Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
BUKU MEMORI SERAH TERIMA JABATAN PJ KADES kpd KADES TERPILIH.pdfSuwondo Chan
PJ.Kades hanya melanjutkaan tugas kades sebelumya sampai terpilih Kades antar waktu atau Kades Definitif, masa kerja PJ.Kades tidak lebih dari satu Tahun
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
BUKU MEMORI SERAH TERIMA JABATAN PJ KADES kpd KADES TERPILIH.pdfSuwondo Chan
PJ.Kades hanya melanjutkaan tugas kades sebelumya sampai terpilih Kades antar waktu atau Kades Definitif, masa kerja PJ.Kades tidak lebih dari satu Tahun
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...Bajang Perdana
PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-314.IL.02.10 TAHUN 1995
TENTANG
TATA CARA TINDAKAN KEIMIGRASIAN
I. PENDAHULUAN
A. Maksud dan Tujuan.
1. Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
2. Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan agar dapat dicapai keseragaman, efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan Tindakan Keimigrasian.
B. Ruang Lingkup.
Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi :
1. Umum;
2. Jenis Tindakan Keimigrasian;
3. Wewenang melakukan Tindakan Keimigrasian;
4. Tata Cara Penyelenggaraan Tindakan Keimigrasian;
5. Penutup.
II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan pemerintah No.31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
3. Peraturan pemerintah No.32 tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
III. PELAKSANAAN
A. Umum.
1. Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif di bidang Keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi berupa:
a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
b. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.
2. Tindakan Keimigrasian dilakukan sebagai sanksi administratif terhadap orang asing yang melanggar peraturan Keimigrasian dan ketentuanketentuan lainnya mengenai orang asing sesuai dengan dimaksud dalam pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
3. Tindakan Keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing pemegang izin Keimigrasian atau tanpa izin Keimigrasian, mulai saat masuk, berada dan akan meninggalkan wilayah Indonesia.
4. Jenis Tindakan Keimigrasian :
a. Penolakan masuk Indonesia terhadap orang asing yang tergolong dalam pasal 8 dan 17 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
b. Penolakan pemberian tanda bertolak terhadap orang asing yang dikenakan t
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR
WILAYAH NUSA TENGGARATIMUR
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
Nomor SOP W22.IMI.OT.02.02 – 162c
Tanggal Pembuatan 14 Februari 2019
Tanggal Revisi 24 Februari 2021
Tanggal Efektif 25 Februari 2021
Disahkan Oleh
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang
Heksa A. Soepriadi
NIP. 19730520 199403 1 001
UNIT KERJA
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG NAMA SOP SOP Kunjungan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Pegawai yang mampu berbahasa asing
2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik
3. Pegawai yang berpenampilan menarik
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Keimigrasian
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi
Imigrasi.
4. Peraturan , Dirjen Imigrasi No. IMI-1917-OT.02.01 Th. 2013
tentang StandarOperasional Prosedur Rudenim
5. Peraturan Dirjen Imigrasi No. F-1002.PR.02.10 Th. 2006 tentang
Tata Cara Pendetensian Orang Asing
Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan / Dokumen
1. Kartu Identitas Pengunjung
2. Formulir Pencatatan Barang pengunjung
3. Buku Tamu
1. SOP Pemindahan Deteni
2. SOP Pelayanan Kebutuhan Deteni
3. SOP Pemulangan Deportasi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
SOP ini wajib dijalankan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan
saat pertemuan antara pengunjung dengan deteni.
Proses pencatatan dan pendataan pengunjung serta barang-barang bawaan dilakukan oleh
petugas Piket.
2. SOP KUNJUNGAN
NO: W22.IMI.OT.02.02 – 162c
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
Jln. Bumi III–Oesapa Selatan, Penfui-Kota Kupang
Telp. : (0380) 8081392-881023, Fax : (0380) 881023
Email: umum.rudenimkupang@gmail.com
K e p a l a,
Heksa A. Soepriadi
NIP. 19730520 199403 1 001