Dokumen tersebut membahas konsep dasar politik dan pemerintahan Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai negara hukum, unsur-unsur negara hukum, kedudukan dan wewenang lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan hak serta kewajiban warga negara menurut UUD 1945.

1. Modul 9
Disusun Oleh :
Ketua Siti Hikmah 857086031
Anggota :
Putri Rahayu
Ernawati
KONSEP DASAR POLITIK DAN
PEMERINTAHAN
Konsep Dasar IPS

2. • Negara Hukum
Menurut B.R. Saragih Negara ukum adalah
negara dimana tindakan pemerintah dan
rakyatnya didasarkan atas hukum untuk
mencegah tindakan sewenang-wenang dari
pemerintah dan taindakan rakyat yang dilakukan
menurut kemauannya sendiri.

3. Apakah Indonesia Negara Hukum ?
Beberapa bukti bahwa indonesia adalah negara hukum.
• Indonesia adalah negara hukum ( pasal 1 Ayat (3)).
• Segala warga negara bersamaan kedudukannya
didalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya ( Pasal 27 Ayat (1) ).
• Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD ( Pasal 4 Ayat (1) ).

4. Unsur-unsur Negara Hukum
Menurut Stahl :
• Adanya jaminan HAM
• Adnaya pemisahan atau pembagian Kekuasaan
• Pemerintahan Berdasarkan peraturan-peraturan
• Adanya peradilan Administrasi
Menurut Dicey :
• Supremacy aturan hukum
• Kedudukan yang sama didepan hukum
• Terjaminnya HAM dalam UU atau UUD

5. • Peraturan perundang-undangan tertinggi di
Indonesia adalah UUD 45.
• UUD 45 adalah Hukum dasar tertulis, dan
disampingnya adalah Hukum dasar yang tidak
tertulis Yaitu Konvensi.
• Konvensi adalah aturan aturan dasar yang timbul
dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan
negara meskipun tidak tertulis.

6. Jenis dan Hirarki peraturan perundang-
undangan
• UUD NKRI 1945
• UU / PERPU
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Peraturan Daerah

7. 4 Norma Hukum Menurut Nawiasky
• Staatsfundamental Norm
Kaidah negara fundamental, norma tertinggi yaitu Pembukaan UUD
45
• Staatsgrundgesetze
Aturan dasar negara bersifat pokok dan umum yang belum
mengandung sanksi Yaitu UUD 45
• Formelle Gesetze
Undang-undang Formal yang telah memiliki sanksi dan pemaksa
yaitu Perpu
• Verordnungen & Autonome Satzungen
peraturan otonom yang bersifat delegasian Yaitu Peraturan
Pemerintah dah kebawahnya

8. Prinsip Dasar Pemerintahan
• Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
• Prinsip Cita Negara Hukum dan The Rule of Law
• Prinsip Paham Kedaulatan Rakyat
• Prinsip Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan
• Prinsip Pemisahan Kekuasaan dengan sistem Check and
Balance
• Prinsip Sistem Pemerintahan Presidensial
• Prinsip Persatuan dan Keragaman
• Prinsip Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pasar Sosial
• Prinsip Cita Masyarakat Madani

9. Kedudukan dan Wewenang MPR
• MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan
sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya.
• Wewenang MPR
a. Menambah dan Menetapkan UUD
b. Melantik Presiden dan Wakilnya
c. Menurut UUD dapat memberhentikan Presiden dan Wakilnya
d. Memilih wakil presiden berdasarka usulan presiden jika
terjadi kekosongan
e. Memilih Presiden dan wakilnya jika keduanya berhenti secara
bersamaan

10. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang DPR
• DPR berkedudukan sebagai lembaga Legislatif
Pembentuk Undang-undang
• Fungsi DPR :
a. Fungsi Legislasi : Lembaga Yang Membentuk
Undang-undang
b. Fungsi Anggaran : Lembaga yang membahas
RAPBN dan menetapkan APBN
c. Fungsi Pengawasan : pengawasan kebijakan dan
pelaksanaan pemerintah dan pembangunan oleh
presiden

11. Wewenang DPR
• Membentuk Undang-undang
• Membahas setiap RULE bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama
• Membahas dan memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-undang
• Membahas dan menerima usulan RUU
• Memperhatikan rancangan UU DPD
• Menetapkan APBN bersama Presiden
• Memilih anggota BPK
• Memberikan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi
Yudisial
• Memberikan persetujuan calon Hakim Agung
• Mengajukan calon Hakim Konstitusi
• Memberikan pertimbangan pengangkatan duta dan pemberian Amnesti dan Abolisi
• Memberikan persetujuan untuk menyatakan perang

12. Wewenang DPD
• Mengajukan RUU kepada DPR yang
berkaitan dengan Otonomi Daerah
• Ikut Membahas RUU Otonomi Daerah
• Memberikan pertimbangan kepada DPR
atas RUU APBN
• Memberikan pertimbangan pemilihan
anggota BPK kepada DPR

13. Wewenang Presiden
• Pemegang kekuasaan pemerintah
• Mengaitkan RUU ke DPR
• Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU
• Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang
• Bersama DPR dapat menyatakan perang dan membuat perdamaian dan
perjanjian internasional
• Dapat menyatakan keadaan bahaya
• Mengangkat data dan konsul
• Memberi grasi dan rehabilitasi
• Memberikan Amnesti dan Abolisi
• Memberikan gelar dan tanda jasa
• Bersama DPR dapat mengesahkan RUU

14. Lembaga Yudikatif dan Wewenangnya
• Lembaga Yudikatif (Kehakiman) adalah Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Agung
• Wewenang MA : Mengadili pada tingkat kasasi
• Wewenang MK :
a. Menguji UU terhadap UUD
b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga
negara
c. Memutus dan pembubaran partai politik
d. Memutus perselisihan hasil pemilu

15. Wewenang BPK
• Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan Negara
• Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan
negara kepada DPR, DPD, dan DPRD

16. Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah
• Asas Otonomi Desentralisasi
penyerahan wewenang pemerintah oleh
pemerintah daerah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
• Asas Tugas Pembantuan
pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah atau kepada instansi vertikal diwilayah
tertentu

17. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut
UUD45 sebagai wujud berkehidupan
bermasyarakat dan bernegara
• Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan
• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
• Hak atas kemerdekaan beserikat dan berkumpul
• Hak atas kebebasan memeluk beragama dan beribadat
• Hak ikut serta dalam upaya pebelaan negara dan
pertahanan dan keamanan
• Hak mendapat pengajaran
• Hak dipelihara oleh negara

18. Kewajiban-kewajiban Warga Negara
• Kewajiban menjunjung Hukum dan
Pemerintahan
• Kewajiban ikut serta dalam upaya Membela
Negara