Rdkk pupuk

16,706 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,706
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
402
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rdkk pupuk

  1. 1. SISTEM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI
  2. 2. PENDAHULUAN <ul><li>Pemerintah memprioritaskan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. </li></ul><ul><li>Kebijakan subsidi pupuk diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran program peningkatan produksi komoditas pertanian. </li></ul><ul><li>Efektivitas dan efesiensi penggunaan pupuk diarahkan pada pemanfaatan pupuk majemuk dan pengembangan penggunaan pupuk organik. </li></ul>
  3. 3. LANDASAN PENGATURAN <ul><li>PERATURAN PRESIDEN RI NO 77 TH 2005 TTG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DLM PENGAWASAN </li></ul><ul><li>PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NO 21/M-DAG/PER/6/2008 TTG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN </li></ul><ul><li>PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/PERMENTAN/ SR.130/11/2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010 </li></ul><ul><li>PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 32/PERMENTAN/ SR.130/4/2010 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/PERMENTAN/SR.130/11/2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010 </li></ul><ul><li>PERATURAN GUBERNUR JATENG NO 76 TH 2009 TANGGAL 14 DESEMBER 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH TA 2010 </li></ul>
  4. 4. PENGERTIAN <ul><li>PUPUK BERSUBSIDI ADALAH PUPUK YANG PENGADAAN DAN PENYALURANNYA MENDAPAT SUBSIDI DARI PEMERINTAH UNTUK KEBUTUHAN PETANI YANG DILAKSANAKAN ATAS DASAR PROGRAM PEMERINTAH DI SEKTOR PERTANIAN. </li></ul><ul><li>JENIS PUPUK BERSUBSIDI YAITU PUPUK ANORGANIK (PUPUK UREA, SP-36, SUPERPHOS, ZA, NPK DAN PUPUK ORGANIK. </li></ul><ul><li>PUPUK BERSUBSIDI DITETAPKAN SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2005 </li></ul><ul><li>LINGKUP PENGAWASAN MENCAKUP PENGADAAN DAN PENYALURAN, TERMASUK JENIS, JUMLAH, MUTU, WILAYAH TANGGUNGJAWAB, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN WAKTU PENGADAAN DAN PENYALURAN </li></ul>
  5. 5. PUPUK BERSUBSIDI SBG BARANG DLM PENGAWASAN <ul><ul><li>PUPUK BERSUBSIDI BUKAN KOM ODITI BEBAS </li></ul></ul><ul><ul><li>SISTEM PENGADAAN DAN PENYALURANNYA DIATUR DAN DIAWASI OLEH PEMERINTAH. </li></ul></ul><ul><ul><li>PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN DIBIDANG PENGADAAN DAN PENYALURAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN. </li></ul></ul><ul><ul><li>PRODUSEN, DISTRIBUTOR DAN PENGECER WAJIB MELAPORKAN REALISASI PENGADAAN DAN PENYALURAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU. </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><li>Permentan menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi secara nasional yang dirinci per propinsi dan per bulannya. </li></ul><ul><li>SK Gubernur membagi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan Permentan untuk setiap kabupaten dan dirinci kebutuhan setiap bulannya. </li></ul><ul><li>SK Bupati membagi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan SK Gubernur untuk setiap kecamatan dan dirinci kebutuhan setiap bulannya. </li></ul>PENETAPAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI NASIONAL  PROPINSI  KABUPATEN  KECAMATAN
  7. 7. APABILA TERJADI KEKURANGAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAPAT DIPENUHI MELALUI REALOKASI ANTAR WILAYAH <ul><li>PROSEDURNYA ADALAH : </li></ul><ul><li>Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat. </li></ul><ul><li>Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah propinsi ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat. </li></ul><ul><li>Realokasi antar propinsi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan atas usulan Gubernur. </li></ul>
  8. 8. SISTEM DISTRIBUSI (Sesuai Permendag No 21/2008) Pabrik PKC, PKG LINI II / UPP PENGECER LINI III DISTRIBUTOR GUDANG LINI III PRODUSEN Pabrik PUPUK PETANI/ KEL. TANI Penyaluran dengan Sistem Tertutup mulai 1 Jan 2009 Alur distribusi ke daerah biasa Alur distribusi ke daerah yang sulit dijangkau atau pada saat operasi pasar
  9. 9. SISTEM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI POLA TERTUTUP DAN TRANSPARAN DASAR YG DIGUNAKAN <ul><li>PERATURAN GUBERNUR JATENG NO 76 TH 2009 TANGGAL 14 DESEMBER 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH TA 2010 </li></ul><ul><li>AREAL PERTANAMAN DI KAB. BREBES (REVITALISASI KELEMBAGAAN PETANI, SENSUS PERTANIAN DAN RDKK) </li></ul><ul><li>POLA TANAM DI KAB. BREBES </li></ul>
  10. 10. PENYUSUNAN RDKK <ul><li>Tujuan penyusunan  RDKK  (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani)  adalah : </li></ul><ul><li>Merencanakan kebutuhan riil pupuk untuk usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat/kecil, tanaman hijauan makanan ternak sesuai azas 6 (enam) tepat waktu yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat harga. </li></ul><ul><li>Menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya. </li></ul><ul><li>Membina petani dalam usahatani secara berencana. </li></ul>
  11. 11. <ul><li>Sasaran penyusunan RDKK adalah : </li></ul><ul><li>Terpenuhinya kebutuhan riil petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat/kecil, tanaman hijauan makanan ternak memperoleh pupuk bersubsidi sesuai azas 6 (enam) tepat </li></ul><ul><li>Tersalurkanya pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya, dan </li></ul><ul><li>Terbinanya petani dalam berusahatani secara berencana. </li></ul>
  12. 12. PELAKSANAAN PENYUSUNAN RDKK <ul><li>Tahapan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut : </li></ul><ul><li>Pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari kontak tani/ketua kelompok tani, kelompok tani, sekretaris, bendahara dan kepala-kepala seksi. </li></ul><ul><li>Musyawarah anggota kelompoktani dipimpin olek kontaktani/ketua  kelompok tani untuk menyusun daftar kebutuhan riil yang akan digunakan dari tiap anggota eompoktani dan menetapkan jumlah, jenis, dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan. Daftar yang disusun akan berfugnsi sebagai pesan petani/ kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah aggota kelompok tani tentang recana kebutuhan kelompok tani. </li></ul><ul><li>Pertemuan pengurus kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota kelompok tani tentang rencana kebutuhan kelompok tani. </li></ul><ul><li>Meneliti kelengkapan RDKK penandatanganan RDKK oleh kontaktani/ ketua kelompoktani yang diketahui oleh kepala desa dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) atau Mantri tani (Mantan). </li></ul><ul><li>TAHAP PENYUSUNAN RDKK </li></ul>RDKK sebagai dasar rencana pelayanan pupuk bersubsidi dari pengecer resmi yang akan dibeli oleh petani/kelompok tani secara tunai.
  13. 13. 2. TAHAP PENGIRIMAN RDKK Proses pengiriman RDKK dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : <ul><li>RDKK disusun sebagai instrumen pesanan pupuk. </li></ul><ul><li>RDKK disusun rangkap 3 (tiga) dan setelah ditandatangani, untuk lembar pertama segera dikirimkan kepengecer resmi sebagai pesanan pupuk, lembar kedua dikirim kemantri tani/KCD/ PPL dan lebar ketiga merupakan arsip di kelompok tani. </li></ul><ul><li>Pengecer resmi menyusun rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yang diterima dari kelompok tani yang menjadi binaannya untuk diajukan kedistributor pupuk yang ditunjuk oleh produsen pupuk. </li></ul><ul><li>Penilaian atas rekapitulasi RDKK disesuaikan dengan rencana/sasaran areal tanam setempat oleh mantra tani/KCD/PPL dan diketahui oleh kepala desa. </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Mantri tani/KCD/PPL menyusun rekapitulasi RDKK dari kelompok tani dan disampaikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota sebagai dasar Dinas Pertanian Kabupaten/ kota untuk melakukan penyesuaian dengan kuota/ alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan dalam keputusan bupati/ Walikota. </li></ul><ul><li>Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota menyusun rekapitulasi RDKK dari Mantri tani/KCD/ PPL untuk dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Propinsi dalam melakukan Kontrolbersubsidi sesuai kebutuhan wilayah setempat mengacu kepada rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur/ Permentan. </li></ul>
  15. 15. 3. TAHAP PENYALURAN <ul><li>Pengecer resmi mengatur jadual pertemuan dengan ketua kelompoktanidan petani untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. </li></ul><ul><li>Pengecer resmi melakukan konfirmasi ulang terhadap data yang tercantum dalam RDKK guna mengantisipasi adanya perubahan usulan petani dan penyalah gunaan peruntukan pupuk bersubsidi. </li></ul><ul><li>Petani/ kelompok tani menerima pupuk dari pengecer resmi dalam bentuk pupuk sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan bersama sebelumnya. </li></ul>Penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan oleh pengecer resmi dan kelompoktani/koperasi tani sepanjang terdaftar ditunjukkan sebagi pengecer resmi dengan tahapan sebagai berikut :
  16. 16. PENGISIAN DAN PENGAJUAN RDKK <ul><li>Musim Tanam </li></ul><ul><li>Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan/ Desa </li></ul><ul><li>Nama Kelompok Tani </li></ul><ul><li>Komoditi: untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat/ kecil, tanaman makanan hijauan makanan ternak </li></ul><ul><li>Nama distributor / pengecer resmi : tulis denaga jelas </li></ul><ul><li>Nama petani : tulis petani yang akan membutuhkan/ membeli pupuk bersubsidi sesuai kondisi usaha taninya. </li></ul><ul><li>Luas tanaman : tulis luas areal tanaman membutuhkan pupuk bersubsidi. </li></ul><ul><li>Jumlah kebutuhan pupuk : tulis jumlah pupuk yang dibutuhkan sesuai komoditi dan luas areal tanam usahatani, dan rekomendasi dosis pemupukan untuk wilayah setempat. </li></ul><ul><li>Tanggal penggunaan : disesuaikan dengan jadual tanam/ penggunaan pupuk. </li></ul>Pengisian dan pengajuan RDKK untuk pupuk bersubsidi oleh petani dilakukan melalui kelompok tani tanman pangan, patani hortikultura, petani perkebunan rakyat/kecil, dan petani tanaman hijau makanan ternak Adapun cara pengisian formulir RDKK sebagai berikut :
  17. 17. SETELAH RDKK DIISI, TANDATANGANI OLEH KETUA GAPOKTAN/ KETUA KELOMPOK TANI YANG DISETUJUI OLEH KEPALA CABANG DINAS PERTANIAN (KCD) ATAU MANTRI TANI (MANTAN) DAN DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA/ LURAH UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT SESUAI DENGAN PROSEDUR.
  18. 18. <ul><li>Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan sebagai berikut : </li></ul><ul><li>Pupuk Urea = Rp. 1.600; per kg; </li></ul><ul><li>Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg; </li></ul><ul><li>Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg; </li></ul><ul><li>Pupuk NPK Phonska (15 : 15 : 15) = Rp. 2.300; per kg; </li></ul><ul><li>Pupuk NPK Pelangi (20 : 10 : 10) = Rp. 2.300; per kg; </li></ul><ul><li>Pupuk NPK Kujang (30 : 6 : 8) = Rp. 2.300; per kg; </li></ul><ul><li>Pupuk Organik = Rp. 700; per kg. </li></ul>
  19. 19. - - 911,00 403,00 430,00 1.100,00 JUMLAH   - - 17,00 6,00 8,00 30,00 BREBES 17 - - 20,00 7,00 10,00 32,00 WANASARI 16 - - 67,00 20,00 32,00 53,00 BULAKAMBA 15 - - 83,00 24,00 39,00 60,00 TANJUNG 14 - - 153,00 44,00 72,00 91,00 KERSANA 13 - - 82,00 48,00 39,00 97,00 LOSARI 12 - - 51,00 15,00 24,00 45,00 BANJARHARJO 11 - - 146,00 42,00 69,00 88,00 KETANGGUNGAN 10 - - 110,00 32,00 52,00 72,00 LARANGAN 9 - - 50,00 15,00 23,00 45,00 JATIBARANG 8 - - 108,00 31,00 51,00 71,00 SONGGOM 7 - - 3,00 4,00 1,00 28,00 TONJONG 6 - - - 19,00 - 69,00 SIRAMPOG 5 - - - 35,00 - 126,00 PAGUYANGAN 4 - - 12,00 18,00 6,00 62,00 BUMIAYU 3 - - 9,00 19,00 4,00 60,00 BANTARKAWUNG 2 - - - 24,00 - 71,00 SALEM 1 ORGANIK NPK KUJANG NPK PONSKA SP-36 ZA UREA Jenis Pupuk (ton) Kecamatan No UNTUK SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2010 ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BREBES
  20. 20. TERIMA KASIH

×