Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengarahkan ekonomi melalui pengeluaran dan pajak pemerintah. Terdapat beberapa kebijakan fiskal seperti pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, dan stabilisasi anggaran otomatis yang bertujuan untuk mencegah pengangguran dan menjaga stabilitas harga.
3. Kebijakan Fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengaraahkan ekonomi suatu negara
melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak
pemerintah.
4. 1. Pembiayaan Fungsional
Kebijakan yang mengatur dan mempertimbangkan
pengeluaran pemerintah dari berbagai akibat tak langsung
pada pendapatan nasional dan bertujuan dalam
peningkatan kesempatan kerja.
2. Pengelolaan Anggaran
Mengatur pengeluaran pemerintah, hutang, dan
perpajakan dalam mencapai ekonomi yang stabil
3. Stabilisasi Anggaran Otomatis
Mengatur segala pengeluaran pemerintah dengan
pertimbangan manfaat dan besarnya biaya dari berbagaai
pengeluaran dan program-program pemerintah. Tujuannya
adalah penghematan anggaran pemerintah.
7. • Fungsi Pengelolaan Kebijakan Ekonom I Makro dan
Fiskal
• Fungsi Penganggaran
• Fungsi Administrasi Perpajakan
• Fungsi Administrasi Kepabeanan
• Fungsi Perbendaharaan
• Fungsi Pengawasan Keuangan
8. 1. Memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi
strategis
2. Mendorong pembangunan infrastruktur
3. Meningkatkan kinerja BUMN, pemberdayaan koperasi,
Usaha Mikro, kecil, dan mennengah
4. Memanfaatkan utang untuk belanja produk
9. KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA
Mengoptimalkan penerimaan dari bidang perpajakaan
dan PNBP
1. Penyempurnaan aturan perpajakan
2. Penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan
3. Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan
4. Perluasan basis pajak dan penyesuaian target
5. Penegakan hukum
BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
1. Ekstensifikasi barang kena cukai
2. Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau
10. BIDANG BELANJA PEMERINTAH PUSAT
1. mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
yang efektif dan efisien
2. mendukung pelaksanaan program pembangunan untuk
mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan
kemiskinan
3. mendukung peningkatan pertahanan dan keamana
4. menyusun kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran serta
pengembangan energi baru dan terbarukan
5. melaksanakan pendidikan yang berkualitas serta
meningkatkan kemudahan akses pendidikan dan terjangkau
bagi masyarakat
6. mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional
7. mendukung pelaksanaan Pemilu 2014 yang lancar,
demokratis, dan aman untuk menjaga stabilitas nasional.
11. BIDANG TRANSFER KE DAERAH
(1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi
kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta
antardaerah
(2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan
mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah
(3) meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di
daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
13. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN dalam RAPBN 2014 di antaranya
adalah
1. mengupayakan rasio utang terhadap PDB berkisar 22—23
persen pada akhir tahun 2014
2. memanfaatkan SAL sebagai fiscal buffer untuk
mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis khususnya
pada pasar SBN
3. memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif dan
mempertahankan kebijakan negative net flow
4. mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif
antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek
5. mengalokasikan dana investasi Pemerintah dalam rangka
pemberian PMN kepada BUMN/ lembaga untuk percepatan
pembangunan infrastruktur, penjaminan KUR, dan
peningkatan kapasitas usaha BUMN/lembaga.
14. • Kebijakan fiskal bertujuan untuk mencegah
pengangguran dan menjaga stabilitas harga.
• Macam kebijakan fiskal adalah : pembiayaan fungsional.
Pengelolaan negara, stabilisasi anggaran otomatis, dan
anggaran belanja seimbang.