Dokumen tersebut membahas kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Gayus Tambunan terbukti bersalah melakukan korupsi dengan memberikan keuntungan kepada PT Surya Alam Tunggal dalam pembayaran pajak, sehingga merugikan negara sebesar Rp 570 juta. Gayus juga terbukti memberikan suap kepada penyidik dan hakim untuk memuluskan perkaranya.

1. 0
ANALISA KASUS KORUPSI GAYUS TAMBUNAN
DOSEN :
Sujatmiko Wibowo, M.Ak
Nama NPM
Roby Renaldi 022116015
Haqi Malik Syaifullah 022116016
Riska Susilawati 022116018
Lia Armelia 022116025
Indah Setiarini Erganda 022116027
Nur Siti Majroah 022116028
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
TAHUN 2017-2018
Jl. Pakuan Po Box 452 Bogor, Telp. 0251-8312206, Fax 0251-8356927
www.unpak.ac.id // e-mail : info@unpak.ac.id

2. KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami
panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah,
dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang
Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia.
Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari
berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami
menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam
pembuatan makalah ini.
Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik
dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami
menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.
Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang Transformasi Struktural
Perekonomian Indonesia dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.
Bogor, 21 September 2018
Penyusun

3. 1
DAFTAR ISI
BAB 1.............................................................................................................................................................2
PENDAHULUAN.............................................................................................................................................2
1.1 Latar Belakang...............................................................................................................................2
1.2 Rumusan Masalah.........................................................................................................................2
1.3 Tujuan ...........................................................................................................................................2
BAB II.............................................................................................................................................................3
PEMBAHASAN...............................................................................................................................................3
2.1 ANALISIS BERITA............................................................................................................................3
2.2 PENYEBAB .....................................................................................................................................4
2.3 MODUS OPERANDI........................................................................................................................6
2.4 AKIBAT DAN DAMPAK...................................................................................................................7
BAB III............................................................................................................................................................9
PENUTUP.......................................................................................................................................................9
3.1 KESIMPULAN.................................................................................................................................9

4. BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Republic Indonesia (RI) atau Negara Kesatuan Republik Inonesia (NKRI) adalah negara
kepualauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pualau. Dengan populasi hampir
270.054.853 juta jiwa pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar
keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari
230 juta jiwa.
Dengan profil sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar Indonesia membutuhkan
mentri agama yang mampu mengemban amanahnya dengan baik. Lain halnya dengan gayus
tambunan yang terjerat kasus korupsi. gayus tambunan menjabat sebagaimantan pegawai
negeri sipil di direktorat jenderal pajak kementrian keuangan indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
1) Termasuk dalam korupsi atau penyimpagankah kasus yang menimpa gayus tambunan?
2) Apa yang menyebabkan gayus tambunan melakukan hal tersebut?
3) Apa modus operandi yang di lakukan gayus tambunan?
4) Apa dampak dan akibat yang ditimbulkan dari kasus gayus tambunan?
1.3 Tujuan
1) Agar kita mengetahui kasus yang menimpa gayus tambunan termasuk kedalam
penyimpangan atau korupsi.
2) Agar kita mengetahui apa penyebab gayus tambunan melakukan hal tersebut.
3) Agar kita mengetahui modus operandi yang dilakukan gayus tambunan
4) Agar kita mengetahui dampak dan akibat yang di timbulkan dari kasus gayus tambunan.
5) Untuk memenuhi tugas kelompok tengah semester 5.

5. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 ANALISIS BERITA
Sebelum menganalisis berita apakah itu termasuk perilaku menyimpang atau korupsi,
alangkah baiknya mengerti apa itu perilaku menyimpang dan korupsi.
Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma –
norma dalam masyarakat. Sedangkan pelaku yang melakukan penyimpangan itu disebut
sebagai devian (deviant). Adapun perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang
berlaku dalam masyarakat disebut konformitas.
Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam
suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini
terjadi karena beberapa faktor – faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat.
Dalam berita yang berjudul “Vonis 29 Tahun Penjara Gayus Tambunan yang Tak
Membuat Jera” kami menganalisis bahwa dalam berita tersebut, Gayus sebagai pelaku
melakukan penyimpangan dan korupsi. Penyimpangan yang dilakukan adalah
penyimpangan individual, kelompok, dan penyimpangan sekunder.
Penyimpangan individual yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang
atau individu tertentu terhadap norma – norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma
yang dilanggar yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Penyimpangan
kelompok, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap norma –
norma masyarakat.
Tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur – unsur sebagai berikut :
1) Perbuatan melawan hukum;
2) Penyalahgunaan kewenagan, kesempatan, atau saran
3) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi,
4) Merugikan keuangan Negara atau perokonomian Negara.
Dalam berita yang dianalisis, Gayus terbukti bersalah melakukan tindak pidana
korupsi dengan menguntungkan PT Surya Alam Tunggal (SAT) dalam pembayaran pajak
serta merugikan keuangan Negara sebesar Rp 570 juta, karena hal itu maka kami

6. 4
menyatakan bahwa Gayus tidak hanya berperilaku menyimpang, namun ia juga
melakukan tindak pidana korupsi.
2.2 PENYEBAB
Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi
menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari
internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang
kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.
Penyebab Gayus Tambunan melakukan korupsi, yakni:
 Aspek Individu Pelaku
a. Sifat tamak atau keserakahan (Greeds) manusia
Orang yang melakukan korupsi bukan hanya karena orangnya miskin atau
penghasilannya tidak mencukupi. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya,
tetapi masih mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab
korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan
rakus.
b. Moral yang kurang kuat
Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan
korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak
lain yang memberikan kesempatan untuk melakukan tindak korupsi atau
penyimpangan tersebut.
c. Penghasilan yang kurang mencukupi
Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan
hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha
memenuhnya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya yang dilakukannya
ternyata sulit didapatkan, keaadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar
untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti
semua curahan peluang itu untuk keperluan diluar pekerjaan yang seharusnya.
d. Kebutuhan yang mendesak
Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak
dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk
mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
e. Gaya hidup yang konsumtif
Kehidupan di kota-kota besar seringkali mendorong gaya hidup yang konsumtif.
Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang

7. 5
memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan
untuk memenuhi keinginanannya. Salah satu kemungkinan tindakan ituialah korupsi.
f. Malas atau tidak mau bekerja
Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat
alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun
dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan tindak korupsi.
g. Ajaran agama yang kurang diterapkan
Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius yang tentu akan melarang tindak
pidana korupsi dalam bentuk apapun. Namun pada kenyataannya masih banyak
petinggi-petinggi negara di Indonesia ini melakukan tindak korupsi. Situasi ini
menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.
 Aspek Organisasi
a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh
penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik
dihadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar
bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur
organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak
kondusi mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif,
seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
c. Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai
Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi
yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus
dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap
instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil
mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada
efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi
organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran
korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen
sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau
pegawai didalamnya.

8. 6
e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan
oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi
justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.
 Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan
oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena
kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis
pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi Masyarakat masih
kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat.
Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila
negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan
bisa berkurang karena dikorupsi.
c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi Setiap korupsi pasti
melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri.
Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-
hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila
masyarakat ikut aktif Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu
tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa
diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
e. Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena adanya
kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya
peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas
peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sangsi yang
terlalu ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta
lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.
2.3 MODUS OPERANSI

9. 7
Gayus Tambunan adalah untuk memuluskan PT Surya Alam Tunggal (PT SAT)
dalam pembayaran pajak, sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp. 570 juta,
dalam aksinya Gayus juga telah terbukti menyuap penyidik Direktur II Badan Reserse
dan Kriminal Komisaris Polisi Arafat Enanie Hakim menjelaskan bahwa Gayus
memberikan sejumlah Uang melalui pengacaranya Haposan Hutagulung agar tidak
ditahan dan sejumlah harta bendanya disita
Selain kasus di atas juga Gayus telah terbukti menyuap hakim Muhtadi Asnun
sebesar Rp. 50 juta, uang ini untuk memuluskan perkara penggelapan pajak dan
pencucian uang senilai Rp. 25 miliar
Gayus juga sering berulah selama menjadi tersangka, terbukti demi mengulur
waktunya untuk dimasukkan ke penjara Gayus tercatat bepergian ke Makau pada 22-24
September 2010, Kuala Lumpur dan Singapura pada 30 September – 2 Oktober 2010,
semuanya ia lakukan dengan menggunakan paspor palsu atas nama Sony Laksono yang
kemudian dibuang di suatu tempat di Jakarta
2.4 AKIBAT DAN DAMPAK
Dalam sidang putusan yang dipimpin Hakim Albertina Ho, Gayus terbukti
bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menguntungkan PT Surya Alam
Tunggal (SAT) dalam pembayaran pajak serta merugikan keuangan negara sebesar Rp
570 juta.
Selain itu, Albertina Ho dkk juga menegaskan, sebagai peneliti pajak di
Direktorat Banding, Gayus juga terbukti menyalahi wewenangnya. Dia telah menerima
keberatan pembayaran pajak PT SAT.
"Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara
bersama-sama," kata Albertina, Rabu 19 Januari 2011.
Tak hanya itu, hakim juga menyatakan Gayus Tambunan terbukti telah menyuap
menyuap penyidik Direktur II Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Polisi Arafat
Enanie. Hakim menyatakan Gayus memberikan uang melalui pengacaranya Haposan
Hutagalung agar tidak ditahan dan sejumlah harta bendanya tidak disita.

10. 8
Gayus Tambunan juga dinyatakan bersalah menyuap hakim Muhtadi Asnun
sebesar Rp 50 juta. Uang ini untuk memuluskan perkara penggelapan pajak dan
pencucian uang senilai Rp 25 miliar
Dampak berita terkuaknya rekening gendut Dhana Widyatmika, Pengadilan
Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga menjatuhkan hukuman enam tahun kepada
Gayus karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hukuman
enam tahun penjara ini bukan vonis pertama yang diterima Gayus. Sebelumnya, terbukti
menyalahgunakan wewenang saat menjadi pegawai pajak dengan menyuap polisi dan
hakim serta memberikan keterangan palsu, ia dihukum 12 tahun penjara. Dalam kasus
pemalsuan paspor, yunior Dhana Widyatmika ini divonis dua tahun penjara.
Putusan enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider empat bulan
kurungan yang dijatuhkan majelis hakim (Kompas, 2/3/2012) bukan sesuatu yang luar
biasa di tengah desain besar agenda pemberantasan korupsi. Namun, putusan itu memiliki
pesan khusus karena diikuti dengan perintah untuk menyita pundi-pundi Gayus yang
disimpan di sejumlah bank. Tidak hanya itu, majelis hakim juga memerintahkan untuk
menyita aset-aset berharga lain yang dimiliki Gayus.
Dengan adanya perintah menyita untuk negara uang Rp 74 miliar; 2 mobil; rumah
di Gading Park View, Jakarta; dan 31 batang emas masing-masing 100 gram, majelis
hakim memulai sebuah langkah besar guna menimbulkan efek jera di tengah perang
melawan korupsi. Pesan putusan itu jelas: pelaku korupsi tak cukup hanya dijatuhi
hukuman konvensional, tetapi sekaligus harus dimiskinkan.
.

11. 9
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Tindak penggelapan pajak, korupsi dan pencucian uang ini merupakan salah satu
pelanggaran dari etika profesi Gayus Tambunan. Dalam etika profesi terdapat beberapa prinsip
yang dilanggar sebagai seorang pekerja yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan public,
integritas, obyektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, prilaku
professional,dan standard teknis. Hal ini berdampak negative bagi institusi bidang perpajakan,
karena dianggap lalai dalam mengawasi tindakan oknum pegawai pajak. Ditambah lagi dengan
memburuknya tingkat perpajakan dimata masyarakat dengan diadakanya kasusini.
Banyak sekali para aparat penegak hokum itu sendiri yang menyalahgunakan wewenang
dan jabantannya dengan merugikan Negara. Kebobrokan institusi yang seharusnya menjadi
pelindung, pengaman, pengayom, merupakan contoh bahwa hokum merupakan barang yang
dapat dibeli.