Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi dan perlindungan data pribadi di internet. Terdapat definisi internet menurut para ahli, tujuan undang-undang perlindungan internet, pasal-pasal yang mengatur perlindungan data pribadi, serta contoh kasus penyalahgunaan internet di Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian data pribadi dan dasar hukum perlindungan data pribadi.

1. PRESENTATION
ETIKA PROFESI
Kelompok 4
1. Andi Pratama Putra
2. Arya Leo Anggara
3. Bayu Rinaldi
4. Budi Setiawan
5. Azzumar Hasbi Putra
Pembimbing : Eni
Rohaini, S.kom, M.kom

2. DAFTAR ISI MATERI
1. Definisi menurut para ahli….
2. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Internet….
3. Pasal-Pasal Yang Mengatur Perlindungan Internet …..
4.Contoh Kasus Yang Pernah Terjadi DI Indonesia Mengenai
Penyalahgunaan Internet…..
5.Pengertian Data Pribadi Serta Dasar Hukum internet….
6. Kesimpulan…..

3. 1. DEFINISI MENURUT PARA AHLI
Internet Menurut Para Ahli
• Sarwono
Pengertian internet adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak seorang pun mampu
bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri
• Lani Sidharta
Pengertian internet adalah suatu bentuk interkoneksi antara jaringan komputer yang kemudian dapat memberikan
pelayanan dalam bentuk informasi yang disajikan secara lengkap. Lebih lanjut Lani mengatakan bahwa internet
juga merupakan rekan maya atau virtual yang ampuh, yang memberikan berbagai manfaat dalam di bidang
bisnis, politik, bahkan hingga untuk hiburan semata.
• Ned Snell
Menurut Ned Snell, pengertian internet adalah suatu koridor bagi berbagai jenis sumber daya yang ada padanya,
dan setiap sumber daya tersebut diakses melalui piranti yang berbeda-beda.
• Sibero
Sibero menyatakan jika pengertian internet adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer
secara global. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa internet dapat juga disebut sebagai jaringan alam, yaitu suatu
jaringan yang sangat luas.

4. 2. TUJUAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN INTERNET
• Menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan
dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan
dan/ atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 Ayat (3),
• Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
a) Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda
dari paling banyak Rp1 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta;
b) Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau
menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp2 miliar
menjadi paling banyak Rp750 juta.
• Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai
berikut:
a) Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata
cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang
Undang;
b) Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai
keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti
hokum yang sah.

5. 3. PASAL-PASAL YANG MENGATUR PERLINDUNGAN INTERNET
• Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016:
Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap
informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi
seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
• Pasal 1 angka 29 PP PSTE:
Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi
diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau
nonelektronik
• Pasal 30 ayat (3) UU ITE
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses
Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar,
menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

6. 4.CONTOH KASUS YANG PERNAH TERJADI DI INDONESIA
MENGENAI PENYALAHGUNAAN INTERNET

7. 5. PENGERTIAN DATA PRIBADI SERTA DASAR HUKUM TERKAIT
• Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga
kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi merupakan
salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri
pribadi.
• Dasar Hukum
1. UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2018
2. PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
3. Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribada
Elektronik.
Sumber : JDIH KEMKOMINFO

8. 6. KESIMPULAN
1. Permasalahan data pribadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara akan terlindungi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi.
2. Pengaturan Mengenai perlindungan data yang ada belum cukup efektif karena
masih tersebar dalam beberapa pengaturan yang bersifat sectoral sehingga belum
memberikan perlindungan yang optimal.
3. Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi
merupakan manifestasi pegakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia.
4. Konsep pengaturan perlindungan data pribadi yang tepat adalah melalui
pengaturan yang bersifat komprehensif yang akan mengatur baik perorangan
maupun badan hukum dan organisasi kemasyarakatan.