Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PMK75
Similar to PMK75 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (18)
PMK75
- 1. TELAAH DAN KEBIJAKAN DALAM TATANAN IMPLEMENTASI PMK 75/2014 DAN PMK 43/2019 TENTANG PUSKESMAS dr. H. Ibnu Yazid Shabri, SH, MKM
- 2. Harmonisasi dengan regulasi baru terkait Inpres 2/2017 tentang Germas PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah Permenkes 39/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK Penyesuaian dengan kebijakan pemerintah untuk: • memperkuat fungsi dalam menyelenggarakan UKM dan UKP, terutama dalam hal promotif preventif Penyesuaian dengan kebijakan pemerintah untuk: Memperkuat peran Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah
- 3. STRUKTUR PERMENKES PERMENKES 75 TAHUN 2014 I. KETENTUAN UMUM II. PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG III. PERSYARATAN IV. KATEGORI PUSKESMAS V. PERIZINAN DAN REGISTRASI VI. PENYELENGGARAAN VII. PENDANAAN VIII. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS IX. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN X. KETENTUAN PERALIHAN XI. KETENTUAN PENUTUP PERMENKES 43 TAHUN 2017 I. KETENTUAN UMUM II. PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG III. PERSYARATAN IV. KATEGORI PUSKESMAS V. PERIZINAN DAN REGISTRASI VI. ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA VII. PENYELENGGARAAN VIII. PENDANAAN IX. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS X. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN XI. KETENTUAN PERALIHAN XII. KETENTUAN PENUTUP
- 8. implementasi dengan regulasi terkait PMK 27/2017 tentang PPI di Fasyankes PMK 11/2017 tentang Keselamatan Pasien KMK 413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Kebijakan Teknis Lain Yang Spesifik Sebagai Implementasi Teknis Implementasi dengan mengacu pada kebijakan pemerintah yang spesifik untuk: • memperkuat fungsi dalam menyelenggarakan UKM dan UKP, terutama dalam hal promotif preventif secara spesifik Implementasi dengan mengacu pada kebijakan pemerintah yang spesifik sesuai dengan kondisi Pandemi Covid19 untuk: Memperkuat peran Puskesmas sebagai Faskes tempat pencegahan dan penanggulangan resiko covid
- 9. I. KETENTUAN UMUM PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Tingkat Pertama Mengutamakan Promotif & Preventif di wilayahkerjanya Adalah fasyankes yang menyelenggarakan: IMPLEMENTASI : - RENSTRA PUSKESMAS, RUK DAN RPK Apakah sudah memprioritaskan Promotif dan Preventif ? - Renstra Puskesmas, RUK dan RPK apakah berasal dari Hasil Kegiatan BOK dan PIS-PK ? - Bagaimana Puskesmas yang masih menjadi Sumber PAD sehingga masih memprioritaskan Kegiatan Pelayanan Pengobatan ? - Apakah semua Faskes dan Nakes di wilayah kerja sudah terkoordinir secara optimal oleh Puskesmas PASAL 1
- 10. Tujuan Pembangunan Kesehatan Puskesmas KECAMATAN SEHAT Mewujudkan WILAYAH KERJA PUSKESMAS YANG SEHAT, dengan masyarakat yang: • Perilaku sehat • Menjangkau yankes bermutu • Lingkungan sehat • Derajat kesehatan optimal KAB/ KOTA SEHAT PASAL 2
- 11. Prinsip Penyelenggaraan Paradigma sehat Ketersediaan akses yankes Pertanggung- jawaban wilayah Teknologi tepat guna Kemandirian masyarakat Keterpaduan dan kesinambungan Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Tugas: dengan pendekatan keluarga Fungsi: UKM UKP II. PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5
- 12. Tambahan Wewenang Puskesmas: UKM • Melaksanakan perencanaan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM • Memberikan yankes yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biopsikososbud- spiritual • Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga • Melakukan kolaborasi dengan FKTP dan RS di wilayah kerjanya UKP • Menyelenggarakan yankes secara holistik yang mengintegrasikan faktor biopsikososbud dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara • Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM • Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasyankes di wilayah kerjanya Kewenangan lain: Membina FKTP di wilayah kerjanya PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 Wahana pendidikan, wahana internship, jejaring RS pendidikan PASAL 9
- 13. III. PERSYARATAN PUSKESMAS harus didirikan pada setiap kecamatan Pada 1 kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 Puskesmas berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas Puskesmas harus memenuhi persyaratan Lokasi, Bangunan, Prasarana, Peralatan, Ketenagaan, Kefarmasian, Laboratorium Klinik IMPLEMENTASI : PMK 11/2017 Tentang Keselamatan Pasien PMK 27/2017 Tentang PPI di Fasyankes KMK 413/2019 Tentang Pedoman Pencegahan CoViD19 PMK 74/2016 Tentang Standar Kefarmasian di Puskesmas PMK 37/2012 Tentang Laboratorium Puskesmas PASAL 10-23
- 14. LOKASI • Geografis • Aksesibilitas jalur transportasi • Kontur tanah • Fasilitas parkir • Fasilitas keamanan • Ketersediaan utilitas publik • Pengelolaan kesling • Tidak di area SUTT dan SUTET BANGUNAN • Administratif, keselamatan dan kesehatan kerja serta teknis bangunan • Permanen dan terpisah dengan bangunan lain • Memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan, kemudahan dalam memberi pelayanan • Rumah dinas nakes dan bangunan lainnya sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan aksesibilitas nakes dalam memberikan pelayanan PRASARANA • Sistem penghawaan (ventilasi) • Sistem pencahayaan • Sistem air bersih, sanitasi, dan hygiene • Sistem kelistrikan • Sistem komunikasi • Sistem gas medik • Sistem proteksi petir • Sistem proteksi kebakaran • Sarana evakuasi • Sistem pengendalian kebisingan • Kendaraan Puskesmas keliling, dapat dilengkapi dengan ambulans dan kendaraan lainnya PERALATAN • Jumlah dan jenis sesuai kebutuhan pelayanan • Dapat berubah sesuai perkembangan iptek, kebijakan, kebutuhan, kompetensi, kewenangan, dan ketentuan peraturan • Dapat menyesuaikan dgn alat lain yg fungsinya sama (pada kondisi infrastruktur belum memadai) • Kelengkapan izin edar sesuai ketentuan peraturan perundangan • Standar mutu, keamanan, keselamatan • Diuji dan dikalibrasi secara berkala Bangunan dan prasarana harus dilakukan pemeliharaan, perawatan , dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi
- 15. Jenis Kebutuhan Ideal Pelayanan 1. Dokter dan/atau dokter layanan primer 2. Dokter gigi 3. Tenaga kesehatan lainnya 1) Perawat 2) Bidan 3) Tenaga promkes dan ilmu perilaku 4) Tanaga sanitasi lingkungan 5) Nutrisionis 6) Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian 7) Ahli teknologi laboratorium medik 4. Tenaga nonkesehatan Mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain Puskesmas dapat menambah jenis tenaga kesehatan meliputi terapis gigi & mulut, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis dan informasi kesehatan dan nakes lainnya sesuai kebutuhan . Dihitung melalui analisis beban kerja dengan pertimbangan: • Jumlah pelayanan • Rasio terhadap jumlah penduduk dan persebarannya • Luas dan karakteristik wilayah kerja • Ketersediaan FKTP lainnya di wilayah kerja • Pembagian waktu kerja sesuai ketentuan Dokter dan/atau DLP, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain bertugas memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, dengan ketentuan harus: • Bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan, SPO, dan etika profesi • Menghormati hak pasien, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya • Memiliki SIP sesuai ketentuan • Memiliki kewenangan yang diperoleh melalui kredensial KETENAGAAN
- 16. No Jenis Tenaga Puskesmas kawasan Perkotaan Puskesmas kawasan Pedesaan Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Non Rawat Inap Non Rawat Inap Rawat Inap Non Rawat Inap Rawat Inap Tenaga Kesehatan 1. Dokter dan/atau dokter layanan primer 1 1 2 1 2 2. Dokter gigi 1 1 1 1 1 3. Perawat 5 5 8 5 8 4. Bidan 4 4 7 4 7 5. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku 2 1 1 1 1 6. Tenaga sanitasi lingkungan 1 1 1 1 1 7. Nutrisionis 1 1 2 1 2 8. Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian 1 1 1 1 1 9. Ahli teknologi laboratorium medik 1 1 1 1 1 Tenaga Non Kesehatan 10. Tenaga sistem informasi kesehatan 1 1 1 1 1 11. Tenaga administrasi keuangan 1 1 1 1 1 12. Tenaga ketatausahaan 1 13. Pekarya 2 1 1 1 1 Jumlah 22 19 27 19 27 Merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Belum termasuk tenaga di Pustu dan tempat praktik bidan desa. STANDARKETENAGAANPUSKESMAS
- 17. • Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya utk menyelenggarakan rawat inap • Puskesmas NRI dapat memberikan perawatan pada persalinan normal Setiap Puskesmas memiliki pendekatan/ strategi dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan di wilayah kerjanya berdasarkan kondisi bio- psiko-sosio-kultural sesuai kebutuhan. KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL PUSKESMAS KAWASAN SANGAT TERPENCIL BERDASARKAN KEMAMPUAN PELAYANAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP PUSKESMAS RAWAT INAP • Kategori Puskesmas ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota • Dapat berada di daerah perbatasan dengan negara lain IV. KATEGORI PUSKESMAS PASAL 24-29
- 18. Puskesmas Rawat Inap • Adalah Puskesmas yang menyediakan tempat tidur di Puskesmas kawasan perdesaan, terpencil, sangat terpencil yang jauh dari FKRTL – Menyediakan tempat tidur untuk pelayanan persalinan normal, perawatan, penanganan awal pasien sebelum dirujuk ke fasyankes sesuai kebutuhan pelayanan – Puskesmas kawasan perkotaan yang menyelenggarakan rawat inap sebelum diundangkan Permenkes 43/2019 masih dapat memberikan perawatan sesuai kebutuhan pelayanan; disesuaikan dengan masa peralihan (3 tahun sejak diundangkan) • Pelayanan – Maksimal 5 hari perawatan, waktu pelayanan rawat inap 24 jam x 7 hari – Jam operasional Puskesmas ditetapkan oleh kepala daerah – Jumlah bed paling banyak 10 (anak-anak, dewasa pria, dewasa wanita)
- 19. 1. Diberikan oleh Pemda kab/kota setelah memenuhi persyaratan 2. Persyaratan ketenagaan dan peralatan untuk izin operasional pertama kali: a. Persyaratan ketenagaan harus memenuhi • Dokter dan/atau DLP • 75% dari (dokter gigi dan jenis tenaga kesehatan lainnya) • Tenaga non kesehatan b. Persyaratan peralatan telah terpenuhi paling sedikit 60% 3. Masa berlaku 5 tahun, dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan 4. Persyaratan untuk perpanjangan izin operasional harus memenuhi persyaratan ketenagaan dan peralatan sesuai PMK 43/2019. 5. Kelengkapan dokumen: a. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah b. Kajian kelayakan c. Dokumen pengelolaan lingkungan (Dokumen SPPL / UKL-UPL) d. Persyaratan lain sesuai Perda setempat e. Untuk perpanjangan izin dilengkapi dengan fotokopi SK bupati/walikota terkait kategori Puskesmas dan profil Puskesmas 6. Puskesmas yang direlokasi atau berubah nama, alamat dan kategori Puskesmas harus dilakukan perubahan izin operasional 1. Dilakukan untuk memperoleh kode Puskesmas yang diberikan oleh Menkes 2. Kelengkapan dokumen: a. Fotokopi izin operasional b. Surat rekomendasi dari kadinkes provinsi dan hasil pengisian formulir verifikasi dan penilaian kelayakan registrasi 3. Puskesmas yang direlokasi atau berubah nama, alamat dan kategori Puskesmas harus dilakukan pemutakhiran data 4. Puskesmas yang tidak berfungsi lagi sebagai Puskesmas harus dilaporkan kepada Menkes untuk dilakukan pencabutan kode Puskesmas IZIN OPERASIONAL REGISTRASI V. PERIZINAN DAN REGISTRASI PASAL 30-39
- 20. FormatKeputusanBupati/Walikota tentangIzinOperasionalPuskesmas Nama dan alamat Puskesmas Masa berlaku izin operasional Kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah dan kemampuan pelayanan Paling sedikit mencantumkan: Keputusan Bupati ABCD Menimbang : Mengingat : Menetapkan : MEMUTUSKAN IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS XYZ ALAMAT : JL. KESEHATAN KEC VW KAB ABCD Puskesmas Pedesaan Puskesmas Rawat Inap Izin berlaku Hingga 00-00-0000
- 21. • Puskesmas merupakan unit organisasi yg bersifat FUNGSIONAL dan unit layanan yg bekerja PROFESIONAL. • Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kadinkes kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Puskesmas Penanggung Jawab Penanggung Jawab Penanggung Jawab Kepala Tata Usaha • Diangkat dan diberhentikan oleh bupati/WK • Persyaratan: ASN; Pendidikan minimal S-1 atau D-4; pernah menduduki jabfung nakes jenjang ahli pertama minimal 2 tahun; memiliki kemampuan manajemen di bidang kesmas; masa kerja di Puskesmas min. 2 tahun; telah mengikuti Manajemen Puskesmas • Diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai ketentuan Puskesmas kawasan perkotaan dan perdesaan: 1) PJ UKM Esensial dan Perkesmas 2) PJ UKM Pengembangan 3) PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium 4) PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas 5) PJ Bangunan, Prasarana, dan Peralatan 6) PJ Mutu Pendidikan min. D-3, Memahami adminsitrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil: 1) PJ UKM Esensial, UKM Pengembangan, dan Perkesmas 2) PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium 3) PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas 4) PJ Mutu VI. ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA PASAL 40-50
- 22. TATA HUBUNGAN KERJA UKBM POSYANDU POSBINDU POSKESDES POSKESTREN POS UKK Apotek Lab Praktik Bidan Desa Dinkes Kab/Kota Pustu Pustu Pembinaan Puskesmas Rumah Sakit Koordinasi Jaringan Puskesmas Jejaring Puskesmas Klinik praktik mandiri dr/drg praktik mandiri bidan PENDEKATAN WILAYAH PUSKESMAS Rujukan UKP Rujukan UKM FKTP Lintas sektor lainnya Laporan kinerja & laporan lain (SIP) Umpan balik
- 23. UPAYA KESEHATAN UKM dan UKP diselenggarakan untuk pencapaian: . SPM kabupeten/kota; . Program Indonesia Sehat; Kinerja Puskesmas dalam JKN UKM ESENSIAL 1. Promosi kesehatan 2. Kesehatan lingkungan 3. Kesehatan keluarga 4. Gizi 5. Pencegahan dan pengendalian penyakit UKM PENGEMBANGAN Bersifat inovatif Disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia UKP 1. Rawat jalan (kunjungan sehat maupun sakit) 2. Gawat darurat 3. Persalinan normal 4. Perawatan di rumah 5. Rawat inap, sesuai kebutuhan pelayanan Dalam melaksanakan UKM dan UKP, Puskesmas menyelenggarakan kegiatan: 1.Manajemen Puskesmas; 2. Pelayanan kefarmasian; 3. Pelayanan Perkesmas; 4. Pelayanan laboratorium; dan 5. Kunjungan keluarga VII. PENYELENGGARAAN UKM dan UKP dilaksanakan secara TERINTEGRASI DAN BERKESINAMBUNGAN PASAL 51-60
- 24. • Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Praktik bidan desa • Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS • UKBM, UKS, klinik, RS, apotek, laboratorium, praktik mandiri nakes, dan fasyankes lainnya • Wajib melaporkan kegiatan dan hasil pelayanan kesehatan kepada Puskesmas, kecuali apotek dan laboratorium JEJARING PUSKESMAS • Rujukan UKM dan rujukan UKP • Dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang- undangan SISTEM RUJUKAN PENGELOLAAN KEUANGAN • Pemda kab/kota harus mendorong Puskesmas untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 25. VIII. PENDANAAN • Sumber pendanaan: – APBD – APBN – Sumber lain yang sah dan tidak mengikat • Pendanaan ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan UKM • Pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Sudahkah Dana Yang Dipakai Termanfaatkan Untuk Mendapatkan Pemetaan Masalah dan Tindak Lanjut Yang Sesuai Dengan Renstra Puskesmas ? PASAL 61
- 26. IX. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS • Merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kab/kota • HARUS diselenggarakan oleh setiap Puskesmas, dapat secara elektronik dan/atau nonelektronik PMK 31 Tahun 2019 ttg Sistem Informasi Puskesmas • Paling sedikit mencakup: – Pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya – Pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya – Survei lapangan – Laporan lintas sektor – Laporan jejaring Puskesmas • Puskesmas menyampaikan laporan kegiatan (merupakan sumber data dari pelaporan data program kesehatan melalui komunikasi data) secara berkala kepada dinkes kab/kota Sejauh Mana Pemanfaatan Laporan terhadap Kebijakan dan Renstra ? PASAL 62-64
- 27. X. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • Dilakukan oleh pemerintah pusat, pemda provinsi, dan pemda kab/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan • Dapat melibatkan organisasi profesi (MITRA BESTARI ?) • Diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat • Bentuk: bantuan teknis, pendidikan, dan pelatihan PASAL 65
- 28. DINKES KAB/KOTA • Menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya • Memastikan kesinambungan ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan SPA • Peningkatan kompetensi tenaga • Kredensial dan rekredensial nakes • Monitoring dan evaluasi kinerja Puskesmas • Bimtek terintegrasi • Memberikan solusi masalah • Mendukung pengembangan upaya kesehatan • Regulasi peningkatan akses dan mutu pelayanan • Fasilitasi integrasi lintas program • Menyampaikan laporan kegiatan, data dan masalah kesehatan prioritas kepada dinkes provinsi. DINKES PROVINSI • Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standa dan pedoman terkait Puskesmas • Koordinasi lintas sektor tingkat provinsi • Sosialisasi dan advokasi • Peningkatan kompetensi tenaga di dinkes kab/kota • Memberikan bantuan teknis atas ketidakmampuan yang dihadapi dinkes kab/kota dalam mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi Puskesmas • Menyampaikan laporan kegiatan, data dan masalah kesehatan prioritas kepada pemerintah pusat KEMENTERIAN KESEHATAN • Penyusunan dan penetapan standar dan pedoman terkait Puskesmas • Koordinasi lintas sektor tingkat pusat • Sosialisasi dan advokasi • Peningkatan kompetensi tenaga di dinkes provinsi • Memberikan dukungan bagi dinkes provinsi/kab/kota dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi Puskesmas
- 29. XI. KETENTUAN PERALIHAN Pada saat Permenkes ini berlaku: 1. Izin penyelenggaraan Puskesmas berdasarkan Permenkes 75/2014 dianggap sebagai izin operasional sesuai dengan ketentuan Permenkes ini. 2. Puskesmas yang sudah memberikan pelayanan kesehatan harus menyesuaikan dengan Permenkes ini paling lambat 3 tahun sejak Permenkes ini diundangkan. 3. Lokasi dan bangunan Puskesmas yg sudah ada sebelum Permenkes ini diundangkan dinyatakan telah memenuhi persyaratan. PASAL 66
- 30. XII. KETENTUAN PENUTUP Pada saat Permenkes ini mulai berlaku: 1. Permenkes 75/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; dan 2. Kepmenkes 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas, sepanjang yang mengatur mengenai persyaratan lokasi, bangunan, dan prasarana Puskesmas, DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU. PASAL 67-68
- 31. TERIMA KASIH
Editor's Notes
- Tambahan kewenangan pada PMK 43
- Dalam hal jumlah dan jenis dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lainnya telah memenuhi kebutuhan ideal untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lainnya dapat diberikan tugas lain.
- Catatan: Terdapat perbedaan jumlah nakes di slide dengan di PMK 43 (selisih 1) karena kesalahan tulis pada PMK 43.
- Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas kepala Puskesmas, kepala TU, dan penanggung jawab upaya/kegiatan Puskesmas. penanggung jawab didukung oleh pelaksana upaya/kegiatan. Pola struktur organisasi dapat berbeda untuk Puskesmas kawasan perkotaan, Puskesmas kawasan perdesaan, dan Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil.
- Sebagai penanggung jawab wilayah, Puskesmas harus memiliki tata hubungan kerja yang jelas dengan jaringan pelayanan Puskesmas, jejaring Puskesmas dan lintas sektor terkait lainnya, seperti yang terlihat dalam slide: Hubungan Puskesmas dengan jaringan pelayanan Puskesmas bersifat pembinaan dan rujukan UKP, dimana jaringan pelayanan Puskesmas dapat merujuk pasien ke Puskesmas. Hubungan Puskesmas dengan UKBM bersifat pembinaan dan koordinasi. Puskesmas dapat membina UKBM dalam hal yang bersifat teknis pelayanan kesehatan. Hubungan Puskesmas dengan FKTP lainnya bersifat pembinaan, koordinasi, dan rujukan UKP. Sebagai penanggung jawab wilayah, Puskesmas memiliki kewenangan untuk membina FKTP lain yang berada di wilayah kerjanya. Hubungan Puskesmas dengan rumah sakit bersifat koordinasi dan rujukan UKP. Hubungan Puskesmas dengan fasyankes lain seperti laboratorium dan apotek bersifat pembinaan dan koordinasi. Hubungan Puskesmas dengan dinas kesehatan kab/kota bersifat pembinaan dan rujukan UKM. Dinkes kab/kota membina Puskesmas, sedangkan Puskesmas dapat merujuk UKM ke dinkes kab/kota. Hubungan Puskesmas dengan lintas sektor lainnya seperti jajaran Pendidikan, kepolisian, bersifat koordinasi.