Tema pertemuan adalah Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disampaikan pada Kelas Analisis SANRI di FISIP UIN Ar Raniry

1. Penyelenggaraan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (I)
Heru Syah Putra SE., MA
Course: Analisis Sistem Administrasi Negara
FISIP-UIN, 10 Oktober 2017
Pertemuan 3

2. Administrasi Negara
Administrasi negara:
Aktifitas seluruh lembaga negara, baik lembaga legislatif,
eksekutif, yudikatif, dan sebagainya.
Perspektif yang lebih luas:
Administrasi negara sebagai tindakan manusia yang
bekerja sama dalam lingkup kelembagaan birokrasi
pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat, yang
bertujuan memberikan pelayanan yang baik bagi
masyarakat

3. Penyelenggaraan Negara
(UU 28/1999)*
• Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam
mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas
dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan
dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara
Negara dan Pemimpin pemerintahan.
• Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Penyelenggara
Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal,
sehingga penyelenggara negara tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan,
wewenang, dan tanggungjawab pada Presiden/Mandataris Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu,
masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam
menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap
penyelenggaraan negara.
* Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

4. Penyelenggaraan Negara (sambungan)
(UU28/1999)
• Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab
tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik,
namun juga dibidang ekonomi dan moneter, antara lain
terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih
menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang
terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme.
• Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak
hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-
Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara
Negara dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para
pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta
membahayakan eksistensi negara.

5. Penyelenggaraan Negara (sambungan)
(UU28/1999)
• Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan
fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
• Penyelenggara Negara meliputi:
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

6. Penyelenggaraan Negara (sambungan)
(UU28/1999)

7. Presiden
Tugas Presiden
• Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
• Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
• Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan
pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
• Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
• Menetapkan Peraturan Pemerintah
• Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
• Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
• Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
• Menyatakan keadaan bahaya.
• Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
• Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
• Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
• Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
• Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
• Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
• Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR
• Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
• Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

8. DPR
Tugas DPR
• Menetapkan APBN bersama presiden
• Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan KY
• Memilih anggota BPK
• Memilih 3 calon hakim konsitusi
• Menyerap, menghimpun, dan minindaklajuti aspirasi rakyat
• Memberikan pertimbangan kepada presiden atas amnesti dan abolisi
• Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta
• Melaksanakan pengawasan dalam pelakasanaan UU, APBN serta kebijakan
pemerintah

9. MPR
Tugas MPR
• Mengubah dan menetapkan UUD
• Melantik presiden dan wakil presiden
• Melantik Wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti
• Memilih dan melantik wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila wakil
presiden berhenti
• Memilih dan melantik wakil presiden dan presiden apabila keduanya berhenti.

10. Asas Penyelenggaraan Negara
Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana
disebutkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah:
a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum
yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan negara.
b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi
landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam
pengabdian penyelenggaraan negara.
c. Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif
dan kolektif

11. Asas Penyelenggaraan Negara (lanjutan)
a. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperolah informasi yang benar , jujur dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,
dan rahasia negara.
b. Asas Proporsoionalitas, yaitu asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
c. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian
yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
d. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negera
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara
Penyelenggaraan pemerintahan negara oleh Pemerintah pusat menggunakan
asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
• Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
• Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum.
• Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenanganPemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah
provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.