2. PENGERTIAN SENGKETA KONSUMEN
Sengketa berkenaan dengan
pelanggaran-pelanggaran hak-hak
konsumen, yang ruang lingkupnya
mencakup semua hukum, baik
keperdataan, pidana maupun dalam
lingkup administrasi negara
3. SENGKETA KONSUMEN, MENURUT A.Z
NASUTION
Ialah sengketa antara konsumen dengan
pelaku usaha (baik dalam hukum publik
maupun privat) tentang produk barang
tertentu yang dikonsumsi konsumen dan
/ atau jasa yang ditawarkan produsen /
pelaku usaha.
4. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUME
1. Secara litigasi, yakni melalui peradila
2. Secara non litigasi, maliputi 2 cara penyelesaian
sengketa, yaitu:
a. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak
sendiri
b. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang
berwenang, yaitu melalui BPSK dengan
menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi
atau arbistrase.
5. KEEFEKTIFAN PENYELESAIAN SENGKETA
•
luar pengadilan, pilihan ini menjadi efektif bila
kasusnya sederhana dan berskala kecil.
Dikarenakan bila memilih pengadilan akan
merugikan konsumen karena biaya perkara
yang harus ditanggung lebih besar dari nilai
kerugiannya.
Di
• Di pengadilan, pilihan ini menjadi efektif bila
kasusnya rumit dan berskala besar.
6. UUPK MENGATUR PENYELESASIAN S.K
• Pasal 45 (2), penyelesaian sengketa konsumen dapat
ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan
berdasarkan sukarela para pihak yang bersengketa
• (4), bila dipilih penyelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya
dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan
tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para
pihak yang bersangkutan.
7. PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR
PENGADILAN
• Penyelesaian ini diselenggarakan untuk
mencapai kesepakatan mengenai bentuk
dan besarnya ganti rugi dan / atau
mengenai tindakan tertentu untuk
menjamin tidak akan terulang kembali
kerugian yang diderita oleh konsumen
8. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI
PENGADILAN
• Penyelesaian ini mengacu pada
ketentuan tentang peradilan umum
yang berlaku dengan memperhatikan
ketentuan dalam pasal 45 UUPK.
9. UUPK PASAL 49
• Mengenal Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen atau BPSK,
badan ini dibentuk untuk penyelesaian
sengketa di luar pengadilan.
10. TUGAS DAN WEWENANG BPSK, PASAL 52 UUPK
• Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa
konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau
konsiliasi
• Memberikan konsultan perlindungan konsumen
• Melakukan pengawasan terhadap pencantuman
klausula baku
• Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi
pelanggaran ketentuan dalam UUPK
11. • Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak, dari
konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen
• Melakukan penelitian dan pmeriksaan sengketa
perlindungan konsumen
• Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
• Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan / atau
setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran
terhadap UUPK
12. • Meminta bantuan penyidik untuk menghadiirkan pelaku
usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran dalam UUPK, yang tidak
bersedia memenuhi panggilan BPSK
• Mendapatkan, meneliti dan atau menerima surat,
dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau
pemeriksaan
• Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya
kerugian di pihak konsumen
• Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang
melakukan pelanggaran terhadap perlindungan
konsumen
13. • Menjatuhkan sanksi administratif
kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan UUPK
14. BPSK
• Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa
konsumen, BPSK membentuk majelis, jumlanya
sedikitnya 3 orang yang mewakili semua unsur,
yakni unsur pemerintah, unsur konsumen dan
unsur pelaku usaha, putusan majelis ini bersifat
final dan mengikat, putusan dikeluarkan paling
lambat 21 hari kerja setelah gugatan duterima.
15. PROBLEMATIKA
• Problematika yang muncul, yakni terkait
putusan yang bersifat final dan mengikat,
namun faktanya pada pasal 56 ayat 2
UUPK, bahwa para pihak dapat
mengajukan keberatan kepada P.N paling
lambat 14 hari kerja seteleh menerima
pemberitahuan putusan tersebut
16. LEMBAGA DAN ISTITUSI
Lembaga dan institusi yang dapat dimanfaatkan untuk
penyelesaian sengketa konsumen, yakni;
a. Pengadilan Negeri, yang berada di bawah peradilan
umum
b. BPSK lembaga milik pemerintah, sebagai
penyelesaian sengketa di luar pengadilan
c. YLKI, lembaga non pemerintah, sebagai penyelesaian
sengketa di luar pengadilan
17. BPSK-PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
• Adanya para pihak, umumnya kalangan konsumen, pelaku
usaha dan / atau pemerintah
• Pihak yang dirugikan melakukan permohonan penyelesaian
sengketa kepada BPSK, baik secara tertulis maupun tidak
tertulis melalui sekretariat BPSK yang menangani pengaduan
konsumen, permohonan harus lengkap, konsumen memilih cara
penyelesaian dan harus disetujui oleh pelaku usaha, kemudian
ketua BPSK menunjuk Majelis dan Panitera, yang kemudian
dilanjutkan dengan pemanggilan pelaku usaha dalam waktu 3
hari sejak permohonan diterima kemudian sidang
