Successfully reported this slideshow.
MENTER! DALAM NEGERl                                   REPUBUK INDONESIA                                                  ...
-2­   sebagai m ana tercantum dalan" l~mpiran yang merupakan bagian yang   t idak terpisahkan dengan Sural E,daran ini.2 ....
-2­    sebagaimana tercantum dalam Jampiran yang merupakan bagian yan a    lidak terpi.-ahkan dengan Sura!. Edaran ini .2....
LAM PIRAN                             SURAT EDARAN MENTERI           DALAM    NEGERI                             REPUBLIK ...
-2 ­       d) Kepadatan penduduk tinggi.       e) Prosentase penduduk rniskin tinggi.       f) Jurnlah kawasan kurnuh perk...
-3­             a . 	 Surat    pernyataan   setuju  dari  DPRD    yang                   ditandatangani oleh pimpinan DPRD...
-4 ­a.   Provinsi     1) 	 Memberikan masukan strategis dalam pengembangan        kebijakan, perumusan program, dan kegiat...
-5­                rangka verilikasi dan sinkronisasi sebagai bahan                lokakarya MPS provinsi.4.   Penyiapan M...
-6­             pembahasan dalam     lokakarya MPS      di         provinsi             sebagaimana dimaksud pada huruf a ...
-7­       kabupaten/kota,  pengembangan    kelembagaan dan       peraturan perundang-undangan yang ditetapkan bupati      ...
-8­                 lV. BAGAN STRUKTUR ORGANl SASJ, FUNGSI DAN TUGAS POKJA                     SANITASI PROVINSI , KABUPAT...
-9­b.   Susunan Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi     1) 	 Ketua, dijabat oleh sekretaris daerah yang secara formal        ...
-10 ­        sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera        melakukan tindakan korektif.     6) 	 Sinkronisasi,...
-11­  i) 	 Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP      oleh pokja sanitasi provinsi ke kabupaten dan kota    ...
-12­     samtasi diwilayah provinsi dan kabupaten/kota     dan/atau antar kabupaten/kota dalam provinsi baik     mencakup ...
-13­   g) 	 Mendukung kelancaran penyediaan anggaran untuk        pelaksanaan program dan kegiatan PPSP.   h) 	 Menyampaik...
-14 ­        f) 	 Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas           yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi ...
- 15­                                       3. komputer, printer, dan fasilitas internet.                                 ...
-16­b.   Susunan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten atau Kota     1) 	 Ketua, dijabat oleh sekretaris daerah yang secara fo...
-17­   d) Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber      daya bagi pokja sanitasi kabupaten/kota.2)1 Sekretaris:   a...
-18­      masukan    penyusunan  RKPD   sebagai  bahan      penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran      dalam APBD....
-19­     dan non fisik program PPSP agar sesuai dengan     rencana yang ditetapkan.  d) 	 Membuat laporan kerja terkait bi...
-20­                  a) 	 Menyiapkan peJaksanaan rapat-rapat internal pokja                       sanitasi, lokakarya, da...
-21 ­     lainnya yang sah dengan melibatkan para pemangku     kepentingan lainnya.  6) 	 Menyelenggarakan roadshow dan so...
-22­     lingkungan, masterplan,     Feasibility   Study,   dan   Detail     Engineering Design.  6) 	 Melakukan   pemanta...
-23 ­f. 	 Untuk  mendukung pelaksanaan tugas dan fW1gsi Badan   Informasi dan Komunikasi atau dengan sebutan lain selaku  ...
-24 ­2.   Kabupaten atau Kota     a. 	 Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat        Daerah selaku ketua...
-25 ­  1) 	 Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran       satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) untuk   ...
-26­          1) 	Mengoordinasikan  penyebarluasan  informasi  tentang              kebijakan kabupaten/ kota dalam pelaks...
B . PELAPORAN.          1. 	 KABUPATEN/KOTA                 FORM 1 LAPORAN TRIWULAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PPSP KABUPATEN/KO...
-28 ­TATA CARA PENGISIAN FORM 1:1. 	 Kolom (1 ) diisi dengan uraian nama kegiatan2. 	 Kolom (2) diisi dengan jumlah target...
-29 ­                 FORM 2 LAPORAN TRIWULAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PPSP KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012*}                       ...
-30­*} 	 Format laporan triwulan ini digunakan oleh kabupaten atau kota pelaksanaan Tahun 2012 disampaikan   kepada Gubern...
,,­i~t                                                                                 -31 ­%                             ...
-32 ­*) 	 Format laporan triwulan ini digunakan oleh kabupaten atau kota pelaksanaan Tahun 2011 disarnpaikan   kepada Gu b...
-33­                   FORM 4 LAPORAN TRIWULAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PPSP KABUPATENjKOTA TAHUN 2010*)                      ...
-34 ­         *) 	 Format laporan triwulan ini digunakan oleh kabupaten atau kota pelaksanaan Tahun 2010 disampaikan kepad...
-35­              II. PROVINSI                                        FORM 1 LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN PROGRAM PPSP  ...
Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah
Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah
Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah
Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah
Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah
Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah

3,695 views

Published on

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengeloaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah small

Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah

  1. 1. MENTER! DALAM NEGERl REPUBUK INDONESIA Jakarta, Kepada Yth. 1. dr. Gubernur 2 . Sdr Bupati atau W81ikota cli·· Seluruh IC1r1on esj~:I SURAT EDARAN NOMOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMUANGUNAN SANITASI PERMUK1MAN (PPSP) Dl DAERAH Development Goals (MDG ) yrlng t.elab. d sepakuti ucrbaga i Ji1illeniur Lnegara, mengamanaLkan bahwa peJestarian lingk:ull~Gl.n hid llP SdT1 e-:- tterkait dengan akses penduduk terhadap layc:man sanila::;i y<H1b iayak. Didalam RPJMN Tahun 20] 0 -2014 yang dijabarkan dalam RKP Tahwl 2013mencanturnkan pengelolaan sanitasi permukiman di daerah m l"l..lpakunprioritas nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Oat rnNegeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pt;n endaliandan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan D",erah Tahlln 20 13, bahwDuntuk meningkatkan kualitns kawa:;;al1. pelkoman, pem(~rir:..tah daerahmemprioritask8n ke!)tjakan percepat.an pembangLlrtd l 1 sanita~i ,.perrrl U)(lnlan . Dalam mebksarlalwn berbaD,8i kcbij akc!...11 seb:.,gdim~.lla t;r ~ieb u ldi8ta~;, p""n~erin:ah Plls~t ITIulai Tahup 2010 ::. d 2014 telah mc!aksr:makF.1nP[<)<?f8.m PClCepat:?.l1 Pembar!.gun[H1 S3..nita·;J P"rruukjman (pr,3]?) de nsecara hertahap dilaksanakan di 330 (liga ratu <: tiga puluh) kaoupoten dankota . B~r(l<:I ::,arkGlJ1 hal terscbul.", di11in;:a perhati£tIl Saudara hal-~"li-11 s~l,)l3gaih~;ri! ~UI :1. Scgera p::rcepal8 n !lcJaktd (:In upaya pe!1J.c.angun8n ;:;anitaij permukialan ;:;eca" mcnyelurub, berk "la~j l;L"a clan lerpac Ll di daertlh :a dcngan mLn!~[1.CU pada pengelobCi.Jl Pi.()gu:,m PPSP di dacrah
  2. 2. -2­ sebagai m ana tercantum dalan" l~mpiran yang merupakan bagian yang t idak terpisahkan dengan Sural E,daran ini.2 . Membentu k dan mentapkan Pokja Sanitasi Provinsi dan P kja San it s i kabupatenjkota unLuk mendukung p laksanaan p rogram PPSP.3. Meningkatkan p 1ayanan sanitasi di daerah dengan membangun sistem dan prosed r yang handal untuk mcndukung peng 101aan san itasi yanp fcktiC efisien, akun tab -1, dan transparan sesuai kewencmgan masing-masing.4. Da lam hal Saudara telah menetapkan keputusan gubernur d a n bupati j walikota ten tang pokja sanitasi agar melakukan peny ualan sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran ini .5 . D ngan diterbitka n nya Sur t Edaran illl maka b u ku P doman Ke lembagaan dan lndikas i K giatan PPSP di Da rah dinyala kc n tidak berlaku . Dc:m ikian untuk mak lum dan agar dilaksanakan s bagaimanameshnya. MENTERI /I REPUB PARAF KOORDINASI fkJJ I II SEKJEN JRJEN I $.­ ~ - OIRJEN KESBANG GAMAWAN FAUZI DIRJEN PUM OIRJEN OTOA l I OIRJEN BINA BANGOA n ~ DIRJEN PMD " ~ OIRJEN AOM . KEPEND ­ DIRJEN BlNA ADM. KEUD KABAN UTBANG KABAN OIKLAT REKTORIIP "r AHLI MENTERI BID...... t:: -
  3. 3. -2­ sebagaimana tercantum dalam Jampiran yang merupakan bagian yan a lidak terpi.-ahkan dengan Sura!. Edaran ini .2. Membenluk dan menetapkFtll Pokja anitasi Provin i dan Pokjc anitasi kabupatenjkota unLUk mendukung p laksanaan progranl PPSP .3 . Meningkatkan p layanan sanitasi di daerah dengan membanbun sistem dan pros dur yang handa] untuk rnenduk u ng p ngelolaan s anitasi yang efektir, efisien, akuntabel dan transparan sesu a t kewenangan masing-masing.4 . Dalarn hal audara telah rnenetapkan k putusan gub rnur dan bupati jw likota t ntang pokja sanita i agar melakukan pen yesuaian sebagaimana ketentuan dalam urat Edaran ini.5, Dengan dit rbitkannya urat Edaran ini maka buk1..l Pedoman I lembagaan dan Indikasi K g iatan PPSP di Da rab dilly takan tidak berlaku , Demikian untuk maklum dan agar dilaksanakan s bagairnanamestinya. GAMAWAN FAUZI
  4. 4. LAM PIRAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) OJ DAERAHA. PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN 1. SA SARAN PROGRAM PPSP DI DAERAH Program PPSP memiliki sasaran sebagai berikut: 1. Terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS). 2. Pelaksanaan praktik 3R (Reduce) Reuse Recycle) serta peningkatan tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi sanitary landfill. 3. Pengurangan genangan air di 100 wilayah perkotaan seluas 22 .500 ha. 4. Tercapainya sasaran program dan kegiatan PPSP. 5. Tersusunnya rencana strategi sanitasi berupa Buku Putih Sanitasi (BPS), dan Strategi Sanitasi Kabupaten atau Kota (SSK). 6. Tersusunnya Memorandum Program Sanitasi (MPS) bagi kabupaten/kota yang telah menyusun BPS dan SSK; 7. TerJaksananya program dan kegiatan pembangunan sanitasi pennukiman sesuai dengan SSK/MPS. 8. Terlaksananya keberlanjutan program dan kegiatan PPSP paska implementasi. 9. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman Program PPSP di daerah. n. KRITERIA PENETAPAN PESERTA PROGRAM PPSP Dalam rangka penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi program PPSP, pemerintah provinsi nle1alui pokja sanitasi provinsi melakukan penjaringan kabupaten/kota yang didasarkan kepada kriteria utama dan kriteria tambahan. Kriteria tambahan disepakati oleh pokja sanitasi provinsi untuk dijadikan acuan dalam mengusulkan kabupaten/kota sebagai calon peserta program PPSP kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan setiap tahunnya. 1. Kriteria Utama, terdiri dari: a) Komitmen Kepala Daerah dan DPRD kabupaten/ kota. b) Angka kesakitan akibat sanitasi buruk. c) Cakupan layanan s811itasi (air linllmh. persampahan, tbn drainase) yang rendah.
  5. 5. -2 ­ d) Kepadatan penduduk tinggi. e) Prosentase penduduk rniskin tinggi. f) Jurnlah kawasan kurnuh perkotaan. 2. Kriteria Tarnbahan: Kriteria tertentu yang dikernbangkan ber dasarkan prioritas pengelolaan sanitasi yang tertuang da lam roadrnap sanitasi provinsi.III. TAHAPAN PROGRAM PPSP DI DAERAH 1. Kampanye, Edukasi dan Advokasi Kampanye, edukasi dan advokasi provinsi dan kabupaten/kota untuk program PPSP dilakukan berdasarkan langkah-langkah dan persyaratan sebagai berikut : a. Provinsi 1) Melakukan kampanye, edukasi dan advokasi kepada kabupaten/kota dalam rangka penjaringan lllinat sebagai peserta program PPSP. 2) Meneliti: a) surat minat yang ditandatangani bupati/walikota kepada gubernur beserta lampiran surat DPRD yang ditandatangani oleh pirnpinan DPRD kabupaten/kota yang rnenyatakan setuju bahwa kabupaten/kota rnenjadi calon peserta PPSP, sebagairnana dijelaskan dalam surat minat bupati atau walikota. b) kesesuaian RKA-SKPD untuk rnendanai penyusunan BPS, SSK, dan operasional pokja sanitasi. 3) Melakukan konfirrnasi kembali kepada kabuparen/kota bilarnana surat rninat dan bukti pendukung belum sesuai. 4) Gubemur rnenyampaikan surat usulan bupati dan walikota yang berrninat rnenjadi peserta program PPSP yang sudah diteliti pokja sanitasi provinsi kepada Menteri Dalarn Negeri dan Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Menteri PPN / Kepala Bappenas dan Menteri Pekerjaan Urnum. 5) Surat usulan gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 4) diveriflkasi oleh Program Implementation Unit (PIU) Kelembagaan dan Pendanaan untuk menjadi pertirnbangan penetapan peserta program PPSP oleh Menteri Dalam Negeri. b. Kabupaten atau kota 1. Melakukan kampanye, edukasi dan advokasi kepada SKPD kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pengenalan program PPSP. 2. Bupati atau walikota menyampaikan surat minat kepada gubernur dengan melampirkan:
  6. 6. -3­ a . Surat pernyataan setuju dari DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota bersangku tan . b. RKA-SKPD terkait untuk mendanai penyusunan BPS, SSK, dan operasional pokja sanitasi.2. Pengembangan kelembagaan, pendanaan dan peraturan. Setelah Menteri Dalam Negeri menetapkan peserta program PPSP, maka pemerintah daerah membentuk pokja sanitasi dan mengalokasikan dana melalui APBD untuk kegiatan program PPSP sebagai berikut : a. Provinsi 1) Menetapkan keputusan gubernur tentang pembentukan pokja sanitasi provinsi bagi yang belum membentuk. Bagi yang sudah melaksanakan dapat mengembangkan keanggotaan sesuai dengan kebutuhan . 2) Gubernur dapat menetapkan pedoman pembinaan dan pengawasan untuk efektifitas pelaksanaan program PPSP di kabupaten/kota. 3) Masa kerja pokja sanitasi berlaku selama pelaksanaan program PPSP. 4) Pokja sanitasi provinsi mengoordinasikan SKPD terkait dalam menyusun RKA-SKPD untuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam menyusun BPS, SSK, dan MPS serta mendanai kegiatan fasilitasi kabupaten/kota. 5) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 4), disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap tahapan kegiatan program PPSP. b. Kabupaten/kota 1) Menetapkan keputusan bupati/walikota tentang pembentukan pokja sanitasi kabupaten/kota bagi yang belum membentuk. Bagi yang sudah melaksanakan dapat mengembangkan keanggotaan sesuai dengan kebutuhan. 2) Bupati / walikota dapat menetapkan pedoman untuk efektifitas pelaksanaan program PPSP. 3) Masa kerja pokja sanitasi berlaku selama pelaksanaan program PPSP. 4) Pokja sanitasi kabupaten/kota mengoordinasikan SKPD terkait dalam menyusun RKA-SKPD untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan BPS, SSK, MPS, implementasi dan operasional pokja sanitasi. 5) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 4), disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap tahapan kegiatan program PPSP.3. Penyusunan rencana strategis BPS dan SSK Dalam rangka penyusunan renstra BPS dan SSK, pokja sanitasi provinsi dan pokja sanitasi kabupaten/kota melakukan kegiatan­ kegiatan sebagai berikut:
  7. 7. -4 ­a. Provinsi 1) Memberikan masukan strategis dalam pengembangan kebijakan, perumusan program, dan kegiatan yang dibutuhkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi. 2) Memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan sanitasi berskala kota dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi serta membantu pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi sanitasi. 3) Melakukan pengawalan melalui penilaian kualitas dokumen setiap bab dalam BPS dan SSK yang disusun pokja sanitasi kabupaten/kota, untuk memastikan dan menilai agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sehingga dapat menentukan tindakan korektif yang perlu dilakukan oleh pokja sanitasi kabupaten/kota bila terjadi penyimpangan. 4) Membina dan mengawal penyusunan BPS dan SSK oleh kabupaten dan kota.b. Kabupaten atau Kota 1) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan melakukan konsultasi dengan pokja sanitasi provinsi dalam rangka penyusunan BPS dan SSK sesuai dengan petunjuk teknis program PPSP, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 2) Melaporkan perkembangan kemajuan pencapaian hasil penyusunan BPS dan SSK kepada pokja provinsi dan pokja pusat melalui sistem money berbasis web: ppsp.nawasis.info (National Water and Sanitation Infonnation System.). 3) Melakukan supervisi penyempurnaan BPS dan SSK sesuai rekomendasi pokja sanitasi provmsl danl atau pusat. 4) Memastikan bahwa program dan kegiatan prioritas sanitasi yang tercantum dalam SSK meliputi kegiatan berskala kornunal, berskala kawasan dan berskala kota dengan ketentuan: a) Kegiatan berskala kornunal dijadikan bahan penyusunan RKA SKPD. b) Kegiatan berskala komunal yang tidak didanai dari APBD kabupaten I kota dan kegiatan berskala kawasan serta berskala kota yang diusulkan didanai melalui APBD provinsi, APBN, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Corporate Social Responsibility (CSR) , masyarakat dan dunia usaha, disus1.ill kedalam draft MPS untuk disampaikru1 kepada pokja provinsi dalam
  8. 8. -5­ rangka verilikasi dan sinkronisasi sebagai bahan lokakarya MPS provinsi.4. Penyiapan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Program kegiatan prioritas sanitasi yang ada di dalam SSK dan dituangkan kedalam draft MPS disampaikan kepada pokja provinsi melalui kegiatan sebagai berikut: a. Provinsi 1) Membantu pemerintah provinsi dalam menyelaraskan pereneanaan dan penganggaran serta pelaksanaan MPS melalui pendekatan bottom-up dan top-down dalam proses pereneanaan dan penganggaran baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. 2) Melakukan verifikasi program dan kegiatan prioritas sanitasi yang terdapat dalam draft MPS yang disampaikan oleh kabupaten/kota untuk penyelarasan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan prioritas sanitasi diwilayah provinsi dan kabupaten/ kota dan/ atau antar kabupaten/ kota dalam provinsi. 3) Sinkronisasi dimaksud pada angka 2) bertujuan menyelaraskan pendanaan terhadap kegiatan yang didanai dari APBD kabupaten / kota, APSD provinsi, APBN, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), C01porate Social Responsibility (CSR) , masyarakat dan dunia usaha serta memberikan input strategis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam proses investasi dan implementasi program sanitasi. 4) Melakukan lokakarya MPS yang dihadiri oleh kabupaten/kota, provinsi dan kementerian/lembaga terkait serta lembaga donor dalam rangka menyepakati sumber-sumber pendanaan sebagaimana pada angka 3) diatas. Lokakarya MPS tersebut diharapkan akan menghasilkan dokumen MPS yang berisikan pemastian sumber-sumber pendanaan. 5) Dalam dokumen MPS sebagaimana dalam angka 4) diatas sekurang-kurangnya ditandatangani oleh bupati/walikota untuk kabupaten/kota, gubernur untuk provinsi dan pejabat yang berwenang dari kementerian/lembaga terkait atau perwakilan lembaga donor. 6) Dokumen MPS sebagaimana pada angka 5) diatas akan dijadikan aeuan bagi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota danl atau antar kabupaten/kota dalam provinsi. b. Kabupaten atau kota 1) Menyusun draft MPS kabupaten/kota didasarkan kepada SSK yang memuat program, kegiatan, sasaran, pagu indikatif dari SKPD / instansi penanggung jawab. 2) Menyerahkan draft MPS kepada pokja sanitasi provinsi untuk dilakukan veriftkasi dan sinkronisasi serta
  9. 9. -6­ pembahasan dalam lokakarya MPS di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4). 3) Memfasilitasi MPS dari hasil lokakarya untuk menjadi bahan rencana pelaksanaanjimplementasi.5. Pelaksanaanj implementasi. Dalam tahap ini pokja sanitasi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik sebagai berikut: a. Provinsi 1) Memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan sanitasi diwilayah provinsj dan kabupatenjkota danl atau antar kabupatenjkota dalam provinsi baik mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, masterplan, Feasibility Study, dan Detail Engineering Design 2) Memberikan saran dan masukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sanitasi perrnukiman oleh SKPD provinsi, kabupatenj kota, maupun kementerianjlembaga terkait. 3) Memberikan saran dan masukan dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu diambil oleh SKPD provinsi, kabupaten/kota, maupun kementerian/lembaga terkait apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman baik fisik dan non fisiko b. Kabupaten atau Kota 1) Memberikan Sal-an dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan sanitasi baik mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pem bangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, masterplan, Feasibility Study, dan Detail Engineering Design. 2) Memberikan saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan sanitasi permukiman oleh SKPD terkait. 3) Memberikan saran dan masukan dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu diambil oleh SKPD terkait apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman baik fisik dan non fisiko6. Pemantauan dan evaluasi. Dalam tahap ini pokja sanitasi provinsi dan kabupaten / kota sesuai dengan fungsinya melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Provinsi 1) Memantau penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kampanye , edukasi dan advokasi, penyusunan BPS, SSK, MPS dan implementasi terkait PPSP di
  10. 10. -7­ kabupaten/kota, pengembangan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan bupati atau walikota. 2) Mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada angka 1) di atas dengan kunjungan lapangan dan menggunakan instrumen berbasis web: ppsp.nawasis.inio sebagai perangkat monitoring dan evaluasi. 3 ) Menyiapkan laporan triwulanan untuk disampaikan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP. Laporan dimaksud termasuk hasil rekapitulasi laporan triwulanan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP di kabupaten/ kota yang disampaikan bupati/walikota kepada gubernur. Sebagaimana tercantum dalam huruf B angka II Surat Edaran ini. 4) Hasil pemantauan perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP dilaporkan setiap waktu melalui web: ppsp.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi.b. Kabupaten atau kota 1) Mengawal program dan kegiatan yang terdapat pada SSK dan MPS, agar dirumuskan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah. 2) Memantau penyusunan rencana kegiatan dan anggaran PPSP yang disusun oleh SKPD ke dalam rencana kerja SKPD sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan pemerintah kabupaten / kota dalam rangka penyusunan RKPD. 3) Menyiapkan laporan triwulanan untuk disampaikan bupati atau walikota kepada gubemur mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP. Sebagaimana tercantum dalam huruf B angka I Surat Edaran ini. 4) Hasil pemantauan perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP dilaporkan setiap waktu melalui web: ppsp.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi.
  11. 11. -8­ lV. BAGAN STRUKTUR ORGANl SASJ, FUNGSI DAN TUGAS POKJA SANITASI PROVINSI , KABUPATEN ATAU KOTA l. Pokja Sanitasi Provinsi a. Bagan Struktur Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi KETUA Sekretaris Oaerah Provinsi SEKRETARIS Asisten Perekonomlan dan Pembangunan SEKRETARIAT An g90ta Sekretariat (Anggota Sekretariat (pejabat/staf dillngkungan selda dan SKPO lain)BIDANG PEREN CANAAN BIDANG PENOANAAN BIDANG TEKNIS BIOANG PENYEHATAN, J BIDANG MON ITORING KOMUNIKASI DAN DAN EVALUASI PEMBERDAYAANKetua : Kelua: Kelua: Ketua: Ketua:Kepala SKPD yang Kepala SK PD yang Kepala SKPD yang Kepala SKPD yang Kepala SKPD yangmenangani bidang menangani bidang menangani bidang teknis membidangl Kesehatan. membidangi Lingkunganperencanaan. pendanaan. (cipta karya atau PU). Hidup. Wakil Kelua:Wakil Kelua: Kepala 8agian yang Wakil Ketua: Wakil Ketua: Wakil Ketua:Kabid Sarpras atau Fispra menangani fungsi Kabid Urusan Teknis Dinas Kabid Penyehatan Kabid PengembanganBappeda atau sebutan lain. keuangan dan asset alau Cipta Karya. lingkungan. Llngkungan Hidup. sebutan lain.Anggota : Anggota : Anggola: ~ Ang gota:Pejabatlstaf dan Bappeda Pejabatlslaf dan SKPKD Pejabatlstaf dan Dinas Pejabatlstaf dari Dinas PeJabatlstaf dati Dinasdan dari SKPD lainnya dan dan SKPD lainnya Clpta Karya atau sebutan Kesehatan atau sebutan Lingkungan Hidup atallyang melaksanakan fu ng si yang melaksanakan rungsi lain dan dan SKPD lainnya lain dan dari SKPD ainnya sebutan lain dan dari SKPDterkail dengan lerkait dengan yang melaksanakan fungsi yang melaksanakan fungsi lainnya yangperencanaan !ayanan penganggaran, pe laporan terkait dengan lerkait dengan penyehatan melaksa nilkan fungsipersampahan, air limbah dan pertanggungjawaban pembangunan samna dan lingkungan, pendidlkan, tafilait dengan keg iatandomestik, dan drainase keuangan dan asel prasarana persampahan, komun ikasi, dan monitoring dan evaluasilingkungan. air limbah domestik. dan p mberdayaan sanitasi. drainase IIngkungan . masyarakat. Catatan Jumlah keanggotaan pacta setiap bidang supaya mempertimbangkan kecakapan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi
  12. 12. -9­b. Susunan Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi 1) Ketua, dijabat oleh sekretaris daerah yang secara formal melaksanakan fungsi dan memiliki kewenangan koordinatif terhadap SKPD pengelola sanitasi dan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 2) Sekretaris, dijabat oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau sebutan lain yang secara formal melaksanakan fungsi membantu sekretaris daerah dalam mengoordinasikan administrasi pembangunan daerah atau tugas dan fungsi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekretaris dibantu tenaga sekretariat tim pokja sanitasi yang anggotanya berunsurkan pejabatj staf dilingkungan sekretariat daerah dan SKPD lain. 3) Ketua bidang, dijabat oleh kepala SKPD dan wakil ketua bidang dijabat oleh pejabat setingkat kepala bidang (kabid) pada SKPD terkait yang kesehariannya melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidang. 4) Anggota pada setiap bidang berasal dari pejabat/ staf dari SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi setiap bidang dan melibatkan pejabat/ staf dari SKPD lainnya yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki hubungan/keterkaitan dengan bidang dimaksud.c. Fungsi Kelompok Kerja Sanilasi Provinsi 1) Koordinasi, yaitu mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan PPSP provinsi dan kabupaten / kota. 2) Advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan sanitasi di seluruh wilayah provinsi untuk turut serta dalam pembangunan sanitasi. 3) Advisori, yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan gubernur dan DPRD dan pokja sanitasi kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi. 4) Fasilitasi, yaitu membantu gubernur dalam perumusan kebijakan, pemberian bimbingan, arahan, pendidikan dan pelatihan terkait program PPSP baik kepada SKPD provinsi maupuG kabupalen/kota agar pelaksanaan program dapat mencapai target yang ditetapkan. 5) Supervisi, yaitu membantu gubernur melakukan kegiatan pengawalan, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan dan menilai pelaksanaan program serta kegiatan PPSP sesuai dengan tujuan, sasaran, jadwal dan rencana daya serap anggaran yang telah ditetapkan,
  13. 13. -10 ­ sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera melakukan tindakan korektif. 6) Sinkronisasi, yaitu membantu gubernur dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan PPSP antar dan antara kabupatenjkota dengan provinsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pemerintah.d. Tugas Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi : 1) Ketua: a) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsi. b) Mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsi agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan. c) Mengendalikan pelaksanaan fungsi dan Lugas pokja sanitasi provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pokja sanitasi kabupatenjkota. d) Memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan program PPSP kepada setiap anggota pokja sanitasi provinsi agar setiap bidang dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal. e) Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsi. :f) Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP yang ditugaskan oleh gubernur. g) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada gubernur. 2) Sekretaris: a) Mengoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas setiap bidang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pokja sanitasi provinsi. b) Memfasilitasi dan harmonisasi pelaksanaan fungsi dan tugas serta membina hubungan kerja antar bidang pokja sanitasi provinsi. c) Menyiapkan bahan rnasukan perurnusan kebijakan penguatan kelembagaan pokja sanitasi dan kelembagaan pengelola sanitasi provinsi dan fasilitasi kabupatenjkota. dl Menyiapkan laporan program PPSP berdasarkan laporan pelaksanaan fungsi dan tugas yang dihimpun dari setiap bidang pokja sanitasi provinsi dan laporan kabupatenjkota. e) Merumuskan kebijakan penguatan kelernbagaan pokja sanitasi sanitasi Provinsi, serta fasilitasi kabupatenjkota dalam pelaksanaan program PPSP dan sejenisnya.
  14. 14. -11­ i) Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh pokja sanitasi provinsi ke kabupaten dan kota serta konsultasi ke pusat. g) Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Provinsi dan fasilitasi pembentukan Pokja sanitasi Kabupaten/Kota. h ) Fasilitasi penyusunan roadmap Sanitasi Provinsi, dan mengelola database Roadmap Sanitasi Provinsi. i) Fasilitasi tim pokja sanitasi provinsi menghadiri pertemuan tahunan Kabupaten/Kota peserta PPSP dan penguatan kapasitas kelembagaan PPSP. j) Fasilitasi tim pokja sanitasi provinsi dalam melakukan supervJSl penguatan kapasitas pokja sanitasi kabupaten/kota dalam penyusunan BPS dan SSK. k ) Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi provinsi. 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua pokja sanitasi provinsi.3) Bidang Perencanaan: a) Mengoordinasikan penyusunan roadmap Sanitasi Provinsi, dan mengelola database Roadmap Sanitasi Provinsi. b) Mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan PPSP j angka panjang, jangka menengah dan tahunan serta fasilitasi kabupaten/ kota. c) Menyiapkan bahan pelatihan aspek perencanaan BPS, SSK dan MPS . d) Melakukan supervlsl agar perumusan kebijakan penyusunan BPS dan SSK sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota. e) Mengoordinasikan review BPS dan SSK kabupaten/kota untuk penjaminan mutu yang dilakukan oleh tim panel yang terdiri dari unsur SKPD terkait. f) Memveriftkasi dan mensinkronisasikan usulan program dan kegiatan prioritas sanitasi dalam draft MPS yang diajukan daTi kabupaten/ kota guna dilakukan penyusunan dokumen MPS (kerangka investasi, serta manajemen, dan operasi) . g) Mengoordinasikan pembahasan draft MPS kabupaten/kota melalui lokakarya MPS di provinsi serta mensinkronisasikan rencana program dan kegiatan prioritas sanitasi berdasarkan sumber pendanaan APBN dan APBD provinsi atau sumber pendanaan lainnya yang sah . h) Menyiapkan bahan untuk pokja sanitasi dalam memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan
  15. 15. -12­ samtasi diwilayah provinsi dan kabupaten/kota dan/atau antar kabupaten/kota dalam provinsi baik mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik o kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, masterplan, Feasibility Study, dan Detail Engineering Design i) Menyiapkan bahan untuk pokja sanitasi dalam memberikan saran dan masukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman oleh SKPD provinsi, kabupa ten/ kota, maupun kementerian/lembaga terkait. j) Menyiapkan bahan untuk pokja sanitasi dalam memberikan saran dan masukan dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang periu diambil oleh SKPD provinsi, kabupaten/kota, maupun kementerian/lembaga terkait apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman baik fisik dan non fisik. k) Menyiapkan bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi provinsi. 1) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi provinsi. m) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi provinsi.4) Bidang Pendanaan: a) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) untuk mendukung pendanaan program PPSP provinsi dan fasilitasi kabupaten/kota. b) Mengoordinasikan rencana pendanaan program dan kegiatan PPSP provinsi, kabupaten/kota dan pusat yang akan didanai melalui APBN dan APBD provinsi atau sumber pendanaan lainnya yang sab dalam lokakarya MPS. c) Menyiapkan bahan pelatihan aspek pendanaan untuk BPS, SSK dan MPS . d) Mengoordinasikan penYIapan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset PPSP provinsi serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan manajemen aset PPSP kabupaten/kota e) Memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan penyusunan rencana pendanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset program PPSP provinsi dan fasilitasi kabupaten/kota. 1) Memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan rencana pendanaan provinsi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan PPSP kabupaten/kota.
  16. 16. -13­ g) Mendukung kelancaran penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan PPSP. h) Menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang pendanaan kepada ketua pokja sanitasi provinsi. i) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi prOVInSl. j) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua poIqa sanitasi provinsi.5) Bidang Teknis : a) Membantu teknis penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi untuk optimalisasi pengelolaan program PPSP. b) Memberikan pertimbangan teknis dalam perencanaan program PPSP. c) Menyiapkan bahan pelatihan aspek teknis untuk BPS, SSK dan MPS. d) Menyiapkan bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi sanitasi provinsi . e) Melakukan penjaminan kualitas BPS, SSK dan MPS. f) Memberikan saran dan pertimbangan teknis terkait dengan rencana pelaksanaan program dan kegiatan PPSP kabupaten/kota. g) Menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang teknis kepada ketua pokja sanitasi provinsi. h) Me1aksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi provinsi. i) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi provinsi.6) BidangKomunikasi, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat: a) Pendistribusian informasi program PPSP di wilayah prOVInSl b) Advokasi bupati/walikotajDPRD atau pengambil keputusan lain di kabupaten/kota c) Menyiapkan bahan pelatihan aspek komunikasi, kesehatan dan pembardayaan masyarakat untuk EHRA, BPS, SSK dan MPS. d) Penjaringan minat dan komitmen kabupaten/kota untuk pelaksanaan Program PPSP. e) Menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas kepada ketua pokja sanitasi provinsi.
  17. 17. -14 ­ f) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi provinsi. g) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi provinsi. 7) Bidang Pemantauan dan Evaluasi: a) Pemantauan pelaksanaan program sanitasi regional. b) Pelaksanaan pemantauan dan eValuasi program PPSP di provinsi. c) Menyiapkan bahan pelatihan aspek pemantauan dan evaluasi untuk BPS, SSK dan MPS . d) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program PPSP di kabupaten/kota. e) Menyiapkan bahan pelatihan monitoring dan evaluasi Program PPSP. f) Memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PPSP kabupaten/kota. g) Menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang pemantauan dan evaluasi kepada ketua pokja sanitasi provinsi. h) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pemantauan dan evaluasi yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi provinsi. i) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi provinsi. 8) Sekretariat Pokja Sanitasi: a) Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Program PPSP kepada Gubenur. b) Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan. c) Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP kabupaten/kota melalui web ppsp.nawasis.info. d) Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja sanitasi dan laporan sekretariat pokja sanitasi sanitasi serta menyusun laporan program PPSP untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi sanitasi provinsi.e. Kantor Sekretariat Operasional Pokja Sanitasi Provinsi Untuk mendukung kelancaran tugas dan [ungsi pokja sanitasi provinsi supaya disediakan kantor sekretariat pokja sanitasi dengan dilengkapi sarana kerja yang memadai, antara lain sebagai beriku t : 1. ruang kerja pokja beserta perlengkapannya. 2. ruang rapat pokja beserta perlengkapannya.
  18. 18. - 15­ 3. komputer, printer, dan fasilitas internet. 4. alat lulis kantor (ATK) . 2. Polqa Sanitasi Kabupaten atau Kota a. Bagan Struktur Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten atau Kota KETUA Sekretaris Daerah Kabupalen atau Kola + SEKRETARIS~ Asislen Perekonomian dan Pembangunan I SEKRETARIAT Anggota Sekretariat (pejabatlstaf dllingkungan selda dan SKPD lain) !BIOANG PERENCANAAN BIDANG PENDANAAN BIOANG TEKNIS BIDANG PENYEHATAN, BIDANG MONITORING KOMUNIKASI DAN DAN EVAlUASI PEMBERDAYAANKetua: Ketua: Ketua: Ketua: Ketua:Kepala SKPD yang Kepala SKPD yang Kepala SKPD yang Kepala SKPD yang Kepala SKPD ya ngmenangani bidang menangani bidang menangani bidang teknis membidangi Kesehalan. membidnngi Lingkunganperencanaan. pendanaan. (cipta karya atau PU). HldulJ · Wakil Ketua: Wal<I1Ketu3 Kepa la 8agian yang WakilKetua: WakilKetua: Kabid PengembanganWakil Ketua: menangani fung si Kabid Urusan Teknis Dinas Kabid Penyel1atan Lingkungan HidupKabid Sarpras ata u Fispra keuangan dan asset atau Cipta Karya Lingkungan6appeda atau sebutan lain. sebutan lain. Anggola : Anggota : 8!JggQ11L Anggota : Anggota :PejabaUstaf dari 8appeda PejabaUstaf dari SKPKD PejabaU slaJ dan Dinas PejabaV~taf dan Dinas PejabaUstaf dan Dinasdan dari SKPD lainnya dan dari SKPD lainnya Cipta Karya atau sebutan Kesehatan atau sebutan Lingkungan Hidup atauyang melaksanakan [ungs i yang melaksanakan fungsl fain dan dari SKPD lainnya lain dan dan SKPD lainnya sebutan lain dan dari SKPDterkait dengan terkait dengan yang melaksanakan fungsi yang melaksanakan [ungsi Ialnnya yangperencanaan layanan penganggaran, pelaporan terkait dengan lerkalt dengan penyehatan melc:ksanakan fung sipersampahan. air limbah dan pertangg ungjawaban pembangunan sarana dan lingkungan. pendidikan, lerkait dengan kegiatandomestik, dan drainase keuang an dan aset prasarana persampahan, komunikasl, dan monitoring dan evaluasilingkungan . air limbah domestik, dan pemberdayaan sanitasi. drainase lingkungan. masyarakal Catatan Jumlah keanggotaan pada setiap bidang supaya mempertimbangkan kecal{apan, efisiensi, dan efektifit as pelaksanaan tugas dan fungsi.
  19. 19. -16­b. Susunan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten atau Kota 1) Ketua, dijabat oleh sekretaris daerah yang secara formal melaksanakan fungsi dan memiliki kewenangan koordinatif terhadap SKPD pengelola sanitasi dan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 2) Sekretaris, dijabat oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau sebutan lain yang secara formal melaksanakan fungsi membantu sekretaris daerah dalam mengoordinasikan administrasi pembangunan daerah atau tugas dan fungsi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekretaris dibantu tenaga sekretariat tim pokja sanitasi yang anggotanya berunsurkan pejabat/ star dilingkungan sekretariat daerah dan SKPD lain. 3) Ketua bidang, dijabat oleh kepala SKPD, dan wakil ketua bidang dijabat oleh pejabat setingkat kepala bidang (kabid) pada SKPD terkait yang kesehariannya melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidang. 4) Anggota pada setiap bidang berasal dari pejabat / staI dad SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi setiap bidang dan melibatkan pejabat/ staf dari SKPD lainnya yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki hubungan/keterkaitan dengan bidang dimaksud.c. Fungsi Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten atau Kota : 1) Koordinasi, yaitu peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah kabupaten/kota. 2) Advokasi, yaitu peran untuk meningkaLkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat kabupaten/kota untuk turut-serta dalam pembangunan sanitasi. 3) Advisori, yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dan pokja sanitasi sanitasi kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.d. Tugas Kelompok Kerja Sanitasi KabupaLen atau Kota : 1) Ketua: a) Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pokja sanitasi kabupatenj kota. b) Mengendalikan pengelolaan kerja pokja sanitasi kabupaten / kota agar tetap sesuai dengan ffil 1 kabupaten / ko tao c) Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi pokja sanitasi kabupaten/kota.
  20. 20. -17­ d) Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi pokja sanitasi kabupaten/kota.2)1 Sekretaris: a) Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja pokja sanitasi kabupaten/kota. b) Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan pokja sanitasi sanitasi kabupaten/kota dalam pelaksanaan program PPSP dan sejenisnya. c) Memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi sanitasi provinsi . d) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang. e) Menghimpun laporan bidang-bidang kerja pokja sanitasi kabupaten/ kota. £) Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh pokja sanitasi kabupaten/ kota serta konsultasi ke provinsi dan pusat. g) Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi kabupaten/ kota. h ) Menyiapkan bahan masukan kepada pokja sanitasi provinsi dalam penyusunan roadmap Sanitasi Provinsi. i) Fasilitasi tim pokja sanitasi kabupaten / kota menghadiri pertemuan tahunan Kabupaten/Kota peserta program PPSP dan penguatan kapa itas kelembagaan PPSP. j) Fasilitasi tim pokja sanitasi kabupatenjkota dalam melakukan penyusunan BPS dan SSK. k) Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten/kota. I) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.3) Bidang Perencanaan : a) Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS. b) Memastikan bahwa BPS dan SSK menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program PPSP yang dirumuskan kedalam dokumen RPJMD. c) Memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan PPSP yang dituangkan dalam SSK telah selaras dengan RPJMD. d) Menyusun program dan kegiatan prioritas PPSP bersama-sama dengan bidang lain uDtuk bahan
  21. 21. -18­ masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran dalam APBD. e) Menyiapkan draft MPS yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada pokj a sanitasi provinsi. 1) Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupatenjkota. g) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupatenj kota. h) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupatenjkota.4) Bidang Pendanaan: a) Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSK, dan MPS. b) Memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi ill kabupatenjkota. c) Memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi provinsi. d) Menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaanjimplementasi program PPSP. e) Meneliti RKA-SKPD kabupaten j kota untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program PPSP dialokasikan kedalam APBD. 1) Membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten/kota. g) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten j kota. h) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupatenjkota.5) Bidang Teknis : a) Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS. b) Memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek teknis BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi provinsi. c) Menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik
  22. 22. -19­ dan non fisik program PPSP agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan. d) Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten / kota. e) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten / kota. 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten / kota.6) Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat : a) Mempersiapkan bahan rnasukan dalam rangka penyusunan BPS SSK, dan draft MPS. b) Menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program PPSP. c) Menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di kabupaten/ k ota. d) Menyiapkan bahan rnasukan untuk penyusunan BPS, serta memberikan input strategis aspek PMJK dan komunikasi terhadap penyusunan SSK. e) Membuat bahan laporan kerja terkai t bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten / kota. 1) Melaksanakan tugas lain terkai t dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupalen/kota. g) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tuga s kepada ketua pokja sanitasi kabupaten/ kota.7) Bidang Peman tauan dan Evaluasi : a) Menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS . b) Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program PPSP pada setiap SKPD terkait. c) Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program PPSP di kabupaten / kota untuk dilakukan perbaikan oleh SKPD terkait. d) Membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua pokja sanitasi sanitasi kabupaten/kota. e) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua pokja s nitasi kabupaten/ kota. f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.8) Sekretariat Pokja Sanitasi, mempunyai tugas:
  23. 23. -20­ a) Menyiapkan peJaksanaan rapat-rapat internal pokja sanitasi, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan. b) Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP kabupaten/ kota melalui web ppsp. nawasis .info. c) Menghimpun bahan laporan keIja terkait bidang tugas pokja sanitasi dan laporan sekretariat pokja sanitasi sanitasi serta menyusun laporan program PPSP untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi sanitasi kabupaten/kota. d) Menyiapkan laporan keIja perkembangan pelaksanaan Program PPSP kepada Bupati / Walikota. e. Kantor Sekretariat Operasional Pokja Sanitasi Kabupaten atau kota Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pokja sanitasi kabupaten/kota supaya disediakan kantor sekretariat pokja sanitasi dengan dilengkapi sarana kerja yang memadai, antara lain .:>ebagai berikut : 1. ruang kerja pokja beserta perlengkapannya. 2. ruang rapat pokja beserta perlengkapannya. 3. komputer, printer, dan fasilitas internet. 4 . alat tulis kantor (ATK)V. KEGIATAN SKPD PENGELOLA PROGRAM PPSP DI DAERAH 1. Provinsi a . Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku ketua pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan rapat pokja sanitasi, rapat kerja pokja sanitasi provinsi dengan pokja sanitasi kabupaten/ kota atau rapat kerja dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lembaga perwakilan rakyat daerah, lembaga pendidikan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha). 2) Melaksanakan rapat penjaringan minat dan komitmen kabupaten/kota untuk pelaksanaan Program PPSP. 3) Menyediakan sarana dan prasarana kerja serta pendanaan operasional tim pokja sanitasi provinsi serta memantau penyediaan sarana dan prasarana kerja pokja sanitasi kabupaten / kota. 4) Menyelenggarakan 1"3 pat koordinasi untuk penjaminan mutu BPS dan SSK yang disusun kabupaten / kota. 5) Menyelenggarakan lokakarya MPS antara pokja sanitasi provinsi dengan pokja sanitasi kabupaten/ kota untuk sinergi pencapaian sasaran program dan kegialan serta pendanaan yang bersumber dari APBD APBN atau sUlnber
  24. 24. -21 ­ lainnya yang sah dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. 6) Menyelenggarakan roadshow dan sosialisasi kebijakan dan program PPSP kepada para pemangku kepentingan. 7) Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas sekretariat pokja sanitasi kabupaten/kota serta konsultasi ke pusat. 8) Menghadiri pertemuan tahunan PPSP (City Sanitation Summit) dan penguatan kapasitas kelembagaan PPSP. 9) Menyelenggarakan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas personil pokja sanitasi provinsi dan kabupatenJkota. 10) Melakukan sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah kepada seluruh SKPD. 11) Melaksanakan lokakarya dan/ atau pertemuan untuk membahas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPSP di wilayah provinsi. 12) Menyelenggarakan sosialisasi program PP P kepada Bupati/Walikota dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota atau pemangku kepentingan lainnya. 13) Mengoordinasikan penyiapan laporan triwulanan pelaksanaan program PPSP provinsi dan menghimpun laporan triwulanan program PPSP kabupaten/kota untuk disampaikan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.b. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku ketua bidang perencanaan pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1) Menyusun roadmap sanitasi provinsi, dan mengelola database roadmap sanitasi provinsi dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi di wilayahnya. 2) Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS kabupaten/kota serta melakukan evaluasi renCana prograrn dan kegiatan PPSP, dan menyelaraskan program dan kegiatan yang lerdapat dalam SSK dengan RPJMD kabupaten / kota. 3) Melakukan review bersama tim panel untuk penjaminan mutu BPS dan SSK dalam rangka penyiapan draft MPS oleh pokja sanitasi kabupaten/ kota. 4) Mempersiapkan dukungan pokja sanitasi provinsi guna melaksanakan veriflkasi usulan program dan kegiatan prioritas sanitasi yang tertuang dalam draft MPS untuk dilakukan lokakarya MPS di provinsi. 5) Melakukan review terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi diwilayah provinsi dan kabupaten/kota dan/ atau antar kabupaten/kota dalam provinsi yang dilaksanakan oleh SKPD provinsi dan kabupaten/kota baik mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak
  25. 25. -22­ lingkungan, masterplan, Feasibility Study, dan Detail Engineering Design. 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman oleh SKPD provinsi, kabupatenjkota, maupun kementerianjlembaga terkait.c. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset atau dengan sebutan lain selaku ketua bidang pendanaan pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1) Asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) untuk mendukung pendanaan program PPSP provinsi. 2) Pembinaan kabupaten/kota dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA­ SKPD) untuk mendukung pendanaan program PPSP kabupaten/kota. 3) Pembinaan kabupatenjkota dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan manajemen aset program PPSP kabupatenjkota. 4) Koordinasi, konsllitasi dalam rangka sinergi pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBN atau sumber lainnya yang sah.d. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya atau dengan sebutan lain selaku ketua bidang teknis pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1) Mengoordinasikan penyelarasan aspek teknis program dan kegiatan PPSP dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan MPS oleh kabupatenjkota. 2) Melaksanakan penyusunan Masterplan, Feasibility Study, dan Detail Engineering Design untuk pembangunan sanitasi lintas kabupaten/kota oleh provinsi sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah provinsi. 3) Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk penyusunan dan penjaminan mutu BPS, SSK, dan MPS . 4) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lintas kabupatenjkota sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan Masterplan, Feasibility Study, dan Detail Engineering Design yang ditetapkan kepala daerah.e . Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan atau dengan sebutan lain selaku ketua bidang Komunikasi, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1) Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Enviromental Health Risk Assesment (EHRA) dan fasilitasi kabupatenjkota. 2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kampanye, edukasi, dan advokasi dalam rangka penjaringan min at dan komitmen ka bupatenj kota untuk melaksan2-kan Program PPSP
  26. 26. -23 ­f. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fW1gsi Badan Informasi dan Komunikasi atau dengan sebutan lain selaku anggota bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1) Mengoordinasikan penyebarluasan informasi ten tang kebijakan provinsi dalam pelaksanaan program PPSP kepada pemerintah kabupaten/kota. 2) Menyiapkan data dan bahan informasi terkait dengan kebijakan provinsi dalam pelaksanaan program PPSP untuk disebarluaskan kepada pemerintah kabupaten/kota. 3) Menyiapkan bahan sosialisasi kepada Bupati/Walikota dan DPRD atau pengambil keputusan lain di kabupaten/kota tentang kebijakan provinsi dalam pelaksanaan Program PPSP . 4) Melakukan ekspose roadmap sanitasi provinsi dan kegiatan tim pokja sanitasi provinsi di media.g. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat atau dengan sebutan lain selaku anggota bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat pokja sanitasi mempunyai kegiatan s bagai berikut: 1) Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan sarana fisik lintas kabupaten/kota. 2) Fasilitasi organisasi kemasyarakatan yang berminat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.h. Untukmendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup atau dengan sebutan lain selaku ketua bidang Bidang Pemantauan dan Evaluasi pokJa sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1) Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kondisi lingkungan hidup dan fasilitasi kabupaten/ kota. 2) Mengoordinasikan pendidikan dan pelatihan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PPSP di kabupaten/kota. 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait kondisi lingkungan hidup berdasarkan capaian kineIja program pembangunan sanitasi di wilayah provinsi. 4) Memetakan hasil pemantauan dan eValuasi pelaksanaan program PPSP terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah provinsi. 5) Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan lokakarya dan/ atau pertemuan untuk membahas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPSP di wilayah provinsi.
  27. 27. -24 ­2. Kabupaten atau Kota a. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku ketua pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berilrut: 1) Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan pokja sanitasi kabupaten/kota dalam pelaksanaan program PPSP dan sejenisnya. 2) Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten / Kota. 3) Menyelenggarakan rapat-rapat kerja pokja sanitasi kabupaten/ kota atau rapat kerja dengan pemangku kepentingan lainnya. 4) Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh pokja sanitasi kabupaten/ kota serta konsultasi ke provinsi. 5) Menyediakan sarana dan prasarana kerja serta pendanaan operasional tim pokja sanitasi kabupaten j kota. 6) Fasilitasi tim pokja sanitasi kabupaten/ kota menghadiri pertemuan tahunan PPSP (City Sanitation Summit) dan penguatan kapasltas kelembagaan PPSP. 7) Menyelenggarakan sosialisasi program PPSP kepada DPRD kabupaten/kota atau pcmangku kepentingan lainnya. 8) Menyelenggarakan konsultasi publik dalam ran gka menjaring masukan untuk penyempurnaan baik rancangan BPS maupun SSK. 9) Melakukan sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah kepada seluruh SKPD. 10) Mengoordinasikan penyiapan laporan triwulanan pelaksanaan program PPSP kabupaten/ kota untuk disampaikan bupati/waiikota kepada gubernur. b. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku ketua bidang perencanaan pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1) Melakukan perumusan kebijakan dan penyusunan BPS dan SSK sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta merujuk kepada roadmap Sanitasi Provinsi. 2) Mengoordinasikan perencanaan program PPSP jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. 3) Memetakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi berskala komunal, berskala kawasan dan berskala kota yang didanai dan berbagai sumber pendanaan (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN, pinjamarl dan hibah, masyarakat, dan dunia usaha). c . Untukmendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset atau dengan scbutan lain selaku ketua bidang pendanaan pokja sanitasi memp:.:myai kegiatan sebagai berikut:
  28. 28. -25 ­ 1) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) untuk mendukung pendanaan program PPSP di kabupaten / kota. 2) Memetakan realisasi APBD kabupaten/ kota untuk mendukung pelaksanaan penyusunan BPS dan SSK. 3) Mengoordinasikan rencana pendanaan program dan kegiatan PPSP melalui APBD kabupaten/kota dengan provinsi dan pusat yang akan didanai melalui APBD provinsi dan APBN dan atau sumber pendanaan lainnya yang sah. 4) Memberikan masukan kepada pokja sanitasi tentang realisasi penyerapan APED kabupaten/kota terkait dengan pendanaan program dan kegiatan PPSP. 5) Mengoordinasikan penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset PPSP kabupaten/kota.d. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya atau dengan sebutan lain selaku ketua bidang teknis pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1) Mengoordinasikan penyelarasan aspek teknis program dan kegiatan PPSP dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft MPS. 2) Pemetaan aspek teknis sarana dan prasarana sani asi di kabupaten/kota dan partisipasi swasta untuk mendukung penyusunan BPS dan SSK. 3) Melaksanakan penyusunan Masterplan, Feasibility Study, dan Detail Engineering Design dalam rangka pembangunan sanitasi kabupaten/ kota sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/ kota. 4) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi kabupaten/kota sesuai dengan Masterplan, Feasibility Study, dan Detail Engineering Design yang telah ditetapkan kepala daerah.e . Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan atau dengan sebutan lain selalru ketua Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1) Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga enumeralor dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data untuk mendukung penyusunan Enviromental Health Risk Assesment (EHRA) di kabupaten/ kota. 2) Melaksanakan pemetaan EHRA di kabupaten/kota lmtuk bahan masukan penyusunan BPS dan SSK. 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kampanye dan edukasi kepada masyarakat dalanl rangka mendorong kepedulian terhadap perilaku hidup bersih.f. Untuk mendukungpelaksanaan tugas dan fungsi Badan Informasi dan Komunikasi atau dengan sebulan lain selaku anggota bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut:
  29. 29. -26­ 1) Mengoordinasikan penyebarluasan informasi tentang kebijakan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan program PPSP. 2) Menyiapkan data dan bahan informasi terkait dengan kebijakan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program PPSP untuk disebarluaskan kepada pemangku kepentingan . 3) Melakukan ekspose pelaksanaan pembangunan sanitasi di kabupaten / kola. g. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat atau dengan sebutan lain selaku anggota bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pem berdayaan Masyarakat pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1) Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat daJam rangka pemban!!Unan sarana fisik di kabupaten/kota. 2) Fasilitasi organisasi kemasyarakatan yang berminat berpartisipasi daJam pembangunan dan pengelolaan sanitasi di kabupaten/kota. 3) Melaksanakan kampanye untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan sanitasi. 4) Melaksanakan pemetaan peran masyarakat, jender dan kemiskinan (PMJK) dalam pembangunan sanitasi. h. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dnas Lingkungan Hidup atau dengan sebutan lain selaku ketua bidang Bidang Pemantauan dan EvaJuasi pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1) Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaJuasi terkait kondisi lingkungan hidup berdasarkan capaian kinerja program pernbangunan sanitasi di kabupaten / kota. 2 ) Memetakan hasil pemantauan dan evaJuasi pelaksanaan program PPSP terhadap kondisi lingkungan hidup di kabupaten / kota. 3) Menyiapkan bahan lokakarya dan / atau pertemuan un tuk membahas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPSP di kabupaten/kotaB . PELAPORAN. Sesuai format pada haJaman berikut.
  30. 30. B . PELAPORAN. 1. KABUPATEN/KOTA FORM 1 LAPORAN TRIWULAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PPSP KABUPATEN/KOTA MULAI TAHUN 2013*) KABUPATEN/KOTA: ............. . PROVINSI - - - -. Rencana Pe1aksanaan Triwulanan Keterangan Jurnla I II III IV Tahapan Kegiatan Targe h t (%) Dana Rp. Rp. Rp. Rp. (%) (%) (%) (%) (Rp) 000 000 000 000 (1) (2) (3) (4 ) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10) (1 ) ) ( 12) -­I Penyusunan 1. BPS1-- ­ Penyusunan 2. SSK - ­ - - - - - -­ I_ ........ ......... ,tanggal .... .. . Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota ....... . ttd (.... .... .. .... ..... .. ...... ... ... .) *) Format laporan triwulan ini digunakan oleh kabupaten/kota yang ditetapkan mulai Tahun 2013 disampa ikan kepada Gubemur setiap akhir Triwulan ~ J~1 /
  31. 31. -28 ­TATA CARA PENGISIAN FORM 1:1. Kolom (1 ) diisi dengan uraian nama kegiatan2. Kolom (2) diisi dengan jumlah target rencana yaitu 100%3 . Kolom (3) diisi dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan dimaksud.4. Kolom (4) dllsi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan I 5. KoloID (5) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan I 6 . Kolom (6) dllsi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan II 7. KoioID (7) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan II 8. KoloID (8) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan III 9. Kolom (9) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan III 10. Kolom (10) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan N11. KoioID (11) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan IV ] 2 . Kolom (12) Keterangan diisi dengan penjelasan terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi Lf .J.....t ./
  32. 32. -29 ­ FORM 2 LAPORAN TRIWULAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PPSP KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012*} YANG MELANJUTKAN PAD A TAHUN 2013 KABUPATEN ATAU KOTA : ............. . PROVINSI ............ . Rencana Pelaksanaan Triwulanan Keterangan Jumla I II III IV Tahapan Kegiatan Targe h t (%) Dana Rp. Rp. Rp. Rp. (%) (%) (%) (%) (Rp) 000 000 000 000 (I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) (12) 1. Penyusunan MPS- ...... , .. ...... ... tanggal. ..... . Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota .... ... . ttd (.. .. ............ ... ............. .) ~ ~~ _1 .;
  33. 33. -30­*} Format laporan triwulan ini digunakan oleh kabupaten atau kota pelaksanaan Tahun 2012 disampaikan kepada Gubernur setiap akhir Triwulan.TATA CARA PENGISlAN FORM 2:1. Kolom (1) diisi dengan uraian nama kegiatan2. Kolom (2) diisi dengan jumlah target rencana yaitu 1000/03. Kolom (3) diisi dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan dimaksud .4 . Kolom (4) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Trhvulan I 5. Kolom (5) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan I 6. Kolom (6) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan II 7. Kolom (7) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan II 8. Kolom (8) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan III 9. KoloID (9) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan III 10 Kolom (10) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan TV 11. Kolom (11) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan IV 12 Kolom (12) Keterangan diisi dengan penjelasan terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan permasalahan yang dilladapi J:1 -
  34. 34. ,,­i~t -31 ­% FORM 3 LAPORAN TRIWULAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PPSP KABUPATENjKOTA TAHUN 2011 *) YANG MELANJUTKAN PADA TAHUN 2013 KABUPATEN ATAU KOTA : .. .... .... ... . PROVINSI . _.......... . Rencana Pelaksanaan Triwulanan Keterangan Jumla I II III IV Tahapan Kegiatan Targe h t (%) Dana Rp. Rp. Rp. Rp . (%) (%) (%) (%) (Rp) 000 000 000 000 (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) ( 12) - 1mplementasi a. Master Plan b . DED c. Studi Kelayakan d. AMDAL e Pelaksanaan Fisik f. dst ....... -- I ... ........... ,tanggal ... ... . Sekretaris Daerah Kabupaten j Kota ...... . . ttd (.......... ................. ....... )
  35. 35. -32 ­*) Format laporan triwulan ini digunakan oleh kabupaten atau kota pelaksanaan Tahun 2011 disarnpaikan kepada Gu bernur setiap akhir TriwulanTATA CARA PENGISlAN FORM 3:1. Kolom (1) diisi dengan uraian nama kegiatan2. Kolom (2) diisi dengan jumlah target rencana yaitu 100%3. Kolom (3) diisi dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan dimaksud .4 . Kolom (4) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan I 5 . Kolom (5) diisi dengan daya serap dana sarnpai dengan Triwulan I 6 . Kolom (6) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan II 7. Kolom (7) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan II 8 . Kolom (8) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan III 9 . Kolom (9) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan III 10. Kolom (10) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan IV 11 . Kolom (11) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan IV 12. Kolom (12) Keterangan diisi dengan penjelasan terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi ~ #~.-.y~ ".
  36. 36. -33­ FORM 4 LAPORAN TRIWULAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PPSP KABUPATENjKOTA TAHUN 2010*) YANG MELAKSANAKAN PADA TAHUN 20 13 KABUPATEN ATAU KOTA : .... .. ... .... . PROVINSI . ...... ..... . Rencana Pelaksanaan Triwulanan Keterangan I Targe Jurnla I II ill IV Tahapan Kegiatan t (%) h Dana (%) Rp. (%) Rp. (%) Rp. (%) Rp . (Rp) 000 000 000 000 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) ( 12) Irnplernentasi a. Master Plan b. DED c. Studi Kelayakan d. AMDAL e. Pelaksanaan Fisik f. dst ......._ .-- .............. ,tanggal...... . Sekretaris Daerah Kabupaten j Kota ....... . ttd (..... ... ... ...... ................. ) ~ ~~_i .,;
  37. 37. -34 ­ *) Format laporan triwulan ini digunakan oleh kabupaten atau kota pelaksanaan Tahun 2010 disampaikan kepada Gubemur setiap akhir TriwulanTATA CARA PENGISIAN FORM 4:1. Kolom (1) diisi dengan uraian nama kegiatan2. Kolom (2) diisi dengan jumlah target rencana yaitu 100%3. Kolom (3) diisi dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai kegia tan dimaksud .4. Kolom (4) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan I 5. Kolom (5) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan I 6. Kolom (6) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan II 7 . Kolom (7) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan II 8 . Kolom (8) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan III 9. Kolom (9) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan III 10. Kolom (10) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan IV 11. Kolom (11) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan N12. Kolom (12) Keterangan diisi dengan penjelasan terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi Ct7 J~i /
  38. 38. -35­ II. PROVINSI FORM 1 LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN PROGRAM PPSP PROVINSI: .... ........................... . Rencana Pelaksanaan Triwulanan Jumlah I II III IV NO Kegiatan Ket Target dana Rp . Rp. Rp. Rp. (%) (Rp. (%) (%) (%) (%) 000 000 000 000 000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)~- -.-- 1. Koordinasi a ...... b ......-­ c... ... d. Dst. 2. Advokasi a . ..... b ...... - -­ c...... d. Dst. 3. Advisori a ...... b ...... . - -f-­ . c...... - d. Dst. - ~ 4. Fasilitasi _. -- 1 - -. - - -~- -­ a ...... - _. b...... - - - -­ - -- c.... ..- ---­ L... _ _ _ - ~" ,.~~

×