1. Dokumen tersebut membahas tentang subjek hukum internasional, termasuk negara dan organisasi internasional. 2. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki kepribadian hukum internasional yang ditentukan oleh atribut-atribut tertentu seperti wilayah, penduduk, dan pemerintahan. 3. Konvensi Montevideo 1933 menetapkan empat kriteria untuk negara yaitu penduduk tetap, wilayah yang jelas,

1. Yasniar Rachmawati

2. SUBYEK
HAK
KEWAJIBAN
HUKUMINTERNASIONAL

3. INTERNATIONAL LEGAL
PERSONALITY
LEGAL CAPACITY
LEGAL DUTIES LEGAL COMPETENCIES
RESPONSIBILITY SOVEREIGNITY

4. Pasal 1 Montevideo (Pan America) the Convention
on Rights and Duties of State 1933
 A Permanent Population ( Rakyat yang Permanen )
 A defined Territory ( Wilayah yang permanen )
 A Stable Government ( Pemerintahan yang stabil )
 Capable to enter relations with other states (
kemampuan dalam melakukan Hubungan
Internasional )

5.  Draft Declaration on the Right and Duties of State
International Law Commision UN 1949:
1. Hak kemerdekaan;
2. Hak persamaan negara-negara atau persamaan
derajat;
3. Hak yurisdiksi teritorial;
4. Hak membela diri atau hak mempertahankan diri
5. Kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan
atau perang
6. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-
kewajiban traktat dengan itikad baik

6. ORGANISASI
INTERNASIONAL
LEGAL
PERSONALITY
LEGAL
CAPACITY
THE CONSTITUENT
TREATY

7. PERSONALITAS
NASIONAL
INTERNASIONAL

8.  Berawal dari perang antara perancis dan italia
melawan australia
 Henrny Dunant membuat ICRC 22 Agustus 1864 di
Swiss
 Ditandatangani Konvensi Jenewa 1 oleh 12 Negara
 Bergerak dalam bidang kemanusiaan

9. PERJANJIAN LATERAN 1929
SUBYEK HI

10.  Memiliki sebuah organisasi “pemerintahan” sendiri;
 Kekuatan militernya telah menduduki wilayah
tertentu
 Mempunyai kontrol efektif atas wilayah tersebut.
 Anggota militernya memiliki seragam dengan tanda-
tanda khusus dengan peralatan militer yang cukup

11.  Dipelopori oleh Kelsen dan Westlake.
 Alasan: negara hanya merupakan suatu konsep hukum
semata, tanpa manusia/individu, konsep hukum
negara tidak ada artinya.
 Hak dan kewajiban negara adalah pada individu.

12.  Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948;
 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban
Perang;
 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi;
 Dibidang Penerbangan, seperti : Konvensi Tokyo
1963, Konvensi Montreal 1971 dan Konvensi Den Haag
1970 (Kejahatan Pembajakan Pesawat Udara)

13. LEGAL CAPACITY ACTIVITY STATUS CHARACTERIS
TIC
Free government self
(sovereignity)
Unsur :
-Wilayah
-Penduduk
-Pemerintah
-Kapasitas melakukan
hubungan internasional
International legal International
legal
personality
state
Contractual based government
self  restriktif : ada batasan
sesuai dengan AD yang telah
disepakati
International legal
based on contract (
anggaran dasar )
-Tujuan
-Fungsi
- struktur
international
legal
personality
Organisasi
International
Contractual based government International legal 
terdapat konvensi
pengakuan thdp
pemberontak
International
legal
personality
Pemberontak
-Perang  penjahat perang
-Perdamaian  penjahat
Impact of legal
activities  akibat
international
legal
indiviu