Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminar tora kementan (yuti) new

70 views

Published on

Update perkembangan Program TORA. Janji membagikan 9 juta ha tanah ke petani, sudah sampai dimana? Bagaimana kesiapan Kementan dll?

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seminar tora kementan (yuti) new

  1. 1. PEMANFAATAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) untuk Perluasan Lahan Pertanian dan Kesejahteraan Petani Oleh: SYAHYUTI Kementerian Pertanian, Jakarta 13 Desember 2017
  2. 2. Materi: 4. Program TORA 5. Upaya mengoptimalkan TORA untuk perluasan lahan dan kesejahteraan petani 2. Kebutuhan lahan untuk pembangunan pertanian 3. Kondisi dan ketersediaan lahan di Indonesia 1. Konsep reforma agraria
  3. 3. Satu, Apa sih reforma agraria ?
  4. 4.  Pasal 1 2 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: Agraria adalah “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya....”.  Tap MPR No. IX tahun 2001 pasal 2:  “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”. 4 Ada 2 aspek pembaruan agraria, yakni: 1. Aspek penguasaan dan pemilikan (= landreform) 2. Aspek penggunaan dan pemanfaatan (=non landreform) Reforma agraria = aspek landreform + aspek non-landreform
  5. 5. ASPEK LANDREFORM ASPEK NON-LANDREFORM Objeknya Penataan ulang penguasaan dan pemilikan tanah dan sumber daya agraria lain Perihal penggunaan dan pemanfatan tanah dan sumber daya agraria lain. Yang diatur Siapa menguasai tanah, apakah individu, badan usaha, atau negara. Apakah berupa hak milik, hak guna usaha, sewa, bagi hasil, atau pinjam. Apakah sebidang tanah tertentu lebih cocok untuk ditanami padi, sawit, atau bikin pabrik. Faktor-faktor pembentuknya Faktor tatanan hukum (negara dan adat), tekanan demografis, kondisi ekonomi (misal lapangan kerja non-pertanian), dan lain-lain. faktor geografi, topografi, kesuburan tanah, infrastruktur yang ada, kondisi ekonomi lokal-global, tekanan demografis, ketersediaan teknologi, ketersediaan kredit, keuntungan usaha pertanian, dan lain-lain Masalah yang dihadapi Konflik penguasaan dan pemilikan secara vertikal dan horizontal, inkosistensi hukum, ketimpangan penguasaan dan pemilikan, penguasaan petani yang sempit, ketidaklengkapan Degradasi tanah, konflik penggunaan dan pemanfaatan secara vertikal dan horizontal, tanah sbg komoditas pasar, maraknya jual- beli tanah. 5
  6. 6. ASPEK LANDREFORM ASPEK NON-LANDREFORM Aktifitas RA yang relevan Penetapan objek tanah landreform, penetapan petani penerima, penetapan harga tanah dan cara pembayaran, pendistribusian tanah kepada penerima, perbaikan penguasaan (misal perbaikan sistem penyakapan), dan penertiban tanah guntay (absentee) Berbagai bentuk pengelolaan dan pengusahaan tanah, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan produktifitas tanah, perbaikan sistem pajak tanah, pemberian kredit usahatani, penyuluhan dan penelitian, penyediaan pasar pertanian, serta pengembangan organisasi petani. (= Tupoksi Kementan, dan kementerian teknis lain) Kelompok studi Land tenure. Yakni hak atas tanah atau penguasaan tanah, atau tepatnya tentang status hukum dari penguasaan tanah (hak milik, gadai, bagi hasil, sewa menyewa, dan juga kedudukan buruh tani). Land tenancy. Lebih kepada pendekatan ekonomi, yaitu menyangkut tentang penggarapan tanah dan seterusnya. Kementerian terkait Kemen LHK, BPN Kementan, Kemen PUPR, Kemen LHK, dll 6
  7. 7. Swasembada pangan vs kesejahteraan petani: Mencapai swasembada Mencapai kesejahteraan petani Unit perhatian nasional Rumah tangga petani Pencapaian Swasembada bisa dicapai tanpa kesejahteraan petani, asalkan total pertanaman nasional cukup Sejahtera bisa dicapai tanpa swasembada, bila lahan per rumah tangga cukup (mis 2 ha/RT) Yang dibutuhkan Perluasan lahan (terutama kedelai), lahan yang cukup secara nasional, ketersediaan teknologi, dan dukungan untuk adopsi teknologi. Lahan yang cukup per RT, pola bagi hasil yang adil, bantuan untuk menekan biaya usahatani, harga jual komoditas yang menarik Bentuk dukungan Teknologi tinggi (benih unggul, pupuk cukup, dst) Lahan yang cukup per RT, dan teknologi Pendekatan yg bisa diaplikasikan Farmer field school (FFS) Farmer Bussiness School (FBS)7
  8. 8. Kuadran II - Reforma agraria tanpa pembangunan pertanian (= landreform tanpa aspek non landreform) - Lahan cukup per petani, secara nasional kurang - Bagi hasil menguntungkan penyakap Kuadran IV - Pembangunan pertanian dengan landreform (lahan minimal 2 ha/RT petani) - Dukungan input cukup. Prasarana baik, dan harga menarik - Bagi hasil menguntungkan penyakap Kuadran I - Pembangunan pertanian lemah, tanpa landrefrom - Ketersediaan input dan prasarana lemah - Harga kurang menarik - Bagi hasil merugikan penyakap Kuadran III - Pembangunan pertanian tanpa landreform - Lahan sec nasional cukup, namun hanya 0,2 ha/RT - Dukungan input, prasarana, dan insentif harga - Bagi hasil merugikan penyakap Petani sejahtera Petani tidak sejahtera Tidak swasembada swasembada8
  9. 9. Gejala “Delandreformisasi”:  Program landreform sudah diwacanakan sejak 1960-an, namun efektif nya rendah  Pada waktu yang bersamaan, berlangsung proses sebaliknya, berupa ”delandreformisasi”  Delandreformisasi = suatu kondisi yang bergerak ke arah yang berlawanan dari upaya-upaya landreformisasi, berlawanan dengan tujuan ideal reforma agraria. 10
  10. 10. Landreform Delandreformisasi Proses panataan penguasaan dan pendistribusian lahan kepada petani sehingga setiap petani memperoleh lahan yang cukup untuk diusahakan dan mampu mensejahterakan keluarganya. Gejala yang berlawanan dengan ide landreform. Lahan petani yang semula cukup menjadi terus berkurang karena dijual, karena dibagi-bagi, atau karena dialihfungsikan. Landreform memimpikan petani memiliki akses pada lahan yang mudah, menguasai lahan yang cukup untuk keluarganya untuk mencapai kesejahteraan, dan penataan ruang sedemikian sehingga kegiatan pertanian mendapat dukungan secara skala ekonomi, infrastruktur, dan kewilyahan. Petani semakin terpisah dari lahan. Hanya menguasai lahan yang semakin sempit, sehingga tidak cukup untuk menafkahi keluarganya. Bentuknya = pendaftaran tanah, ganti rugi lahan, pendistibusian, pendaftaran calon penerima tanah, dan lain-lain. Bentuknya = penjualan lahan oleh petani, fragmentasi lahan sehingga menjadi tidak ekonomis, dan konversi lahan yang sulit dikendalikan. Terbatas pada ide, dibicarakan tiap hari Adalah fakta riel. Terjadi setiap hari, makin hari makin cepat, makin luas, makin menguat. Diwacanakan, dibuka secara luas, dan bahkan dijadikan ”jualan politik” para kontestan calon legislatif dan eksekutif. Tersembunyi, tidak diperhatikan, tidak disadari oleh siapapun. Saya berani katakan, Saya adalah orang pertama yang menulis hal ini, dan pertama11
  11. 11. Landreform Delandreformisasi Skalanya besar, menarik perhatian, dan diberitakan media massa. Skalanya kecil-kecil, terjadi di setiap wilayah desa dan kota. Tidak ada yang merasa sedih, dan tidak dianggap sebagai sebuah ketidakadilan karena dijalankan secara sukarela oleh petani, dan legal pula. Diskenariokan dan direncanakan oleh pemerintah dan kalangan cerdik pandai, meski ga kesampaian. Sesungguhnya juga tidak diharapkan bahkan oleh petani sekalipun, namun tetap terjadi karena tekanan hidup dan bujukan hidup konsumtif. Dampak tidak berjalannya landreform = akses petani padal lahan sulit, penguasaan lahan makin sempit, pemerintah terpaksa terus memberi bantuan dan subsidi karena usahatani per keluarga sempit dan tidak ekonomis, kemiskinan, dan ketidakadilan. Dampak delandreformisasi = terkendalanya pengembangan agribisnis karena skala usaha semakin tidak efisien, tenaga kerja usia muda kurang tertarik di pertanian, pelepasan tanah menyebabkan kemiskinan dan sulit akses ke perbankan, petani terpaksa harus melakukan diversifikasi bidang usaha yang serba tanggung, serta perubahan sosiokultural yakni rusaknya relasi dan keutuhan dalam keluarga. 12
  12. 12. Dua, Kebutuhan lahan untuk pertanian
  13. 13. Kebutuhan lahan untuk pertanian: Komoditas Kebutuhan (juta ha) Ket. Padi 14,98 Tahun 2025 Jagung 6,21 Kedelai 2,27 Tahun 2018 perlu 1,5 juta ha Tebu 12,28 Sapi 0,21 TOTAL 32,76
  14. 14. ROADMAP CETAK SAWAH BARU Kementan 2016-2019 2. Persyaratan Calon Lokasi Sawah a. Lahan clear and clean (status jelas & tidak sengketa) b. Tersedia sumber air dan tenaga kerja (petani) c. disusun Survei, Investigasi dan Desain (SID) 1. Target 2015-2019: 1,0 Juta Hektar Lokasi di luar Pulau Jawa Dikerjakan pola padat karya (melibatkan petani) Cetak Sawah Baru (ribu hektar) 2016 2017 2018 2019 132 144 362 362 15
  15. 15. Tiga, Kondisi dan ketersediaan lahan di Indonesia
  16. 16. Luas lahan Indonesia (dalam ha): Luas Indonesia: 516.757.300 ha LAUTAN DARATAN Potensi pertanian 325.748.300 191.009.000 95.810.000 lahan kering 70.590.000 lahan basah 5.230.000 rawa 19.990.000 Dimanfaatkan 61.110.000 Lokasi: Cadangan 34.700.000 7.450.000 APL 6.790.000 HPK Sumber: BPS (2013) dll 20.460.000 HP
  17. 17. Lahan berdasarkan penguasaan (%): 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% 10% 16% 4% Lahan berdasarkan penggunaan (%): 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 4% 4.60% 10.30% 66.20% 7.90% 1.40% 5.60%
  18. 18. Luas dan jumlah Bidang Tanah Bersertipikat Per Jenis Hak: Luas (m2) Jumlah bidang tanah (unit) Hak milik 361.320.562.301 22.838.590 Hak guna usaha 336.896.121.067 10.368 Hak guna bangunan 26.837.692.789 3.227.570 Hak pakai 3.690.708.486 250.411 Hak pengelolaan 761.398.580 3.504 Hak wakaf 35.418.112 36.345 - 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
  19. 19. Sumber: Statistik lahan pertanian 2009-2013 (Pusdatin 2014)
  20. 20. Lahan sawah:  Lahan baku sawah existing = 8,1 juta ha  Potensi sawah = 8.3 juta ha (rawa = 2,98 juta ha, non rawa 5,3 juta ha) Lahan kering:  Potensi = 22,4 juta ha  Lahan kering semusim = 7,1 juta ha  Lahan kering tahunan = 15,3 juta ha Lahan gambut:  Total = 21,5 juta ha  Non forest = 9,4 juta ha  Forest = 12,1 juta ha Lahan rawa:  Pasang surut = 20,2 juta ha (yang potensial = 9,5 juta ha)  Lebak = 13,3 juta ha (yang sudah diusahakan 0,7 juta ha) Padang penggembalaan (existing):  1973 = 8,8 juta ha  2003 = 2,4 juta ha
  21. 21. Potensi lahan gambut: -Total = 21 juta ha (sebagian menyebut = 18,3 juta ha). -Yang bisa untuk pertanian = 6 juta ha) -Dalam hutan = 12 juta ha, di luar hutan = 9,4 juta ha
  22. 22. Indonesia sesungguhnya tidak “kaya” lahan: 23
  23. 23. Empat, Program TORA
  24. 24. 1. Membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif 2. Reforma Agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat 3. Pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 4. Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan 25 AGENDA 5 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia “…. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “ Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar; program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk seluruh rakyat di Tahun 2019…” NAWA CITA (9 AGENDA PRIORITAS) ARAH KEBIJAKAN BIDANG PERTANAHAN (RPJMN 2015-2019) NAWACITA TERKAIT REFORMA AGRARIA
  25. 25. Kesepakatan 3 menteri tentang RA: 18 Desember 2015:  Mentan menemui Menteri LHK membahas kebutuhan lahan 2 juta ha  Menteri LHK: “ ...Oke. Tapi, sambil menghitung juga bagaimana pengelolaan risikonya. Terkait mitigasi perubahan iklimnya, kalau misalnya 350 ribu ha lahan untuk investasi sapi, berapa CH4 yang dihasilkan? ...”  Untuk investasi komoditas jagung, sapi, dan tebu.  Jagung dengan Perhutani di Jatim dan Jateng, tebu di Lampung dan Sultra , Sapi di Sultra, Kaltim, dan Kalteng  Akan dibentuk tim teknis yang beranggotakan Kementan, KLHK, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (“Tim Percepatan Pengadaan Lahan Pertanian”)
  26. 26. 20 Desember 2015:  Tiga menteri sepakat membentuk “Tim Percepatan Pencadangan Lahan Investasi Industri Gula dan Sapi”  Pengadaan lahan seluas 2 juta hektare (ha):  Tebu =1 juta ha  Jagung = 600.000 ha  Pembibitan sapi = 350.000 ha  Target akhir tahun 2015: rencana kerja tersusun  Akan menyisir HGU yang tidak sesuai peruntukan
  27. 27. 13 Juli 2016:  Tiga menteri (Pertanian, LHK, dan BPN) dipanggil Presiden  Kata Menteri LHK:  “Membahas masalah pertanian, ketersediaan lahan untuk kesejahteraan masyarakat di samping untuk mengurangi impor gula, jagung dan sapi”
  28. 28. 24 Januari 2017:  Tim Percepatan Pencadangan Lahan untuk Investasi Pertanian (PPLIP).  Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No P81- 2016 tentang Kerja Sama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan, pasal 5 ayat (2):  “...pengembangan tanaman pangan dan ternak di wilayah tertentu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan di Areal Kerja Perum Perhutani dapat dilakukan dengan skema kerja sama antara KPH atau Perum Perhutani dengan mitra kerja sama“.  Pasal 6 ayat (1): mitra kerja sama meliputi BUMN, BUMD, BUMS, atau koperasi.  Persetujuan harus dari Menteri LHK  PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) = di Sampit  PTPN X, XI, dan PT Wahyu Daya Mandiri = di Jawa Timur
  29. 29. 24 Feb 2017:  Tim Percepatan Pencadangan Lahan untuk Investasi Pertanian (PPLIP)  Memberi waktu kepada 11 perusahaan untuk mengajukan permohonan izin pemanfaatan lahan Perhutani guna kegiatan investasi pertanian kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hingga April 2017.  Perusahaan melengkapi persyaratan seperti kepastian lahan, proposal, peta, nota kesepahaman, jaminan 20% (bank garansi), dan kelayakan usaha.  Sesuai Permen LHK Nomor P.81/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan.  Tebu 9 perusahaan, sapi 2 perusahaan, jJagung 0 perusahaan, karena tidak ada lahan yang sesuai.  Perhutani menyiapkan lahan seluas 67.000 ha (Jawa Barat-Banten 22.001 ha, Jawa Tengah 19.492 ha, dan Jawa Timur = 21.207 ha.)
  30. 30. Dalam UU 19 tahun 2013:  Tidak ada istilah “landreform”  Pasal 55-65: “konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian”  Pemerintah menyediakan kemudahan dengan pemberian paling luas 2 ha tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian kepada petani, yang telah digarap paling sedikit 5 tahun berturut-turut.  Pasal 59: hak penggarapan hanya diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. (tidak termasuk hak pemilikan).
  31. 31. 5 November 2014:  Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review atas UU 19-2013 :  ‘Hak sewa’ (Ps 59) bertentangan dengan UUD 1945 (Ps 27 dan 28D ayat 1), merupakan praktik feodal Hindia Belanda.  Sehingga, Pasal 59: “Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan” tidak memiliki hukum mengikat ( =
  32. 32. 34 REFORMA AGRARIA 9 Juta Ha REDISTRIBUSI TANAH 4,5 Juta Ha LEGALISASI ASET 4,5 Juta Ha Tanah Transmigrasi yang Belum Bersertipikat (0,6 Juta Ha) Sertipikasi Tanah (PRONA, Lintas Sektor) (3,9 Juta Ha) HGU Habis dan Tanah Terlantar (0,4 Juta Ha) Pelepasan Kawasan Hutan (4,1 Juta Ha) @2 ha per RT = 4,5 juta RT petani
  33. 33. Legalisasi aset:  Target sertifikasi = 3,9 juta ha  Realisasi 2010-2014 = 5.006.894 bidang  Sampai Agustus 2017 = 2.888,993 sertifikat, 245.097 bidang  Target sertifikasi 2017 = 5 juta sertifikat (sampai Oktober 2017 baru 2 juta, yang sudah dikukur 4 juta).  Target 2018 = 7 juta sertifikat  Target 2019 = 9 juta sertifikat
  34. 34. Redistribusi lahan:  Pernah disebutkan seluas 21,7 juta ha.  HGU dan tanah terlantar (0,4 juta ha), sedangkan tanah terlantar total 7,2 juta ha, potensi untuk pertanian 2,1 juta ha. Tahun 2012 = 13.000 bidang siap diredistribusi  Berasal dari bekas HGU, tanah terlantar, tanah negara, pelepasan kawasan hutan, hutan produksi untuk konversi  Untuk: buruh tani, petani gurem, masyarakat adat, nelayan, pemuda, dan perempuan  Pelepasan kawasan hutan (4,1 juta ha): berasal dari alokasi 20% perusahaan perkebunan dari pelepasan kawasan hutan, dan seluas 2,1 juta Ha dari HPK di kawasan hutan yang tidak produktif Realisasi redistribusi: 1961-2013 = 2.337.096 bidang 2014 = 138.181 bidang Tanah terlantar teridentifikasi: 2010-2014 = 2.050.088 ha
  35. 35. Perhutanan sosial:  Izin pemanfaatan hutan 35 tahun, bisa diperpanjang  Direncanakan untuk 12,7 juta ha  Sampai 2019 ditargetkan 4,3 juta ha  Terdapat 25.683 desa berada dalam kawasan hutan  Terdiri dari: hutan desa 491.963 ha, hutan kemasyarakatan 244.404 ha, hutana tanaman rakyat 232.050 ha, kemitraan kehutanan 71.608 ha, hutan adat 8.746 ha, dan izin di areal Perhutani 4.675 ha  Periode Nov 2014 – Agustus 2017 telah dilakukan perhutanan sosial seluas 604.373 ha, untuk 239.341 KK  Peruntukan = koperasi, kelompok tani, Gapoktan I Nov 2017:  Presiden menyerahkan SK perhutanan sosial di Kab Bekasi untuk 2.144 ha, di Jatim 2.827 ha. 4 Nov 2017:  Pemberian SK perhutanan sosial di Kab Boyolali seluas 1.890 ha, untuk 1.687 KK
  36. 36. IDENTIFIKASI OBYEK REFORMA AGRARIA HGU Habis dan Tanah Terlantar (0,4 Juta Ha) Pelepasan Kawasan Hutan (4,1 Juta Ha) Tanah Transmigrasi yg Belum Bersertipikat (0,6 Juta Ha) Legalisasi Aset (3,9 Juta Ha) Potensi Ditetapkan TanahTerlantar (442.092 Ha) Potensi HGU yang disampaikan daerah dari Aceh, Kab Semarang, Kaltim, Sumbar, Pemalang, Banjar Negara, sumedang, garut, Solok, Kalsel, Jambi (± 100.000 Ha) Peta indikatif 4.385.395 ha Catatan: harus ada pelepasan dari kawasan hutan Realisasi Legalisasi aset 2015 836.921 bdg (± 188.307 ha) Target Legalisasi aset 2016 1.050.073 bdg (± 236.266 ha) ± 227.293 Ha 1. Sudah jadi kampung belum ada sertipikat 2. Sudah pelepasan kawasan hutan tapi blm sertipikat HPL 3. Sudah jadi kampung, belum ada pelepasan Penetapan (41.285 Ha) HGU Habis ( 1.163,94 Ha) Plasma untuk masyarakat sekitar (12.317,79 Ha) Pelepasan Sebagian HGU (4.000 Ha) Transmigrasi 2015 11.044 bidang (± 22.088 ha) Target 2016: 14.526 bdg (± 29.052 ha) Redistribusi Tanah 2015 90.829 bdg (63.985 ha) Target 2016: 175.000 bdg (± 123.280 ha) Target 2017-2019 303.907 bdg ± 212.735 ha Target 2017-2019 15.446.339 bdg ± 3.475.426 ha Target 2017-2019 823.290 bdg ± 548.860 ha Asumsi: Transmigrasi: 1 KK memperoleh tanah seluas 2ha terdiri: 1ha (tanah usaha 1), 0,75 (tanah usaha 2) dan 0,25 ha (rumah pekarangan) total 2 ha Legalisasi aset : 0,225 ha/bdg (sesuai permohonan masuk KKP) Redistribusi Tanah Skema 3 : 0,7 ha/bdg (rata-rata realisasi 2015) Redistribusi Tanah Skema 4: 2 ha Target 2017-2019 ± 2.050.000 bdg 4,1 juta ha
  37. 37. - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 ACEH RIAU SUMBAR SUMSEL BENGKULU KALBAR KALTIM SULUT SULTENG SULSEL MALUKU PAPUA POTENSI TORA DARI KAWASAN HUTAN
  38. 38. Kelompok kerja:  Pokja I: pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial, diketuai KLHK  Pokja II: redistribusi dan legalisasi TORA, diketuai Kementrian ATR/BPN,  Pokja III: pemberdayaan ekonomi masyarakat, diketuai oleh Kementrian Desa PDTT. Diskusi pada Pokja II: KPA telah mengidentifikasi sebanyak 621.656 ha lahan, tersebar di 343 lokasi, pada 18 provinsi dan 97 kabupaten/kota
  39. 39. Diskusi :
  40. 40. Agrarian Reform in the 21st Century? de Janvry et al. (2001), The UN World Institute for Development Economics Research (WIDER) “Access to Land, Rural Poverty and Public Action:  Betapa pentingnya akses atas tanah, kebijakan land reform dan aksi‐aksi kolektif untuk memerangi kemiskinan di pedesaan.  Pentingnya peran pasar dalam RA (market assisted land reform). Buku “Land Policies for Growth and Poverty Reduction: World Bank Policy Research Report”. buku pegangan The World Bank’s Thematic Group on Land Policy and Administration (The Land Thematic Group):  Pendekatan pasar ini memperoleh tantangan dari IFAD (International Fund for Agricultural Development), dalam buku “IFAD Poverty Report 2001: The Challenge of Ending Rural Poverty:  Pentingnya usaha pertanian skala kecil, dan redistribusi tanah secara massal untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan secara drastis. Artikel Griffin, Khan and Ickowitz, (2002) “Poverty and Distribution of Land”. Journal of Agrarian Change No. 2(3): pentingnya land reform sebagai strategi memerangi urban bias policies. Bernstein (2002) “Land Reform: Taking A Long(er) View”. Journal of Agrarian Change 2(4): mengkritik pendekatan pasar maupun neo‐populis
  41. 41. Ben Cousins (2007): "Land and agrarian reform in the 21st century: changing realities, changing arguments? “  Proponents of land reform are often concerned not only with issues of land and agriculture in relation to issues of national economic growth and development, poverty reduction and food security, but also in relation to questions of social justice and redressing historical legacies of dispossession and/or exploitation (the ‘land question’).  The economic bases of pro-poor land reform’ need reformulating in the rapidly conditions of the contemporary
  42. 42. Reforma agraria dan HAM: Hak atas tanah bukan hak universal dalam HAM, namun berhubungan dengan:  Hak untuk mempunyai milik  Hak atas rasa aman dan tenteram  Ahak bebasa atas ancaman ketakutan  Hak tidak dirampas miliknya secara sewenang- wenang  Hak hidup  Hak mempertahankan hidup dan menigkatkan taraf hidup  Hak berperan serta dalam pengambilan keputusan
  43. 43. Catatan penutup: 1. Realisasi TORA belum berjalan mulus. Apakah mencapai target sampai dengan tahun 2019 ? 2. Program TORA (legalisasi dan redistribusi) baru sebatas aspek LANDREFORM, sedangkan aspek NON LANDREFORM belum terlihat. Optimalisasi lahan TORA = membutuhkan penanganan aspek landreform + aspek non landreform 3. Untuk perluasan lahan pertanian: dimana lokasi lahan TORA, bagaimana topografis dan kesuburan nya, bagaimana prasarana ke lahan, dukungan irigasi, dll? 4. Untuk kesejahteraan petani: siapa KK yang memperoleh, berapa pembagian lahan per RT, kemampuan petani mengoptimalkan (bagaimana permodalan petani, prasarana, benih, dll), dukungan teknologi, pasar, dll?
  44. 44. 5. Di luar TORA, masih tersimpan ribuan konflik agraria yang juga membutuhkan perhatian. Sebagian bisa diselesaikan dari Program TORA. 6. Agar berhasil, reforma agraria yang genuine perlu dilakukan secara partisipatif sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga monev dan dampak. Bagaimana keterlibatan petani, organisasi petani, dan kementerian teknis? 7. Dalam Prolegnas 2015-1029: RUU Pertanahan dan RUU Kehutanan harus bersinergi
  45. 45. 49 http://webblogsyahyuti.blogspot.co.id/

×