ggg

1. UJIAN MODUL
Demokrasi dan HAM
Salah satu bentuk pelanggaran HAM dikomunitas kita tinggal?
Jawaban: Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang banyak terjadi di sekitar kita
adalah masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Karena keadaan ekonomi yang
tidak mencukupi, mereka terpaksa harus berhenti bersekolah untuk mencari uang agar dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya atau bahkan keluarganya. Hal ini bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk
memperoleh pendidikan. Untuk itu, sebagai pelajar, salah satu cara yang dapat kita lakukan jika
kita melihat kejadian tersebut adalah melaporkannya kepada Komnas HAM atau Dinas
Pendidikan setempat.
Resolusi Konflik dan Perdamaian
Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk
melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik
dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Konflik adalah perbedaan tujuan,
harapan, kepentingan dan cara pandang yang mempengaruhi hubungan antara dua pihak atau
lebih.
konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat
sebagai suatu fenomena sosial. Konflik selalu berada pada tataran netral yaitu positif dan
negative. konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu
konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula.
sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk
suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena
yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Resolusi konflik hanya dapat diterapkan
secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang
relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan
dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.
Konflik dapat terjadi apabila tiga unsur ini memenuhi yaitu actor sebagai pelaku, proses
berjalannnya konflik dan masalah yang timbul sehingga terjadilah konflik tersebut. Akibat
konflik juga dipengaruhi oleh tujuan politik yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena pada
hakikatnya politik bertujuan mencipatakan sebuah kehidupan yang baik” good life”, memenuhi
sumber daya, mempunyai kekuatan/power, harta, charisma dan ilmu.
Penyelesaian konflik “studi perdamaian” dapat dilakukan dengan 4 studi yaitu konflik resolusi,
konflik prevention, konflik transformation dan konflik management.

2. Kebijakan Publik
Terkait beberapa kebijakan yang dilakukan selama ini di Aceh Utara maupun Lhokseumawe
masih belum menyentuh pada tataran masyarakat umum, masih banyak kebijakan yang
dilahirkan justru untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Selama ini juga pemerintah masih
berkutak dalam melahirkan kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan keadaan social
masyarakat.
Sebaiknya pemerintah kedepannya lebih melihat kebijakan sesuai dengan kategori masalahnya
seperti masalah procedural dan masalah yang substantive sehingga akan melahirkan kebijakan
yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat banyak. Kebijakan yang dibuat juga harus
memenuhi sisi kemanusiaan dan perspektif gender.
Legislasi Daerah dan Demokrasi
Terkait otonomi khusus di Aceh adalah sebuah langkah maju untuk membangun Aceh lebih baik
jika kita tinjau lebih jauh penerapan kebijakan otonomi khusus atau desentralisasi sekarang ini,
cukup memberikan dampak positif bagi perkembangan suatu daerah. Dengan adanya sistem
desentralisasi ini pemerintahan daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur
daerahnya, karena dinilai pemerintahan daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya masing-masing.
Disamping itu dengan diterapkannya sistem desentralisasi diharapkan biaya birokrasi
yang lebih efisien.dengan Otonomi Khusus Aceh juga akan lebih dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, dari segi ekonomi banyak sekali keutungan dari penerapak sistem
desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam
yang dimilikinya, dengan demikian apabila suber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara
maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Kemudian Segi
Sosial Budaya pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan
yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di
perkenalkan kepada daerah lain sehingga kita masyarakat Aceh akan lebih mengenal kembali
kebudayaan kita.
Dengan adanya otonomi khusus, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun
program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif
dan bisa memajukan daerah tersebut apabila pemerintah daerah yang menyusun memiliki
kemampuan yang baik dalam merencanan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal
apa saja yang akan terjadi dikemudia hari. Tetapi sebaliknya akan berdamapak kurang baik
apabila pemerintah yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang mengetahui
mengenai bagaimana cara menyusus perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan
terjadi. Secara konseptual Otonomi Khusus sangat diperlukan dan sangat tepat bagi
pembangunan Aceh kedepannya tetapi kebanyakan tidak berhasil dipelaksanaannya karena
faktor pengawasan dan regulasi yang masih belum sempurna.

3. Birokrasi dan Demokrasi
Tidak mudah memang mengubah wajah birokrasi kita. Sudah bertahun-tahun birokrasi yang tidak disiplin
dan malas mendominasi hampir di setiap daerah di Indonesia. Perlu bertahun-tahun juga untuk bisa
membuat birokrasi menjadi lebih baik.
Adapun langkah –langkah yang bias kita lakukan untuk membuat birokrasi lebih baik yaitu
dengan membangun tata organisasi, tata laksana dan deskripsi jabatan yang mendukung
pencapaian hasil-hasil, atas dasar RPJMD/Renstra, biro/bagian organisasi bersama dengan setiap
SKPD menyusun: struktur organisasi, tata laksana atau standar operational prosedur (SOP), dan
uraian jabatan yang mencakup standar kompetensi dan target kinerja (hasil).
Memastikan setiap pegawai menempati posisi yang tepat untuk mencapai hasil yang maksimal
karena selama ini kita sangat sering menemukan orang yang tidak professional dalam bekerja
oleh karena itu rekrutmen pegawai baru dilakukan lewat analisis kebutuhan pegawai yang
profesional dengan mempertimbangkan hasil ananlisis jabatan tadi. Sebagai hasilnya, pegawai
yang direkrut adalah orang-orang yang benar-benar atau paling paling mendekati standar
kompetensi yang diharapkan. Kemudian lengkapi fasilitas dan peralatan kerja pegawai sesuai
kebutuhan dan membangun sistem pemeliharaan motivasi pegawai dengan memberikan
numerasi atau promosi jabatan apabila berprestasi.