Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN 
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI 
KERJASAMA ANTARDAERAH 
RPJMN 2015-2019 ...
2 
ISU STRATEGIS
KESENJANGAN DESA DENGAN KOTA 
Urbanisasi 
Pull Factor Push Factor 
Kota Desa 
Kesenjangan Antarwilayah – 
Dikotomi Desa Ko...
PERKEMBANGAN URBANISASI BERDASARKAN % 
PENDUDUK KOTA DAN DESA 
4 
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. 
Tin...
PETA SEBARAN KOTA 
Banjar Bakula 
Kedung Sepur 
Maminasata 
KSN Perkotaan (Kawasan Megapolitan) 
KSN Perkotaan (Kawasan Me...
6 
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERDESAAN 
Kemiskinan dan kerentanan ekonomi 
• Tingkat pendapatan yang rendah, tingkat pengu...
PETA SEBARAN KAWASAN PERDESAAN 
Kota Otonom 
Perdesaan Berkembang 
Perdesaan Tertinggal 
Batas Provinsi 
WILAYAH PAPUA: 
D...
8 
ARAH KEBIJAKAN 
PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 
KESENJANGAN ANTAR WILAYAH 
KTI-KBI 
KESENJANGAN PERKOTAAN-PERDESAAN 
MENGURANGI KESENJANGA...
10 
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2015-2019 
Mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional (SPN). 
Pemenuhan Pelayanan...
11 
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN TAHUN 2015-2019 
Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Miskin d...
ARAH KEBIJAKAN 
MEMBANGUN KETERKAITAN DESA-KOTA TAHUN 2015-2019 
Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota Kecil,...
13 
KETERKAITAN 
KOTA DAN DESA 
PERKOTAAN PERDESAAN 
UU Desa No. 6 Tahun 2014, 
pemenuhan kebutuhan dasar, 
2. pembangunan...
A. MENGARAHKAN INVESTASI DI 5 KAWASAN STRATEGIS NASIONAL 
(KSN) PERKOTAAN BARU DI LUAR JAWA 
No Lokasi Prioritas Fokus Pen...
B. MENINGKATKAN EFISIENSI KEGIATAN EKONOMI DI 7 KSN 
PERKOTAAN YANG SUDAH ADA 
No Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan 
1 M...
PAPUA 
• Jayapura 
• Sorong 
16 
C. OPTIMALISASI PERAN 24 KOTA SEDANG DI LUAR JAWA 
SULAWESI 
• Bitung 
• Gorontalo 
• Pal...
17 
D. PERWUJUDAN 39 WILAYAH PENGEMBANGAN KETERKAITAN KOTA-DESA 
SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN BARU 
No. Jenis Kawasan Papua M...
18 
KERJASAMA ANTARDAERAH UNTUK MENDUKUNG 
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 
MEMBANGUN KETERKAITAN DESA-KOTA
IMPLIKASI ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 
PERKOTAAN DAN PERDESAAN TERHADAP KERJASAMA 
ANTARDAERAH 
Adanya kebutuhan yang kua...
BEBERAPA ISU YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM 
KERJASAMA ANTAR DAERAH 
• Fokus tujuan dan ruang lingkup dari kerjasama antar ...
Beberapa Contoh Kerjasama Antardaerah 
• Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dibentuk Badan Kerjasama antar daerah dan 
Regiona...
FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN KERJASAMA ANTAR DAERAH 
• Ada kesadaran dan komitmen bersama utk 
melaksanakan pengelolaan secar...
TERIMAKASIH 
23
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Kerjasama Antar Daerah RPJMN 2015 - 2019

4,313 views

Published on

Paparan Bappenas dalam Workshop Pengembangan dan Studi Implementasi Penguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal
Solo 7 Oktober 2014

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Kerjasama Antar Daerah RPJMN 2015 - 2019

  1. 1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI KERJASAMA ANTARDAERAH RPJMN 2015-2019 Disampaikan oleh: Direktur Perkotaan dan Perdesaan BAPPENAS Dalam Workshop Pengembangan dan Studi Implementasi Penguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal Solo 7 Oktober 2014
  2. 2. 2 ISU STRATEGIS
  3. 3. KESENJANGAN DESA DENGAN KOTA Urbanisasi Pull Factor Push Factor Kota Desa Kesenjangan Antarwilayah – Dikotomi Desa Kota 1. Masih terbatasnya persebaran pusat pertumbuhan dan konektivitas antara kota atau pusat pertumbuhan yang menyediakan pelayanan ekonomi dan sosial dengan desa-desa di sekitarnya; 2. Masih rendahnya keterkaitan antarsektor dari hulu ke hilir yang dapat menciptakan diversifikasi kegiatan ekonomi di perdesaan serta memperkuat hubungan ekonomi antara kota dan desa; 3. Belum optimalnya kerjasama antardaerah yang dapat mendorong terjadinya peningkatan keterkaitan antara desa-kota dan antar daerah administrasi 3
  4. 4. PERKEMBANGAN URBANISASI BERDASARKAN % PENDUDUK KOTA DAN DESA 4 Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 2,18% pertahun lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1% pertahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 94 kota otonom (termasuk DKI Jakarta) hanya mencapai 40 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. % terhadap jumlah penduduk nasional
  5. 5. PETA SEBARAN KOTA Banjar Bakula Kedung Sepur Maminasata KSN Perkotaan (Kawasan Megapolitan) KSN Perkotaan (Kawasan Metropolitan) Mebidangro Jabodetabek Perkotaan Palembang Cekungan Bandung Kartamantul Gerbang Kertosusila Sarbagita
  6. 6. 6 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERDESAAN Kemiskinan dan kerentanan ekonomi • Tingkat pendapatan yang rendah, tingkat penguasaan aset-aset produksi yang kurang memadai, status gizi dan kesehatan, tingkat pendidikan yang rendah, serta masih kurangnya pelayanan dasar minimum menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan masyarakat perdesaan, yaitu sekitar 63,20 persen dari total penduduk miskin di Indonesia (28,07 juta jiwa) keterbatasan ketersediaan pelayanan dasar minimum yang jauh tertinggal dari perkotaan • Terbatasnya pelayanan dasar minimum di perdesaan menyebabkan rendahnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di perdesaan • Eksploitasi berlebihan dan kurangnya regenerasi sumber daya alam, diikuti dengan kerentanan perdesaan dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim juga turut mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup di perdesaan
  7. 7. PETA SEBARAN KAWASAN PERDESAAN Kota Otonom Perdesaan Berkembang Perdesaan Tertinggal Batas Provinsi WILAYAH PAPUA: Desa Tertinggal: 89.5% Desa Berkembang: 9.8% Desa Mandiri: 0.7% WILAYAH SULAWESI: Desa Tertinggal: 28.8% Desa Berkembang: 61.4% Desa Mandiri: 9.8% WILAYAH MALUKU: Desa Tertinggal: 64.7% Desa Berkembang: 32.2% Desa Mandiri: 3.1 % WILAYAH KALIMANTAN: Desa Tertinggal: 49.0% Desa Berkembang: 43.5% Desa Mandiri: 7.5% WILAYAH NUSA TENGGARA: Desa Tertinggal: 55.6% Desa Berkembang: 37.6% Desa Mandiri: 6.9% WILAYAH JAWA-BALI: Desa Tertinggal: 1.8% Desa Berkembang: 53.8% Desa Mandiri: 44.4% WILAYAH SUMATERA: Desa Tertinggal: 22.8% Desa Berkembang: 67.9% Desa Mandiri: 9.3% Sumber: Potensi Desa Tahun 2005 dan 2011 (diolah) Catatan: jumlah desa termasuk kelurahan Perdesaan Mandiri 7
  8. 8. 8 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
  9. 9. ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 KESENJANGAN ANTAR WILAYAH KTI-KBI KESENJANGAN PERKOTAAN-PERDESAAN MENGURANGI KESENJANGAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN GROWTH Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru (KKD) Penguatan Pembangunan Desa Optimalisasi Peran Kota Sedang/ Kecil Optimalisasi Peran KSN Pembangunan Perdesaan Pembangunan Perkotaan Arahan PW Isu Strategis Tujuan Arah Kebijakan Keterkaitan Kota-Desa Kerjasama antardaerah
  10. 10. 10 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2015-2019 Mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional (SPN). Pemenuhan Pelayanan Perkotaan (SPP) dan Kota Layak Huni Membangun Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana Membangun Kota Cerdas dan Berdaya Saing Meningkatkan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan
  11. 11. 11 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN TAHUN 2015-2019 Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan di Desa Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik Mewujudkan kemandirian pangan dan pengelolaan desa yang berkelanjutan Mengembangkan Ekonomi Perdesaan
  12. 12. ARAH KEBIJAKAN MEMBANGUN KETERKAITAN DESA-KOTA TAHUN 2015-2019 Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota Kecil, dan antar Kota Kecil dan Desa sebagai Tulang Punggung (Backbone) Keterhubungan Desa-Kota 12 Perwujudan Keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Hulu (upstream linkages) dan Kegiatan Ekonomi Hilir (downstream linkages) Desa-Kotamelalui pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan Masyarakat dalam Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa
  13. 13. 13 KETERKAITAN KOTA DAN DESA PERKOTAAN PERDESAAN UU Desa No. 6 Tahun 2014, pemenuhan kebutuhan dasar, 2. pembangunan sarana dan prasarana Desa, 3. pengembangan potensi ekonomi lokal, 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Arah Kebijakan : Mewujudkan Kota Berkelanjutan yang Berdaya saing, melalui: 1. Mewujudkan peran kota dalam sistem perkotaan nasional: a. Mewujudkan 9 KSN perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Nasional/Global; b. Mempercepat peran kota sedang sebagai PKN atau PKW untuk mewujudkannya sebagai penyangga urbanisasi. 2. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pelayanan perkotaan (SPP) khususnya kota sedang dan kota kecil; 3. Mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; mewujudkan kota cerdas yang berdaya saing; 4. Meningkatkan kapasitas aparatur kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota, dan mengembangkan regulasi dan pembiayaan perkotaan. Arah Kebijakan: Mewujudkan keterkaitan hulu di perdesaan dan hilir di perkotaan, melalui: 1. Mewujudkan industri pengolahan dari potensi produksi perdesaan. 2. Mengembangkan pusat-pusat kawasan agropolitan, minapolitan, dan klaster industri, untuk menjadi pusat pengolahan hasil pertanian dan jasa untuk mendukung sektor pertanian 3. Meningkatkan akses infrastruktur desa dan pusat-pusat pertumbuhan. 4. Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola ekonomi daerah 5. Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta 6. Menerapkan teknologi dan inovasi di tingkat lokal untuk meningkatkan nilai tambah Arah Kebijakan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanat No. 6 Tahun 2014, melalui: 1. Mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. 2. Memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) di perdesaan. 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan 4. Mewujudkan tata kelola perdesaan dan yang optimal. 5. Mewujudkan desa yang berkelanjutan 6. Meningkatkan keterkaitan desa-kota.
  14. 14. A. MENGARAHKAN INVESTASI DI 5 KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) PERKOTAAN BARU DI LUAR JAWA No Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan 1 Kawasan Perkotaan Padang: Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada mendorong perkembangan sektor produksi prioritas seperti: Industri; Perikanan laut; Pariwisata; dan Perdagangan dan jasa. 2 Kawasan Perkotaan Palembang: Sebagai pusat pertumbuhan Nasional (PKN) untuk mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dan wilayah nasional, dengan memperhatikan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional. 3 Kawasan Perkotaan Mataram Sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) yang berorientasi pada kegiatan pariwisata alam dan jasa. 4 Kawasan Perkotaan Banjarbakula: Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Baritokuala, dan Kab. Tanah Laut Diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional, gerbang pertama Pulau Kalimantan yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti kehutanan, pertambangan bijih besi dan agroindustri serta industri pengolahan 5 Kawasan Perkotaan Manado-Bitung: Diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional yang berbasis pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan dan kelautan, industri pengolahan dan perhubungan dalam rangka mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 14
  15. 15. B. MENINGKATKAN EFISIENSI KEGIATAN EKONOMI DI 7 KSN PERKOTAAN YANG SUDAH ADA No Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan 1 Mebidangro: Kota Medan, Binjai (Ibukota Kab. Langkat), Kab. Deli Serdang, Kab. Karo Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan sebagai pusat administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Sumatera Utara bagian Timur dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional 2 Jabodetabek: Kota Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor Meningkatkan fungsi Jabodetabek sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) menjadi pusat kegiatan global (PKG) yang mendukung pertumbuhan wilayah nasional dan memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan atau kota-kota ditingkat internasional. 3 Kawasan Perkotaan cekungan Bandung: Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi fungsi jasa pendidikan, teknologi sistem informasi, industri, dan dan pariwisata perkotaan (urban tourism) 4 Kawasan Perkotaan Kedungsepur: Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Unggaran (Ibukota Kab. Semarang), Kab. Demak, Purwodadi (Ibukota Kab. Grobogan) Diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berfungsi mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan industri wilayah Jawa Tengah 5 Kawasan Perkotaan Gerbang Kertosusila: Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Mojekerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kota Mojekerto Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah Indonesia bagian Timur 6 Kawasan Perkotaan Sarbagita: Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang mendorong pertumbuhan wilayah disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional 7 Kawasan Perkotaan Maminasata: Kota Makassar, Kab. Maros, Sungguminasa (Ibukota Kab. Gowa), Kab. Takalar Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang mendorong pertumbuhan kota-kota disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia; 15
  16. 16. PAPUA • Jayapura • Sorong 16 C. OPTIMALISASI PERAN 24 KOTA SEDANG DI LUAR JAWA SULAWESI • Bitung • Gorontalo • Palu • Kendari • Palopo • Bau-bau MALUKU • Ternate • Ambon KALIMANTAN • Singkawang • Palangkaraya • Banjarmasin • Banjar Baru • Tarakan NUSA TENGGARA • Mataram • Bima • Kupang SUMATERA • Lhokseumawe • Payakumbuh • Tanjung Pinang • Tebing Tinggi • Dumai • Lubuklinggau
  17. 17. 17 D. PERWUJUDAN 39 WILAYAH PENGEMBANGAN KETERKAITAN KOTA-DESA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN BARU No. Jenis Kawasan Papua Maluku Sulawesi Kalimantan Nusa Tenggara Jawa - Bali Sumatera Total Kawasan Pengembangan Keterkaitan Kota dan Desa, mencakup : 4 3 9 7 4 4 8 39 1. Kawasan Perkotaan Baru (KPB) 1 1 6 5 - - 7 20 2. Kawasan Transmigrasi 5 3 8 10 5 - 8 39 3. Kawasan Agropolitan 6 3 10 5 5 6 14 49 4. Kawasan Minapolitan 7 1 6 4 3 1 2 24 5. Kawasan Pariwisata 1 1 1 3 2 1 1 10 Kawasan Agropolitan/ Minapolitan Kawasan Transmig rasi Kawasan Pariwisata Kawasan Perkotaa n Baru Ko ta Inti Kawasan Agropolitan/ Minapolitan Kawasan Perkotaan Baru Kawasan Pariwisata/ Transmigra si Kawasan Agropolitan/ Minapolitan Kawasan Pariwisata/ Ko ta Inti Ko Transmigrasi ta Inti Pusat Pertumbuhan 1 Pusat Pertumbuhan 2 Pusat Pertumbuhan 3
  18. 18. 18 KERJASAMA ANTARDAERAH UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MEMBANGUN KETERKAITAN DESA-KOTA
  19. 19. IMPLIKASI ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN TERHADAP KERJASAMA ANTARDAERAH Adanya kebutuhan yang kuat akan efisiensi dlm pelayanan publik & pengelolaan sumber daya/potensi daerah Sinergitas Tata Ruang & Kelestarian fungsi lingkungan hidup yang tidak mengenal batas administrasi Kebutuhan akan meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar daerah Kebutuhan akan sinergitas – keterkaitan antar-sektor antar-wilayah dlm sistem produksi & distribusi Kebutuhan akan Kerjasama Antardaerah
  20. 20. BEBERAPA ISU YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM KERJASAMA ANTAR DAERAH • Fokus tujuan dan ruang lingkup dari kerjasama antar daerah – Efisiensi dan efektivitas – Ekonomi, non ekonomi (publik) • Bentuk kerjasama antar daerah • Aturan bermain (kelembagaan) – Penyelesaian disputes antar daerah • Daerah yang terlibat sebaiknya tidak dibatasi oleh karakteristik tapi lebih didasarkan atas kepentingan bersama – Cakupan daerah bisa juga mencakup antara daerah maju dan daerah tertinggal tidak hanya daerah tertinggal saja atau daerah maju saja
  21. 21. Beberapa Contoh Kerjasama Antardaerah • Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dibentuk Badan Kerjasama antar daerah dan Regional management. Contoh : – Regional Management untuk kawasan Banyumas yang diberi tugas untuk mempromosikan ekonomi lokal – Solo raya, kerjasama di bidang pariwisata • Kerjasama lintas pulau dan provinsi antara Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bulungan dalam bidang ketransmigrasian. – Pemda Kab.Bulungan sebagai daerah tujuan transmigrasi menyiapkan lokasi dan lahan, Pemprov Jawa Timur sebagai daerah asal transmigrasi menyiapkan dana untuk membangun permukiman dan penempatan, pemerintah pusat memfasilitasi proses kerjasama, penempatan dan pelatihan serta pembinaan pasca penempatan • Di Bidang kepariwisataan, – pembentukan Destination management organization (DMO) di beberapa kawasan pariwisata bersifat lintas daerah seperti di Raja Ampat (Kab. Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong), Papua, Bunaken (kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung dan Kab. Minahasa Selatan) – Kerjasama antara Pemda D.I Yogyakarta dan Pemda Bali dalam mempromosikan pariwisata. Kedua provinsi membuat paket wisata yang mempromosikan kedua wilayah dan membentuk lembaga perwakilan di daerah masing-masing. 21
  22. 22. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN KERJASAMA ANTAR DAERAH • Ada kesadaran dan komitmen bersama utk melaksanakan pengelolaan secara terpadu • Memiliki koordinasi dan komunikasi yang kuat antara sektor-sektor terkait, pemda-pemda terkait, swasta, masyarakat, media massa • Memiliki sumberdaya, prasarana dan sarana yang memadai, serta lembaga (formal dan informal) • Ada benefit yang akan diterima oleh masing-masing daerah • Dukungan kepemimpinan yang memiliki visi, pro-aktif, dan konsisten.
  23. 23. TERIMAKASIH 23

×