Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Beberapa sasaran prioritas nasional yang dicanangkan antara lain meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Untuk mencapai sasaran tersebut, langkah-langkah strategis yang diambil meliputi pen
"Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak"
20130318 arah kebijakan kpdt rakorpus i 2013
1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 18 Maret 2013
Disampaikan oleh :
Ir. Simon L. Himawan, M.A
Kabiro Perencanaan dan KLN
Disampaikan dalam RAKORPUS
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Tahun 2013
2. PERENCANAAN PPDT TERPADU
PEMBAHASAN RKP 2014 DI DPR
TINDAK LANJUT
Rakorbangpus &
Triwulanan II
(Kamis,28 Maret)
Forum
Konsultasi
Triwulanan I
(Rabu, 30
Januari)
Sidang
Kabinet
(M1-2 Maret )
SB Pagu
Indikatif
(20 Maret )
Trilateral Meeting
Pagu Indikatif 2014
(1-12 April )
Persiapan Pra
Musrenbangnas
(Senin, 15 April)
•Pra Musrenbangnas,
(Kamis-Rabu,18-24 April),
•Penutupan (Rabu, 24 April)
•Musrenbangnas,
(Selasa, 30 April )
•Pasca Musrenbangnas
(Jumat, 3 Mei )
PERPRES
RKP 2014
(8 MEI )
Sidang Kabinet
Rancangan Akhir
RKP 2014
(7 Mei )
Musrenbangprov
(21 Maret – 12
April 2013)
Forum
Konsultasi
Publik
(2-4 Maret) •Persandingan Renja K/L dengan
UKPPD (16-17 April)
RAKORNAS PPDT
(11-13 April)
RAKORPUS I PPDT
(18 Maret )
2 3
RAKER KPDT
(7-8 Maret)
RAKONREG
WIL I & II
(3-5 Feb Medan)
(11-14 Feb Manado)1
RAKORPUS II
PPDT (Okt)
4
3. KESENJANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI
2001-2011
3.6 4.5 4.8 5 5.7 5.5 6.3 6
4.6
6.2 6.5
8.1 9.1 9.6 9.9 10.26 10.45 9.75
8.46 8.14 7.41 6.8
18.4 18.2 17.4 16.7 16.0
17.8
16.6
15.4
14.2 13.3 12.5
33 32 32 33 33
36 35
37 38
41
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gini
Indeks (%)
Tingkat
Kemiskinan (%)
Pertumbuhan
Ekonomi (% p.a)
Tingkat
Pengangguran (%)
Indeks Gini Rasio meningkat, berarti makin tingginya tingkat
kesenjangan
Tingginya tingkat kesenjangan di bidang ekonomi dan kesenjangan
wilayah pada umumnya berada di daerah tertinggal
Untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan harus dilakukan
melalui keberpihakan nyata (afirmatif action) terhadapa daerah
tertinggal dan dilaksanakan dengan kerja keras.
4. Meningkatnya indeks pembangunan manusia
daerah tertinggal sehingga setara dengan atau
mendekati rata-rata IPM nasional, yaitu menjadi
72,2 pada tahun 2014
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
daerah tertinggal sehingga mendekati atau
sama dengan rata-rata nasional, yaitu 7,1%
selama 2010-2014
Berkurangnya persentase penduduk miskin
di daerah tertinggal sehingga sama dengan
rata-rata nasional, yaitu 14,2 % pada tahun
2014
TARGET PRIORITAS NASIONAL 10 RPJMN 2010-2014
SUBSTANSI INTI :
Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014.
SASARAN
5. 1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta
peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat
pertumbuhan.
2. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di
daerah tertinggal;
4. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah
tertinggal;
5. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam
pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal;
6. Peningkatan alokasi DAK SPDT serta penetapan menu yang lebih
spesifik.
7. Mendorong mainstreaming DAK seluruh bidang ke daerah
tertinggal, terluar dan pasca konflik
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
6. FOKUS PRIORITAS KEGIATAN KPDT
1) Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Komoditas
Unggulan (PRUKAB)
2) Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi
Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu
(Bedah Desa)
3) Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi
Infrastruktur Daerah Tertinggal
(Sosial, Ekonomi, Energi, Transportasi, dan Infotel)
yang Didukung Penguatan Kelembagaan
Masyarakat dan Peningkatan Kualitas SDM dan
Hayati
7. Pengarusutamaam Kebijakan Pencapaian
Target RPJMN 2010-2014
1. Afirmasi kebijakan dan anggaran DAK ke daerah tertinggal;
2. Afirmasi anggaran K/L kepada Daerah Tertinggal
3. Focusing Program/Kegiatan K/L yang sesuai dengan
Masalah Ketertinggalan
Dalam rangka pencapaian target RPJMN 2010-2014
terdapat pengarusutamaam kebijakan, yaitu :
8. SASARAN INDIKATOR LANGKAH STRATEGIS RENCANA TINDAK LANJUT 2014
•PENGENTASAN
DAERAH
TERTINGGAL
SEDIKITNYA 50
KABUPATEN PADA
TAHUN 2014
•Persentase Rata-
rata pertumbuhan
ekonomi di daerah
tertinggal (%)
•Meningkatkan koordinasi lintas
sektor dalam percepatan
pembangunan daerah tertinggal
pada tingkat hulu;
Meningkatkan koordinasi dengan K/L sektor
terkait guna menangani Prukab untuk Sektor
Perikanan dan Kelautan, Pertanian dan
Peternakan, dan juga Kehutanan dan
Perkebunan.
•Mengembangkan
perekonomian lokal yang fokus
pada sektor unggulan;
Lanjutan Pengembangan Prukab di Daerah
Tertinggal
•Meningkatkan konektivitas,
sarana dan prasarana
pendukung ekonomi di daerah
tertinggal khususnya di wilayah
timur melalui pelayanan
keperintisan laut.
Lanjutan pengembangan Prukab melalui
dukungan sarana armada kapal untuk
mendukung pengembangan ekonomi di
wilayah timur
•Meningkatkan intervensi infrastruktur
transportasi laut pada kabupaten yang
mempunyai PTT juga mengintervensi pulau
disekitarnya untuk mengurangi kesenjangan,
dan meningkatkan pemenuhan sarpras
elektrifikasi, telekomunikasi dan air bersih di
pulau terluar berpenghuni
•Lanjutan pengembangan kawasan perdesaan
terpadu (bedah desa) dengan fokus pada
sarpras jalan jembatan, dan air bersih
Langkah Strategis Pencapaian Target Prioritas 10 RPJMN
9. SASARAN INDIKATOR LANGKAH STRATEGIS RENCANA TINDAK LANJUT 2014
PENGENTASA
N DAERAH
TERTINGGAL
SEDIKITNYA
50
KABUPATEN
PADA TAHUN
2014
Persentase
Rata-rata
pertumbuhan
ekonomi di
daerah
tertinggal (%)
•Meningkatkan koordinasi
lintas sektor dalam
percepatan pembangunan
daerah
tertinggal/perbatasan
pada tingkat hulu;
Meningkatkan koordinasi dengan K/L sektor
terkait guna menangani kecamatan lokasi
prioritas yang belum tertangani, dengan fokus
pada pemenuhan elektrifikasi, telekomunikasi
dan air bersih
•Meningkatkan kerjasama
antar daerah.
Akan dilanjutkan optimalisasi RM dan
revitalisasi KAPET yang telah dibangun, dengan
tambahan lokasi di Papua dan Maluku, melalui
dekonsentrasi dalam penguatan peran provinsi
•Memberikan insentif bagi
investor
Lanjutan Pengembangan Kemitraan PCPP
(Public Community Private Partnership)
Langkah Strategis Pencapaian Target Prioritas 10 RPJMN
10. SASARAN INDIKATOR LANGKAH STRATEGIS RENCANA TINDAK LANJUT 2014
PENGENTASAN
DAERAH
TERTINGGAL
SEDIKITNYA 50
KABUPATEN PADA
TAHUN 2014
Persentase
penduduk
miskin di
daerah
tertinggal (%)
•Mengembangkan program
pengentasan kemiskinan yang
terfokus dan terintegrasi yang
sesuai dengan permasalahan
utama dan karakteristik
ketertinggalan masing-masing
daerah.
Lanjutan Pengembangan Prukab dan Intervensi
Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
•Mengembangkan inisiatif
proaktif pemerintah daerah.
Lanjutan pembentukan Pokja UMKM Kemitraan
dan Pokja Prukab
Pada daerah perbatasan dan pulau terluar, akan
dilanjutkan penyediaan sarpras ekonomi untuk
peningkatan produktivitas ekonomi daerah
perbatasan dan pulau terpencil, untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat di
perbatasan dan PTT
Bedah desa akan dilanjutkan untuk pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam
bentuk bansos jalan produksi dan penyediaan air
bersih
Bedah desa akan terus meningkatkan kapasitas
kelembagaan forum dan balai bedah desa di
tingkat masyarakat perdesaan dalam menjamin
keberlanjutan dari pengembangan nilai tambah
kawasan perdesaan terpadu di daerah tertinggal
Langkah Strategis Pencapaian Target Prioritas 10 RPJMN
11. SASARAN INDIKATOR LANGKAH STRATEGIS RENCANA TINDAK LANJUT 2014
PENGENTAS
AN DAERAH
TERTINGGAL
SEDIKITNYA
50
KABUPATEN
PADA TAHUN
2014
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
di daerah
tertinggal
Meningkatkan jumlah tenaga pendidikan dan
kesehatan
Meningkatkan sarana pendidikan dan kesehatan,
contohnya membangun sekolah berasrama
(boarding school) di daerah dengan kondisi
geografisnya sulit dan permukiman tersebar, serta
membangun rumah dinas bagi tenaga pendidikan
dan kesehatan
Membuka dan meningkatkan akses terhadap
pusat pelayanan dasar khususnya di daerah
terpencil dan terisolir
Melalui bedah desa akan dilanjutkan
peningkatan penyediaan sarpras
untuk peningkatan aksesibilitas
pelayanan dasar dan perekonomian
lokal di masyarakat perdesaan
•Meningkatkan insentif untuk menarik tenaga
pendidikan dan kesehatan ke daerah tertinggal&
perbatasan
Pelaksanaan koordinasi perumusan dan
Penetapan kebijakan Percepatan Pembangunan
Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan
-Penetapan Peraturan Menteri PDT
tentang tata kelola perdesaan sehat
sebagi acuan percepatan
pembangunan kualitas kesehatan
berbasis perdesaan
-Koordinasi Aksi Keberpihakan
bersama Kemenetrian Kesehatan,
PU, BKKBN dan Kementan Bagi Fokus
dan Lokus Perdesaan Sehat
Langkah Strategis Pencapaian Target Prioritas 10 RPJMN
12. .
SASARAN INDIKATOR LANGKAH STRATEGIS RENCANA TINDAK LANJUT 2014
PENGENTASAN
DAERAH
TERTINGGAL
SEDIKITNYA 50
KABUPATEN PADA
TAHUN 2014
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM) di
daerah tertinggal
Pelaksanaan koordinasi perumusan
dan Penetapan kebijakan Percepatan
Pembangunan Kualitas Kesehatan
Berbasis Perdesaan
-Pembentukan Pokja, Manajemen
Kewilayahan dan Pendampingan
Perdesaan Sehat Bersama Seluruh Pihak
Terkait.
-Koordinasi Aksi Keberpihakan bersama
Kemenetrian Kesehatan, PU, BKKBN dan
Kementan Bagi Fokus dan Lokus
Perdesaan Sehat
Pelaksanaan Stimulasi Sesuai Sasaran
Daya Ungkit Percepatan
Pembangunan Kualitas Kesehatan
Berbasis Perdesaan Yang Telah
Terpetakan
Upaya Peningkatan Anggaran Sesuai
Kebutuhan Sasaran Stimulan Perdesaan
Sehat
Pelaksanaan Stimulasi Sesuai Sasaran
Percepatan Pembangunan Kualitas
Kesehatan Berbasis Perdesaan Di
Daerah Kepulauan Yang Telah
Terpetakan
Upaya Peningkatan Anggaran Sesuai
Kebutuhan Sasaran Stimulan Perdesaan
Sehat
Langkah Strategis Pencapaian Target Prioritas 10 RPJMN
15. Melalui
Angg aran K/L
Belanja
Pemerintah
Pusat
Transfer
Ke Daerah
DAERAH
TERTINGGAL
PPDT
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN
Dana Vertikal
di Daerah
Hibah
Pinjaman
• DAU
• DBH
• DAK
• Dana Otsus dan
Penyesuaian
Dana Dekonsentrasi
Dana Tgs Pembantuan
Subsidi dan Bantuan
Masuk APBD
16. KEBUTUHAN DAERAH TERTINGGAL
BERDASARKAN INDIKATOR RPJMN (TAHUN 2014-2015)
16.22
2.84
14.07
10.81
1.89
9.38
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
PertumbuhanEkonomi PenanggulanganMiskin PeningkatanIPM
2014 2015
dalam triliyun rupiah
Sumber: data kebutuhan daerah diolah dari TKPPDT
17. KEBUTUHAN DAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN
BIDANG TUGAS KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2014-2015
dalam miliar rupiah
Sumber: data kebutuhan daerah diolah dari TKPPDT
3.41
0.13
1.13 0.16
21.30
27.91
0.59
0.02
12.15
4.54
5.48
0.44
19.82
1.78
1.14
3.41
0.13
1.13
0.16
21.30
27.91
0.59
0.02
12.15
4.54
5.48
0.44
19.82
1.78
1.14
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
2014 2015
18. KEBUTUHAN ANGGARAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DAERAH
TERTINGGAL BERDASARKAN BIDANG TUGAS KPDT
dalam miliar rupiah
Sumber: data kebutuhan daerah diolah dari TKPPDT
11,546
24,154
2,663
1,911 2,290
7,698
16,102
1,775 1,274 1,527
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
KEBUTUHAN ANGGARAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA
KEBUTUHAN ANGGARAN
PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR
KEBUTUHAN ANGGARAN
PENGEMBANGAN
PEREKONOMIAN
KEBUTUHAN ANGGARAN
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
KEBUTUHAN ANGGARAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KHUSUS
2014 2015
19. KEBUTUHAN ANGGARAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DAERAH
TERTINGGAL BERDASARKAN BIDANG TUGAS KPDT
dalam miliar rupiah
Sumber: data kebutuhan daerah diolah dari TKPPDT
No BIDANG TUGAS KPDT
TAHUN
2014 2015
1 KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 11,546.33 7,697.55
2 KEBUTUHAN ANGGARAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR 24,153.67 16,102.45
3
KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN
PEREKONOMIAN
2,663.07 1,775.38
4
KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
1,911.08 1,274.05
5
KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN DAERAH
KHUSUS
2,290.02 1,526.68
TOTAL 42,564.16 28,376.10
20. KEBUTUHAN ANGGARAN
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR
dalam miliar rupiah
Sumber: data kebutuhan daerah diolah dari TKPPDT
3,793
1,478
10,447
1,090
7,345
2,529
985
6,965
727
4,897
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Kebutuhan Anggaran
Peningkatan Infrastruktur
Transportasi
Kebutuhan Anggaran
Peningkatan Infrastruktur
Infotel
Kebutuhan Anggaran
Peningkatan Infrastruktur
Sosial
Kebutuhan Anggaran
Peningkatan Infrastruktur
Ekonomi
Kebutuhan Anggaran
Peningkatan Infrastruktur
Energi
2014 2015
CONTOH
21. KEBUTUHAN ANGGARAN
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2014
Kebutuhan Anggaran Pengembangan
Infrastruktur Transportasi
Kebutuhan Anggaran
Pengembangan Infrastruktur
Infotel
Kebutuhan Anggaran
Pengembangan
Infrastruktur Sosial
Kebutuhan Anggaran Pengembangan
Infrastruktur Ekonomi
Kebutuhan Anggaran
Pengembangan Infrastruktur
Energi
BNPB 288,345,600 288,345,600
KEMENAKERTRANS 3,594,750,000 3,594,750,000
KEMENDAG 211,686,603,000 211,686,603,000
KEMENDAGRI -
KEMENDIKBUD 4,638,060,000 5,861,691,722,850 6,719,040,000 5,873,048,822,850
KEMENESDM 219,780,900,000 7,223,996,332,873 7,443,777,232,873
KEMENHUB 143,165,565,750 44,287,650,000 187,453,215,750
KEMENHUT -
KEMENKES 2,966,174,559,283 2,966,174,559,283
KEMENKOMINFO 1,477,537,258,080 1,477,537,258,080
KEMENKUKM 207,259,200 26,731,111,200 1,822,320,000 28,760,690,400
KEMENPERA 107,013,585,600 107,013,585,600
KEMENPU 3,645,390,730,250 1,485,309,777,975 453,985,968,974 19,807,024,200 5,604,493,501,399
KEMENTAN 503,743,500 110,532,557,520 48,854,568,000 159,890,869,020
KKP 26,001,309,600 63,947,922,000 89,949,231,600
Total Kebutuhan
Anggaran Per Aspek
3,793,194,356,000 1,477,537,258,080 10,447,190,303,608 1,090,259,812,694 7,345,486,935,073 24,153,668,665,455
Kementerian /Lembaga
Kebutuhan Anggaran Pengembangan Infrastruktur
Total Kebutuhan Anggaran Per
Kementerian/ Lembaga
Sumber: data kebutuhan daerah diolah dari TKPPDT
24. TUJUAN RAKORPUS PPDT 2013
1. Menyampaikan data usulan kebutuhan daerah
tertinggal hasil Konsultasi Regional PPDT tahun
2012 dan 2013 ;
2. Membangun komitmen afirmasi bersama
seluruh K/L bagi daerah tertinggal melalui
rencana program dan kegiatan pembangunan
K/L masing-masing ;
3. Merumuskan langkah dan strategi pengawalan
kebutuhan daerah dalam mengatasi
ketertinggalan dalam forum Pra Musrenbangnas
2014.
25. MEKANISME PENYELENGGARAAN
1. Sidang Pleno :
• Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan kebutuhan daerah tertinggal
hasil Konsultasi Regional;
• Strategi Pencapaian Target RPJMN Prioritas Nasional 10
• Kebijakan Afirmasi Pendanaan Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal
2. Sidang kelompok
• Pemenuhan kebutuhan daerah berdasarkan substansi 3
target RPJMN
• Strategi pengawalan pada forum Pra Musrenbangnas.
26. KELOMPOK I :
“PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN dan
INFRASTRUKTUR NON PENDIDIKAN/NON KESEHATAN”
Direktorat Bappenas Kementerian/Lembaga Terkait Keasdepan KPDT
Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas Kabiro Perencanaan Kementerian Pertanian Asdep Sumberdaya Hayati
Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas Kabiro, Kementerian Kehutanan Asdep Infrastruktur Ekonomi
Direktur Perdagangan, Investasi, dan
Kerjasama Ekonomi Internasional,
Bappenas
Kabiro, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Asdep Sumberdaya
Tekhnologi dan Inovasi
Direktur Transportasi, Bappenas Kabiro, Kementerian Lingkungan Hidup Asdep Investasi
Direktur Permukiman dan Perumahan,
Bappenas
Kabiro Perencanaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Asdep Kemitraan Usaha
Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas Kabiro, Kementerian Perindustrian
Asdep Pengembangan
Komoditas Unggulan
Direktur Energi, Telekomunikasi dan
Informatika, Bappenas
Kabiro, Kementerian Perdagangan
Asdep Sumberdaya Minergi
dan LH
Kabiro Perencanaan dan Hukum, Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Asdep Infrastruktur Energi
Kabiro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian ESDM
Asdep Infrastruktur
Transportasi
Kabiro Perencanaan dan KLN, Kementerian Pekerjaan
Umum
Asdep Infrastruktur Infotel
Kabiro, Kementerian Perhubungan Asdep Kelembagaan Ekonomi
Kabiro Perencanaan dan SDM, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)
Kabiro, Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kabiro, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Asdep Tata Ruang dan Pembangunan DT Kemenko
Perekonomian
27. KELOMPOK II :
“PENGURANGAN KEMISKINAN”
Direktorat Bappenas Kementerian/Lembaga Terkait Keasdepan KPDT
Direktur Penanggulangan
Kemiskinan, Bappenas
Kabiro, Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Asdep UMKM
Direktur Tenaga Kerja dan
Pengembangan Kesempatan Kerja,
Bappenas
Kabiro, Kementerian Sosial Asdep Pemberdayaan Masyarakat
Direktur Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah,
Bappenas
Kabiro, Perumahan Rakyat
Asdep Penguatan Kapasitas
Lembaga Lokal
Direktur Perlindungan dan
Kesejahteraan Masyarakat,
Bappenas
Kabiro, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB)
Asdep Kerjasama Antar Lembaga
Sosial dan Budaya
Direktur Pengembangan Ekonomi
Masyarakat, Dirjen PMD Depdagri
Asdep Pengembangan Perdesaan
Kepala Biro Perencanaan Badan
Nasional Perbatasan
Asdep Rawan Konflik dan Bencana
Asdep Ketenagakerjaan
Asdep Penguatan Organisasi
Masyarakat
Asdep Daerah Perbatasan
Asdep Daerah dan Pulau Terpencil
dan Terluar
Asdep Wilayah Strategis
28. KELOMPOK III :
“PENINGKATAN IPM “(PENDIDIKAN DAN KESEHATAN)
Direktorat Bappenas
Kementerian/Lembaga
Terkait
Keasdepan KPDT
Direktur Pendidikan,
Bappenas
Kabiro Perencanaan dan
KLN, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Asdep Sumberdaya
Pendidikan dan
Ketrampilan
Direktur Kesehatan dan
Gizi Masyarakat,
Bappenas
Kabiro Perencanaan dan
Anggaran, Kementerian
Kesehatan
Asdep Sumberdaya
Kesehatan
Kabiro perencanaan,
Kementerian Agama
Asdep Infrastruktur
Sosial
29. PENUTUP
• Dengan terselenggaranya RAKORPUS PPDT
2013, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan
sinergi kebijakan pemerintah serta mempertajam fokus
kegiatan dan anggaran K/L untuk memenuhi kebutuhan
kabupaten daerah tertinggal;
• Dalam rangka mengatasi keterbatasan alokasi anggaran
KPDT dalam rangka percepatan pembangunan di daerah
tertinggal, maka dibutuhkan kerja
keras, efikasi, motivasi, dan komitmen yang kuat untuk
melakukan kegiatan sinergi dan koordinasi dari seluruh
pemangku kepentingan baik di pusat
(Kementerian/Lembaga) maupun di daerah
(Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten) dan sektor
swasta agar ikut membangun daerah tertinggal sesuai
dengan peran dan kapasitas masing-masing.