Materi tentang Hukum di Indonesia

1. PENGANTAR HUKUM INDONESIA
MUHAMMAD IKRAM NUR FUADY, S.H., M.H.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
SABTU, 17 SEPTEMBER 2022

2. CONTENT
 Sejarah Hukum Indonesia
 Definisi Dan Klasifikasi Hukum di Indonesia
 Sistem Hukum Indonesia
 Hukum Pidana
 Hukum Perdata
 Hukum Tata Negara
 Hukum Administrasi Negera
 Hukum Internasional
 Hukum Adat

3. HUKUM ADAT ANIMISME DAN DINAMISME
PERANCIS
(1838)
(CODE PENAL)
BELANDA INDONESIA
INDLANDS
REGLEMENT
(IR)
(1 MEI 1848)
HERZEINE
INDLANDS
REGLEMENT (HIR)
1941
SEJARAH HUKUM INDONESIA
JEPANG
(OSAMU SEIREI :
UU NO. 1/1942)

4. DEFINISI DAN KLASIFIKASI HUKUM
HUKUM ADALAH SEPERANGKAT ATURAN YANG DIBENTUK OLEH PENGUASA YANG
SAH UNTUK DILAKSANAKAN OLEH MASYARAKATNYA YANG MENGATUR HAL
YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH UNTUK DILAKUKAN, DAN AKAN ADA SANKSI
BAGI YANG MELANGGARNYA (AHMAD ALI, 2015)
KLASIFIKASI HUKUM:
1. HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
2. HUKUM TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS
3. HUKUM UMUM DAN KHUSUS
4. HUKUM NASIONAL, DAN INTERNASIONAL
5. HUKUM MATERIIL DAN FORMIIL

5. SISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL (CIVIL LAW)
SISTEM HUKUM ANGLO-SAXON (COMMON LAW)
HUKUM ADAT
HUKUM ISLAM
HUKUM TIMUR JAUH

6. HUKUM PIDANA
MERUPAKAN HUKUM PUBLIK DAN MATERIIL
MENGATUR HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
ATURAN YANG MENGATUR HAL YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH
DILAKUKAN
ADANYA ANCAMAN SANKSI PIDANA BADAN
UNSUR PERBUATAN PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA,
DAN SANKSI PIDANA
ASAS ULTIMUM REMEDIUM DAN PREMIUM REMEDIUM
UU NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHPIDANA
TUJUAN UTAMA MENCARI KEBENARAN MATERIIL (SALAH DAN
BENAR)

7. HUKUM PERDATA
MERUPAKAN HUKUM PRIVAT DAN MATERIIL
MENGATUR HUBUNGAN INDIVIDU/KELOMPOK DENGAN
INDIVIDU/KELOMPOK
MENCARI KEBENARAN FORMIIL (SAH ATAU TIDAK SAH)
SUMBER UTAMA ADALAH BURGELIJK WETBOEK (BW)
LEBIH MENGARAH KEPADA GANTI RUGI
RUANG LINGKUP SEPERTI KONTRAK, PERIKATAN, WARIS,
PERNIKAHAN, DLL.

8. HUKUM TATA NEGARA
MERUPAKAN HUKUM PUBLIK DAN MATERIIL
MENGATUR HUBUNGAN ANTAR ORGAN DALAM ORGANISASI
TERBESAR (NEGARA)
MENGATUR TENTANG KONSEP BERNEGARA (REPUBLIK /
MONARKI)
BERSIFAT STATIS
TUJUAN UTAMA MENCARI KONSEP BERNEGARA YANG BAIK

9. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
MERUPAKAN HUKUM PUBLIK DAN MATERIIL
MENGATUR CARA ATAU METODE OPERASI ANTARA ORGAN
DALAM ORGANISASI TERBESAR (NEGARA)
MENGATUR TENTANG KONSEP MENJALANKAN NEGARA SECARA
AKTIF
BERSIFAT DINAMIS
TUJUAN UTAMA MENJAGA JALANNYA KEHIDUPAN BERNEGARA
YANG BAIK

10. HUKUM INTERNASIONAL
MERUPAKAN HUKUM PUBLIK DAN MATERIIL
RUANG LINGKUP MENCAPAI HUBUNGAN ANTAR NEGARA
(BILATERAL / MULTILATERAL)
SUBJEK HUKUM YANG BERBEDA, SEPERTI NEGARA, ORGANISASI
DUNIA, DAN ENTITAS LAINNYA YANG BERPENGARUH SECARA
GLOBAL
TUJUAN UTAMA MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA DAN
MENYELESAIKAN MASALAH GLOBAL DENGAN BAIK

11. HUKUM ADAT
MERUPAKAN HUKUM YANG HANYA BERLAKU PADA DAERAH
TERTENTU
HUKUM ADAT DIAKUI SELAMA HUKUM ITU MASIH HIDUP DAN
DIANUT OLEH MASYARAKAT SEKITAR (PASAL 18B UUD 1945)
BERSIFAT KEDAERAHAN
DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
NILAI PANCASILA DAN UUD 1945
DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA TIDAK ADA BANDINGAN YANG
SETARA DENGAN HUKUM POSITIF (UNTUK KASUS PIDANA) UU
DARURAT 1951

12. TERIMA KASIH