Tugas E Goverment

1. REVIEW JURNAL PENTINGNYA
REVITALISASI E-
GOVERNMENT
DI INDONESIA
OLEH :
AKBI FINATA
140401116

2. PENDAHULUAN
Memperhatikan pelaksanaan e-government (egov) di Indonesia selama kurun waktu 5 tahun
terakhir, maka sulit dimungkiri bahwa berbagai program egov yang dijalankan pemerintah di
departemen dan lembaga mengalami hambatan dan kendala yang tidak kecil.
Lemahnya pemanfaatan egov di lingkungan birokrasi yang saling terkait dengan masih terbatasnya
aplikasi di dunia bisnis telah menyebabkan lambatnya pelaksanaan program egov.
Karena itu menjadi penting untuk melakukan revitalisasi egov di Indonesia secepat-cepatnya jika
kita memang tidak mau kehilangan momentum dan semakin tertinggal dari negara lain. Revitalisasi
egov ini menjadi semakin penting manakala iklim usaha dan investasi di berbagai sektor lain
memperlihatkan kecenderungan yang tidak menggembirakan. Sudah semestinya saat ini
pemerintah mempertimbangkan potensi aplikasi telematika di berbagai sektor sebagai salah satu
alternatif penggerak roda ekonomi terutama di sektor riil dan jasa.

3. DEFINISI
• E-gov didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika
untuk meningkatkan efisiensi dan cost-effective pemerintahan, memberikan
berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses
informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan
pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada
masyarakat.

4. MANFAAT
• (1) menurunkan biaya administrasi;
• (2) meningkatkan kemampuan response terhadap berbagai permintaan dan
pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi;
• (3) dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau LPND pada
semua tingkatan;
• (4) memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional;
• (5) sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa
takut. Berbagai manfaat tersebut pada akhirnya diharapkan akan dapat
meningkatkan kemampuan kepemerintahan secara umum.

5. PRINSIP DASAR
Dalam pemanfaatannya untuk pembangunan, diperlukan pemahaman bahwa e-gov
(1) Hanyalah alat;
(2) mempunyai resiko terhadap integrasi data yang sudah ada;
(3) bukanlah pengganti managemen publik dan kontrol internal pemerintahan;
(4) Masih diperdebatkan peranannya dalam hal mengurangi praktek KKN;
(5) juga masih diragukan untuk dapat membantu mengurangi kemiskinan; dan
(6)memerlukan kerjasama antar ICT profesional danpemerintah.

6. APLIKASI EGOV DAN INFRASTRUKTUR
• Di lihat dari pelaksanaan aplikasi egov, data dari Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga
akhir tahun 2005 lalu Indonesia baru memiliki:
• (a) 564 domain go.id;
• (b) 295 website pemerintah pusat dan pemda;
• (c) 226 website telah mulai memberikan layanan publik melalui website;
• (d) dan 198 website pemda masih dikelola secara aktif.
• Beberapa pemerintah daerah (pemda) memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan Pemkot
Surabaya sudah mulai memanfaatkan egov untuk proses pengadaan barang dan jasa
(eprocurement). Beberapa pemda lain juga berprestasi baik dalam pelaksanaan egov seperti:
Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara,
Pemkot Yogyakarta,Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur,
Pemkab. Kutai Kartanegara,Pemkab Bantul, Pemkab Malang.

7. RENDAHNYA PEMAHAMAN EGOV.
• Di samping berbagai kondisi yang kurang mendukung seperti diuraikan di atas,
pengembangan egov di Indonesia menjadi bukti bahwa pemahaman akan potensi
telematika, khususnya egov, masih rendah. Kondisi memprihatinkan ini terjadi di
semua tingkatan dan jenis usaha, baik di birokrasi maupun swasta.
• Pemanfaatan egov untuk mengurangi terjadinya berbagai peristiwa penipuan,
kriminal, hingga terror yang berawal dari pemalsuan identitas seperti KTP dan
paspor masih belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Begitu pula halnya
dengan berbagai kasus penyelundupan dan penyalahgunaan dokumen kepabeanan
justru semakin marak dan semakin canggih modus operandinya.

8. REVITALISASI EGOV
• Revitalisasi yang dimaksudkan adalah serangkaian tindakan perencanaan dan
penataanulang program egov yang disesuaikan kembali dengan target
pembangunan nasional dan sektor telematika dengan mengindahkan prinsip-
prinsip dasar serta proses pentahapan egov tanpa menyia-nyiakan kondisi eksisting
yang sudah dicapai.

9. BEBERAPA LANGKAH YANG BISA DIAMBIL
• Pertama, mensikronkan target-target pembangunan nasional dalam sektor telematika
• Kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku ekonomi swasta, termasuk pejabat
pemerintahan atas potensi yang dapat disumbangkan program egov
• Ketiga, menyelesaikan berbagai program utama egov yang belum berhasil dilaksanakan, dan menyusun
prioritas program egov yang dapat menciptakan lapangan kerja
• Keempat, menambah akses dan jangkauan infrastruktur telematika bagi semua kalangan untuk
mengutamakan pemanfaatan egov dalam segala aktifitas sosial ekonomi masyarakat.
• Berikutnya adalah alokasi dana egov perlu ditingkatkan yang disesuaikan dengantahapan yang telah
dicapai. Dana bisa berasal dari, RAPBN, kerjasama internasional atau juga dari swasta nasional.
• Terakhir, menetapkan hanya beberapa aplikasi egov pilihan –sebagai contoh sukses- yang menjadi
prioritas pembangunan dan pengembangan sehingga terjadi efisiensi dalam pemberian pelayanan
publik.

10. KESIMPULAN DAN SARAN
• Memperhatikan perkembangan pelaksanaan egov di Indonesia serta hasil-hasil
yang telah dicapai hingga saat ini, maka mau tidak mau konsep dan strategi
pelaksanaan egov membutuhkan penyempurnaan di berbagai sisi. Penundaan
pelaksanaan revitalisasi egov hanya akan menjauhkan negeri ini dari cita-cita
reformasi yang sebenar-benarnya, yaitu memperbaiki mutu pelayanan publik
kepada seluruh masyarakat serta pada gilirannya dapat meningkatkan
kesejahteraan mereka melalui peningkatan efisiensi birokrasi.
• Pelaksanaan revitalisasi egov harus memperhatikan kesiapan pemerintah dan
masyarakat, sesuai prinsipprinsip dasar serta bertahap.

11. SEKIAN DAN TERIMA KASIH