Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut “CyberCrime” atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus “CyberCrime” di Indonesia, seperti pencurian kartu kresit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misnya email, dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki kedalam programmer computer. Sehingga dalam computer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki computer oaring lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehongga pemerintah sulit mengimbangi kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer.

1. PAPER
Mata Kuliah : Bukti Digital
Dosen Pengampuh : Dr. Bambang Sutiyoso, SH.,M.Hum.
Di Susun Oleh :
Rahmat Inggi
(16917220)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA
KOSENTRASI FORENSIKA DIGITAL
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017
ANALISIS KASUS BUKTI DIGITAL

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan
munculnya kejahatan yang disebut “CyberCrime” atau kejahatan melalui
jaringan internet. Munculnya beberapa kasus “CyberCrime” di Indonesia,
seperti pencurian kartu kresit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data
orang lain, misnya email, dan manipulasi data dengan cara menyiapkan
perintah yang tidak dikehendaki kedalam programmer computer. Sehingga
dalam computer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik
formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki computer oaring lain tanpa
ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat
kerugian bagi orang lain. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas,
sehongga pemerintah sulit mengimbangi kejahatan yang dilakukan dengan
teknologi computer.
Khususnya jaringan internet dan intranet. Pengamanan secara teknis
disertai dengan social pressure. Adanya banyak orang mengawasi membuat
seseorang mengurungkan diri untuk melakukan kejahatan. Pendidikan etika
dan moral nampaknya harus kita aktifkan kembali, khususnya untuk dunia
cyberspace.
Dalam sebuah kasus kejahatan yang paling penting di siapkan yaitu
barang bukti begitu juga pada kejahatan yang melibatkan alat teknologi

3. informasi. Barang bukti sangat penting akan keberadaannya karena Barang
Bukti mengarah pada proses bagaimana, siapa, dan dimana pelaku
melakukannya dan tidak hanya hal Teknis saja, tapi barang bukti
mempengaruhi hasil dipengadilan nantinya. Untuk itu sangat perlu
memperhatikan perubahan disetiap tahap dalam proses analisa forensik yang
kita kembangkan. Dalam dunia komputer dan internet, tindakan kejahatan juga
akan melalui proses yang sama. Proses kejahatan yang dilakukan tersangka
terhadap korbannya juga akan mengandalkan bantuan aspek pendukung dan
juga akan saling melakukan pertukaran atribut. Namun dalam kasus ini aspek
pendukung, media, dan atribut khas para pelakunya adalah semua yang
berhubungan dengan sistem komputerisasi dan komunikasi digital. Atribut-
atribut khas serta identitas dalam sebuah proses kejahatan dalam dunia
komputer dan internet inilah yang disebut dengan bukti-bukti digital.
1.2. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan paper ini adalah :
a. Untuk mengetahui ruang lingkup Digital Forensik
b. Untuk mengetahui bagai mana penanganan barang bukti digital agar dapat
di pertanggung jawabkan di persidangan
c. Agar kita mengetahui bagai mana sebuah bukti digital yang berbentuk
abstrak yang akan di analisi kembali untuk membatu pengungkapan
kejahatan, berdasarkan contoh kasus.

4. 1.3. Batasan Masalah
Pada pembahasan kali ini diarahkan pada masalah Penanganan barang buktti
digital agar barang bukti digital yang masi berupa abstrak dan tidak di mengerti
oleh orang awam yang akan di analisis kembali untuk membantu mengunkap
sebuah kejahatan yang melibatkan perangkat digital.
1.4. Manfaat Penulisan
a) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Seorang
investigator di bidang digital forensic tentang bagai mana menangani barang
bukti digital.
b) Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang
Bakaimana menganalisi kasus, ketika kasus tersebut terdapat barang bukti
digital berupa CCTV.

5. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Bukti Digital (Digital Evidence)
Barang bukti sangat penting akan keberadaanya karena barang bukti mengarah pada
proses bagaimana, siap, dan dimana pelaku melakukan dan tidak hanya hal teknis
saja tapi barang bukti mempengaruhi hasil dipengadilan nantinya. Untuk itu sangat
perlu memperhatikan perubahan disetiap tahap dalam proses analisa forensic yang
kita kembangkan. Berikut ini beberapa definisi tentang barang bukti digital :
a) Kelompok kerja yang bernama “The Scientific Working Group on Digital
Evidence” (SWGDE), (US Federal Crime Laboratory) dan supervisi dari
International Organization on Computer Evidence (IOEC)
Bukti Digital adalah “Information of probative value stored or
transmitted in digital form.”Artinya Bukti digital adalah segala informasi
yang bersifat membuktikan terhadap nilai yang tersimpan atau ditransmisikan
dalam bentuk digital. Berdasarkan definisi tersebut, bukti digital tidak hanya
meliputi bukti yang dihasilkan atau ditransmisikan melalui jaringan komputer
saja, akan tetapi juga termasuk perangkat audio, video bahkan telepon selular.
b) Menurut (Casey: 2000)
Bukti digital adalah semua data yang dapat menampilkan atau
menujukkan bahwa tindak kriminal terjadi atau dapat memberi atau

6. menghubungkan antara kriminalitas dan korbannya, atau tindak kriminal dan
pelakunya
c) Harley Kozushko, 2003).
Bukti digital adalah setiap dan semua data digital yang dapat
membuktikan bahwa itu adalah sebuah kejahatan yang telah dilakukan atau
data digital yang menghubungkan antara kejahatan dengan korban atau
kejahatan dengan pelakunya.
d) Menurut Chisum, 1999
Bukti Digital (Digital Evidence) adalah data yang disimpan atau
dikirimkan menggunakan komputer yang dapat mendukung atau menyangkal
sebuah pelanggaran tertentu, atau bisa juga juga disebut sebagai petunjuk yang
mengarahkan kepada elemen-elemen penting yang berkaitan dengan sebuah
pelanggaran.
e) Menurut Venema & Farmer, 2000
Bukti Digital umumnya merupakan abstraksi dari beberapa objek
digital atau kejadian. Ketika seseorang mengoperasikan komputer untuk
melakukan berbagai hal seperti mengirim e-mail, atau kegiatan lainnya maka
kegiatan itu akan menghasilkan jejak-jejak data yang dapat memberikan
sebagian gambaran dari kejadian yang sudah terjadi sebelumnya

7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik atau yang sering disebut dengan UU ITE yang merupakan
pedoman hukum cyber di Indonesia ternyata tidak mencantumkan penjelasan
tentang bukti digital ini. Namun terdapat dua istilah yang mirip dengan bukti
digital ini, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik.
Dalam pasal 1 butir 1 UU ITE disebutkan bahwa informasi elektronik
adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.
Sedangkan dalam pasal 1 butir 4 UU ITE menjelaskan bahwa dokumen
elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

8. Informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat dibedakan tapi tidak
dapat terpisahkan. Maksudnya adalah Informasi elektronik merupakan data
atau sekumpulan data sedangkan dokumen elektronik merupakan tempat atau
wadah dari informasi eletkronik tersebut. Sebagai contoh, sebuah video
berformat .mp4, maka isi dari video tersebut baik itu berupa gambar, suara,
dan lainnya merupakan informasi elektronik, sedangkan file video .mp4
merupakan dokumen elektroniknya.
Selanjutnya bagaimana keabsahan bukti digital ini.? Seperti yang kita
etahui dalam KUHP pasal 184 ayat (1) mengatakan “alat buktiyang sah adalah
: “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan
terdakwa”. Tidak ada satu kata pun yang berbunyi bukti digital dalam pasal
tersebut.
Ternyata hal ini telah diatur di dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE yang
mengatakan bahwa “alat bukti yang sah adalah : “Informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
hukum yang sah”. Dan juga diperkuat dalam ayat (2) pasal 5 UU ITE juga
menjelaskan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang
sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

9. Makna dari “perluasan dari alat bukti hukum yang sah” tersebut
menurut (Sitompul, 2012) adalah:
 Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal
184 KUHAP; dan
 Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah alat bukti yang diatur dalam
Pasal 184 KUHAP
2.2 Penanganan Barang Bukti Digital
Penanganan barang bukti digital sangat penting di lakukan diakibatkan
barang buti digital muda saja di manipulasi. Dalam penangan barang bukti digital
salah satu ahli forensik digital mabes polri yaitu bapak Muhammad Nuh Al-Azhar
dalam bukunya yang perjudul Digital Forensics Panduan Praktis Investigasi
Komputer telah mengemas bukti forensic digital dalam sebuah laporan yang rapih
dan mudah dipahami yaitu sebagai berikut :
a. Judul : memuat judul pemeriksaan yang dilengkapi dengan nomor
pemeriksaan di laboratorium
b. Pendahuluan : memuat nama-nama analisis forensic yang melakukan
pemeriksaan dan analisis secara digital forensic terhadap barang bukti
elektroni. Di samping itu, bab ini juga memuat tanggal/waktu pemeriksaan.
c. Barang bukti : memuat jumlah dan jenis barang bukti elektronik yang
diterima untuk dilakukan pemeriksaan dan analisis. Ini juga termasuk data
tentang sfesifikasi teknis dan barang bukti tersebut seperti merek, model,

10. serial/produc number, serta ukuran kapasitas (size) dari media penyimpanan
seperti harddisk dan flashdisk. Untuk barang bukti berupa
handphone/smartphone, hendaknya data nomor IMEI (International Mobile
Equipment Identity) yang terdiri atas sejumlah digit yang unik sebagai
penanda mesi handphone secara internasional, sedangkan untuk simcard
dilengkapi dengan nomor iCCID (Integrated Circuit Card ID) yang
merupakan data administrasi yang berasal dari provider seluler.
d. Maksud Pemeriksaan : memuat nama lembaga pengirim darang bukti
elektronik berikut surat tertulis yang berisikan maksud permintaan untuk
pemeriksaan data analisis barang bukti tersebut secar digital forensic.
Maksud permintaan ini harus dimintakan kembali penjelasan secara detail
oleh analisis forensic kepada investigator, skaligus analisis forensik
meminta investigator untuk memaparkan secara singkat dan jelas fakta-
fakta kasus yang diinvestigasi.
e. Prosedur Pemeriksaan : menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan slama
proses pemeriksaan dan analisis barang bukti tersebut secara digital
forensic. Sebaiknya penjelasan panjang mengenai tahapan tersebut yang
akan ditulis dalam laporan, diringkas menjadi SOP (Standard Operating
Procedure) yang baku dan lengkap. Misalnya DFAT (Digital Forensic
Analyst Team) PUSLABFOR BARESKRIM POLRI memiliki sejumlah
SOP, antara lain.
 SOP 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensic
 SOP 2 tentang Komitmen Jam Kerja

11.  SOP 3 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan Digital Forensic
 SOP 4 tentang Penerimaan Barang Bukti Elektronik
 SOP 5 tentang Penyerahan Barang Bukti Elektronik
 SOP 6 tentang Triage Forensik
 SOP 7 tentang Akuisisi Langsung Komputer
 SOP 8 tentang Akuisisi Harddisk, Falsdisk dan Memory Car.
 SOP 9 tentang Analisis Harddisk, Falsdisk dan Memory Car.
 SOP 10 tentang Akuisisi Handphone dan Simcard
 SOP 11 tentang Analisis Handphone dan Simcard
 SOP 12 tentang Analisis Audio Forensic
f. Hasil pemeriksaan : memuat data digital yang berhasil di-recovery dari
image file yang kemudian dianalisis lebih detail dan dikonfirmasi dengan
investigator untuk memastika sesuai dengan investigasi yang sedang
berlangsung.
g. Keismpulan : memuat ringkasan yang disarikan dari hasil pemeriksaan
diatas.
h. Penutup : menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dan analisis dilakukan
dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa yang dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmiah.
Laporan ini nantinya yang akan diajukan dipengadilan untuk diuraikan yang bisa
memberatkan ataupun yang akan meringankan terdakwa/tersangka tergantun kasus
yang dihadapi.

12. 2.3 Contoh Kasus
Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan peran CCTV (Close Circuit
Television) dalam mengungkap kasus kejahatan dalam perampokan pada Toko
Emas. Dalam kasus tersebut telah di dapatkan barang bukti digital berupa rekaman
hasil ekstraksi DVR (Data Video Recording), DVR berfungsi untuk merekam
gambar dalam format digital kedalam harddisk, flashdisk, kartu memori dan lain-
lain.
Setehah hasil ekstrasi didapatkan dari DVR maka langka selanjutnya adalan
proses imaging/bit-stream copy terhadap barang bukti, yaitu proses duplikasi
barang bukti ke dalam bentuk salinan (copy) yang identik ke media penyimpanan
yang lain agar data yang original masi tetap utuh selanjutnya dilakukan analisi
forensik video, setelah dilakukan analisi menggunakan tools Video Forensic maka
di dapatkan data-data sebagai berikut.
a) Nilai Hash/MD5 dari Video CCTV tersebut
b) Data video CCTV (Durasi,Format,Rosolusi dan Frame Rate)
c) Waktu kejadian
d) Ciri-Ciri Fisik Pelaku
e) Ciri-Ciri Fisik Kendaraan yang digunakan
f) Plat nomor kendaraan yang digunakan
Dari temuan-temuan data diatas maka akan memudahkan penyelidikan kepada
pelaku perampokan toko emas tersebut.

13. Selanjutnya untuk menyusun hasil penemuan data pada penanganan barang
bukti yang telah dianalisis, agar data dan laporan tersebut dapat dimengerti oleh
hakim, jaksa, penasehat hukum dan peserta sidang, maka jika data tersebut berasal
dari hasil recovery maka sebaiknya ditampilkan screenshot (Rekaman monitor
dalam bentuk gambar) dan jika data tersebut berupa gambar/foto atau video maka
sebaiknya ditampilkan juga screenshot-nya, dan jika data digital tersebut
merupakan gambar yang memuat konte pornografi, maka bagian-bagian yang
mengandung unsur pornografi tersebut harus ditutupi dengan warna hitam.
Setelah data semua telah dikumpulkan dan laporan telah dibuat maka langka
selanjutnya adalah melakukan presentasi di muka pengadilan/di depan penyidik,
presentase dilakukan dengan menyajikan dan menguraikan secara detai laporan
penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum di pengadilan. Laporan yang disajikan harus
dicross chek langsung dengan saksi baik saksi yang terlibat secara langsung
maupun tidak langsung.
Dalam proses presentase ada beberapa hal penting yang perlu dicantumkan pada
saat presentase penyajian laporan ini antara lain :
a. Tanggal dan waktu terjadinya pelanggaran
b. Tanggal dan waktu pada saat investigasi
c. Permasalahan yang terjadi
d. Masa berlaku analisa laporan

14. e. Penemuan barang bukti yang berharga (pada laporan akhir penemuan ini
sangat ditekankan sebagai bukti penting proses penyidikan)
f. Teknik khusu yang digunakan contoh : password crecker
g. Bantuan pihak lain (pihak ketiga)
Setelah semua proses di atas selesai dengan baik dan prosedural, selanjutnya
laporan hasil pemeriksaan secara digital forensic berikut barang bukti digital
diserahkan kembali kepada investigator atau lembaga pengirimnya. Pada tahapan
ini, proses serah terima barang bukti harus dicatat di log book dan formulir
penyerahan barang bukti yang dilengkapi dengan identitas jelas dan tanda tangan
petugas dari perwakilan lembaga yang menerima kembali barang bukti dan petugas
yang menyerahkanya, selain tanggal/waktu serah terima dan jumlah spesifikasi
teknis barang bukti tersebut.

15. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Bukti Digital (Digital Evidence) adalah setiap data atau informasi yang di
transmisikan menggunakan alat komputer yang berupa data digital hasil
ekstrak dari perangkat elektronik yang dapat di pertanggung jawabkan di
depan persidangan dan dapat menghasilkan fakta-fakta mengenai kasus
yang sedang di persidangkan baik itu untuk mendukun atau menyangkal
sebuah pelanggaran tertentu.
2. Prosedur pemeriksaan baran bukti digital harus sesuai dengan SOP
(Starndard Operating Procedure) akan menghasislkan peresentasi yang
baik dan di mengerti di depan persidangan.
3. Setelah semua tahapan dalam pengumpulan bukti yaitu Authorization /
approval (izin persetujuan), Preparation (Persiapan), Securing and
Evaluating the Scene (mengamankan dan mengevaluasi tempat kejadian),
Documenting the Scene (Mendokumentasikan tempat kejadian), Evidence
Collection (Mengumpulkan Barang Bukti), Packaging, Transportation and
Storage, Initial Inspection (Pemeriksaan awal), Forensic Imaging and
Copying , Forensic Examination and Analysis, Presentation and Report,
Review, maka selanjutnya akan dipresentasekan laporan tersebut di
pengadilan.
4. Penjelasan laporan dipengadilan harus bisa dipahami oleh semua personel
yang hadir, dari hakim, juri maupun peserta audience, mengingat

16. banyaknya istilah-istilah forensik dalam prosedure forensika digital, secara
sederhana saksi harus menerangkan istilah tersebut dalam bahasa yang
dipahami oleh semua peserta persidangan.
3.2 Saran
Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis
akan lebih fokus dan details lagi dalam menjelaskan tentang paper di atas
dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggung
jawabkan.
Untuk itu saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk
menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah dijelaskan.

17. DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2008). Indonesia.
Rayers, A dan Wiles, J, Best Damn Cybercrime and Digital Forensis, Syngress
Publishing Inc.
Al-Azhar, M.N. (2012) Digital Forensics Panduan Praktis Investigasi Komputer,
Salemba Infotek, Jakarta,
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-
bukti-dengan-barang-bukti (di akses 8 Mei 2017)
Ryder, K. Computer Forensics – We’ve had an incident, who do we get to
investigate? SANS Institute InfoSec Reading Room.
Casey, E. (2011). Digital Evidence and Computer Crime : Forensics Science,
Computers and the Internet
Sommer, P. Digital Evidence, Digital Investigations and E-Disclosure: A Guide
to Forensic Readiness for Organisations, security Advisers and lawyers, Third
Edition