Surat edaran ini mengatur tentang penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia untuk mencegah penularan COVID-19 dan variannya. Surat edaran ini berlaku dari 1-14 Januari 2021 dan menginstruksikan pejabat imigrasi untuk menolak semua permohonan visa dan memantau pelaksanaan kebijakan penutupan sementara tersebut.
2022 jan pembatasan sementara orang asing imported casebewedja
Surat edaran ini mencabut Surat Edaran sebelumnya tentang pembatasan masuk bagi orang asing yang pernah mengunjungi negara tertentu karena varian Omicron. Hal ini sesuai dengan evaluasi lintas sektor pemerintah dan kebijakan baru untuk menyesuaikan pengendalian penyebaran varian baru Covid-19. Petugas diimbau menyebarkan informasi pencabutan dan mengawasi pemberian tanda masuk sesuai peraturan.
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mengatur tentang penanganan imigran ilegal di Indonesia. Imigran ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka akan dikoordinasikan dengan UNHCR untuk penentuan statusnya, dan dapat ditempatkan di lokasi tertentu dengan fasilitasi UNHCR asalkan mentaati peraturan. Imigran ilegal yang ditolak permohonan suakanya wajib dikenakan tindakan keimigrasian.
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam hal persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia, pemberian dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, pengawasan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan, serta pengangkatan pegawai negeri sipil keimigrasian. Peraturan ini mengatur secara terintegrasi dan rinci berbagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian untuk memud
Permenkumham Nomor 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam...Awallokita Mayangsari
Peraturan ini mengatur tentang pembatasan pemberian visa dan izin tinggal bagi warga negara dan orang asing dari Republik Rakyat Tiongkok dalam upaya pencegahan masuknya virus corona. Pemberian visa kunjungan dan bebas visa ditangguhkan sementara bagi orang yang baru saja tinggal di Tiongkok. Visa dan izin tinggal hanya diberikan jika memenuhi persyaratan karantina atau transit di luar Tiongkok selama 14 hari. Izin tinggal darurat dap
2022 jan pembatasan sementara orang asing imported casebewedja
Surat edaran ini mencabut Surat Edaran sebelumnya tentang pembatasan masuk bagi orang asing yang pernah mengunjungi negara tertentu karena varian Omicron. Hal ini sesuai dengan evaluasi lintas sektor pemerintah dan kebijakan baru untuk menyesuaikan pengendalian penyebaran varian baru Covid-19. Petugas diimbau menyebarkan informasi pencabutan dan mengawasi pemberian tanda masuk sesuai peraturan.
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mengatur tentang penanganan imigran ilegal di Indonesia. Imigran ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka akan dikoordinasikan dengan UNHCR untuk penentuan statusnya, dan dapat ditempatkan di lokasi tertentu dengan fasilitasi UNHCR asalkan mentaati peraturan. Imigran ilegal yang ditolak permohonan suakanya wajib dikenakan tindakan keimigrasian.
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam hal persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia, pemberian dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, pengawasan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan, serta pengangkatan pegawai negeri sipil keimigrasian. Peraturan ini mengatur secara terintegrasi dan rinci berbagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian untuk memud
Permenkumham Nomor 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam...Awallokita Mayangsari
Peraturan ini mengatur tentang pembatasan pemberian visa dan izin tinggal bagi warga negara dan orang asing dari Republik Rakyat Tiongkok dalam upaya pencegahan masuknya virus corona. Pemberian visa kunjungan dan bebas visa ditangguhkan sementara bagi orang yang baru saja tinggal di Tiongkok. Visa dan izin tinggal hanya diberikan jika memenuhi persyaratan karantina atau transit di luar Tiongkok selama 14 hari. Izin tinggal darurat dap
Dokumen tersebut membahas perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan globalisasi, hak asasi manusia, dan meningkatnya kejahatan internasional. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan keimigrasian, melindungi kepentingan nasional, dan menegakkan hukum di bidang keimigrasian.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang Keimigrasian di Indonesia. Undang-Undang ini mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan Keimigrasian dan mengatur tentang dokumen perjalanan, pengaturan masuk dan tinggal orang asing di Indonesia, serta pelaksanaan fungsi Keimigrasian.
Instruksi Menteri Dalam Negeri mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 selama Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, termasuk melarang mudik, mengaktifkan satgas COVID-19, menerapkan protokol kesehatan ketat, dan membatasi kapasitas kegiatan di gereja, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata.
1. Pemerintah memberlakukan pelaksanaan paten terhadap obat Remdesivir untuk memenuhi kebutuhan pengobatan COVID-19 selama 3 tahun atau sampai pandemi berakhir.
2. Menteri Kesehatan akan menunjuk perusahaan farmasi untuk memproduksi Remdesivir secara terbatas dan nonkomersial untuk pasien di dalam negeri.
3. Perusahaan farmasi akan memberikan imbalan 1% dari penjualan bersih Remdesivir kepada
Peraturan Presiden ini menetapkan pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Favipiravir untuk memenuhi kebutuhan pengobatan COVID-19 selama 3 tahun. Industri farmasi ditunjuk untuk memproduksi obat tersebut secara terbatas dan nonkomersial serta memberikan imbalan 1% dari penjualan bersih kepada pemegang paten.
Undang-undang ini mengatur tentang hubungan luar negeri Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif dan dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif dan aktif. Hubungan luar negeri diselenggarakan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum internasional, sedangkan perlindungan diberikan kepada warga negara Indonesia di luar negeri.
Se ka-satgas-nomor-11-tahun-2022-tentang-ketentuan-perjalanan-orang-dalam-neg...CIkumparan
Surat Edaran ini mengatur protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dalam negeri selama pandemi COVID-19, termasuk persyaratan vaksinasi dan tes untuk bepergian antardaerah. Surat Edaran ini menggantikan Surat Edaran sebelumnya dan berlaku mulai 8 Maret 2022.
Surat Edaran ini mengatur protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui Bali, Batam, dan Bintan selama pandemi Covid-19, mencakup persyaratan tes PCR dan vaksinasi, serta tindakan isolasi bila hasil tes positif.
Surat Edaran ini menetapkan protokol kesehatan bagi pelaksanaan mekanisme travel bubble di Batam dan Bintan dengan Singapura selama pandemi COVID-19, mencakup persyaratan masuk kawasan travel bubble, pembagian zona, dan tata laksana pemeriksaan kesehatan bagi pelaku travel bubble."
Se ka-satgas-nomor-2-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...HarisFadhil
Surat edaran ini menetapkan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri selama pandemi COVID-19, mencakup persyaratan vaksinasi lengkap, tes PCR negatif sebelum keberangkatan dan setibanya di Indonesia, serta karantina terpusat selama 7 hari dengan biaya mandiri kecuali untuk beberapa kelompok seperti PMI dan pegawai pemerintah. Protokol ini ditetapkan untuk mencegah penularan varian baru COVID-19 d
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di DKI Jakarta. Subjek pengaturan meliputi perorangan, pelaku usaha, dan pengelola tempat umum. Setiap orang wajib memakai masker ketika di luar rumah dan menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti mencuci tangan dan menjaga jarak. Pelanggar akan dikenai
Se ka-satgas-nomor-9-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...CIkumparan
Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...Bajang Perdana
Petunjuk pelaksanaan ini memberikan pedoman tentang tata cara pelaksanaan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Dokumen ini menjelaskan empat tingkat pelaksanaan tindakan keimigrasian yaitu di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, kantor wilayah departemen kehakiman, dan direktorat jenderal imigrasi, dengan mengatur wewenang, prosedur pelaporan, dan pertimbangan d
Dokumen tersebut membahas perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan globalisasi, hak asasi manusia, dan meningkatnya kejahatan internasional. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan keimigrasian, melindungi kepentingan nasional, dan menegakkan hukum di bidang keimigrasian.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang Keimigrasian di Indonesia. Undang-Undang ini mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan Keimigrasian dan mengatur tentang dokumen perjalanan, pengaturan masuk dan tinggal orang asing di Indonesia, serta pelaksanaan fungsi Keimigrasian.
Instruksi Menteri Dalam Negeri mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 selama Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, termasuk melarang mudik, mengaktifkan satgas COVID-19, menerapkan protokol kesehatan ketat, dan membatasi kapasitas kegiatan di gereja, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata.
1. Pemerintah memberlakukan pelaksanaan paten terhadap obat Remdesivir untuk memenuhi kebutuhan pengobatan COVID-19 selama 3 tahun atau sampai pandemi berakhir.
2. Menteri Kesehatan akan menunjuk perusahaan farmasi untuk memproduksi Remdesivir secara terbatas dan nonkomersial untuk pasien di dalam negeri.
3. Perusahaan farmasi akan memberikan imbalan 1% dari penjualan bersih Remdesivir kepada
Peraturan Presiden ini menetapkan pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Favipiravir untuk memenuhi kebutuhan pengobatan COVID-19 selama 3 tahun. Industri farmasi ditunjuk untuk memproduksi obat tersebut secara terbatas dan nonkomersial serta memberikan imbalan 1% dari penjualan bersih kepada pemegang paten.
Undang-undang ini mengatur tentang hubungan luar negeri Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif dan dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif dan aktif. Hubungan luar negeri diselenggarakan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum internasional, sedangkan perlindungan diberikan kepada warga negara Indonesia di luar negeri.
Se ka-satgas-nomor-11-tahun-2022-tentang-ketentuan-perjalanan-orang-dalam-neg...CIkumparan
Surat Edaran ini mengatur protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dalam negeri selama pandemi COVID-19, termasuk persyaratan vaksinasi dan tes untuk bepergian antardaerah. Surat Edaran ini menggantikan Surat Edaran sebelumnya dan berlaku mulai 8 Maret 2022.
Surat Edaran ini mengatur protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui Bali, Batam, dan Bintan selama pandemi Covid-19, mencakup persyaratan tes PCR dan vaksinasi, serta tindakan isolasi bila hasil tes positif.
Surat Edaran ini menetapkan protokol kesehatan bagi pelaksanaan mekanisme travel bubble di Batam dan Bintan dengan Singapura selama pandemi COVID-19, mencakup persyaratan masuk kawasan travel bubble, pembagian zona, dan tata laksana pemeriksaan kesehatan bagi pelaku travel bubble."
Se ka-satgas-nomor-2-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...HarisFadhil
Surat edaran ini menetapkan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri selama pandemi COVID-19, mencakup persyaratan vaksinasi lengkap, tes PCR negatif sebelum keberangkatan dan setibanya di Indonesia, serta karantina terpusat selama 7 hari dengan biaya mandiri kecuali untuk beberapa kelompok seperti PMI dan pegawai pemerintah. Protokol ini ditetapkan untuk mencegah penularan varian baru COVID-19 d
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di DKI Jakarta. Subjek pengaturan meliputi perorangan, pelaku usaha, dan pengelola tempat umum. Setiap orang wajib memakai masker ketika di luar rumah dan menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti mencuci tangan dan menjaga jarak. Pelanggar akan dikenai
Se ka-satgas-nomor-9-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...CIkumparan
Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...Bajang Perdana
Petunjuk pelaksanaan ini memberikan pedoman tentang tata cara pelaksanaan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Dokumen ini menjelaskan empat tingkat pelaksanaan tindakan keimigrasian yaitu di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, kantor wilayah departemen kehakiman, dan direktorat jenderal imigrasi, dengan mengatur wewenang, prosedur pelaporan, dan pertimbangan d
Perluasan Larangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah IndonesiaIqbal Maulana
Surat Edaran ini memperluas cakupan Surat Edaran sebelumnya tentang pelarangan sementara masuknya orang asing ke Indonesia selama pandemi Covid-19. Surat Edaran baru ini mengatur tata cara pemberian izin masuk bagi pemegang izin tinggal yang habis masa berlakunya, aktivasi ulang visa/persetujuan visa yang habis berlaku, serta perpanjangan izin tinggal bagi yang berada di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang membahas tentang ketentuan umum keimigrasian, pelaksanaan fungsi keimigrasian, masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, rumah detensi imigrasi, pencegahan dan penangkalan.
Dokumen tersebut membahas perencanaan dan implementasi klausul 6.1 standar ISO 27001:2013 dan ISO 37001:2016 tentang manajemen risiko pada proses permohonan paspor di Kantor Imigrasi Bandung. Terdapat penjelasan mengenai visi, misi, struktur organisasi, SOP permohonan paspor, dan langkah-langkah penerbitan paspor sesuai standar yang berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mengatur persyaratan dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia, orang asing, anak berkewarganegaraan ganda, dan awak alat angkut. Persyaratan utama yang diatur adalah memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku serta tidak termasuk dalam daftar penangkalan atau pencegahan. Bagi orang asing tambahan dipersyaratkan memiliki visa kecuali yang dibebaskan, sed
PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISE...temanna #LABEDDU
Surat edaran ini menyediakan panduan teknis untuk pelaksanaan pelatihan selama masa pandemi COVID-19, mencakup PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, PKA, PKP, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS. Panduan ini berlaku sampai pandemi berakhir dan bertujuan memastikan pelatihan dapat terlaksana sesuai tujuan pembelajaran. Lembaga pelatihan, peserta dan instruktur harus mematuhi panduan ini.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, ketentuan umum perjalanan dinas, jenis perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas jabatan dan pindah, serta ketentuan perjalanan dinas jabatan seperti izin dan surat tugas yang dibutuhkan.
Surat Edaran KPU menginstruksikan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menyelenggarakan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama pandemi Covid-19, termasuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan membatasi jumlah orang dalam kegiatan tatap muka.
Peraturan Gubernur Jawa Timur ini menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di wilayah Surabaya Raya. Pedoman tersebut mencakup pelaksanaan pembatasan aktivitas luar rumah, pembelajaran jarak jauh di sekolah dan institusi pendidikan, serta pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja selama masa PSBB selama 14 hari.
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tangerang. PSBB dilakukan dengan membatasi aktivitas luar rumah dan pergerakan orang serta barang, dengan tujuan mencegah penyebaran Covid-19, meningkatkan antisipasi penyebaran, memperkuat penanganan kesehatan, dan menangani dampak sosial ekon
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri Iwan S
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem database kependudukan dan KTP elektronik di Indonesia, termasuk kerangka hukum, instansi yang terlibat, mekanisme pemanfaatan data, contoh manfaat, dan perubahan kebijakan penting seperti KTP elektronik yang berlaku seumur hidup.
Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-4/MBU/04/2020JalinKrakatau
Surat Edaran Menteri BUMN nomor SE-4/MBU/04/2020 mengenai larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan mudik selama status darurat COVID-19 berlaku. Surat edaran ini mengatur larangan tersebut berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan keluarga BUMN serta anak perusahaan. Tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19 akibat mobilitas penduduk antar wilayah. BUMN tetap diwajibkan menj
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
Instruksi Menteri Dalam Negeri mengubah Instruksi sebelumnya tentang pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali selama darurat COVID-19. Perubahan tersebut menambahkan sanksi bagi pelaku usaha dan orang yang melanggar protokol kesehatan, serta menjelaskan sanksi khusus untuk pemimpin daerah yang tidak menerapkan aturan pembatasan. Instruksi ini berlaku dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...CIkumparan
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman baru untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang menjadi acuan bagi pemerintah dan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang standar, efektif, dan efisien serta melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut di Indonesia.
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...ssuser7f69af
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman baru untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia yang menjadi acuan bagi pemerintah dan fasilitas kesehatan. Pedoman ini disesuaikan dengan perkembangan pandemi serta ketentuan hukum terkait penanggulangan wabah penyakit menular.
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkup Internal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.pdf
1. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan
Telepon: 021-5224658, Faksimili: 021 5225032
Laman: www.imigrasi.go.id
Yth. 1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia
u.p. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia
4. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia
SURAT EDARAN
NOMOR IMI- 2034.GR.01.01 TAHUN 2020
TENTANG
PENUTUPAN SEMENTARA MASUKNYA ORANG ASING
KE WILAYAH INDONESIA
1. Umum
Dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor
4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka dipandang perlu menerbitkan Surat
Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penutupan Sementara Masuknya Orang
Asing Ke Wilayah Indonesia.
2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk mewujudkan sinergitas
penerapan kebijakan nasional pencegahan peningkatan penularan COVID-19 dan
variannya melalui penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah
Indonesia.
b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini, yaitu:
1) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan penutupan sementara
masuknya orang asing ke wilayah Indonesia;
2) Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan
kebijakan penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia.
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan fungsi keimigrasian dalam
melaksanakan kebijakan penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah
Indonesia.
2. - 2 -
4. Dasar
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan
Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap
serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin
Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal
Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal
Terbatas;
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi Tenaga Kerja
Asing;
f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
g. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut
Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
h. Surat Edaran Satuan Tugas Penangan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).
3. - 3 -
5. Isi Surat Edaran
a. Umum
Dengan berlakunya Surat Edaran Satuan Tugas Penangan COVID-19 Nomor 4 Tahun
2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), agar semua pejabat dan pelaksana pelayanan:
1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3) Melakukan pengawasan secara berjenjang;
4) Melakukan koordinasi kepada stakeholder dan penjamin orang asing terkait
substansi keimigrasian dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-
19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
b. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri, Kepala Divisi Keimigrasian,
Kepala Kantor Imigrasi, dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi agar menyebarluaskan
informasi kepada stakeholder dan masyarakat mengenai penutupan sementara
masuknya orang asing ke wilayah Indonesia.
c. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri:
1) Menolak sementara semua permohonan visa;
2) Menyampaikan informasi bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian
yang telah dibayarkan tidak dapat dilakukan pengembalian;
3) Menyampaikan informasi bahwa orang asing pemegang ITAS/ITAP dan/atau Izin
Masuk Kembali yang akan habis masa berlaku dan sedang berada di luar negeri
pada masa penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia,
dapat melakukan perpanjangan secara online melalui aplikasi izin tinggal online.
d. Kepala Divisi Keimigrasian:
Melakukan dan melaporkan secara berkala mengenai pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan pelaksanaan kebijakan penutupan sementara masuknya orang asing ke
wilayah Indonesia.
e. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
1) Melakukan penolakan pemberian tanda masuk bagi orang asing ke wilayah
Indonesia dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar
Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
2) Melakukan pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan pemeriksaan
keimigrasian dan pemberian tanda masuk terhadap:
a) pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat
asing setingkat Menteri ke atas,
4. - 4 -
b) pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas,
c) pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, dan
d) awak alat angkut yang masuk dengan alat angkutnya;
3) Melakukan dan melaporkan secara berkala mengenai pembinaan, pengendalian,
dan pengawasan pelaksanaan kebijakan penutupan sementara masuknya orang
asing ke wilayah Indonesia.
6. Penutup
a. Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan
kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian sepanjang memberikan kemanfaatan umum
dan pemulihan ekonomi nasional;
b. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Januari 2021 dan akan
dievaluasi lebih lanjut.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan
kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020
PLH. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,
R.P. MULYA
NRP. 67070535
Tembusan:
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri;
6. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. A r s i p---------------------------------------------------------------------------------.