Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to yankes di remote area
Similar to yankes di remote area (20)
More from KarinaSyafarini
More from KarinaSyafarini (16)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
yankes di remote area
- 1. 1 MATERI INTI 2 PELAYANAN KESEHATAN DI REMOTE AREA BAPELKES CIKARANG KEMENTERIAN KESEHATAN RI Disampaikan pada : PELATIHAN TUGAS KHUSUS INDIVIDU MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020
- 2. 2 TUJUAN UMUM Setelah mempelajari materi ini peserta mampu memahami tentang pelayanan kesehatan di remote area TUJUAN KHUSUS Peserta mampu: 1. Menjelaskan Konsep Puskesmas 2. Menjelaskan Pola Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area TUJUAN PEMBELAJARAN
- 3. GARIS BESAR PENYAJIAN 3 KONSEP PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT POLA PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI REMOTE AREA 1 2
- 5. PROGRAM INDONESIA SEHAT 5 Peraturan Terkait Puskesmas Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat PMK 43 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas PMK 46 PMK 44 PMK 4Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar SPM Kesehatan
- 6. PROGRAM INDONESIA SEHAT 6 Puskesmas (Permenkes 43 thn 2019) Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat & perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya Promotif & Preventif di Wilayah Kerjanya. Bertugas untuk melaksanakan KEBIJAKAN KESEHATAN untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya KECAMATAN SEHAT
- 7. TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PERILAKU SEHAT MENJANGKAU PELAYANAN BERMUTU LINGKUNGAN SEHAT DERAJAT KESEHATAN OPTIMAL PRINSIP PENYELENGGARAAN PUSKESMAS A. PARADIGMA SEHAT B. PERTANG- GUNGJAWABAN WILAYAH C. KEMANDIRIAN MASYARAKAT D. Ketersediaan akses yankes E. TEKNOLOGI TEPAT GUNA F. KETERPADUAN DAN KESINAMBUNGAN KECAMATAN SEHAT
- 8. Peran FKTP dalam PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas: Fungsi Puskesmas UKP UKM • Mengutamakan promotif & preventif, • Pelayanan berpusat pada individu, berfokus pada keluarga dan berorientasi pada kelompok masyarakat • Mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja • Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan • Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- 9. Peran Puskesmas saat Pandemi (Permenkes No.300 Th. 2009) Sesuai dengan fungsi Puskesmas, mencakup kegiatan-kegiatan: • Pengamatan epidemiologis, Penemuan penderita, Pengobatan penderita, dan Rujukan penderita. • Penyuluhan pada masyarakat/UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) • Pencegahan penyakit dan deteksi dini pengobatan • Koordinasi horisontal dan vertikal • Pencatatan dan Pelaporan
- 10. 10 UKBM FASKES PRIMER POSYANDU POSBINDU POSKESDES POS MAL DES POS UKK Klinik Pratama Apotik Puskesmas Lab dr/drg mandiri BPS Dinkes Kab/Kota Rumah Sakit Pustu Pustu Pembinaan/koord Jejaring Pencatatan-Pelaporan Rujukan UKP Rujukan UKM FASKES RUJUKAN Klinik Utama JARINGAN DAN JEJARING PUSKESMAS
- 11. berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan dan sesuai dengan persyaratan PENDEKATAN Standar Pelayanan Minimal Standar SDM Kesehatan Minimal Standar Alkes – Obat Minimal Standar Sarpras Minimal KAWASAN PERKOTAAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN TERPENCIL/ SANGAT TERPENCIL KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN NON RAWAT INAP RAWAT INAP KATEGORI PUSKESMAS 11
- 12. LOKASI ALKES BANGUNAN IJIN DAN REGISTRASI KETENAGAAN PRASARANA KEFARMASIAN LABORATORIUM PENYELENGGARAAN PERSYARATAN PENDIRIAN PUSKESMAS
- 13. PMK 75/2014 Bab V PEMANTAUAN KONDISI SARANA PRASARANA DAN ALAT DILAKUKAN MELALUI ASPAK IJIN DAN REGISTRASI Permohonan Perijinan Verifikasi oleh Dinkes Kab/kota Pemberian ijin Puskesmas Permohonan Rekomendasi Dinkes Prov Verifikasi oleh Dinkes Prov Permohonan Registrasi Puskesmas
- 14. Puskesmas 14 ORGANISASI PUSKESMAS KEPALA PUSKESMAS KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PENANGGUNGJAWAB UKM ESENSIAL DAN PERKESMAS PENANGGUNGJAWAB UKM PENGEMBANGAN PENANGGUNGJAWAB UKP, KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM PENANGGUNGJAWAB JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING FASYANKES
- 15. Puskesmas 15 ORGANISASI PUSKESMAS T/ST KEPALA PUSKESMAS KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PENANGGUNGJAWAB UKM ESENSIAL, UKM PENGEMBANGAN DAN PERKESMAS PENANGGUNGJAWAB UKP, KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM PENANGGUNGJAWAB JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING FASYANKES
- 16. UKP a. Rawat jalan b. Pelayanan gawat darurat c. Pelayanan satu hari (one day care) d. Home care; dan/ atau e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan UKM ESENSIAL a. Pelayanan Promosi Kesehatan; b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan; c. Pelayanan KIA-KB; d. Pelayanan Gizi; dan e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. UKM PENGEMBANGAN • Inovatif, dan atau • Bersifat ekstensifikasi, & • intensifikasi pelayanan • Prioritas dan kekhususan wilayah kerja • Berdasar kajian Untuk melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, Puskesmas harus menyelenggarakan : 1. Manajemen; 2. Pelayanan kefarmasian; 3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan 4. Pelayanan laboratorium. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS
- 17. PROGRAM INDONESIA SEHAT 17 Program Kesehatan Berdasarkan Siklus Hidup • Deteksi pengembangan Inteligensia dan upaya stimulasi sensomotorik • ASI eksklusif • Imunisasi dasar lengkap • Pemberian makan • Penimbangan • Vit A • MTBS • Kesehatan Jiwa • Deteksi pengembangan Inteligensia dan upaya stimulasi Kognitif • SDIDTK • Imunisasi • Gizi • Kolaborasi PAUD, BKB, dan Posyandu • Deteksi dan Simulasi kognitif • Kesehatan Jiwa • Optimalisasi kesiapan belajar dan pengembangan model belajar yang efektif • UKS • Imunisasi anak sekolah • Penjaringan anak usia sekolah • PMT • Kesehatan Jiwa • Identifikasi dan optimalisasi kecerdasan majemuk pada remaja • Kesehatan reproduksi • Konseling gizi HIV/AIDS dan NAPZA • Tablet Fe • Konseling Kespro • PKRT • Kesehatan Jiwa • Promosi Gaya Hidup Otak Sehat, mandiri dan produktif • KB bagi PUS • PKRT • Deteksi PM dan PTM • Kesehatan OR dan kerja • Kesehatan Jiwa • Deteksi gangguan kognitif untuk mengoptimalkan kualitas hidup • Posyandu Lansia • Peningkatan kualitas Hidup Mandiri • Perlambatan proses Degeneratif • Kesehatan Jiwa • Stimulasi dan nutrisi pengungkit otak pada janin melalui Ibu Hamil • P4K • Buku KIA • ANC terpadu • Kelas Ibu Hamil • APN • RTK • Kemitraan Bidan Dukun • KB PP • PONED/ PONEK • Kesehatan Jiwa
- 18. Pendekatan Keluarga Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Program Kesehatan Lintas sektor
- 19. 19 Puskesmas Keluarga UKBM: Posyandu, PAUD, UKS, Poskestren, Upaya Kes Kerja, Posbindu PTM, dll Keluarga KeluargaKeluarga Keluarga Mekanisme Puskesmas – Keluarga – UKBM
- 20. UKM UKP 1 2 3 Tersier Sekunder Primer 2 3 1 Rujukan berjenjang Rujukan balik *Lampiran Perpres 72/2012, Bab V Subsistem Upaya Kesehatan 20 SISTEM RUJUKAN MENURUT SKN FKTP RS Kab/Kota 110 RS Rujukan Regional 20 RS Rujukan Provinsi 14 RS Rujukan Nasional
- 21. Kematian Ibu Hamil BBLR Karies Gigi Gizi Buruk Malaria TB DBD Stunting HIV Kecacinga n DM Kaki Gajah ISPA Capaian Imunisasi Dasar Sakit kulit Gingivitis Kebisaan merokok Obesitas Periodontiti s Malaria Kematian Neonatal Tetanus Hipertensi PERMASALAHAN KESEHATAN DI PUSKESMAS P R I O R I T A S M A S A L A H P R I O R I T A S M A S A L A H Sumber daya yang tersedia terbatas, sehingga perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar pelayanan kesehatan tetap dilaksanakan melalui MANAJEMEN PUSKESMAS Diare
- 22. Penggerakan Pelaksanaan (P2) Terintegrasi melalui pelaksanaan Manajemen Puskesmas MANAJEMEN PUSKESMAS
- 23. SIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS YG BERKUALITAS (INI CONTOH UNTUK SIKLUS 2018, 2019, 2020) 2018 2019 2020 2018 2019 2019 2020 20192018 2020 2020 2021 2019 2020
- 24. • Puskesmas WAJIB melakukan kegiatan sistem informasi Puskesmas • Sistem informasi Puskesmas dapat diselenggarakan secara ELEKTRONIK maupun NON ELEKTRONIK • Sistem informasi Puskesmas minimal mencakup : = PENCATATAN dan PELAPORAN KEGIATAN Puskesmas dan jaringannya = SURVEI LAPANGAN = LAPORAN LINTAS SEKTOR terkait = LAPORAN JEJARING fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya • Laporan kegiatan Puskesmas diselenggarakan melalui KOMUNIKASI DATA Program ProgramProgram Jejaring Lintas sektor Data dasar Data Kunjungan Kepegawai an Permenkes 75/2014 pasal 43, 44 SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
- 25. DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota • Puskesmas WAJIB menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Permenkes 75/2014 pasal 44 SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
- 26. AKREDITASI • Puskesmas WAJIB diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali • Akreditasi dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yg ditetapkan oleh Menteri
- 27. PERENCANA AN (PLAN) PENGERAKKAN DAN PELAKSANAAN (DO) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (CHECK) TINDAK LANJUT HASIL WASDAL DAN PKP (ACTION) CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT KEPATUHAN PROSES TERHADAP STANDAR DIUKUR MELALUI STANDAR AKREDITASI PROGRAM /UPAYA KES MASYARAKAT Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak Keluarga Berencana Promosi Kesehatan Kesehatan lingkungan Pelayanan gizi P2P Kesehatan jiwa dan lain-lain 27 ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PELAYANAN KLINIS /UKP PUSKESMAS SESUAI STANDAR & AKREDITASI PUSKESMAS PUSKESMAS SESUAI STANDAR MANAJEMEN PUSKESMAS
- 28. KONSEP AKREDITASI FKTP SERTIFIKAT FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 1 Survei akreditasi FKTP 5 Standar Akreditasi FKTP 4 Lembaga / Komisi Akreditasi 3 6 Memenuhi / Menerapkan / Comply 2 STANDAR KEMENTERIAN KESEHATAN RI
- 29. PUS KESMAS ADMINISTRASI MANAJEMEN UKM UKP DPM ADIMINISTRASI MANAJEMEN LAYANAN KLINIS KLINIK PRATAMA ADMINISTRASI MANAJEMEN LAYANAN KLINIS KOMPONEN PENILAIAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
- 30. 1. Proses Persiapan 2. Proses Pendampingan (Dinkes Kab/kota) 3. Proses Pengajuan (Dinkes provinsi) 4. Proses Survei (Surveior yang ditugaskan oleh Komisi Akreditasi FKTP) 5. Proses Penetapan (Komisi Akreditasi FKTP) 6. Proses Pendampingan Pasca Akreditasi ( Dinkes Kab/kota) 30 Tahapan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
- 31. 31 KATEGORI KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS • Tidak Terakreditasi • Terakreditasi Dasar • Terakreditasi Madya • Terakreditasi Utama • Terakreditasi Paripurna
- 32. 32 BAB TIDAK TERAKREDITASI TERAKREDITASI DASAR TERAKREDITASI MADYA TERAKREDITASI UTAMA TERAKREDITASI PARIPURNA 1 PPP < 75% ≥ 75% ≥ 75% ≥ 80% ≥ 80% 2 KMP < 75% ≥ 75% ≥ 75% ≥ 80% ≥ 80% 3 PMP < 20% ≥ 20% ≥ 40% ≥ 60% ≥ 80% 4 UKMBS < 60% ≥ 60% ≥ 75% ≥ 80% ≥ 80% 5 KMUKM < 60% ≥ 60% ≥ 75% ≥ 80% ≥ 80% 6 SKM < 20% ≥ 20% ≥ 40% ≥ 60% ≥ 80% 7 LKBP < 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 80% ≥ 80% 8 MPLK < 20% ≥ 20% ≥ 60% ≥ 80% ≥ 80% 9 PMKP < 20% ≥ 20% ≥ 40% ≥ 60% ≥ 80% KATAGORI PENILAIAN AKREDITASI PKM
- 33. PROTOTYPE SARANA – PRASARANA PUSKESMAS SESUAI STANDAR RUANGTINDAKANPERSALINAN RUANGTINDAKANGADARRUANGPEMERIKSAANUMUM RUANGPEMERIKSAANGIGI RUANGPERAWATANRUANG NIFAS RUANGVAKSINASI
- 34. 34 POLA PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI REMOTE AREA2
- 35. DTPK SEBAGAI PRIORITAS 1. Luas wilayah DTPK lebih besar dari wilayah non DTPK 2. Posisi strategis dari sisi geopolitik (Kedaulatan Negara) 3. Kondisi geografi yang sulit dan kondisi iklim yang sering berubah sangat berpengaruh pada masalah sosekbud 4. Sumberdaya dan kekayaan alam di DTPK besar “Membangun Indonesia Dari Pinggiran “ 35
- 36. PERBATASAN TERPENCIL KEPULAUAN PERBATASAN ANTAR PROP PERBATASAN NEGARA LAIN PERBATASAN DARAT PERBATASAN LAUT Terpencil Sangat Terpencil PERMENKES 90/2015 TTG PENYELENGGARAAN YANKES DI FASYANKES KAWASAN TERPENCIL/ SANGAT TERPENCIL 36
- 37. Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di DTPK 1.Terwujudnya peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK 2.Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di DTPK 37
- 40. 40
- 41. 41
- 42. 42 Sarana dan Prasarana kesehatan terbatas WAMENA BOUWOBADO SEBATIK
- 43. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 43 1. Kondisi geografi yang sulit 2. Terbatasnya prasarana dasar seperti akses transportasi, listrik, sarana komunikasi, dll 3. Tingginya biaya hidup 4. Langkanya SDM berkualitas 5. Tingginya angka kemiskinan 6. Peran swasta pada yankes masih rendah 7. Rendahnya utilisasi/penggunaan faskes oleh masyarakat 8. Terbatasnya fasilitas & kemampuan faskes rujukan 9. Persebaran penduduk tidak merata 10.Budaya masyarakat bervariasi AKSES TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN RENDAH STATUS KESEHATAN MASYARAKAT RENDAH
- 44. 44 PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK 1. Akses 2. Kualitas 3. Melibatkan LP - LS 4. Pemberdayaan Masyarakat 5. Merujuk
- 45. PENGEMBANGAN YAN INOVASI PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK PENGEMBANGAN PELAYANAN INOVASI 45
- 46. 46 Adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh TIM PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK (TPKB) dalam rangka meningkatkan akses dan ktersediaan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK
- 47. POLA PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK Prov Kab Pesawat Terbang Kab Kab Kab Kec Desa Desa Desa Kec Kec Pesawat Terbang 4 x sethn 4 x sethn 4 x sethn Tim PKB: 1 Tim – 5- 8 orang Hari Kerja (Sesuai Kondisi) 47
- 48. Pencatatan dan Pelaporan •Pencatatan sesuai sistem informasi kesehatan yang berlaku •Pelaporan hasil kegiatan Analisis Situasi •Informasi Demografi •Permasalahan kesehatan dan faktor risiko penyakit •Akses lokasi •Sarana, Peralatan dan Obat •Tenaga Kesehatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bergerak Jenis Pelayanan Kesehatan yang akan diberikan oKesehatan Dasar oKegawat Daruratan oSpesialistik oRujukan dan Evakuasi oPemberdayaan Masyarkat Pola pelayanan yang memungkinkan Kebutuhan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Sosialisasi dan Advokasi Kepada penentu kebijakan (Pemda, DPRD, tokoh adat dan agama) untuk mendapatkan dukungan Pembentukan TPKB •Tim Provinsi •Tim Kabupaten •Tim Puskesmas Pelaksanaan kegiatan •Pra Pelaksanaan •Pelaksanaan •Pasca Pelaksanaan 1 2 3 4 56 Mempersiapkan tenaga, sarana, prasararana dan sumber daya lain •Pemberdayaan sumber daya yang ada •Pemberdayaan TPKB LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN PKB
- 49. 1. Layanan penjangkauan berkelanjutan (Suitainable Outreach Service/SOS) utk meningkatkkan jangkauan dan cakupan imunisasi 2. Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 3. Kemitraan bidan dan dukun 4. Perawatan Metode Kanguru (PMK) 5. Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M) 6. Pemberdayaan masyarakat dg memanfaatkan kearifan lokal 7. Program khusus lain yg menjadi kebijakan daerah dan nasional Pendekatan Program Yankes di Kawasan T & ST
- 50. Pelayanan Kesehatan Bergerak • Dilakukan oleh Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB) • Di daerah T/ST yang tidak memiliki faskes , atau • Di daerah yang tidak mendapat pelayanan kesehatan dgn alat transportasi udara, kapal/perahu, darat atau kombinasi Pelayanan Kesehatan Gugus Pulau • Pelayanann kesehatan pada beberapa Fasyankes yang ada di beberapa pulau yang membentuk suatu kelompok untuk memberikan satu kesatuan pelayanan tanpa memperhatikan batasan wilayah administrasi • Terdiri dari Fasyankes pusat gugus dan Fasyankes bagian dari gugus Rumah Tunggu Kelahiran • Tempat atau ruangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya sebelum maupun sesudah masa persalinan • Rumah tunggu berada dekat dengan Fasyankes tempat persalinan Yankes Berbasis Telemedicine • Tujuan: memberikan manfaat dalam peningkatan ketepatan dan kecepatan diagnosis medis serta konsultasi medis di FKTP dan FKRTL yang tidak memiliki tenaga kesehatan tertentu. Pengembangan Pola Pelayanan Kesehatan Di Kawasan T & TS
- 51. 51
- 52. HARAPAN • Tugsus individu menjadi role model kesehatan bagi masyarakat sekitar dan bagi tenaga kesehatandi Puskesmas penempatan • Berkontribusi dalam penguatan pelayanan kesehatan primer, seperti: Berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan dan pelayanan Puskesmas Melakukan kegiatan inovatif bersama dengan Puskesmas untuk meningkatkan cakupan program kesehatan nasional. 52 “ “
- 53. 53 Terima kasih
Editor's Notes
- pUSKE
- Puskesmas sebagai ujung tombak yankes mrpk garda tedepan memutus mata rantai penularan covid-19. Krn ada di setiap kecamatan dan memiliki konsep wilayah.
- PROGRAM INDONESIA SEHAT dengan 3 pilar pencapaian yaitu PELAKSANAAN PARADIGMA SEHAT, PENINGKATAN AKSES dan MUTU PELAYANAN KESEHATAN, serta PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL bagi seluruh penduduk pada akhir tahun 2019, yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019. Pilar 1. Paradigma Sehat : Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya promotif – preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pilar 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting sebagai berikut: Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan Penerapan pendekatan continuum of care. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk). Pilar 3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan benefit package, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan upaya terobosan dalam PELAYANAN KESEHATAN yaitu pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga ini merupakan cara pandang dan cara kerja baru bagi institusi pelayanan kesehatan yakni secara aktif menjangkau seluruh keluarga yang ada dalam wilayah kerjanya dan TIDAK HANYA BERSIFAT MENUNGGU seseorang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang : Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu Hidup dalam lingkungan sehat; dan Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
- Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Standar Puskesmas mengacu pada Permenkes 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Dimana suatu puskesmas harus memenuhi persyaratan Lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan (SDM), melaksanakan pelayanan Kefarmasian dan laboratorium, Memiliki perijinan dan telah melakukan registrasi Serta menyelenggarakan pelayanan UKP dan UKM esensial dan pengembangan
- Sebelum memberikan Pelayanan kesehatan, puskesmas harus memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Dinkes Kabupaten/Kota setempat sebagai penanggungjawab UPT. Persyaratan izin diajukan Dinkes kepada Bupati/walikota dengan melampirkan dokumen : f.c sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang sah F.c ijin IMB F.c dokumen pengelolaan lingkungan F.c SK bupati/walikota terkait kategori Puskesmas F.c dokumen studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagakerjaan dan pengorganisasian untuk puskesmas yang akan mengajukan permohonan perpanjangan ijin Dan persyaratan lain sesuai dengan perda setempat Pemerintah daerah melakukan pengecekan persyaratan melalui dokumen dan turun kelapangan Jika memenuhi syarat maka dikeluarkan ijin Puskesmas. Dinas Kesehatan Kab/kota kemudian meminta rekomendasi Dinkes Prov terlebih dahulu dengan melampirkan surat ijin Puskesmas untuk kemudian dilakukan verifikasi dan penilaian kelayakan dan menerbitkan surat rekomendasi Dengan melampirkan dokumen persyaratan, Dinkes Kab/kota mengajukan surat permohonan registrasi Puskesmas kepada Menteri Kesehatan untuk kemudian dikeluarkan nomor kode Puskesmas yang akan diinformasikan kepada Dinkes Prov dan Kab/kota Kondisi kelengkapan maupun kelayakan sarana prasarana dan alat Puskesmas harus dipantau secara periodic. Aplikasi ASPAK diharapkan dapat membantu proses pemantauan SPA tersebut
- PROGRAM INDONESIA SEHAT dengan 3 pilar pencapaian yaitu PELAKSANAAN PARADIGMA SEHAT, PENINGKATAN AKSES dan MUTU PELAYANAN KESEHATAN, serta PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL bagi seluruh penduduk pada akhir tahun 2019, yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019. Pilar 1. Paradigma Sehat : Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya promotif – preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pilar 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting sebagai berikut: Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan Penerapan pendekatan continuum of care. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk). Pilar 3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan benefit package, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan upaya terobosan dalam PELAYANAN KESEHATAN yaitu pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga ini merupakan cara pandang dan cara kerja baru bagi institusi pelayanan kesehatan yakni secara aktif menjangkau seluruh keluarga yang ada dalam wilayah kerjanya dan TIDAK HANYA BERSIFAT MENUNGGU seseorang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- Penerapan Paradigma, salah satu pilar dilaksanakan melalui dua upaya. Untuk program kesehatan dilakukan melalui Pendekatan Keluarga, sedangkan program lintas sektor, yang diperlukan karena sektor kesehatan tidak mampu kerja sendiri, dilaksanakan dengan Gerakan Hidup Sehat. Kedua upaya ini akan saling menunjang saling memperkuat sehingga tujuan dapat tercapai.
- Bagaimana mekanisme integrasi antara Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan Puskesmas? UKBM merupakan wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat dengan bimbingan petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. UKBM juga salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan berbasis pada potensi sumberdaya yang tersedia dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pendekatan keluarga melalui kunjungan rumah ini tidak berarti mematikan UKBM-UKBM yang ada, tetapi justru untuk memperkuat UKBM-UKBM yang selama ini dirasakan masih kurang efektif. Hal ini karena ketika saat kunjungan rumah terdapat anggota keluarga yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan, dapat dimotivasi untuk memanfaatkan UKBM yang ada dan/atau pelayanan Puskesmas. Selain itu, keluarga juga dapat dimotivasi untuk memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan dan berbagai faktor risiko lainnya, dengan pendampingan dari kader-kader kesehatan UKBM dan/atau petugas profesional Puskesmas.
- Manajemen Sumberdaya Manajemen Program Manajemen Mutu Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
- Sistem Informasi Puskesmas tersebut wajib diselenggarakan Puskesmas baik secara elektronik maupun non elektronik dengan informasi minimal mencakup pencatatan pelaporan kegiatan Puskesmas maupun jaringannya, hasil survei lapangan, laporan terkait lintas sektor, laporan jejaring dan laporan lain yang dibutuhkan.
- Sistem informasi Puskesmas tersebut merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota. Puskesmas wajib memberikan laporan kepada Dinas kesehatan kabupaten/kota secara berkala.
- Dalam mengukur pemenuhan atau penerapan standar standar yang berlaku bagi FKTP, Lembaga Akreditasi akan melakukan penilaian menggunakan tools berupa standar akreditasi melalui kegiatan survei akreditasi FKTP. FKTP yang telah memenuhi standar akreditasi akan mendapatkan pengakuan dari Lembaga Akreditasi FKTP dibuktikan melalui terbitnya sertifikat penetapan status akreditasi.
- Komponen Penilaian pada Akreditasi FKTP, adalah Standar Administrasi Manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan Perorangan untuk Puskesmas; Administrasi Manajemen dan Layanan klinis bagi Klinik Pratama dan Praktik dokter dan praktek dokter gigi. Standar yang dinilai untuk Puskesmas adalah : Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) Upaya Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UPBS) Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Puskesmas (KMUP) Sasaran Kinerja dan MDG’s (SKM) Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)
- Bapak dan Ibu Peserta Rapat yang Saya hormati, Untuk Kementerian Kesehatan, pelaksanan program pembangunan kawasan perbatasan dijadikan satu menjadi pelaksanaan Program Kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan karena memiliki kriteria kareterisktik permasalahan kesehatan yang relatif sama dan memerlukan penanganan yang bersifat khusus dan terintegrasi dibandingkan daerah lainnya serta membutuhkan koordinasi Lintas Sektor yang lebih intens
- Peningkatan akses dapat pula melalui pengembangan inovasi. Dengan telah terjangkaunya sinyal sinyal komunikasi diseluruh pelosok dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan telemedicine untuk mempersingkat waktu perjalanan ke tempat rujukan. Ataupun dengan dikembangkannya pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) sesuai dengan kebutuhan daerah masing masing. Selain daripada itu, kerjasama kemitraan yang berdaya guna tinggi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, swasta melalui CSI/KSO/ dan lain sebagainya diharapkan dapat membantu peningkatan akses pelayanan sesuai dengan yang kita harapkan.
- Disamping itu, kami juga membutuhkan dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah seperti : Daerah harus memiliki master plan pembangunan kesehatan (tingkat provinsi dan kab/kota ) Kebutuhan tenaga yang harus dipenuhi kabupaten/kota Penguatan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Biaya Operasional harus dipenuhi oleh Kab/kota Ketersediaan infrastruktur dasar (transportasi, komunikasi, listrik, air bersih,dll)