Keputusan Presiden ini mengubah susunan keanggotaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) dengan menambahkan beberapa menteri dan pejabat sebagai anggota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas BAKORNAS PBP.
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...Bajang Perdana
PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-314.IL.02.10 TAHUN 1995
TENTANG
TATA CARA TINDAKAN KEIMIGRASIAN
I. PENDAHULUAN
A. Maksud dan Tujuan.
1. Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
2. Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan agar dapat dicapai keseragaman, efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan Tindakan Keimigrasian.
B. Ruang Lingkup.
Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi :
1. Umum;
2. Jenis Tindakan Keimigrasian;
3. Wewenang melakukan Tindakan Keimigrasian;
4. Tata Cara Penyelenggaraan Tindakan Keimigrasian;
5. Penutup.
II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan pemerintah No.31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
3. Peraturan pemerintah No.32 tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
III. PELAKSANAAN
A. Umum.
1. Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif di bidang Keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi berupa:
a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
b. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.
2. Tindakan Keimigrasian dilakukan sebagai sanksi administratif terhadap orang asing yang melanggar peraturan Keimigrasian dan ketentuanketentuan lainnya mengenai orang asing sesuai dengan dimaksud dalam pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
3. Tindakan Keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing pemegang izin Keimigrasian atau tanpa izin Keimigrasian, mulai saat masuk, berada dan akan meninggalkan wilayah Indonesia.
4. Jenis Tindakan Keimigrasian :
a. Penolakan masuk Indonesia terhadap orang asing yang tergolong dalam pasal 8 dan 17 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
b. Penolakan pemberian tanda bertolak terhadap orang asing yang dikenakan t
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerianafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian selaku pembantu Presiden dan Wakil Presiden menjalankan tugas sebagai Lembaga Eksekutif Negara Kesatuan Republik Indonesia
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...Bajang Perdana
PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-314.IL.02.10 TAHUN 1995
TENTANG
TATA CARA TINDAKAN KEIMIGRASIAN
I. PENDAHULUAN
A. Maksud dan Tujuan.
1. Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
2. Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan agar dapat dicapai keseragaman, efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan Tindakan Keimigrasian.
B. Ruang Lingkup.
Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi :
1. Umum;
2. Jenis Tindakan Keimigrasian;
3. Wewenang melakukan Tindakan Keimigrasian;
4. Tata Cara Penyelenggaraan Tindakan Keimigrasian;
5. Penutup.
II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan pemerintah No.31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
3. Peraturan pemerintah No.32 tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
III. PELAKSANAAN
A. Umum.
1. Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif di bidang Keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi berupa:
a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
b. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.
2. Tindakan Keimigrasian dilakukan sebagai sanksi administratif terhadap orang asing yang melanggar peraturan Keimigrasian dan ketentuanketentuan lainnya mengenai orang asing sesuai dengan dimaksud dalam pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
3. Tindakan Keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing pemegang izin Keimigrasian atau tanpa izin Keimigrasian, mulai saat masuk, berada dan akan meninggalkan wilayah Indonesia.
4. Jenis Tindakan Keimigrasian :
a. Penolakan masuk Indonesia terhadap orang asing yang tergolong dalam pasal 8 dan 17 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
b. Penolakan pemberian tanda bertolak terhadap orang asing yang dikenakan t
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerianafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian selaku pembantu Presiden dan Wakil Presiden menjalankan tugas sebagai Lembaga Eksekutif Negara Kesatuan Republik Indonesia
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran AsingEnjang Muhaemin
Lembaga Penyiaran Asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk rekaman audio dan/atau video harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Keppres Nomor 111 Tahun 2001
1. www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG BADAN
KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, dipandang perlu untuk mengubah keanggotaan
Badan tersebut;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden
Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsi.
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3
TAHUN 2001 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI
Pasal I
Ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 3
(1) Susunan keanggotaan BAKORNAS PBP terdiri dari:
a. Ketua merangkap
Anggota
: Wakil Presiden Republik Indonesia
b. Wakil Ketua
merangkap
Anggota
: Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
c. Anggota : Menteri Dalam Negeri;
1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Sosial;
3. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
: Menteri Perhubungan;
1. Menteri Keuangan;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
2. www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Gubernur yang wilayahnya terkena bencana/terjadi
pengungsian.
d. Sekretaris
merangkap
Anggota
: Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya, Ketua BAKORNAS PBP dapat mengundang
Menteri atau Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau
pertemuan BAKORNAS PBP, dan mengikut sertakannya dalam upaya penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi.
(3) Wakil Ketua BAKORNAS PBP bertindak sebagai Ketua Tim Harian BAKORNAS PBP.
(4) Susunan keanggotaan Tim Harian BAKORNAS PBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
ditetapkan oleh Ketua BAKORNAS PBP."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 Oktober 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
