPERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
 
Smartcity as a service ibenk kemkominfo
Smartcity as a service   ibenk kemkominfoSmartcity as a service   ibenk kemkominfo
Smartcity as a service ibenk kemkominfo
 
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart City
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart CitySeminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart City
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart City
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
 
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBEPenyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
 
SMART CITY & SMART VILAGE
SMART CITY & SMART VILAGESMART CITY & SMART VILAGE
SMART CITY & SMART VILAGE
 
SDG.pptx
SDG.pptxSDG.pptx
SDG.pptx
 
Asm smart city
Asm smart cityAsm smart city
Asm smart city
 
Makalah smart city
Makalah smart cityMakalah smart city
Makalah smart city
 
Gunadarma smart-city-suhono
Gunadarma smart-city-suhonoGunadarma smart-city-suhono
Gunadarma smart-city-suhono
 
Smart city
Smart citySmart city
Smart city
 
Konsep cyber city
Konsep cyber cityKonsep cyber city
Konsep cyber city
 
Bigdata analytic di indonesia peluang dan tantangan
Bigdata analytic di indonesia   peluang dan tantanganBigdata analytic di indonesia   peluang dan tantangan
Bigdata analytic di indonesia peluang dan tantangan
 
20140601 the role of business and government in smart sustainable city
20140601 the role of business and government in smart sustainable city20140601 the role of business and government in smart sustainable city
20140601 the role of business and government in smart sustainable city
 
E government
E governmentE government
E government
 

More from pikipardede1

konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiakonsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiapikipardede1
 
Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptpikipardede1
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfpikipardede1
 
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfIET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfpikipardede1
 
sap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfsap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfpikipardede1
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfpikipardede1
 
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptMETODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptpikipardede1
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxpikipardede1
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxpikipardede1
 
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.pptpikipardede1
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxpikipardede1
 
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.pptpikipardede1
 
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdfpikipardede1
 
How to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfHow to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfpikipardede1
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfpikipardede1
 
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxTransisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxpikipardede1
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdfpikipardede1
 
1 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
1 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt1 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
1 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.pptpikipardede1
 

More from pikipardede1 (20)

konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiakonsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
 
Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.ppt
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
 
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfIET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
 
sap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfsap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdf
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdf
 
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptMETODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
 
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
 
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
 
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
 
How to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfHow to Influence People.pdf
How to Influence People.pdf
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
 
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxTransisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
 
1 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
1 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt1 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
1 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
 
asiadevs.ppt
asiadevs.pptasiadevs.ppt
asiadevs.ppt
 

Recently uploaded

mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 

2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf

  • 1. TATA-KELOLA, TANTANGAN DAN TAHAPAN IMPLEMENTASI E- GOVERNMENT SEMINAR IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA PENDEGAHAN TUNDAK PIDANA KORUPSI GEDUNG SERBAGUNA PROV. KALTARA, 19 April 2018 Dr. Ir. Endroyono, DEA
  • 2. Agenda • Tata-kelola pemerintahan ideal • E-Government & Smart-city • Tantangan Penerapan e-Government & Smart-city • Tahapan Pengembangan • Urgensi Masterplan & Roadmap Teknologi
  • 3. Target “tata-kelola” ideal • Merdeka • Bersatu • Berdaulat • Adil • Makmur • terbuka • transparans, • partisipatif • kompetitif • adil – tidak diskriminatif • efisien • efektif • akuntabel • berkualitas Jaman old - kemerdekaan Jaman now Kepatuhan pelaksanaan Perpress 54 tahun 2010 dan berbagai perubahannya, seperti Perpres 35/2011, Perpres 70/2012, Perpres 172/2014, dan Perpres 4/2015  menjadi salah satu indikator dalam menuju tata-kelola ideal ...
  • 4. KPK bidang pencegahan ... Mendorong percepatan implementasi e-government dengan pengintegrasikan berbagai aplikasi, khususnya yang di daerah atau bidang yang rawan korupsi, terutama untuk kegiatan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta perijinan. Banyak potensi korupsi pada proyek-proyek rutin dan proyek yang oleh “pelaku” dianggap masuk kategori • pembangunan untuk penanganan darurat, • menyangkut pertahanan negara, • menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat, dan • kegiatan yang bersifat spesifik membutuhkan keahlian khusus (skill ware) e-Goverment dianggap menjadi salah satu solusi pencegahan terbaik, apabila dikaitkan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel  IT tak pernah bohong ☺
  • 5. e-Government Inpres no 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government. “government-owned or operated systems of information and communications technologies (ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency” (World Bank) Baru sebagian kecil dari 514 kota (416 Kabupaten dan 98 Kota) di Indonesia yang secara terstruktur menerapkan konsep e- Government
  • 7. Smart-city enhance=menambah !!! Menuju smart-city harus melalui tahap smart-governance, yang ditandai dengan integrasi layanan dan operasional berbasis Informasi  Internet of Data
  • 8. SMART-CITY MODEL Equity Learning Creativity Participation in Public Life E-Govt Devt. (I.T.I.L, COBIT, …) Public Policy & Planning Participatory Governance PPP Partnership Multi-scalarity Affordability Holistic, Responsible Sharing Economy Game Tech., Creative Industry Accessibility ICT Infrastructures Multimodal & intelligent Transport Systems & logistic Green Building Green Energy Green COnsumption Environmental Health Infrastructure of everyday life Liveable communities Safety Quaity of life e-Government
  • 9. e-Government  Smart Governance • Pengembangan Tata-kelola TIK E-Govt Devt. (I.T.I.L, COBIT, …) • Pemanfaatan TIK dalam Public Policy & Planning • Pemanfaatan TIK dalam Participatory Governance, Pemberdayaan masyarakat Pemanfaatan TIK efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Transparansi dan Pelayanan publik • Pemanfaatan TIK dalam Kemitraan dan kerjasama
  • 11. Tantangan: FAILURE RATE • Failure rate proyek e- Government tinggi • 35% gagal total (total failure), • 50% gagal sebagian (partial failure), dan • hanya 15% bisa dianggap langsung berhasil [www.egov4dev.org/suc cess/]. • KPMG Canada Survey (1997) tentang manajemen proyek TI • Lebih 61% proyek dinyatakan gagal oleh responden • The Chaos Report by Standish Group (1995) • 31.1% proyek dibatalkan sebelum dinyatakan selesai • 52.7% proyek mengalami kelebiha biaya sebesar 189% dari perkiraan awalnya Alat bantu malah bisa menjadi sumber masalah .... 
  • 12. Alasan Klasik • Alokasi anggaran • Organisasi • Biaya operasional • Manfaat langsung untuk masyarakat • Pemilihan teknologi
  • 14. “Smart-city” Model Bukan modelnya yang menjadi kunci !!
  • 15. Setiap tahap perlu “alasan” ...
  • 16. Master-Plan & Roadmap Teknologi Issue Strategis dan Masukan: 1. Kemacetan, Pedangang Kaki-lima, Sampah, Kota Budaya, Kampung Juara, taman tematik 2. Hijau, Aman, tanpa banjir, Smart City, pariwisata, Kreatif, Pasar, dekranasda, Kesejahteraan keluarga, kesehatan 3. Kolaborasi, revitalisasi, reformasi pendidikan, kota musik/film, kota desain, indeks kebahagiaan tinggi, dan PR Pokja Smart City  KPI Infra Struktur Smart City Pembangunan dan Layanan Key Performance Indicator Audit Kondisi dan Potensi Kota: • Wilayah • SDM • Aparatur • Lingkungan •..... ? Kota Pintar ? Kota Pintar ?
  • 17. Road-map Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 • DEFINISI • POKJA • TUPOKSI • IDENTIFIKASI • PREPARATION • PRELIMINARY • FEASIBILITY • BASIC DESIGN Pendataan potensi smart-city, rancangan smart-city dan implementasi parsial layanan berbasis ICT Data base potensi energi, air, transportasi dan komunikasi Optimasi Potensi ICT Kota untuk mencapai SMART CITY Platform kendali infrastruktur transportasi darat, udara, dan perdagangan umum Platform kendali infrastrruktur telekomunikasi, penyiaran dan internet Data Center ICT Kota Platform kendali sumber daya alam, air, dan pengolahan limbah Platform kendali infrastruktur energi, minyak, gas, dan energi terbarukan Penguatan E-Govt (1) : Sistem manajemen terintegrasi kualitas administrasi, SDM, monitoring aparatur, dan manajemen aset, Penguatan E-Govt (2) : E-planning, E- budgeting, e-proc, e- contract, e-delivery, e- performance, e-tax, e- performance Penguatan E-Govt (3) : Sistem Informasi Manajemen Kendal E-planning, E- budgeting, e-proc, e- contract, e-delivery, e- performance, e-tax, e- performance Penguatan E-Govt (4) : Sistem Informasi Manajeme E-planning, E- budgeting, e-proc, e- contract, e-delivery, e- performance, e-tax, e- performance Kartu Juara I : E-ktp, e- kesehatan, Kartu Juara II: E-ktp, e-kesehatan, e- transport, e-tax, Kartu Juara III: E-ktp, e-kesehatan, e- transport, e-tax, e- banking Kartu Juara IV: E-ktp, e- kesehatan, e-transport, e-tax, e-banking ... 9 fungsi Penguatan Sistem Kendali lalu-lintas ATCS terpadu dan CCTV-I Penguatan Sistem Kendali lalu-lintas: ATCS terpadu dan CCTV-II, termasuk CCTV keamanan Penguatan Sistem Kendali lalu-lintas: ATCS terpadu dan CCTV-III, termasuk CCTV keamanan Penguatan Sistem Kendali lalu- lintas:Intelligent Transportation and Security System • Pembangunan infrastruktur, program, aktifitas serta pemberian fasilitas dan layanan dalam kerangka SMART CITY. • Penguatan sinergisme Akademisi, Pelaku Usaha (industri, perdagangan, pertanian/perkebunan, pariwisata) dan Pemerintah • Pembangunan rumah, gedung, sekolah, fasum, rumah-sakit, terminal, dsb, yang dilakukan mengacu informasi mutakhir
  • 18. Pilihan Pendekatan • Pengembangan aplikasi TIK Parsial • Pembangunan infrastruktur TIK • Integrasi aplikasi dalam infrastruktur terpadu • Pengembangan aplikasi Pembangunan Platfom terpadu • Disain interkoneksi dan integrasi • pengembangan aplikasi secara terstruktur diintegrasikan ke platfom cerdas 1 2 • KOMINFO sebagai Leading Sector • Benchmarking dari success story diperlukan • Pengaplikasian App yang sudah “proven”
  • 19. Surabaya Smart City ? • Sejak Smart City Awards 2011, Surabaya sudah dianggap mampu dan berhasil dalam penerapan konsep kota pintar yang berbasis pada teknologi informasi serta komunikasi yang terintegrasi dengan baik. Ratusan aplikasi e-Governement telah dikembangkan dan disumbangkan ke negara, mulai e-planning, e-budgeting, e-Aset, e-health dan sebagainya
  • 20.
  • 21. Batu Smart City Memahami hal dasar  solusi terpadu
  • 22.
  • 23. • TIK sebagai kendaraan percepatan • Disruption technology • Kecepatan, efisiensi, akuntabilitas • 1400 titik Wifi
  • 25. Pendekatan Berlapis Aplikasi Server dan data center Komunikasi Sumber data dan informasi
  • 26. Implementasi e-Government butuh Chief Information Officer (CIO) Teknologi Organisasi Manusia Kesadaran dan penerimaan manusia terhadap teknologi Kondusivitas lingkungan organisasi tempat teknologi diaplikasikan (aspek-aspek struktur, aturan/kebijakan, budaya, dsb) Kedudukan, peran, tugas, dan kewenangan dalam organisasi
  • 27. Dr. Ir. Endroyono, DEA Doktor, INSA de Rennes, France • Dosen Departement T. Elektro ITS • Kalab. Komunikasi Multimedia • Ka. Smart-city & Intelligent Center (SIEC-ITS) • Trainer Sertifikasi CIO Kem. KOMINFO • Konsultan Kem. Perhubungan • Anggota Prakarsa Smart-city • Anggota IoT Forum • Anggota IEEE Intelligent Transportation System Mail: endroeleven@gmail.com HP. : +62-81259782001