Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to SEOHAJI
Similar to SEOHAJI (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
SEOHAJI
- 1. AKUNTANSI PEMERINTAHAN Studi Kasus Penyimpangan Suryadharma Ali Terkait Penyalahgunaan Dana Operasional Menteri ( APBN ) Devita Andina S 022116011 Ulpa Zulianti 022116012 Lolitasari 022116013 Tia Yulistiani 022116029 Sharah Salsabila 022116030 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PAKUAN Jl. Pakuan PB No. 452, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia Tahun Ajaran 2016/2017
- 2. PENDAHULUAN Berbicara mengenai keuangan negara memang menjadi salah satu hal terpenting dalam proses penyelenggaraan kegiatan negara yang berkenaan dengan kepentingan publik. Bahkan hal yang berkenaan dengan Keuangan Negara memiliki kedudukan yang istimewa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Bab III pasal 23c yang berisikan bahwa: “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian perlu pengawasan ketat terhadap pengelolaan keuangan negara dari semua pihak baik itu masyarakat, swasta, terlebih lagi oleh pemerintah karena berkenaan dengan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan dan penyelenggaraan kegiatan publik. Jika keuangan negara dikelola secara baik dan benar, dengan sistem pengawasan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas maka akan mengurangi peluang untuk menyalahgunakan keuangan negara dan berdampak terhadap peningkatan perekonomian negara, serta berdampak pula terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di masa kini dan mendatang. Meskipun telah didukung dengan adanya rangkaian Undang- Undang di bidang keuangan negara, khususnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, tetapi independensi BPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa keuangan negara demi terwujudnya transparansi dan akuntabiltas keuangan negara dinilai masih kurang optimal. Salah satu kendala yang membatasi BPK baik di pusat ataupun di daerah dalam melaksanakan pemeriksaan yaitu masalah keterbatasan akses informasi dalam proses pemeriksaan. Pembatasan informasi dari obyek pemeriksaan tersebut menimbulkan akan berdampak pada hasil rekomendasi yang didasarkan atas bukti-bukti dalam proses pemeriksaan, mulai dari hasil laporan yag berisi pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion report), Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (Unqualified Opinion Report with Explanatory Language), Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualiafield Opinion), Pendapat tidak Wajar (Adverse Opinion), bahkan Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion).
- 3. PEMBAHASAN Kronologis Kasus Suryadharma Ali Popularitas Suryadharma Ali sudah tidak terbantahkan lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Laki - laki yang lahir pada 19 September 1956 ini telah menghebohkan publik karena kasus penyelenggaraan biaya haji di kementerian agama tahun 2012 –2013. Mencuatnya kasus penyelewengan biaya haji yang menyeret nama Suryadharma Ali ini akibat adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mencium adanya penyimpangan dalam perjalanan haji di bawah wewenang Kementerian Agama. Dalam laporan tersebut, Muhammad Yusuf yang saat itu menjabat sebagai Ketua PPATK mengatakan, sepanjang 2004-2012, ada dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 80 triliun dengan bunga sekitar Rp 2,3 triliun. Berdasarkan audit PPATK, ada transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. PPATK mengatakan, ada indikasi dana haji ditempatkan di suatu bank tanpa ada standardisasi penempatan yang jelas. KPK menyambut temuan tersebut dan melakukan penyelidikan selama hampir setahun. Namun, belum ada pihak-pihak yang diperiksa. Mulai Januari 2015, KPK justru melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dana haji tahun anggaran 2012-2013. Saat itu, selain pengadaan barang dan jasa, komisi antirasuah itu juga menyelidiki biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan pihak-pihak yang diduga mendapatkan fasilitas pergi haji. Tak perlu menunggu lama, KPK langsung meminta keterangan pihak- pihak terkait. Perjalanan kasus ini bermula pada Februari 2015 KPK meminta keterangan anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar, terkait pengelolaan dana haji. Selain itu, KPK juga meminta keterangan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat asal fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini. Pada bulan Maret 2015 KPK meminta keterangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu. Kemudian pada 6 Mei 2015, KPK meminta keterangan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait penyelidikan proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji. Selama sepuluh jam, Suryadharma, di antaranya, dicecar soal pemondokan haji yang tak layak. Pada 15 Mei 2015 Ketua KPK Abraham Samad menyatakan bahwa dalam satu atau dua pekan ke depan KPK akan menetapkan tersangka terkait proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2012-2013. Pada 22 Mei 2015, KPK menggeledah ruang kerja Suryadharma di lantai II Gedung Pusat Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, selama sembilan jam dan menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Nilai dana haji yang dikelola Analisis lebih dari Rp 1 triliun. Suryadharma diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tak hanya itu, Suryadharma juga telah dicegah bepergian ke luar negeri. Realitas–realitas berkenaan dengan kasus Suryadharma Ali tersebut dapat diketahui oleh masyarakat karena adanya pemberitaan media
- 4. massa. Tentunya kegiatan jurnalistik yang menjadi bagian kerja media massa tidak dapat dipisahkan dari proses mengolah fakta menjadi informasi. Media massa menginformasikan realitas yang berlangsung di suatu tempat, namun realitas tersebut telah dibentuk, dibingkai dan di poles sedemikian rupa oleh media tersebut. Media melakukan tindakan kostruktif berdasarkan ideologi yang menjadi landasan media tersebut. Pada akhirnya realitas social tersebut dianggap sebagai “fakta”, terlepas dari berarti tidaknya isi pemberitaan tersebut. Pemberitaan mengenai penahanan Suryadharma Ali oleh KPK terdapat di situs kompas.com. Analisis Kasus • Sebab Kasus Korupsi Suryadharma Ali Berdasarkan kasus di atas, dinyatakan bahwa Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, sepanjang 2004-2012, ada dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 80 triliun dengan bunga sekitar Rp 2,3 triliun. Berdasarkan audit PPATK, ada transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. PPATK mengatakan, ada indikasi dana haji ditempatkan di suatu bank tanpa ada standardisasi penempatan yang jelas. KPK menyambut temuan tersebut dan melakukan penyelidikan selama hampir setahun. Namun, belum ada pihak- pihak yang diperiksa. Mulai Januari 2014, KPK justru melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dana haji tahun anggaran 2012-2013. Saat itu, selain pengadaan barang dan jasa, komisi antirasuah itu juga menyelidiki biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan pihak- pihak yang diduga mendapatkan fasilitas pergi haji. Tak perlu menunggu lama, KPK langsung meminta keterangan pihak-pihak terkait. Berikut ini adalah perjalanan kasusnya: ➢ 3 Februari 2014 : KPK meminta keterangan anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar, terkait terkait pengelolaan dana haji. ➢ 6 Februari 2014 : KPK juga meminta keterangan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat asal fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini. ➢ 19 Maret 2014 : KPK meminta keterangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji danUmroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu. ➢ 6 Mei 2014 : KPK meminta keterangan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait penyelidikan proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji. Selama sepuluh jam, Suryadharma, di antaranya, dicecar soal pemondokan haji yang tak layak.
- 5. ➢ 15 Mei 2014 : Ketua KPK Abraham Samad menyatakan bahwa dalam satu atau dua pekan ke depan KPK akan menetapkan tersangka terkait proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2012-2013. ➢ 16 Mei 2014 : Bakal calon presiden Prabowo Subianto sempat memuji Suryadharma dalam kapasitas Suryadharma sebagai Menteri Agama. Ia menilai, penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya sudah sangat baik. ➢ 22 Mei 2014 : KPK menggeledah ruang kerja Suryadharma di lantai II Gedung Pusat Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, selama sembilan jam. ➢ 22 Mei 2014 : KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Nilai dana haji yang dikelola lebih dari Rp 1 triliun. Suryadharma diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tak hanya itu, Suryadharma juga telah dicegah bepergian keluar negeri. • Modus Operasi atas Kasus Suryadharma Ali Celah pertama pengelolaan dana setoran awal calon jamaah regular maupun ONH plus. Celah kedua terletak pada ongkos biaya penyelenggaraan haji dan penggunaan jasa bunga setoran awal haji. Selain itu menurut temuan ICW para petinggi Kemenag juga bermain pada pengadaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji. Seperti pengadaan transportasi udara, darat, katering, pemondokan dan lain-lain. Terakhir para pemain proyek juga memanfaatkan Dana Abadi Umat (DAU) yang sebenarnya telah dibekukan. "Kementerian Agama menjadikan DAU sebagai cadangan yang bisa sewaktu-waktu digunakan apalagi dana ini tidak jelas perhitungannya dan kriterianya.
- 6. • Akibat dan Dampak yang Ditimbulkan atas Kasus Suryadharma Ali Akibat perbuatan Suryadharma Ali tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 27,283 miliar dan 17,967 Riyal Saudi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Supardi menyebutkan, kerugian itu lantaran Suryadharma Ali menyalahgunakan wewenang sewaktu menjabat Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013. Dalam banding atas vonis ini, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis itu menjadi 10 tahun penjara. Merujuk berkas dakwaan, selama menjabat Menteri Agama, Suryadharma Ali menyalahgunakan sisa kuota haji periode 2010-2012 dengan memberangkatkan 1.771 orang pergi haji tidak sesuai nomor antrean. Secara melawan hukum menunjuk orang- orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan, menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tidak sesuai ketentuan, dan memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan. Selain itu, JPU juga menyatakan, Suryadharma Ali telah memperkaya 1.771 orang yang diberangkatkan ke Arab Saudi untuk menunaikan haji itu, sejumlah Rp 12,328 miliar.
- 7. PENUTUP Korupsi merujuk pada tindakan yang berupaya untuk menyalahgunakan kepercayaan publik guna mendapatkan keuntungan tertentu secara sepihak. Hal tersebut menggambarkan bahwa korupsi mencakup pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, intervensi kebijakan, dan penipuan. Suryadharma Ali merupakan seorang politikus asal Jakarta yang pernah dipercaya untuk memimpin lembaga negara sebesar Kementrian Agama Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa seorang Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterlibatan Suryadharma Ali dalam kasus pengelolaan dana haji di Kementrian Agama itu sendiri pada dasarnya menunjukan bahwa ada aktivitas menyimpang yang dilakukan di Kementrian Agama (khususnya dalam pengelolaan dana haji Indonesia) sebagai aparatur pemerintahan. Permasalahan awal yang melibatkan Suryadharma Ali dalam menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan instansi dan dirinya sendiri, tentu menjadi ironi ketika dihadapakan pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Kementrian Agama yang menjamin terpenuhinya kebutuhan publik terkait pengelolaan dana haji yang dihimpun. Terlihat jelas ada pertentangan yang cukup mendasar manakala Suryadharma Ali sebagai seorang elit birokrat yang seharusnya memiliki tugas dan fungsi untuk melayani kepentingan publik bertolak belakang dengan tindakannya yang memberangkatkan keluarga instansi Kementrian Agama (Kemenag) untuk naik haji, serta melakukan penggelembungan dana kordinasi, transportasi, dan akomodasi untuk kepentingan privat. Padahal jika memang Suryadharma Ali memiliki pemikiran rasional dan berupaya melayani masyarakat maka hal- hal semacam aktivitas yang menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok tertentu tidak perlu dilakukan karena bertentangan dengan prinsip pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh UU. Sebagai lembaga negara yang mengurusi urusan terkait agama sudah sepantasnya Kementerian Agama menjadi teladan bagi lembaga negara lainnya sebagai lembaga yang amanah, bersih dan benar-benar mencerminkan orang yang tahu aturan agama. Kasus korupsi yang berkali-kali menimpa tubuh Kementerian Agama seolah menjadi semacam ‘penyakit’ yang sangat berbahaya dan menular dari satu generasi ke generasi lainnya. Terhitung sejak terbongkarnya kasus korupsi dana haji oleh Said Agil Al-Munawar di tahun 2004, kemudian dilanjutkan kasus korupsi dalam pengadaan Al-Quran di tahun 2012, kemudian kini berlanjut dugaan kuat korupsi dana haji dan Dana Abadi Umat (DAU) membuat wajah Kementerian Agama tercoreng. Meskipun demikian, penyalahgunaan kepentingan publik untuk kepentingan privat merupakan salah satu perwujudan penyimpangaan di instansi pemerintahan. Hal ini cenderung terjadi karena tidak adanya mekanisme pengawasan dari civil society terhadap
- 8. aktivitas Suryadharma Ali dan instansinya guna menuntut akuntabilitas pelayanan publik. Praktik penggelembungan dana biaya pengelolaan haji itu sendiri pada dasarnya membawa dampak negatif karena menyerap anggaran dana pemerintah yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Hal ini menjadi ironis manakala penggunaan kewenangan tersebut digunakan untuk memberangkatkan keluarga pejabat dan keluarga instansi di Kementrian Agama naik haji. Jadi semakin jelas bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan terhadap pengelolaan dana haji dan penyimpangan pengalokasian dana untuk kepentingan privat.