Dokumen tersebut membahas tentang hukum humaniter internasional yang mencakup empat konvensi Jenewa 1949 untuk melindungi korban perang serta hukum Den Haag yang membatasi penggunaan alat dan cara berperang. Hukum humaniter internasional dirumuskan untuk mengurangi penderitaan akibat konflik bersenjata."

1. Hukum Humaniter
oleh : Rina Rusman
Dikreg SESKO AL Angkatan Ke-60 TA 2022
Jakarta, 23 Agustus 2022

2. Pokok Bahasan
• Pendahuluan :
 Hukum Humaniter dan kaitannya dengan Hukum Perang di Laut & Hukum Internasional Publik
 Istilah Hukum Humaniter atau Hukum Humaniter Internasional (HHI)
 Ruang Lingkup,
 Sumber Hukum
 Hukum Jenewa
• Asas-asas dan pokok-pokok Hukum Humaniter (Saat berlakunya & Aturan / Norma)
• Hukum Perang dan perkembangannya;
• Hukum Den Haag

3. Pendahuluan
(Posisi HHI, Istilah, Ruang Lingkup& Sumber Hukum)

4. Hukum Humaniter/Hukum Humaniter Internasional (HHI)
& Hukum Perang di Laut & Hukum Internasional Publik (HI)
Hukum Internasional
Publik (HI)
HHI / Hukum Perang
(Perlindungan Korban Perang
& Pembatasan Alat/Cara Perang)
Termasuk :
 Hukum Perang di Darat
 Hukum Perang di Laut
 Hukum Perang di Udara
…dll…
Hukum Laut
Hukum
Perjanjian
Internasional Hukum Penyelesaian
Konflik
 Hukum Perang di Laut ( Sea Warfare
Law) adalah bagian dari HHI
(International Humanitarian Law /
IHL)
 HHI adalah bagian dari HI
(International Public Law)
 HHI (Hukum Yang Berlaku pada
waktu Perang) atau Ius in Bello
(tidak sama dengan)
Ius Ad Bellum (Hukum
tentang sah atau tidak sah
nya alasan perang).

5. Hukm Humaniter
Internasional (HHI)
Hukum Internasional
Hukum Humaniter Internasional :
Semua ketentuan yg terdiri dari perjanjian & kebiasaan internasional, yg bermaksud utk
mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata
internasional maupun non internasional.
Hukum tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan, hak-hak dari pihak yang terlibat
dalam pertikaian untuk menggunakan beberapa senjata dan metode perang tertentu, serta
memberikan perlindungan kepada orang yang menjadi korban maupun harta benda yang
terkena akibat pertikaian bersenjata.

6. Istilah lain dari HHI / Hukum humaniter
• Hukum Perang (Law of War)
• Hukum Sengketa Bersenjata (Law of Armed Conflict / LOAC)
• Ius in Bello (Hukum berlaku pada waktu perang) ≠ ius ad bellum (H tentang
alasan perang)
• Human Rights Law Applicable in the Situation of Armed Conflict
• Al Qanun Ad Duwali Al Insani
HHI Lahir dari medan perang
Kenang2an dari Solferino 1859, Pembentukan ICRC 1863;
Henry Dunant, dkk
Perancangan Konvensi Jenewa 1949 (KJ) &
Penjelasannya: oleh :
Jean Pictet
(Bapak HHI)

7. Sumber Hukum HHI
Seperti halnya sumber hukum dari HI lainnya ,
Perjanjian Internasional (a.l. Konvensi2 Jenewa & Konvensi2 Den Haag)
Kebiasaan Internasional (spt a.l. termuat dalam “International Customary
Humanitarian Law’’)
Prinsip-prinsip hukum umum
Keputusan Pengadilan
Pendapat para ahli dan keputusan organisasi internasional (spt a.l. yang termuat
dalam San Remo Manual).

8. Ruang Lingkup HHI &
Perjanjian Internasional sbg sumber hukum utamanya
 Melindungi Korban Perang & harta benda miliknya;
a.l termuat dlm Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang (KJ 1949) berikut :
 KJ I : Tentara Terluka & Sakit di Darat
 KJ II : Tentara Korban Kapal Karam di Laut
 KJ III: Tawanan Perang
 KJ IV : Penduduk Sipil di waktu Pendudukan
 Membatasi Penggunaan Alat & Cara Berperang;
a.l. termuat dalam
 Konvensi-Konvensi Den Haag sejak 1868
 Protokol Tambahan 1977 atas KJ 1949 (PT 1977)
• PT I/1977 tentang perlindungan korban KBI (konflik bersenjata Internasional)
• PT II/1977 tentang korban KBNI (konflik bersenjata non-internasional).
Hukum Jenewa
Hukum Den Haag
Hukum Campuran

9. KONVENSI JENEWA I
 tentara yang terluka harus dikumpulkan
& dirawat tanpa diskriminasi
 personil Medis harus dilindungi
 lambang Palang Merah (diatas dasar putih)
sbg tanda pembeda unit medis
* I

10. KONVENSI JENEWA II
 Perlindungan tentara dalam perang di laut
 anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan korban
kapal karam harus dikumpulkan & dirawat tanpa diskriminasi
Kapal RS milik militer harus dicat
putih, diberi lambang KJ, &
diinformasikan 10 hari sebelum
digunakan.
*
ICRC

11. Menyelamatkan korban perang
di Darat dan di Laut
Pasal 15 KJ I :
Di setiap waktu, & khususnya setelah perlibatan, …, tanpa penundaan,
melakukan semuat tindakan yg memungkinkan utk mencari dan mengumpulkan …
Pasal 18 KJ II :
Setelah setiap perlibatan,…tanpa penundaan, melakukan semua tindakan yg
memungkinkan utk mencari dan mengumpulkan …

12. KONVENSI JENEWA III
 Perlakuan terhadap tawanan perang
 BUKAN seorang kriminal
 selama ditahan harus diperlakukan secara manusiawi
 harus dibebaskan setelah pertempuran berakhir
Konflik Bersenjata Internasional
*
ICRC *
ICRC

13. Orang Tahanan Yang Berhak Mendapat Status Tawanan Perang
K
O
M
B
A
T
A
N
1. Anggota Angkatan Perang ….
2. Anggota milisi & barisan sukarela, gerakan perlawanan bersenjata terorganisir
dengan syarat beroperasi dengan
a) dibawah komando yg bertanggung jawab,
b) tanda pengenal, c) bawa senjata terbuka,
d) sesuai hkm & kebiasaan perang.
3. Anggota angkatan perang reguler yang tunduk pd st pemerintahan /
kekuasaan yang tidak diakui oleh Negara Penahan ….
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Orang yg menyertai AP tanpa menjadi AP
5. Anggota awak kapal niaga
6. Levee en masse ; …… ………
Yang ketika tertangkap, masih sedang membedakan dirinya.

14. KONVENSI JENEWA IV
 Perlindungan penduduk sipil pd masa pendudukan & perang
 Kewajiban penguasa pendudukan memberi perlindungan dari
perlakuan sewenang-wenang & memberi akses kepada bantuan
kemanusiaan yang diperlukan.
 Perlakuan tertentu
(manusiawi) terhadap
orang-orang sipil yang
ditahan.
*
ICRC

15. 4 Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949
tentang Perlindungan Korban
I : Tentara Terluka & Sakit di Darat II : Tentara Sakit & Korban
Kapal Karam di Laut
III : Tawanan Perang IV : Orang Sipil
Pasal 3:
Perlindungan
HHI
(HAM fundamen)
pada situasi
konflik bersenjata
internasional &
non-internasional
*
ICRC
*
ICRC
*
ICRC
*
ICRC

16. Ketentuan Mendasar (Aturan Standard Minimum)
pada waktu KBNI disamping KBI
dalam Psl 3 Bersmaan KJ
…Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu,
termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-
senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de
combat) karena sakit, terluka, penahanan atau sebab lain apapun,
dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan
kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang
didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin,
keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu.
Untuk maksud ini, ...

17. Kewajiban mendasar bagi Pihak Yg Berkonflik
Menghormati korban, yaitu dilarang & tetap akan dilarang melakukan
pebuatan berikut terhdp korban :
a. tindakan kekerasan atas jiwa & raga, terutama setiap macam
pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam & penganiayaan;
b. penyanderaan;
c. perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yg menghina &
merendahkan martabat;
d. menghukum & menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yg
dijatuhkan oleh suatu pengadilan yg dibentuk secara teratur, yg
memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan
oleh bangsa-bangsa beradab.
Melindungi korban yg terluka, sakit & korban kapal karam, dengan
mengumpulkan & merawatnya.

18. Ketentuaan dasar lainnya
dlm Pasal 3 KJ Kembar
 Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Internasional Palang
Merah (ICRC), dapat menawarkan jasa-jasanya kepada Pihak-pihak yg bersengketa.
 Pihak -pihak vg bersengketa, selanjutnya harus berusaha utk menjalankan dgn
jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua
atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini.
 Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi
kedudukan hukum Pihak-pihak yg bersengketa.

19. Perlindungan : di waktu damai
& perang
HHI
Hak
• untuk hidup
• tidak disiksa
•diperlakukan manusiawi
• atas kebebasan pribadi
• tidah dihukum seketika
• atas lingkungan
• untuk bekerja
• atas kesehatan
Sarana & Metode
Peperangan
Peraturan Mengenai
Penghargaan
Peraturan mengenai
keikut-sertaan
dalam permusuhan
Hak-Hak Kolektif
• atas pembangunan
• penentuan nasib sendiri
• atas perdamaian
Hak Sipil & Politis
• untuk turut serta dalam
pemilihan umum yg bebas
• kebebasan untuk
berkumpul & berserikat
• kebebasan pers
Hak Ekonomi & Sosial
• untuk pendidikan
Hukum HAM
di waktu perang
inti HHI (Psl 3KJ) = HAM fundamen
yang tidak boleh dikesampingkan.
Psl 4 UU 39/1999
Psl 4 KIHSP 1966

20. Hukum Den Haag

21. Pembatasan penggunaan alat & cara berperang
- Aturan dalam bertempur
- Senjata dan metode perang yang dibatasi
Prinsip-Prinsip HHI
 Pembatasan
 Mencegah penderitaan
yang tidak perlu
Pembedaan
Proporsional
 Tindakan Pencegahan
 Kepentingan Militer
 Kemanusiaan
…
Protokol Tambahan 1977,
Konvensi DH (sejak 1868),
& perjanjian HHI lainnya
tentang senjata,
Kebiasaan HHI
(HHI K /
Hukum Kebiasaan
Internasional
di bidang HHI)

22. PEMBEDAAN
pasal 52.2; 57; 44.3 PT I; HHIK A 1.7 – par 39 SRM
sasaran militer/sah obyek sipil
vs
•Negara harus mencegah
penyalahgunaan lambang KJ (Psl 53 KJ I).
*
ICRC

23. Benda
Budaya
Negosiator
/ Parlementer Linmas / Civil
Defence
Fasilitas Publik yang mengandung
kekuatan berbahaya
Dinas Kesehatan Tentara, & Gerakan Internasional
Palang Merah & Bulan Sabit Merah
LAMBANG OBYEK & ORANG-ORANG YANG
DILINDUNGI SECARA KHUSUS
*
ICRC

24. - Angkatan Bersenjata
- sarana dan posisi militer
-Objek-objek yang memberi kontribusi bagi
tindakan militer yang perusakan, penghancuran,
penguasaan / pelumpuhannya,
pada waktu yangbersangkutan memberi
keuntungan militer yang pasti
PT I KJ psl 52.2; HHIK A 8 -par 40 SRM
SASARAN MILITER & KEPENTINGAN MILITER
*
ICRC

25. • Obyek sipil yang berpartisipasi / memberi kontribusi efektif
bagi kegiatan militer berisiko kehilangan perlindungan sipil.
• Kehadiran obyek militer di area sipil tidak langsung merubah
status netral/ perlindungan area sipil.
Sasaran Militer & Kepentingan militer
 Anggota militer berdoa di rumah ibadah ?
 Buruh sipil bekerja di pabrik bahan senjata ?
 Radio Publik yang digunakan kampanye perang ?
 ,, ,, digunakan komunikasi & komando militer ?
 Kapal Nelayan yang melakukan kegiatan intelejen ?
 Aksi Kemanusiaan menggunakan kapal perang ?
 Merupakan partisipasi langsung ? Prinsip Proporsional !

26. KESEIMBANGAN
( pasal 57-2.(a) (iii); PT I; HHIK A 14; par 46 SRM
Kewajiban mengumpulkan informasi & peringatan
sebelum melakukan serangan
*
ICRC

27. PEMBATASAN
pasal 22 K DH.IV; pasal 35 PT I; HHIK A 70;
*
ICRC

28. Senjata-senjata tertentu yang dilarang digunakan
menurut Perjanjian & Kebiasaan HHI
• …
• peluru yang mekar atau merata dengan mudah di dalam tubuh manusia (DH Decl
IV,3, 1899)
• peluru antipersonil yang meledak di dalam tubuh manusia (St Petersburg, 1868)
• Senjata konvensional tertentu yang menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan
yang tidak perlu (Convention on Certain Conventional Weapon / CCW 1980 ) 
• …..

29. … Senjata-senjata tertentu yang dilarang
digunakan menurut Perjanjian & Kebiasaan HHI
• yang melukai dengan pecahan-pecahan yang tak dapat dideteksi dengan
sinar-X di dalam tubuh manusia (CCW 1980 PI/1980)
• booby traps /jebakan anti orang (CCW 1980 PII 1980)
• senjata bakar untuk tujuan antipersonil dan mencelakakan (CCW 1980 P III
1980)
• senjata laser yang mengakibatkan buta permanen, (CCW 1980 P IV 1995)
• munisi ledak yang tersisa sampai pasca perang (CCW 1980 P V ERW 2003)

30. … Senjata-senjata tertentu yang dilarang
digunakan menurut Perjanjian & Kebiasaan
HHI
• …
• Senjata biologik, bakteriologik & beracun (Konvensi 1972)
• Senjata kimia (Konvensi Paris 1993)
• Ranjau darat anti orang (Perjanjian Ottawa 1997)
• Cluster munitions/Bom Tandan (Convention 2008)
• Nuklir (Treaty 2017)

31. Cara-cara perang yang dilarang oleh
Konvensi (PT I & II) & HHI Kebiasaan, a.l :
• melakukan penyerangan tanpa ampun
• menyerang orang yang turun dengan parasut karena terpaksa
• membuat penduduk sipil kelaparan
• melakukan perbuatan terror
• menggunakan lambang KJ atau lambang perlindungan lainnya secara tidak
seharusnya
• melakukan perbuatan curang (perfidy), yaitu penyerangan melalui
penyamaran & pengkhianatan dng sengaja terhdp kepercayaan musuh.
• Menggunakan cagar budaya (Konvensi Den Haag 1954 tentang
Perlindungan cagar budaya berikut Protokol I/1954 & Protokol II /
1999).
• Merekrut anak (Protokol Opsional Konvensi Hak Anak)

32. Asas-Asas & Pokok-Pokok HHI
Beberapa asas & pokok, Jenis-jenis perang & HHI yang berlaku,
Kriteria Konflik Bersenjata

33. Beberapa Azas & Pokok HHI
A.l.
• Tujuan HHI bukanlah untuk melarang perang, melainkan untuk meminimalkan penderitaan &
kerugian akibat perang
• Tujuan perang yang sah adalah untuk melemahkan (militer) musuh, bukan untuk menghancurkan
bangsa musuh.
• Bahkan dalam perang ada batas-batas tentang penggunaan alat dan cara perang ( Hukum Den
Haag)
• Melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam peperangan termasuk kewajiban
dari anggota pihak yang berperang ( Hukum Jenewa)
• HHI berlaku pada waktu perang (sengketa/konflik bersenjata), baik yang bersifat internasional (KBI)
maupun tidak internasional (KBNI).
• Dalam KBI, kombatan yang ditawan mendapat status sebagai tawanan perang dan setelah perang
harus dibebaskan, kecuali harus diadili karena melakukan pelanggaran hukum.
• Setelah KBNI, anggota pihak non-negara boleh dilepaskan oleh negara apabila diperlukan untuk
rekonsiliasi, kecuali telah melakukan kejahatan perang (pelanggaran berat).

34. Jenis Perang (Konflik Bersenjata) & HHI yang berlaku
Konflik Bersenjata /
Perang
Internasional (KBI)
Konflik Bersenjata/ Perang
Non-Internasional
(KBNI)
 Bukan Konflik Bersenjata :
Situasi Kekerasan Lain : Situasi
Ketegangan / Gangguan
Keamanan Dalam Negeri.
Terutama berlaku :
 KJ 1949 : KJ I,II, III & IV
 PT I/1977
 HHI Kebiasaan
+ sebagian Hukum HAM
 Pasal 3 yang sama dari KJ 1949
 PT II/1977
 HHI Kebiasaan
+ sebagian Hukum HAM &
sebagian Hukum Nasional
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Sebagian Hukum HAM
 Sebagian Hukum Nasional

35. KBNI: (Psl 3 KJ) : Konflik bersenjata yang
tidak bersifat internasional, …
KBI:antara Angkatan Bersenjata
dari 2 negara atau lebih; & atau
pendudukan.
(Psl 2 KJ; Psl 1.4 PT I)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxGangguan Keamanan xxx
HHI berlaku dalam situasi berikut ?
 KB Internasional
 KB Non-Internasional

36. KBNI (PT II, Psl 1.1) :
antara Tentara Nasional dengan
Angkatan perang pemberontak atau kelompok
bersenjata terorganisir lainnya yang :
• berada dibawah komando yg bertanggung
jawab,
• melaksanakan kendali terhadap sebagian
wilayah,
• mampu melaksanakan operasi militer secara
bersama & terus menerus
• mampu menlaksanakan
ketentuan HHI.
KBI:antara Angkatan Bersenjata
dari 2 negara atau lebih; & atau
pendudukan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gangguan Keamanan xxxxx
*
ICRC

37. Termasuk KBNI (SR, Psl 8.2.f) :
• KB yg berlangsung dalam wilayah
dari suatu Negara,
• ketika konflik bersenjata yg
berkepanjangan,
• antara otoritas-otoritas pemerintah
dengan kelompok bersenjata
terorganisir atau antara kelompok –
kelompok demikan.
KBI:antara Angkatan Bersenjata
dari 2 negara atau lebih; & atau
pendudukan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gangguan Keamanan xxxxx

38. Keberlakuan HHI di Laut lebih ditentukan oleh latar belakang, dasar & bentuk penggunaan
kekuatan*
 HH (KJ & PT I)
H
u
k
u
m
N
a
s
i
o
n
a
l
&
H
A
M X HHI
 HH ( Psl 3 KJ
& PT II)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tindakan Militer KBI setelah PD II
• Falkland/Malvinas:Argentina vs Inggris 1982
• US di & vs Nicaragua 1984.
• di Laut Cina Selatan, Cina vs Vietnam 1988
• Skirmish dekat Yeonpyeong, Korsel vs Korut, 1992 & 2002.
• Perang Tanker Teluk Persia antara Iran & US
Tindakan Militer KBNI :
Jarang sekali, kecuali :
• Sri Lanka vs LTTE (Liberation Tigers of Tamil Elan)
Tindakan penegakan hukum oleh AL terhdp :
- Kelompok bersenjata non-Negara
- Kelompok swasta di bidang militer & keamanan (PSMCs / PMKS)
- Bajak laut, penyelundup & kriminal lainnya.
&
H. Laut
*

39. Membedakan situasi Konflik
Bersenjata (KB) dengan non KB
Khususnya di laut :
• Berbeda dengan skirmish (pertempuran kecil), kecelakaan antar kapal perang, atau kapal-
kapal yang diberi tugas tertentu oleh Negaranya, tidak dapat selalu dianggap perang
(KBI), spt*
- Pesawat pengintai US Navy EP-3E & Pesawat tempur Chinese F-811 di Pulau Hainan, April 2001
• kecuali tindakan kapal tsb :
- merupakan use of force (penggunaan kekuatan)
- disahkan oleh Negaranya.

40. Contoh penggunaan kekuatan (tindakan militer)
di laut dalam kerangka tindakan PBB *
Sangat jarang, contohnya
• Tindakan Inggris memblokade Port of Beira di Mozambique, terkait Resolusi
DK PBB nmr 221 / 9 April 1996 , karena pelabuhan tsb digunakan dalam
pengangkutan minyak untuk mendukung rejim Smith di Rhodesia (skrg
Zimbabwe).

41. PENTAATAN HHI
- individu wajib mentaati HHI,
yaitu
• anggota pasukan tempur
(kombatan)/ militer
• komandan / atasan
• anggota masyarakat
sipil & atasan kerja
- negara/pihak
yang bersengketa wajib taat
& wajib menjamin pentaatan
PELANGGARAN HHI
menyerang/menyebabkan orang
tak bertempur menjadi korban
 menghalangi tugas
kemanusiaan
 menyerang, menyebabkan terluka
 menghalangi tugas militer
tidak mendisseminasikan
 tidak mengatur sepatutnya
 tidak menindak pelanggaran
KEWAJIBAN vs TINDAK PELANGGARAN

42. - Sanksi terhadap individu, yaitu
• peserta tempur (kombatan)
• anggota militer
• komandan
• anggota masyarakat
• sipil &
• atasan kerja
- Sanksi terhadap
negara sebagai pihak
bersengketa
PENEGAKAN HUKUM ATAS KETERLIBATAN
DALAM PELANGGARAN HHI
hukuman disiplin militer
 hukuman pidana, berdasarkan
◘ pengadilan nasional (pengadilan
umum / militer /HAM)
◘ pengadilan internasional (ICC)
sebagai pengadilan alternartif
terhadap kejahatan perang
(pelanggaran berat HHI).
 ganti rugi, embargo, isolasi, dll
melalui keputusan
◘ diplomatik, rekonsiliasi
◘ mahkamah internasional (ICJ)

43. Hukum Perang & Perkembangannya

44. Sumber Hukum Perang di Laut disamping KJ II/1949 & PT 1977
 Paris Declaration 1856
 Hague Convention 1904
 Hague Convention
VI,VII,VIII,IX,XI,XIII 1907
 London Declaration , 1909
 Oxford Manual of Naval War, 1913
 Washington Treaty 1922
 London Treaty 1930
 Montreux Convention 1936
 Stokholm Declaration 1938
 San Remo Manual 1994

45. Beberapa Issue Hukum Perang dalam Debat & Diskusi
Antar Negara & Akademik
Kemungkinan Pemberlakuan HHI terkait hal berikut :
 Melawan Terorisme :  apabila KB, baik KBNI /KBI(…)
 Proxy War : … (KB, baik KBNI /KBI)
 Assymetric Warfare :  …, prinsip pembedaan
 Urban Warfare : …, prinsip pembedaan & proporsional
 Computer Network Attack atau Cyber Warfare :  …pr pembedaan
 Penggunaan Autonomus Weapon atau Robbotic Warfare :  …
kemampuan fungsi membedakan !

46. Perjanjian HHI yang diratifikasi /diaksesi
oleh Indonesia
1) 4 Konvensi Jenewa 1949 (KJ 1949) tentang Perlindungan
Korban Perang – UU no 59/1958
2) Konvensi Den Haag14 May 1954 tentang Perlindungan Benda
Budaya di Saat Sengketa Bersenjata – KePres 1966
3) Protokol Konvensi Den Haag 14 May 1954 tentang
Perlindungan Benda Budaya di Saat Sengketa Bersenjata –
KePres 1966
4) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA) – Kepres no 36
/1990
5) Protokol KHA mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik
Bersenjata – UU no 9 / 2012

47. … Ratifikasi / Aksesi
6) Konvensi 10 April 1972 tentang Larangan Pengembangan,
Produksi ataupun Penimbunan Senjata-Senjata Bakteri
(Biologi) dan Beracun serta tentang Pemusnahannya – Kepres
58/1992
7) Konvensi Paris 1993 tentang Larangan Pengembangan,
Produksi, Penimbunan dan Penggunaan Senjata-Senjata Kimia
dan tentang Pemusnahannya - UU no 8/1998
8) Konvensi tentang Larangan Ranjau Anti Personal (Ottawa
treaty) - UU no 20/2006
9) Perjanjian Larangan Uji Nuklir Komprehensif – UU no 1/2012.

48. Terima Kasih
… pertanyaan / tanggapan….
…….diskusi …