SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Yurisdiksi Negara
dalam Hukum
Internasional
Amallia Noviani 1713032001
Hatfina Alvyonita 1713032004
Nita Amelina 1713032008
Anisa Sukma Mulyani 1713032030
Firmando Agung Pribadi1713032047
Muhammad Agung P 1713032052
Safitri 1713032036
Menurut Merriam Webster’s Dictionary of law,
kekuasaan, hak, kewenangan untuk menafsirkan,
menerapkan, dan menyatakan hukum.
Kewennagan pada Negara memerintah atau
membuat peraturan
Batas-batas wilayah dimana kewenangan dapat
dilaksanakan
Pengertian
yurisdiksi
perlindungan
Prinsip
yurisdiksi teritorial
Prinsip
Nasionalitas aktif
Prinsip
teritorial subjektif
Prinsip
nasionalitas pasif
Prinsip
Prinsip Yurisdiksi Negara
Dalam HI
Prinsip
Prinsip
universal
teritorial objektif
Penerapan yurisdiksi
eksatrateritorial
Permissive rule, berasal dari
kebiasaan internasional
Permissive rule, yang berasal
dari suatu konvensi
Bentuk kerjasama antar Negara dalam Penerapan
yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional
Ektradisi
Transfer of sentenced
Person (TSP)
Transfer of
Criminal
Proceedings (TCP)
Mutual Assistance
(MLATs)
Yurisdiksi Negara HI

More Related Content

What's hot

Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanayudikrismen1
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Idik Saeful Bahri
 
Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia ahmad akhyar
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiRyan Danny
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Hubungan hi dan hn
Hubungan hi dan hnHubungan hi dan hn
Hubungan hi dan hnNuelnuel11
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraNuelimmanuel22
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia
 
Hukum pidana internasional
Hukum pidana internasionalHukum pidana internasional
Hukum pidana internasional
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusi
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Hubungan hi dan hn
Hubungan hi dan hnHubungan hi dan hn
Hubungan hi dan hn
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negara
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 

Similar to Yurisdiksi Negara HI

PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum InternasionalPPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasionaldayurikaperdana19
 
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5sopiannudin
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumRifa Ramadhani
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukumroellys
 
hukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyahukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyabetriscan
 
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaSistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaLisaFlawless
 
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaBab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaermisetyawati
 
Isd periode bab 5 2
Isd periode bab  5 2Isd periode bab  5 2
Isd periode bab 5 2Dhika Dhika
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasaraisfajar
 
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiakonsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiapikipardede1
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiaYogi andreansyah
 
Hukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaHukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaDiarta
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdatasesukakita
 

Similar to Yurisdiksi Negara HI (20)

PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum InternasionalPPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
 
Negara Hukum Indonesia
Negara Hukum IndonesiaNegara Hukum Indonesia
Negara Hukum Indonesia
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
 
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukum
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 5
 
Pancasila Sebagai Paradigma Hukum
Pancasila Sebagai Paradigma HukumPancasila Sebagai Paradigma Hukum
Pancasila Sebagai Paradigma Hukum
 
hukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyahukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunya
 
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaSistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di Indonesia
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukum Penggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaBab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
 
Sppkn
SppknSppkn
Sppkn
 
Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01
Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01
Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01
 
Isd periode bab 5 2
Isd periode bab  5 2Isd periode bab  5 2
Isd periode bab 5 2
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
 
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiakonsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
Hukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaHukum Pada Umumnya
Hukum Pada Umumnya
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 

More from dayurikaperdana19

PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan PenyelesaiannyaPPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannyadayurikaperdana19
 
PPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian InternasionalPPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian Internasionaldayurikaperdana19
 
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional dayurikaperdana19
 
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum InternasionalPPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasionaldayurikaperdana19
 
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasionalPPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasionaldayurikaperdana19
 
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum InternasionalPPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasionaldayurikaperdana19
 
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem EtikaSumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
 
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etika
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem EtikaEtika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etika
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
 
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem EtikaEsensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
 
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etikaKelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etikadayurikaperdana19
 
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...dayurikaperdana19
 
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etikaKelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etikadayurikaperdana19
 
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILAPENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILAdayurikaperdana19
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaradayurikaperdana19
 
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222dayurikaperdana19
 
Pancasila sebagai sistem etika
Pancasila sebagai sistem etikaPancasila sebagai sistem etika
Pancasila sebagai sistem etikadayurikaperdana19
 
Kelompok 8 implementasi nilai nilai pancasila
Kelompok 8   implementasi nilai nilai pancasilaKelompok 8   implementasi nilai nilai pancasila
Kelompok 8 implementasi nilai nilai pancasiladayurikaperdana19
 
Pancasila sebagai sistem filsafat kel.5 AB
Pancasila sebagai sistem filsafat kel.5 ABPancasila sebagai sistem filsafat kel.5 AB
Pancasila sebagai sistem filsafat kel.5 ABdayurikaperdana19
 

More from dayurikaperdana19 (20)

PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan PenyelesaiannyaPPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
 
PPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian InternasionalPPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian Internasional
 
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
 
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum InternasionalPPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
 
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasionalPPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
 
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum InternasionalPPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional
 
Ppt kel2
Ppt kel2Ppt kel2
Ppt kel2
 
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem EtikaSumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
 
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etika
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem EtikaEtika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etika
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem EtikaEsensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etikaKelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etika
 
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...
 
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etikaKelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
 
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILAPENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
 
Pancasila (1)
Pancasila (1)Pancasila (1)
Pancasila (1)
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara
 
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222
 
Pancasila sebagai sistem etika
Pancasila sebagai sistem etikaPancasila sebagai sistem etika
Pancasila sebagai sistem etika
 
Kelompok 8 implementasi nilai nilai pancasila
Kelompok 8   implementasi nilai nilai pancasilaKelompok 8   implementasi nilai nilai pancasila
Kelompok 8 implementasi nilai nilai pancasila
 
Pancasila sebagai sistem filsafat kel.5 AB
Pancasila sebagai sistem filsafat kel.5 ABPancasila sebagai sistem filsafat kel.5 AB
Pancasila sebagai sistem filsafat kel.5 AB
 

Recently uploaded

Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anakbekamalayniasinta
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).pptModul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).pptYanseBetnaArte
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfmaulanayazid
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 

Recently uploaded (20)

Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).pptModul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 

Yurisdiksi Negara HI