A

1. ARAH KEBIJAKAN DAN RANCANGAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN TAHUN 2020
Oleh:
Ir. Mulyadi Hendiawan, MM.
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

2. 2
Realisasi Keuangan Dijen PSP TA. 2018
NO ASPEK KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 368.928.725.000 359.565.111.948 97,46
2 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian 573.707.615.000 476.264.127.066 83,02
3
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan
Alat Mesin Pertanian
3.724.678.354.000 3.313.945.876.060 88,97
4
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
885.067.655.000 731.334.423.711 82,63
5 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 84.657.850.000 79.067.166.251 93,4
6 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 197.686.850.000 159.212.414.947 80,54
T O T A L 5.834.727.049.000 5.119.389.119.983 87,74

3. STRATEGI DAN KEGIATAN OPERASIONAL PENGEMBANGAN
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 2020-2024
3
STRATEGI
1.Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan
lahan dan air
2.Peningkatan infrastruktur dan sarana
3.Penguatan kelembagaan petani
4.Pengembangan dan penguatan pembiayaan
pangan dan pertanian
STRATEGI OPERASIONAL
KEGIATAN OPERASIONAL
1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Tersier
2. Irigasi Perpompaan
3. Irigasi Perpipaan
4. Cetak Sawah
5. Optimasi Lahan
6. Alat dan Mesin Pertanian Pra
panen
7. Pembangunan Embung
Pertanian
8. Bangunan konservasi air dan
antisipasi anomali iklim
9. Pengawalan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi
10.Asuransi Usaha Tani Padi
(AUTP)
11.Asuransi Usaha Ternak
Sapi/Kerbau (AUTS/K)
1.Pengembangan lahan rawa pasang surut dan
lebak 1 juta ha
2.Pengembangan lahan kering dan tadah hujan
(rainfed) 4 juta ha
3.Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari 100
menjadi 200-300
4.Modernisasi pangan dan pertanian
(mekanisasi)
5.Pengembangan korporasi petani
6.Asuransi padi, sapi/kerbau

4. SANDINGAN KEGIATAN UTAMA DITJEN PSP TA. 2019
DAN RANCANGAN TA. 2020
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ha 134.075 100.000
2 Irigasi Perpompaan Unit 467 1.000
3 Irigasi Perpipaan Unit 138 150
4 Cetak Sawah Ha 6.000 12.000
5 Optimasi Lahan Ha 500.000 114.000
6 Alat dan Mesin Pertanian Pra panen Unit 30.071 50.000
7 Pembangunan Embung Pertanian Unit 400 400
8
Bangunan konservasi air dan antisipasi
anomali iklim
- 500
9
Pengawalan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi
Layanan 521 521
10 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Ha 1.000.000 1.000.000
11
Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau
(AUTS/K)
Ekor 120.000 120.000
NO
TA. 2019 TA. 2020
KEGIATAN SATUAN
VOLUME
3

5. ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN
LINGKUP DITJEN PSP
3
DITJEN PSP SEBAGAI INSTITUSI PENDUKUNG/SUPPORTING:
 Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan
Peternakan.
 Program/kegiatan Direktif Menteri Pertanian, al: #SERASI; Petani
Milenial, Obor Pangan Lestari (OPAL) dan kegiatan tematik
lainnya.
 Bersama-sama dengan BPPSDMP melibatkan penyuluh dalam
monitoring terhadap kondisi fisik alsintan maupun
pendayagunaan dan pemanfaatan alsintan (OPSIN) baik ditingkat
petani/kelompok tani maupun Brigade Alsintan.
 Bersama-sama dengan Ditjen TP mendukung pelaksanaan
kegiatan optimasi lahan rawa dalam rangka meningkatkan capaian
penambahan luas tanam (IP) dan provitas.
5

6. MODEL PELAPORAN ONLINE (MPO) 2019
yang dilakukan oleh SATKER
Metode UPDATE:
1. UPLOAD :
a. Revisi DIPA/ RKAKL dengan menggunakan file
backup *.s18
b. Realisasi keuangan dengan mengekstrak
realisasi keuangan terkini melalui menu
tayang pagu pada aplikasi SAS SPM dengan
file *.xls
2. ENTRI:
Entri dilakukan pada Realisasi Fisik per kelompok
penerima manfaat, dilengkapi dengan:
a. Target
b. Progress realisasi
c. Alamat Kelompok Penerima
d. Koordinat Lokasi link Peta Digital
e. BAST
f. Foto Kegiatan (sebelum, proses, selesai 100%)
ENTRI DATA
DIPERMUDAH
BISA MELALUI:
1. KOMPUTER PC
2. LAPTOP
3. HP (Handphone)

7. Data Dashboad Satker MPO
Kinerja per
Kabupaten dapat
dimonitor oleh
Satker Provinsi

8. TAMPILAN PROGRES Kegiatan MPO
Contoh Pelaksaan Keg
Perpompaan, data &
dokumentasi pelaksanaan

9. 67

10. ARAH KEBIJAKAN IRIGASI PERTANIAN
• Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan
air di tingkat usaha tani sebagai suplesi air
irigasi untuk komoditas Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, dengan
cara :
 Menampung atau meninggikan muka air,
dan mengoptimalkan pemanfaatan air yang
sumber airnya berasal dari mata air,
curah hujan/ run off, sungai dan atau
sumber air lainnya yang berfungsi untuk
suplesi air irigasi;
 Meningkatkan fungsi jaringan irigasi tersier
melalui kegiatan rehabilitasi dan
peningkatan fungsi saluran.

11.  Prosedur cetak sawah harus diikuti sesuai aturan, kesiapan dan
kelengkapan SID dan Dokumen Lingkungan;
 Dinas Pertanian bersama dengan pihak pelaksana (TNI AD) agar
melakukan reviu dan evaluasi terhadap Dokumen SID yang sudah
ada.
 Dinas Pertanian kabupaten agar berkoordinasi dengan Dinas
Kehutanan dan Kanwil ATR/BPN setempat untuk memastikan calon
lokasi yang akan dicetak status lahannya sudah clean dan clear;
 Cetak sawah mengedepankan kualitas, bukan kuantitas sehingga
calon lokasi yang tidak sesuai dengan persyaratan tidak boleh
dibuka untuk sawah;
 Dinas Pertanian harus memastikan ada sumber air dekat dengan
lokasi dan ada calon petani penggarap sehingga ada jaminan lahan
yang telah dicetak dapat ditanami.
ARAH KEBIJAKAN CETAK SAWAH

12. ARAH KEBIJAKAN OPTIMASI LAHAN RAWA (# SERASI)
 Difokuskan untuk meningkatkan provitas dan meningkatkan indek
pertanaman (IP).
 Kegiatan dilakukan melalui:
pembuatan tanggul, penataan jaringan irigasi dan bangunan
pelengkapnya, pemasangan pompa air, dan lain-lain.
 Tahun 2019, pengembangan lahan rawa akan ditargetkan seluas 500
ribu hektar yang tersebar di 5 (lima) provinsi, yaitu Sumatera Selatan,
Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung dan Sulawesi Selatan

13.  Bantuan Alsintan kepada Poktan/Gapoktan harus
dikonsolidasi pemanfaatannya dan dioperasionalkan
sebagai BRIGADE ALSINTAN;
 ALSINTAN bantuan bukan sekedar alat tetapi juga
sebagai barang Modal yg harus dapat berkembang
sebagai modal USAHA (UPJA);
 BPP/BP3K harus menjadi basis konsolidasi
ALSINTANPenyuluh dan Babinsa sebagai
Pendamping/Penggeraknya;
 Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA yang pemanfaatan
alsintannya sudah optimal tetap dilanjutkan.
Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA yang pemanfaatan
alsintannya belum optimal dialihkan pengelolaannya
ke Kelompok Tani/Gapoktan lainnya atau ke Brigade
Alsintan dengan masa transisi 3 bulan.
 Secara administrasi, dalam bentuk BASTB harus
dapat langsung diselesaikan begitu alsintan tersebut
sudah didistribusikan ke Dinas/Kodim.
ARAH DAN KEBIJAKAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
(ALSINTAN)

14. ARAH KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK
1. Penyaluran pupuk bersubsidi berbasis pada kelompok
tani yang telah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK). Bagi petani yang belum bergabung
dalam kelompok, perlu dikawal untuk dibentuk kelompok
dan/atau bergabung pada kelompok tani terdekat.
2. Peruntukan alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia
termasuk pemanfaatan di lahan perhutani dan
kehutanan untuk usaha komoditi tanaman pangan dan
hortikutura.
3. Kepada petani/kelompok tani di wilayah uji coba
penerapan kartu tani yang belum menerima kartu tani,
pupuk bersubsidi tetap disalurkan kepada petani yang
terdaftar dalam RDKK/e-RDKK.
4. Realokasi antar waktu dan/atau antar wilayah.

15. ARAH KEBIJAKAN ASURANSI PERTANIAN
1. Meningkatkan komunikasi, publikasi dan sosialisasi
terutama dengan sasaran petani/peternak.
2. Mensinergikan AUTP dan AUTS/K dengan program
Kementan dan pemerintah daerah.
3. Memetakan daerah-daerah endemi kebanjiran dan
kekeringan untuk menjadi sasaran peserta AUTP dan
endemi penyakit ternak untuk AUTS/K
4. Pengembangan sistem/aplikasi IT dalam pelaksanaan
AUTP/AUTS/K sehingga mempermudah monitoring dan
verifikasi.

16. 3
ADMINISTRASI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN
 Mengidentifikasi Penerima Manfaat dengan Cermat by name by
adress dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan
dlm Pedoman Umum/Pedoman Teknis;
 Melengkapi dokumen akuntabilitas kegiatan: BAST, SIMAK BMN
atau dokumen Hibah oleh seluruh penyelenggara SATKER
Dekon/TP di Daerah;
 Pelaporan: tahapan persiapan sd selesainya kegiatan. harus
melaporkan secara periodik perkembangan kegiatan PSP di
daerahnya masing-masing melalui berbagai instrumen monitoring
dan evaluasi kinerja anggaran/kegiatan antara lain: SMART
(Kemenkeu); e-MONEV (Bappenas); serta MPO dan Si-MANIS
(Ditjen PSP).