SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG
ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
PERTEMUAN DENGAN BEBERAPA PEMERINTAHAN DAERAH
JAKARTA, 09-10 OKTOBER 2013
2
TOPIK BAHASAN
1. Pendahuluan
2. Siklus Penyusunan APBN
3. Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah
Pusat, RAPBN Tahun 2014
4. Bedah Anggaran Transportasi:
a. Komposisi Kementerian Lembaga Yang
Melaksanakan Subfungsi Transportasi
b. Komposisi Anggaran Belanja Operasional
dan Non-operasional Kementerian
Perhubungan
3
PENDAHULUAN
1
4
 APBN adalah instrumen fiskal untuk mencapai tujuan
pembangunan.
 APBN tidak bisa menyelesaikan semua masalah
 Kontribusi terhadap perekonomian nasional < 20%;
 Proses penyusunan harus melalui langkah teknokratik – politik –
administratif, sehingga kurang fleksibel;
 Proses perencanaan dan pelaksanaan perlu waktu;
 Jika sektor swasta bisa masuk, dapat menimbulkan crowding out bagi
swasta;
 Luasnya cakupan sektor pemerintah.
 APBN harus memilih:
 Constraint : Fiscal space, Sumberdaya dan kapasitas, Peraturan
perundangan
 Objectives: Kesejahteraan rakyat pertumbuhan, kemiskinan,
pengangguran
PENGANTAR
5
Source: BPS
Q2-2013 PDB tumbuh 5,81% (yoy) dan selama H1-2013 PDB tumbuh 5,92%
(c-to-c), Konsumsi Rumah Tangga masih tinggi namun investasi melemah,
trade balance riil positif
PDB Sektoral
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
PDB 6.3% 6.4% 6.2% 6.1% 6.0% 5.8% 6.3% 6.4% 6.2% 6.1% 6.0% 5.8%
Kons RT 4.9% 5.2% 5.6% 5.4% 5.2% 5.1% 2.8% 2.9% 3.1% 3.0% 2.9% 2.8%
Kons Pem 6.4% 8.6% -2.8% -3.3% 0.4% 2.1% 0.4% 0.6% -0.2% -0.4% 0.0% 0.2%
PMTB 10.0% 12.5% 9.8% 7.3% 5.9% 4.7% 2.3% 3.0% 2.4% 1.9% 1.4% 1.2%
Ekspor 8.2% 2.6% -2.6% 0.5% 3.4% 4.8% 3.9% 1.3% -1.3% 0.3% 1.6% 2.3%
Impor 8.9% 11.3% -0.2% 6.8% -0.4% 0.6% 3.3% 4.3% -0.1% 2.8% -0.2% -0.2%
Pertumbuhan Kontribusi
2012 20122013 2013
6.0 6.3 5.8
6.8 6.5 6.5 6.4 6.5 6.3 6.4 6.2 6.1 6.0 5.8
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2010 2011* 2012** 2013***
Pertumbuhan PDB Kuartalan 2011 - 2013 (%,yoy)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
PDB 6,3% 6,4% 6,2% 6,1% 6,0% 5,8% 6,3% 6,4% 6,2% 6,1% 6,0% 5,8%
Pertanian 4,3% 4,0% 5,3% 2,0% 3,7% 3,2% 0,6% 0,5% 0,7% 0,2% 0,5% 0,4%
Pertambangan 2,5% 3,3% -0,3% 0,5% -0,4% -1,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%
Manufaktur 5,5% 5,2% 5,9% 6,2% 5,8% 5,8% 1,4% 1,3% 1,5% 1,6% 1,5% 1,5%
LAG 5,7% 6,5% 6,1% 7,3% 6,5% 6,6% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
Konstruksi 7,2% 7,3% 7,6% 7,8% 7,2% 6,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4%
Perdag.,Htl,Resto. 8,7% 8,7% 7,2% 7,8% 6,5% 6,5% 1,5% 1,6% 1,3% 1,4% 1,2% 1,2%
Transp&Telekom. 10,0% 9,9% 10,4% 9,6% 10,0% 11,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1..14%
Keu.,RealEstate,Bisnis. 6,4% 7,1% 7,5% 7,7% 8,4% 8,1% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8%
2012 2012
Pertumbuhan Kontribusi
2013 2013
6
Secara hukum, penyusunan RAPBN didasarkan pada:
 UUD 1945 Amendemen Keempat (Pasal 23);
 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 8);
 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD
Yang mengamanatkan bahwa:
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara
yang ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 1);
 RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah (Pasal 71);
 APBN 2014 disusun dengan berpedoman kepada:
 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 (Pasal 155);
 Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
Tahun 2014.
DASAR PENYUSUNAN RAPBN 2014 (1)
7
Secara ekonomi, penyusunan RAPBN Tahun 2014 didasarkan pada:
 Perkembangan ekonomi global dan domestik yang tercermin pada
perkiraan realisasi asumsi dasar ekonomi makro dan kinerja
pelaksanaan APBN Tahun 2013, serta asumsi dasar ekonomi makro
RAPBN tahun 2014;
 Potensi fiskal dan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan
pemerintahan negara 2014;
 Kebijakan pembangunan nasional dalam rangka menjawab
tantangan untuk mencapai tujuan nasional 2014;
 Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terkini, baik
domestik maupun internasional;
 Dinamika kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek.
DASAR PENYUSUNAN RAPBN 2014 (2)
8
Ringkasan RAPBN Tahun 2014
(triliun Rupiah)
A. PENDAPATAN NEGARA 1.502,0 1.662,5
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.497,5 1.661,1
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.148,4 1.310,2
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 349,2 350,9
II.PENERIMAAN HIBAH 4,5 1,4
B. BELANJA NEGARA 1.726,2 1.816,7
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.196,8 1.230,3
1. Belanja K/L 622,0 612,7
2. Belanja Non KL 574,8 617,7
II.TRANSFER KE DAERAH 529,4 586,4
Total Anggaran Pendidikan 345,3 371,2
Rasio Anggaran Pendidikan Total (% PDB) 20,01 20,43
C. KESEIMBANGAN PRIMER (111,7) (34,7)
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) (224,2) (154,2)
% Defisit terhadap PDB (2,38) (1,49)
E. PEMBIAYAAN (I + II) 224,2 154,2
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 241,1 173,2
II.PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (16,9) (19,0)
APBNP
URAIAN
2013
RAPBN
2014
BESARAN
ANGKA
KOMPONEN
POSTUR APBN
SANGAT
DIPENGARUHI
ASUMSI DASAR
EKONOMI
MAKRO YANG
DIGUNAKAN
9
SIKLUS APBN
2
10
(1)
Fiscal planning &
management
(5)
External audit &
external review
(4)
Transaction accounting,
recording and reporting
(3)
Budget execution
revenue raising, expenditure, loans
(2)
Budget preparation &
enactment
SIKLUS ANGGARAN (BUDGET CYCLE)
11
Siklus Penyusunan APBN
11
Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal,
Kerangka Ekonomi
Makro dan RKP
(Pertengahan Mei)
Pagu Anggaran
(Pertengahan
Juni)
RAPBN
(Agustus)
APBN
(Akhir Oktober)
Rincian Anggaran
Belanja Pem Pusat
(Akhir November)
Keppres
UU
RUU & NK
Resource
envelope, Ranca
ngan RKP dan
Pagu Indikatif
(Maret)
DIPA K/L
(31 Desember)
2
3
4
5
6
7
8
SEB
KMK
Perpres
DIPA
Arah Kebijakan dan
Prioritas Pemba-
ngunan Nasional
(Januari)
PERSETUJUAN DPR
(BANGGAR)
PERSETUJUAN DPR
(BANGGAR)
PERSETUJUAN DPR
(KOMISI)
1
PERSETUJUAN DPR
(KOMISI)
12
RENSTRA-KL
PAGU INDIKATIF
RENJA-KL
PAGU SEMENTARA
RKA-KL
HIMPUNAN RKA-KL
NK & RAPBN
RPJM
APBN
RINCIAN APBN
RKP
DIPA
LKPP
BAPPENAS
K/L
BAPPENAS+KEMENKEU
K/L + Komisi DPR
BAPPENAS
KEMENKEU
K/L
KEMENKEU
KEMENKEU
PEMERINTAH+BANGGAR DPR
KEMENKEU
K/L+KEMENKEU
PEMERINTAH+DPR
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGESAHAN
ANGGARAN
PELAKSANAAN
PERTNGGJWB
PP
SEB
PP
SE-MK
UU
Perpres
UU
SIKLUS
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN
PELAKSANAAN APBN
13
KPJM, Baseline, & New initiative
2
Arti penting dengan adanya KPJM adalah estimasi anggaran
untuk tahun yang direncanakan (misal 2012) dihitung
berdasarkan angka prakiraan maju yang telah disusun pada
tahun anggaran sebelumnya (misal 2011).
APBN 2011
TA PM 1 PM 2
2011 2012 2013
100 110 120
APBN 2012
TA PM1 PM 2 PM 3
2012 2013 2014 2015
110 120 130 140
14
KONSEP DASAR INISIATIF BARU (1)
15
FORMULA PENGHITUNGAN PAGU K/L
Pagu Indikatif Pagu = 1 + 2 + 3
1 = baseline (prakiraan maju) tahun
sebelumnya;
2 = penyesuaian asumsi APBN;
3 = inisiatif baru kesempatan I.
Pagu Anggaran
K/L Pagu = 1 + 2 + 3 + 4
1 = Pagu Indikatif;
2 = penyesuaian asumsi APBN;
3 = hasil evaluasi kinerja tahun
sebelumnya;
4 = inisiatif baru kesempatan II.
Alokasi Anggaran
K/L Pagu = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
1 = Pagu Anggaran K/L;
2 = penyesuaian asumsi APBN;
3 = hasil evaluasi kinerja tahun
berjalan semester I;
4 = tambah/kurang APBN-P tahun
berjalan;
5 = inisiatif baru kesempatan III/
Optimalisasi.
15
16
KONSEP DASAR INISIATIF BARU (2)
Kebijakan baru atau perubahan kebijakan
berjalan yang menyebabkan adanya
konsekuensi anggaran, baik pada anggaran
baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif
Baru dapat berupa : Penambahan Program
(Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output
baru, Penambahan Volume Target, atau
Percepatan Pencapaian Target.
- Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem
Perencanaan dan Penganggaran
- Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan
Pembangunan Nasional
- Meningkatkan Transparansi dan
Akuntabilitas
- Melakukan Efisiensi
- Fleksibilitas dalam perencanaan dengan
tetap menjaga akuntabilitas
- Perencanaan berorientasi pada arah
kebijakan
- Penerapan prinsip tata kelola yang baik
(transparansi dan akuntabilitas
- Berorientasi pada pencapaian kinerja
Semua Inisiatif Baru harus sesuai dengan
Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan
Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal
tahun berjalan)
INISIATIF
BARU
KATEGORI INISIATIF BARU
1. PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/OUTPUT BARU
Berupa penambahan:
a. Program Baru / Fokus Prioritas Baru
b. Outcome Baru
c. Kegiatan Baru
d. Output Baru
Yang membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran atau
perubahan baseline
2. PENAMBAHAN VOLUME TARGET
Berupa penambahan volume target.
3. PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
Berupa penambahan target baru yang bersifat percepatan, sehingga
membutuhkan penambahan anggaran, tetapi pagu baseline jangka
menengah awal tidak boleh berubah.
Perubahan/penambahan
KOMPONEN tidak
termasuk Inisiatif Baru
Semua Inisiatif Baru diatas harus sesuai dengan Arah Kebijakan & Prioritas
Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan)
PENGUSULAN INISIATIF BARU
 Usulan Inisiatif Baru dapat dilakukan pada 3 kesempatan dalam siklus
perencanaan/penganggaran, yaitu:
 Sebelum Pagu Indikatif (Pengusulan I) – Januari/Februari
 Diusulkan setelah dikeluarkannya SE Menteri PPN
 Sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II) – Mei/Juni
 Diusulkan untuk mengakomodasi arahan presiden dan usulan yang muncul dalam
musrenbangnas.
 Sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III) – Agustus/September
 Diusulkan untuk mengakomodasi arahan Presiden dan hal-hal yang belum
tertampung dalam dua kali pengusulan sebelumnya
 Setiap K/L dapat mengusulkan proposal inisiatif baru lebih dari satu proposal
dimana setiap proposal hanya boleh diajukan satu kali dalam 3 kesempatan
tersebut.
 Setiap K/L bisa mengusulkan Inisiatif Baru yang terkait dengan Arah Kebijakan dan
Prioritas Pembangunan Nasional. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai
Inisiatif Baru dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan
ketersediaan anggaran.
Mekanisme Inisiatif Baru : Penyesuaian perencanaan untuk tahun direncanakan
Mekanisme APBN-P : Penyesuaian perencanaan untuk tahun berjalan
Jan - Apr Mei - Jul Agu - Okt Nov – Des
DPR
Kabinet/
Presiden
Kementerian
Perencanaan
Kementerian
Keuangan
K/L
SIKLUS PENYUSUNAN RKA-KL MENURUT PP 90/2010
Pembcran pendhluan :
• PPKF dan KEM;
• RKP;
• Rincian Belanja.
Penetapan UU
APBN
Pengesahan
konsep DIPA
Pagu Indikatif/
Rancangan RKP
Himp RKA-KL
Konsep
DIPA
DIPA
RKA-KL
Renstra KL Renja KL
Penetapan
Prioritas
Pembangunan
New Initiatives
proposal
Pembahasan
proposal K/L
Pagu
Sementara
K/L
Finalisasi :
• PPKF dan KEM;
• RKP dan RB;
• Kebijakan umum;
• Prtas angg.
1
19
BA Hasil
Pembahasan
18
SP RKA-K/L
Kerpres
Alokasi
Anggaran K/L
Penyusunan :
• Kapasitas Fiskal
• PPKF dan KEM;
• Pagu awal APBN
• Rincian Belanja.
RUU APBN,
Nota Keu
2
3
4
5
6
8
12
13
15
16
16b
Rekonslsi
RKA-KL
9
Pembahasan :
• RUU APBN;
• NK.
11
14
7
Penetapan
RKA-KL
10
RUU APBN,
Nota Keu
Penlhan
RKA-KL 16a
17
17
20
Kebijakan Belanja Pemerintah
Pusat, RAPBN Tahun 2014
3
21
1. Meningkatkan Kinerja K/L, melalui langkah:
- Melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Perbaikan perencanaan anggaran di masing-masing K/L;
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja operasional K/L
(perjalanan dinas, kegiatan seminar, konsinyering);
2. Meningkatkan belanja infrastruktur untuk mendukung domestic
connectivity, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan
transportasi publik, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi,
pengurangan pengangguran dan kemiskinan;
3. Melanjutkan dan memperluas program perlindungan sosial pada
masyarakat dan lingkungan, a.l. melalui PNPM, PKH, BSM, BOS, KUR;
4. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan
kemudahan akses pendidikan dan keterjangkauan bagi masyarakat;
5. Mengembangkan kesehatan melalui pelaksanaan program SJSN;
Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 (1)
22
6. Mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan
Alutsista untuk mempercepat pencapaian kekuatan dasar
minimum (Minimum Essential Forces/MEF), serta
pengembangan industri pertahanan nasional;
7. Menjaga pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang demokratis,
lancar, jujur, adil, dan aman untuk mempertahankan stabilitas
nasional;
8. Melaksanakan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran
untuk menjaga stabilitas harga, mengurangi tingkat
kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, serta
pengembangan energi baru dan terbarukan;
9. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran K/L
untuk meningkatkan kualitas belanja dan pencapaian sasaran
pembangunan secara optimal.
Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 (2)
Target Kinerja Subfungsi Transportasi
Tahun 2014
 Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran pada
subfungsi transportasi dalam tahun 2014 antara lain :
a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur
transportasi yang terintegrasi dalam mendukung penguatan
konektivitas nasional pada koridor ekonomi dan sistem logistik
nasional, baik yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan outlet
nasional, maupun di wilayah terpencil, perdalaman, perbatasan, serta
wilayah terdepan dan terluar;
b. Meningkatnya keselamatan transportasi jalan dengan berkurangnya
tingkat fatalitas kecelakaan transportasi;
c. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi di wilayah perkotaan
melalui penataan sistem jaringan transportasi di 6 kota besar;
d. Meningkatnya kondisi mantap jalan nasional sebesar 92,5 persen;
serta
e. Meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta
memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antarwilayah.
24
Bedah Anggaran Transportasi3
SUBFUNGSI TRANSPORTASI
DI BEBERAPA K/L
47,2%
51,3%
0,0%
0,0% 1,4%
KEMENHUB KEMEN. PU MENKO EKON BPLS BASARNAS
KEMANTERIAN/LEMBAGA PAGU
KEMEN. HUB 33.187,2
KEMEN. PU 36.084,5
MENKO. EKON 6,9
BPLS 25,0
BASARNAS 1.009,3
TOTAL 70.312,9
Untuk tahun 2014 anggaran, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran yang mendukung transportasi melalui non-K/L.
Namun demikian Pemerintah telah mendukung anggaran transportasi pada tahun sebelumnya melalui skema:
 Landcapping
 Anggaran Penanaman Modal Negara (PMN), misal : untuk PT. Dirgantara Indonesia, PT. KAI, PT. Garuda Indonesia, dll,
 Serta program Public Private Partnership (PPP).
Hipothesis Anggaran
Transportasi Umum
APBNP Realisasi APBNP Realisasi
18,1 16,3 45,6 73,9 293,0 263,0
11.400,6 10.325,4 17.114,1 15.747,4 23.705,2 25.986,5
92,5 89,5 146,7 163,9 192,8 138,5
3.497,8 779,0 1.084,1 1.363,4 1.368,8 2.242,1
7,3 58,1 6,2 9,0 9,0 6,9
- - - - 1,8 1,5
6,4 7,1 3,6 4,0 3,9 5,7
30,0 31,4 122,5 40,0 281,3 274,3
1,6 1,5 1,3 1,6 1,8 1,6
7,5 7,1 5,1 6,2 7,1 7,6
- - 148,2 114,1 234,7 252,8
15.061,8 11.315,4 18.677,5 17.523,6 26.099,6 29.180,5
Melalui Transfer ke Daerah
Keselamatan Transportasi Darat * 100,0 98,3 171,4 170,3 221,0 235,9
Transportasi Perdesaan * 150,0 147,4 121,4 120,6 260,8 301,3
250,0 245,7 292,8 290,8 481,8 537,3
15.311,8 11.561,2 18.970,3 17.814,4 26.581,4 29.717,8
DANA ALOKASI KHUSUS Total
Total Anggaran Transportasi Umum
081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Total
112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &
PELABUHAN BEBAS BATAM Total
Jumlah Melalui K/L
DAK
079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Total
019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Total
022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Total
026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Total
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Total
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Total
042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Total
055 KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS Total
067 KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL Total
RAPBN 2014KL
2011 2012
APBNP 2013
Program-program Kemenhub Untuk
Mendukung Fungsi Transportasi
NO PROGRAM PAGU
1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat 3.543,7
2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut 9.696,4
3 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Udara 7.706,5
4 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian 12.240,6
33.187,2TOTAL
28
Komposisi Anggaran Belanja
Kementerian Perhubungan
4
Komposisi Belanja Operasional dan
Non operasional 2014
97,9%
2,1%
NON OPERASIONAL
OPERASIONAL
JENIS BIAYA
H-RKAKL
2014
NON OPERASIONAL 32,5
OPERASIONAL 0,7
TOTAL 33,2
(Triliun Rupiah)
Tren Belanja Operasional dan
Non-operasional, 2010-2014
33,5
19,5
25,1
33,5
32,5
3,1
2,6
3,0
3,1
0,7
-
1,0
2,0
3,0
4,0
-
10,0
20,0
30,0
40,0
2010
Keppres
2011
Keppres
2012
Keppres
2013
Keppres
2014
H-RKAKL
NON OPERASIONAL OPERASIONAL
Bahan Renungan
Apakah Target Kinerja Transportasi (Utamanya
Di Kemenhub) Akan Tercapai Melalui Alokasi
Anggaran Dan Output Yang Dihasilkan?
32
TERIMA KASIH
33
Alokasi Anggaran Belanja Ditjen
Perhubungan Darat
4
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN
022.03.06 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Darat
1949.004 Perencanaan Teknis
Transportasi Perkotaan
10.900.000.000
1949.009 Pengadaan dan Pembangunan
ITS Perkotaan 44.500.000.000
1949.010 Pengadaan dan Pembangunan
ATCS 30.000.000.000
1949.018 Pembangunan Fasilitas Halte 4.000.000.000
1949.021 Pengadaan Bus
Pelajar/Mahasisw a/angkutan Umum
Perkotaan 25.200.000.000
1949.022 Pengadaan Bus BRT 365.250.000.000
1949.023 Pengadaan Bus Pemadu Moda 6.000.000.000
1949.026 Pengadaan Fasilitas Integrasi
Moda 5.500.000.000
1949.030 Kerjasama dan Koordinasi
Kelembagaan Internasional Bidang
Trans.Perkotaan 1.100.000.000
1949.031 Monitoring,Evaluasi dan
pelaporan transportasi perkotaan 4.250.000.000
1949.032 Sosialisasi /Publikasi/Promosi
Transportasi Perkotaan 4.500.000.000
1950.005 Penyusunan Rencana Teknis
Bidang Keselamatan Transportasi Darat 6.175.000.000
1950.013 Penyelenggaraan Monitoring dan
Evaluasi Bidang Keselamatan Transportasi
Darat 1.575.025.000
1950.023 Penyelenggaraan Kegiatan Safer
People 16.043.810.000
1950.026 Penyelenggaraan Kegiatan Safer
Road 22.800.000.000
1949 Pembinaan dan
Pengembangan Sistem
Transportasi Perkotaan
1950 Manajemen dan Peningkatan
Keselamatan Transportasi Darat
35
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN
022.03.06 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Darat
1951.002 Pengadaan dan Pemasangan
Fasilitas Keselamatan LLAJ
385.593.584.000
78.621.279.000
16.000.000.000
1951.005 Peningkatan Terminal Angkutan
Penumpang 5.000.000.000
1951.006 Rehabilitasi Terminal Angkutan
Penumpang 41.000.000.000
1951.007 Pembangunan Jembatan
Timbang 7.000.000.000
1951.008 Peningkatan Jembatan Timbang 1.650.000.000
1951.009 Rehabilitasi Jembatan Timbang 1.500.000.000
1951.011 Pengadaan Bus Perintis 25.850.000.000
1951.012 Subsidi Operasional Angkutan
Jalan 85.224.798.000
1951.014 Pemeliharaan Fasilitas
Pendukung LLAJ 4.669.800.000
1951.016 Pengadaan peralatan penyidik
LLAJ 5.850.000.000
1.600.000.000
20.735.850.000
1.190.000.000
16.300.000.000
1951.054 Pemberian Kualifikasi Teknis
Bidang LLAJ 1.000.000.000
1951.055 Pembangunan Prasarana
Gedung LLAJ 23.000.000.000
1951.056 Pengadaan sertifikat dan tanda
kualifikasi bidang LLAJ 1.100.000.000
1951.058 Monitoring Angkutan Lebaran,
Natal, dan Tahun Baru 6.950.000.000
1951.062 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Penunjang Uji Kelayakan
Kendaraan Bermotor 12.399.839.000
1951 Pembangunan dan
Pengelolaan Prasarana dan
Fasilitas Lalu Lintas Angkutan
Jalan
1951.004 Pembangunan Terminal
Angkutan Penumpang
1951.045 Pengembangan Sistem Informasi
dan komunikasi LLAJ
1951.048 Perencanaan Teknis Bidang
LLAJ
36
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN
022.03.06 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Darat
1952.003 Rencana Teknis Pengembangan
Transportasi SDP 19.000.000.000
1952.004 Studi Kebijakan Transportasi 52.140.000.000
1952.009 Pengerukan Alur Sungai 17.000.000.000
1952.011 Pembangunan kapal kerja 1.900.000.000
1952.012 Pembangunan Bus Air 5.604.170.000
1952.013 Pengadaan Speed Boat 400.000.000
1952.017 Keperintisan transportasi SDP 308.159.816.000
1952.018 Pembangunan SBNP/ Rambu 17.959.955.000
1952.019 Pengadaan dan pemasangan
rambu sungai dan danau 389.364.000
1952.022 Pembangunan Gedung
Perkantoran Otoritas Pelabuhan 9.000.000.000
1952.026 Sosialisasi dan Promosi
Transportasi SDP 1.265.500.000
4.990.000.000
8.512.070.000
1952.038 Pengadaan komputer 151.900.000
1952.059 Pembangunan Pelabuhan 1.092.968.729.000
1952.060 Pembangunan Pelabuhan Sungai 158.070.812.000
1952.061 Pembangunan Pelabuhan Danau
2.865.433.000
1952.062 Rehabilitasi Pelabuhan Danau
19.004.095.000
1952.063 Rehabilitasi Pelabuhan Sungai
54.036.400.000
1952.064 Rehabilitasi Pelabuhan
Penyeberangan 79.661.872.000
1952.065 Pengembangan/Peningkatan
Pelabuhan Penyeberangan 148.640.000
1952.068 Pembangunan Kapal 277.561.394.000
1952.069 Pembangunan Kapal Tunda/Tug
Boat 5.000.000.000
1952.071 Pengerukan Alur Penyeberangan
48.900.000.000
1952.997 Peralatan dan Fasilitas 901.500.000
1952 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Transportasi ASDP
dan Pengelolaan Prasarana
Lalulintas SDP
1952.031 Pengelolaan Tehnologi Informasi
(TI)
37
Alokasi Anggaran Belanja Ditjen
Perhubungan Laut
4
38
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN
022.04.08 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Laut
1954 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Kenavigasian
1954.001 Pembangunan Sarana Bantu
Navigasi Pelayaran (SBNP)
391.657.521.000
1954.002 Rehabilitasi Sarana Bantu 134.862.513.000
1954.003 Sistem telekomunikasi pelayaran 289.250.898.000
1954.004 Pembangunan Kapal 44.000.000.000
1954.005 Rehabilitasi kapal kenavigasian 62.173.617.000
1954.006 Pembangunan / pengadaan
Fasilitas pendukung kenavigasian 237.892.687.000
1954.007 Rehabilitasi Fasilitas pendukung
kenavigasian 528.641.000
1954.008 Pembangunan fasilitas
pelabuhan kenavigasian
108.792.815.000
1954.009 Rehabilitasi fasilitas pelabuhan 12.249.362.000
1955.001 PembangunanKapal Patroli
237.894.775.000
1955.003 Fasilitas pendukung Penjagaan 3.205.015.000
1955.004 Pembangunan fasilitas
pelabuhan Penjagaan Laut dan Pantai 421.127.000
1955.005 Rehabilitasi fasilitas pelabuhan 4.500.000.000
1955.006 Pengadaan suku cadang kapal
patroli 15.635.779.000
1956.001 Subsidi Angkutan Laut Perintis
535.259.423.000
1956.002 Pembangunan Kapal angkutan
laut perintis 316.204.412.000
1956.003 Rehabilitasi kapal perintis 62.888.095.000
1957.001 Pembangunan Fasilitas 4.437.715.497.000
1957.002 Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan 162.767.946.000
1957.003 Pengerukan alur pelayaran /
kolam pelabuhan 530.145.463.000
1955 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Penjagaan Laut dan Pantai
1956 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Laut
1957 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Pelabuhan dan
Pengerukan
39
Alokasi Anggaran Belanja Ditjen
Perhubungan Udara
4
40
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN
022.05.09 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Udara
1960 Pelayanan Angkutan Udara
Perintis
1960.011 Angkutan Udara Perintis
304.663.109.000
1960.012 Angkutan BBM Penerbangan
Perintis 21.132.251.000
1961.014 Landas Pacu (Runw ay) 1.902.815.421.000
1961.015 Landas Hubung (Taxiw ay) 84.746.343.000
1961.016 Landas Parkir (Apron) 513.929.296.000
1961.017 Drainase / Saluran 179.515.649.000
1961.018 Jalan Perimeter / Jalan Inspeksi 95.778.156.000
1961.019 Fasilitas penunjang (Pagar) 101.973.389.000
1961.020 Bangunan Terminal Penumpang 517.975.112.000
1961.021 Bangunan Operasional 306.657.211.000
1961.022 Bangunan Menara / Tow er 11.807.220.000
1961.023 Bangunan Terminal Kargo 2.500.000.000
1961.024 Bangunan PKP-PK 27.299.920.000
1961.025 Bangunan Penunjang 41.516.953.000
1961.026 Drainase / Saluran 36.380.591.000
1961.027 Jalan Lingkungan 164.650.179.000
1961.028 Fasilitas penunjang (Pagar) 50.009.046.000
1961.029 Sistem kelistrikan bandar udara 196.810.013.000
1961.030 Peralatan Bantu Pendaratan 88.043.200.000
1961.031 Peralatan Maintenance Bandara 52.251.359.000
1961.032 Peralatan Bangunan Terminal
dan Bangunan Operasi 31.675.530.000
1961.033 Utilitas Bandara 4.277.600.000
1961.034 Peralatan Penunjang Bandara 123.564.096.000
1961.035 Tanah 550.490.471.000
1961.036 Bangunan 47.777.662.000
1961.037 Penunjang Operasional 15.148.126.000
41
Alokasi Anggaran Belanja Ditjen
Perhubungan Perkeratapian
4
42
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN
1968.001 Jalan Rel 7.396.638.317.000
1968.002 Jembatan/Terow ongan/Gorong-
gorong/Box Culvert/Underpass/Fly Over 1.009.757.042.000
1968.003 Stasiun/Bangunan Operasional 185.763.307.000
1968.005 Pemagaran Fasilitas Pendukung 94.551.345.000
1968.006 Persinyalan 433.785.919.000
1968.007 Telekomunikasi 109.982.550.000
1968.008 Transmisi Tenaga Listrik (LAA) 532.969.915.000
1968.009 Catu Daya (Sub Station) 84.806.800.000
1968.010 Pengamanan Perlintasan 9.546.884.000
1968.011 Bangunan Khusus 60.745.367.000
1968.012 Pengadaan Tanah 441.907.354.000
1968.014 Pengadaan Peralatan/Fasilitas
Prasarana Perkeretaapian 282.331.544.000
1968.016
Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma
/Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur
129.751.138.000
1968.017 Pengujian Prasarana KA 3.655.925.000
1968.021 Monitoring dan Evaluasi 583.702.000
1968.022 Supervisi Pelaksanaan
Mekanisme IMO
1.712.351.451.000
29.026.182.684.000
JUMLAH
022.08.07 ProgramPengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
1968 Pembangunan dan
Pengelolaan Prasarana dan
Fasilitas Pendukung Kereta Api

More Related Content

What's hot

keuangan publik dan kebijakan fiskal
keuangan publik dan kebijakan fiskalkeuangan publik dan kebijakan fiskal
keuangan publik dan kebijakan fiskalSrestha Anindyanari
 
Tugas asp 2 analisis apbn 2016
Tugas asp 2 analisis apbn 2016Tugas asp 2 analisis apbn 2016
Tugas asp 2 analisis apbn 2016EnvaPya
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalAry Efendi
 
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahStrategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerahAry Efendi
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaragravity1992
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Magdalena Palma Renia
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPSEKP - UGM
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikAry Efendi
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
 
Anggaran-sektor-publik
 Anggaran-sektor-publik Anggaran-sektor-publik
Anggaran-sektor-publikRESTU AGUSTI
 
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikAmrul Rizal
 

What's hot (20)

keuangan publik dan kebijakan fiskal
keuangan publik dan kebijakan fiskalkeuangan publik dan kebijakan fiskal
keuangan publik dan kebijakan fiskal
 
Tugas asp 2 analisis apbn 2016
Tugas asp 2 analisis apbn 2016Tugas asp 2 analisis apbn 2016
Tugas asp 2 analisis apbn 2016
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 
APBD
APBDAPBD
APBD
 
Sistem Anggaran
Sistem AnggaranSistem Anggaran
Sistem Anggaran
 
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahStrategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerah
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negara
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
anggaran pemerintah
anggaran pemerintahanggaran pemerintah
anggaran pemerintah
 
Keuangan negara
Keuangan negaraKeuangan negara
Keuangan negara
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
 
Anggaran-sektor-publik
 Anggaran-sektor-publik Anggaran-sektor-publik
Anggaran-sektor-publik
 
Apbd
Apbd  Apbd
Apbd
 
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publik
 

Viewers also liked

Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di IndonesiaKebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di IndonesiaTri Damri
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
Tutorial DRD di Surakarta 26 Juni 2008
Tutorial DRD di Surakarta 26 Juni 2008Tutorial DRD di Surakarta 26 Juni 2008
Tutorial DRD di Surakarta 26 Juni 2008Tatang Taufik
 
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana KegiatanPenyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana KegiatanRandy Wrihatnolo
 
Presentasi apbn hijau kamis
Presentasi apbn hijau kamisPresentasi apbn hijau kamis
Presentasi apbn hijau kamisBeta Uliansyah
 
Potensi pembiayaan sanitasi dir bina program
Potensi pembiayaan sanitasi   dir bina programPotensi pembiayaan sanitasi   dir bina program
Potensi pembiayaan sanitasi dir bina programinfosanitasi
 
Pedum baru 2011 djauharie net
Pedum baru 2011 djauharie netPedum baru 2011 djauharie net
Pedum baru 2011 djauharie netapotek agam farma
 
APBN Indonesia 2010
APBN Indonesia 2010APBN Indonesia 2010
APBN Indonesia 2010Fiscus Baik
 
Pendanaan ke Daerah
Pendanaan ke DaerahPendanaan ke Daerah
Pendanaan ke Daerahinfosanitasi
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Skema Pembiayaan Mudharabah dan MusyarakahSkema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah12345mimi
 
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)Yabniel Lit Jingga
 
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan RakyatSubstansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan RakyatOswar Mungkasa
 
Surat permohonan dana proposal
Surat permohonan dana proposalSurat permohonan dana proposal
Surat permohonan dana proposalDoni69
 
Analisis proyek full version
Analisis proyek full versionAnalisis proyek full version
Analisis proyek full versionKrisdinar Sumadja
 
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptTinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptEnvaPya
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
 

Viewers also liked (20)

Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di IndonesiaKebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
Tutorial DRD di Surakarta 26 Juni 2008
Tutorial DRD di Surakarta 26 Juni 2008Tutorial DRD di Surakarta 26 Juni 2008
Tutorial DRD di Surakarta 26 Juni 2008
 
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana KegiatanPenyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
 
Presentasi apbn hijau kamis
Presentasi apbn hijau kamisPresentasi apbn hijau kamis
Presentasi apbn hijau kamis
 
Potensi pembiayaan sanitasi dir bina program
Potensi pembiayaan sanitasi   dir bina programPotensi pembiayaan sanitasi   dir bina program
Potensi pembiayaan sanitasi dir bina program
 
Fgd v creative financing 160414_final (2)
Fgd v creative financing 160414_final (2)Fgd v creative financing 160414_final (2)
Fgd v creative financing 160414_final (2)
 
Pedum baru 2011 djauharie net
Pedum baru 2011 djauharie netPedum baru 2011 djauharie net
Pedum baru 2011 djauharie net
 
APBN Indonesia 2010
APBN Indonesia 2010APBN Indonesia 2010
APBN Indonesia 2010
 
Pendanaan ke Daerah
Pendanaan ke DaerahPendanaan ke Daerah
Pendanaan ke Daerah
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Skema Pembiayaan Mudharabah dan MusyarakahSkema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
 
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
 
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan RakyatSubstansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
 
proposal pengajuan dana
proposal pengajuan danaproposal pengajuan dana
proposal pengajuan dana
 
Surat permohonan dana proposal
Surat permohonan dana proposalSurat permohonan dana proposal
Surat permohonan dana proposal
 
Analisis proyek full version
Analisis proyek full versionAnalisis proyek full version
Analisis proyek full version
 
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptTinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ppt
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 

Similar to KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Setiono Winardi
 
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikMengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikUmi Hanik
 
S-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxS-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxLukiBas
 
paparan-pp-90-2010-kemenkeu-111017032134-phpapp02.pdf
paparan-pp-90-2010-kemenkeu-111017032134-phpapp02.pdfpaparan-pp-90-2010-kemenkeu-111017032134-phpapp02.pdf
paparan-pp-90-2010-kemenkeu-111017032134-phpapp02.pdfkurniawansantoso6
 
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2Nandang Sukmara
 
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdfFloridaNumbery
 
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Permen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiranPermen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiranAbdul Hadi
 
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.pptPAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppthidayat129353
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___EroikaSariWidiyatni
 
Juklak pembantuan 2009
Juklak pembantuan 2009Juklak pembantuan 2009
Juklak pembantuan 2009Kamal Ruzamal
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasDeki Zulkarnain
 
Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017Budi Prasetyo
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...JARI Indonesia Borneo Barat
 

Similar to KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN (20)

Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018
 
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikMengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
 
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
 
Paparan pp-90-2010-kemenkeu
Paparan pp-90-2010-kemenkeuPaparan pp-90-2010-kemenkeu
Paparan pp-90-2010-kemenkeu
 
S-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxS-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptx
 
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenasPaparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
 
paparan-pp-90-2010-kemenkeu-111017032134-phpapp02.pdf
paparan-pp-90-2010-kemenkeu-111017032134-phpapp02.pdfpaparan-pp-90-2010-kemenkeu-111017032134-phpapp02.pdf
paparan-pp-90-2010-kemenkeu-111017032134-phpapp02.pdf
 
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
 
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis KinerjaTeori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
 
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
 
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
 
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
 
Permen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiranPermen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiran
 
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.pptPAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
 
Juklak pembantuan 2009
Juklak pembantuan 2009Juklak pembantuan 2009
Juklak pembantuan 2009
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
 

Recently uploaded

Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikSkintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikHaseebBashir5
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiHaseebBashir5
 
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88KangGunawan2
 
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekaLaporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekajohan effendi
 
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwdfurinews
 
case chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in china
case chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in chinacase chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in china
case chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in chinaFarisanKamestiawaraP
 
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxAnalisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxEvita50
 
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxEndah261450
 
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptxSahlimaHutagalung
 
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online""Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"HaseebBashir5
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelHaseebBashir5
 

Recently uploaded (11)

Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikSkintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
 
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
 
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekaLaporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
 
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
 
case chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in china
case chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in chinacase chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in china
case chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in china
 
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxAnalisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
 
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
 
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
 
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online""Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
 

KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

  • 1. KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN PERTEMUAN DENGAN BEBERAPA PEMERINTAHAN DAERAH JAKARTA, 09-10 OKTOBER 2013
  • 2. 2 TOPIK BAHASAN 1. Pendahuluan 2. Siklus Penyusunan APBN 3. Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, RAPBN Tahun 2014 4. Bedah Anggaran Transportasi: a. Komposisi Kementerian Lembaga Yang Melaksanakan Subfungsi Transportasi b. Komposisi Anggaran Belanja Operasional dan Non-operasional Kementerian Perhubungan
  • 4. 4  APBN adalah instrumen fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.  APBN tidak bisa menyelesaikan semua masalah  Kontribusi terhadap perekonomian nasional < 20%;  Proses penyusunan harus melalui langkah teknokratik – politik – administratif, sehingga kurang fleksibel;  Proses perencanaan dan pelaksanaan perlu waktu;  Jika sektor swasta bisa masuk, dapat menimbulkan crowding out bagi swasta;  Luasnya cakupan sektor pemerintah.  APBN harus memilih:  Constraint : Fiscal space, Sumberdaya dan kapasitas, Peraturan perundangan  Objectives: Kesejahteraan rakyat pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran PENGANTAR
  • 5. 5 Source: BPS Q2-2013 PDB tumbuh 5,81% (yoy) dan selama H1-2013 PDB tumbuh 5,92% (c-to-c), Konsumsi Rumah Tangga masih tinggi namun investasi melemah, trade balance riil positif PDB Sektoral Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 PDB 6.3% 6.4% 6.2% 6.1% 6.0% 5.8% 6.3% 6.4% 6.2% 6.1% 6.0% 5.8% Kons RT 4.9% 5.2% 5.6% 5.4% 5.2% 5.1% 2.8% 2.9% 3.1% 3.0% 2.9% 2.8% Kons Pem 6.4% 8.6% -2.8% -3.3% 0.4% 2.1% 0.4% 0.6% -0.2% -0.4% 0.0% 0.2% PMTB 10.0% 12.5% 9.8% 7.3% 5.9% 4.7% 2.3% 3.0% 2.4% 1.9% 1.4% 1.2% Ekspor 8.2% 2.6% -2.6% 0.5% 3.4% 4.8% 3.9% 1.3% -1.3% 0.3% 1.6% 2.3% Impor 8.9% 11.3% -0.2% 6.8% -0.4% 0.6% 3.3% 4.3% -0.1% 2.8% -0.2% -0.2% Pertumbuhan Kontribusi 2012 20122013 2013 6.0 6.3 5.8 6.8 6.5 6.5 6.4 6.5 6.3 6.4 6.2 6.1 6.0 5.8 - 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2010 2011* 2012** 2013*** Pertumbuhan PDB Kuartalan 2011 - 2013 (%,yoy) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 PDB 6,3% 6,4% 6,2% 6,1% 6,0% 5,8% 6,3% 6,4% 6,2% 6,1% 6,0% 5,8% Pertanian 4,3% 4,0% 5,3% 2,0% 3,7% 3,2% 0,6% 0,5% 0,7% 0,2% 0,5% 0,4% Pertambangan 2,5% 3,3% -0,3% 0,5% -0,4% -1,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% Manufaktur 5,5% 5,2% 5,9% 6,2% 5,8% 5,8% 1,4% 1,3% 1,5% 1,6% 1,5% 1,5% LAG 5,7% 6,5% 6,1% 7,3% 6,5% 6,6% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% Konstruksi 7,2% 7,3% 7,6% 7,8% 7,2% 6,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% Perdag.,Htl,Resto. 8,7% 8,7% 7,2% 7,8% 6,5% 6,5% 1,5% 1,6% 1,3% 1,4% 1,2% 1,2% Transp&Telekom. 10,0% 9,9% 10,4% 9,6% 10,0% 11,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1..14% Keu.,RealEstate,Bisnis. 6,4% 7,1% 7,5% 7,7% 8,4% 8,1% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 2012 2012 Pertumbuhan Kontribusi 2013 2013
  • 6. 6 Secara hukum, penyusunan RAPBN didasarkan pada:  UUD 1945 Amendemen Keempat (Pasal 23);  UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 8);  UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD Yang mengamanatkan bahwa:  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 1);  RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 71);  APBN 2014 disusun dengan berpedoman kepada:  Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 (Pasal 155);  Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014. DASAR PENYUSUNAN RAPBN 2014 (1)
  • 7. 7 Secara ekonomi, penyusunan RAPBN Tahun 2014 didasarkan pada:  Perkembangan ekonomi global dan domestik yang tercermin pada perkiraan realisasi asumsi dasar ekonomi makro dan kinerja pelaksanaan APBN Tahun 2013, serta asumsi dasar ekonomi makro RAPBN tahun 2014;  Potensi fiskal dan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan negara 2014;  Kebijakan pembangunan nasional dalam rangka menjawab tantangan untuk mencapai tujuan nasional 2014;  Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terkini, baik domestik maupun internasional;  Dinamika kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. DASAR PENYUSUNAN RAPBN 2014 (2)
  • 8. 8 Ringkasan RAPBN Tahun 2014 (triliun Rupiah) A. PENDAPATAN NEGARA 1.502,0 1.662,5 I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.497,5 1.661,1 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.148,4 1.310,2 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 349,2 350,9 II.PENERIMAAN HIBAH 4,5 1,4 B. BELANJA NEGARA 1.726,2 1.816,7 I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.196,8 1.230,3 1. Belanja K/L 622,0 612,7 2. Belanja Non KL 574,8 617,7 II.TRANSFER KE DAERAH 529,4 586,4 Total Anggaran Pendidikan 345,3 371,2 Rasio Anggaran Pendidikan Total (% PDB) 20,01 20,43 C. KESEIMBANGAN PRIMER (111,7) (34,7) D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) (224,2) (154,2) % Defisit terhadap PDB (2,38) (1,49) E. PEMBIAYAAN (I + II) 224,2 154,2 I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 241,1 173,2 II.PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (16,9) (19,0) APBNP URAIAN 2013 RAPBN 2014 BESARAN ANGKA KOMPONEN POSTUR APBN SANGAT DIPENGARUHI ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO YANG DIGUNAKAN
  • 10. 10 (1) Fiscal planning & management (5) External audit & external review (4) Transaction accounting, recording and reporting (3) Budget execution revenue raising, expenditure, loans (2) Budget preparation & enactment SIKLUS ANGGARAN (BUDGET CYCLE)
  • 11. 11 Siklus Penyusunan APBN 11 Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP (Pertengahan Mei) Pagu Anggaran (Pertengahan Juni) RAPBN (Agustus) APBN (Akhir Oktober) Rincian Anggaran Belanja Pem Pusat (Akhir November) Keppres UU RUU & NK Resource envelope, Ranca ngan RKP dan Pagu Indikatif (Maret) DIPA K/L (31 Desember) 2 3 4 5 6 7 8 SEB KMK Perpres DIPA Arah Kebijakan dan Prioritas Pemba- ngunan Nasional (Januari) PERSETUJUAN DPR (BANGGAR) PERSETUJUAN DPR (BANGGAR) PERSETUJUAN DPR (KOMISI) 1 PERSETUJUAN DPR (KOMISI)
  • 12. 12 RENSTRA-KL PAGU INDIKATIF RENJA-KL PAGU SEMENTARA RKA-KL HIMPUNAN RKA-KL NK & RAPBN RPJM APBN RINCIAN APBN RKP DIPA LKPP BAPPENAS K/L BAPPENAS+KEMENKEU K/L + Komisi DPR BAPPENAS KEMENKEU K/L KEMENKEU KEMENKEU PEMERINTAH+BANGGAR DPR KEMENKEU K/L+KEMENKEU PEMERINTAH+DPR PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGESAHAN ANGGARAN PELAKSANAAN PERTNGGJWB PP SEB PP SE-MK UU Perpres UU SIKLUS PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN APBN
  • 13. 13 KPJM, Baseline, & New initiative 2
  • 14. Arti penting dengan adanya KPJM adalah estimasi anggaran untuk tahun yang direncanakan (misal 2012) dihitung berdasarkan angka prakiraan maju yang telah disusun pada tahun anggaran sebelumnya (misal 2011). APBN 2011 TA PM 1 PM 2 2011 2012 2013 100 110 120 APBN 2012 TA PM1 PM 2 PM 3 2012 2013 2014 2015 110 120 130 140 14 KONSEP DASAR INISIATIF BARU (1)
  • 15. 15 FORMULA PENGHITUNGAN PAGU K/L Pagu Indikatif Pagu = 1 + 2 + 3 1 = baseline (prakiraan maju) tahun sebelumnya; 2 = penyesuaian asumsi APBN; 3 = inisiatif baru kesempatan I. Pagu Anggaran K/L Pagu = 1 + 2 + 3 + 4 1 = Pagu Indikatif; 2 = penyesuaian asumsi APBN; 3 = hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya; 4 = inisiatif baru kesempatan II. Alokasi Anggaran K/L Pagu = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 1 = Pagu Anggaran K/L; 2 = penyesuaian asumsi APBN; 3 = hasil evaluasi kinerja tahun berjalan semester I; 4 = tambah/kurang APBN-P tahun berjalan; 5 = inisiatif baru kesempatan III/ Optimalisasi. 15
  • 16. 16 KONSEP DASAR INISIATIF BARU (2) Kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat berupa : Penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output baru, Penambahan Volume Target, atau Percepatan Pencapaian Target. - Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran - Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional - Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas - Melakukan Efisiensi - Fleksibilitas dalam perencanaan dengan tetap menjaga akuntabilitas - Perencanaan berorientasi pada arah kebijakan - Penerapan prinsip tata kelola yang baik (transparansi dan akuntabilitas - Berorientasi pada pencapaian kinerja Semua Inisiatif Baru harus sesuai dengan Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan) INISIATIF BARU
  • 17. KATEGORI INISIATIF BARU 1. PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/OUTPUT BARU Berupa penambahan: a. Program Baru / Fokus Prioritas Baru b. Outcome Baru c. Kegiatan Baru d. Output Baru Yang membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran atau perubahan baseline 2. PENAMBAHAN VOLUME TARGET Berupa penambahan volume target. 3. PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET Berupa penambahan target baru yang bersifat percepatan, sehingga membutuhkan penambahan anggaran, tetapi pagu baseline jangka menengah awal tidak boleh berubah. Perubahan/penambahan KOMPONEN tidak termasuk Inisiatif Baru Semua Inisiatif Baru diatas harus sesuai dengan Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan)
  • 18. PENGUSULAN INISIATIF BARU  Usulan Inisiatif Baru dapat dilakukan pada 3 kesempatan dalam siklus perencanaan/penganggaran, yaitu:  Sebelum Pagu Indikatif (Pengusulan I) – Januari/Februari  Diusulkan setelah dikeluarkannya SE Menteri PPN  Sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II) – Mei/Juni  Diusulkan untuk mengakomodasi arahan presiden dan usulan yang muncul dalam musrenbangnas.  Sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III) – Agustus/September  Diusulkan untuk mengakomodasi arahan Presiden dan hal-hal yang belum tertampung dalam dua kali pengusulan sebelumnya  Setiap K/L dapat mengusulkan proposal inisiatif baru lebih dari satu proposal dimana setiap proposal hanya boleh diajukan satu kali dalam 3 kesempatan tersebut.  Setiap K/L bisa mengusulkan Inisiatif Baru yang terkait dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai Inisiatif Baru dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Mekanisme Inisiatif Baru : Penyesuaian perencanaan untuk tahun direncanakan Mekanisme APBN-P : Penyesuaian perencanaan untuk tahun berjalan
  • 19. Jan - Apr Mei - Jul Agu - Okt Nov – Des DPR Kabinet/ Presiden Kementerian Perencanaan Kementerian Keuangan K/L SIKLUS PENYUSUNAN RKA-KL MENURUT PP 90/2010 Pembcran pendhluan : • PPKF dan KEM; • RKP; • Rincian Belanja. Penetapan UU APBN Pengesahan konsep DIPA Pagu Indikatif/ Rancangan RKP Himp RKA-KL Konsep DIPA DIPA RKA-KL Renstra KL Renja KL Penetapan Prioritas Pembangunan New Initiatives proposal Pembahasan proposal K/L Pagu Sementara K/L Finalisasi : • PPKF dan KEM; • RKP dan RB; • Kebijakan umum; • Prtas angg. 1 19 BA Hasil Pembahasan 18 SP RKA-K/L Kerpres Alokasi Anggaran K/L Penyusunan : • Kapasitas Fiskal • PPKF dan KEM; • Pagu awal APBN • Rincian Belanja. RUU APBN, Nota Keu 2 3 4 5 6 8 12 13 15 16 16b Rekonslsi RKA-KL 9 Pembahasan : • RUU APBN; • NK. 11 14 7 Penetapan RKA-KL 10 RUU APBN, Nota Keu Penlhan RKA-KL 16a 17 17
  • 21. 21 1. Meningkatkan Kinerja K/L, melalui langkah: - Melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi; - Perbaikan perencanaan anggaran di masing-masing K/L; - Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja operasional K/L (perjalanan dinas, kegiatan seminar, konsinyering); 2. Meningkatkan belanja infrastruktur untuk mendukung domestic connectivity, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan transportasi publik, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan; 3. Melanjutkan dan memperluas program perlindungan sosial pada masyarakat dan lingkungan, a.l. melalui PNPM, PKH, BSM, BOS, KUR; 4. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan akses pendidikan dan keterjangkauan bagi masyarakat; 5. Mengembangkan kesehatan melalui pelaksanaan program SJSN; Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 (1)
  • 22. 22 6. Mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista untuk mempercepat pencapaian kekuatan dasar minimum (Minimum Essential Forces/MEF), serta pengembangan industri pertahanan nasional; 7. Menjaga pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang demokratis, lancar, jujur, adil, dan aman untuk mempertahankan stabilitas nasional; 8. Melaksanakan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga, mengurangi tingkat kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan; 9. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran K/L untuk meningkatkan kualitas belanja dan pencapaian sasaran pembangunan secara optimal. Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 (2)
  • 23. Target Kinerja Subfungsi Transportasi Tahun 2014  Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2014 antara lain : a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dalam mendukung penguatan konektivitas nasional pada koridor ekonomi dan sistem logistik nasional, baik yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan outlet nasional, maupun di wilayah terpencil, perdalaman, perbatasan, serta wilayah terdepan dan terluar; b. Meningkatnya keselamatan transportasi jalan dengan berkurangnya tingkat fatalitas kecelakaan transportasi; c. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi di wilayah perkotaan melalui penataan sistem jaringan transportasi di 6 kota besar; d. Meningkatnya kondisi mantap jalan nasional sebesar 92,5 persen; serta e. Meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antarwilayah.
  • 25. SUBFUNGSI TRANSPORTASI DI BEBERAPA K/L 47,2% 51,3% 0,0% 0,0% 1,4% KEMENHUB KEMEN. PU MENKO EKON BPLS BASARNAS KEMANTERIAN/LEMBAGA PAGU KEMEN. HUB 33.187,2 KEMEN. PU 36.084,5 MENKO. EKON 6,9 BPLS 25,0 BASARNAS 1.009,3 TOTAL 70.312,9 Untuk tahun 2014 anggaran, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran yang mendukung transportasi melalui non-K/L. Namun demikian Pemerintah telah mendukung anggaran transportasi pada tahun sebelumnya melalui skema:  Landcapping  Anggaran Penanaman Modal Negara (PMN), misal : untuk PT. Dirgantara Indonesia, PT. KAI, PT. Garuda Indonesia, dll,  Serta program Public Private Partnership (PPP).
  • 26. Hipothesis Anggaran Transportasi Umum APBNP Realisasi APBNP Realisasi 18,1 16,3 45,6 73,9 293,0 263,0 11.400,6 10.325,4 17.114,1 15.747,4 23.705,2 25.986,5 92,5 89,5 146,7 163,9 192,8 138,5 3.497,8 779,0 1.084,1 1.363,4 1.368,8 2.242,1 7,3 58,1 6,2 9,0 9,0 6,9 - - - - 1,8 1,5 6,4 7,1 3,6 4,0 3,9 5,7 30,0 31,4 122,5 40,0 281,3 274,3 1,6 1,5 1,3 1,6 1,8 1,6 7,5 7,1 5,1 6,2 7,1 7,6 - - 148,2 114,1 234,7 252,8 15.061,8 11.315,4 18.677,5 17.523,6 26.099,6 29.180,5 Melalui Transfer ke Daerah Keselamatan Transportasi Darat * 100,0 98,3 171,4 170,3 221,0 235,9 Transportasi Perdesaan * 150,0 147,4 121,4 120,6 260,8 301,3 250,0 245,7 292,8 290,8 481,8 537,3 15.311,8 11.561,2 18.970,3 17.814,4 26.581,4 29.717,8 DANA ALOKASI KHUSUS Total Total Anggaran Transportasi Umum 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Total 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM Total Jumlah Melalui K/L DAK 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Total 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Total 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Total 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Total 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Total 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Total 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Total 055 KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS Total 067 KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Total RAPBN 2014KL 2011 2012 APBNP 2013
  • 27. Program-program Kemenhub Untuk Mendukung Fungsi Transportasi NO PROGRAM PAGU 1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 3.543,7 2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 9.696,4 3 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 7.706,5 4 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian 12.240,6 33.187,2TOTAL
  • 29. Komposisi Belanja Operasional dan Non operasional 2014 97,9% 2,1% NON OPERASIONAL OPERASIONAL JENIS BIAYA H-RKAKL 2014 NON OPERASIONAL 32,5 OPERASIONAL 0,7 TOTAL 33,2 (Triliun Rupiah)
  • 30. Tren Belanja Operasional dan Non-operasional, 2010-2014 33,5 19,5 25,1 33,5 32,5 3,1 2,6 3,0 3,1 0,7 - 1,0 2,0 3,0 4,0 - 10,0 20,0 30,0 40,0 2010 Keppres 2011 Keppres 2012 Keppres 2013 Keppres 2014 H-RKAKL NON OPERASIONAL OPERASIONAL
  • 31. Bahan Renungan Apakah Target Kinerja Transportasi (Utamanya Di Kemenhub) Akan Tercapai Melalui Alokasi Anggaran Dan Output Yang Dihasilkan?
  • 33. 33 Alokasi Anggaran Belanja Ditjen Perhubungan Darat 4
  • 34. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN 022.03.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 1949.004 Perencanaan Teknis Transportasi Perkotaan 10.900.000.000 1949.009 Pengadaan dan Pembangunan ITS Perkotaan 44.500.000.000 1949.010 Pengadaan dan Pembangunan ATCS 30.000.000.000 1949.018 Pembangunan Fasilitas Halte 4.000.000.000 1949.021 Pengadaan Bus Pelajar/Mahasisw a/angkutan Umum Perkotaan 25.200.000.000 1949.022 Pengadaan Bus BRT 365.250.000.000 1949.023 Pengadaan Bus Pemadu Moda 6.000.000.000 1949.026 Pengadaan Fasilitas Integrasi Moda 5.500.000.000 1949.030 Kerjasama dan Koordinasi Kelembagaan Internasional Bidang Trans.Perkotaan 1.100.000.000 1949.031 Monitoring,Evaluasi dan pelaporan transportasi perkotaan 4.250.000.000 1949.032 Sosialisasi /Publikasi/Promosi Transportasi Perkotaan 4.500.000.000 1950.005 Penyusunan Rencana Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Darat 6.175.000.000 1950.013 Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Bidang Keselamatan Transportasi Darat 1.575.025.000 1950.023 Penyelenggaraan Kegiatan Safer People 16.043.810.000 1950.026 Penyelenggaraan Kegiatan Safer Road 22.800.000.000 1949 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan 1950 Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat
  • 35. 35 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN 022.03.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 1951.002 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ 385.593.584.000 78.621.279.000 16.000.000.000 1951.005 Peningkatan Terminal Angkutan Penumpang 5.000.000.000 1951.006 Rehabilitasi Terminal Angkutan Penumpang 41.000.000.000 1951.007 Pembangunan Jembatan Timbang 7.000.000.000 1951.008 Peningkatan Jembatan Timbang 1.650.000.000 1951.009 Rehabilitasi Jembatan Timbang 1.500.000.000 1951.011 Pengadaan Bus Perintis 25.850.000.000 1951.012 Subsidi Operasional Angkutan Jalan 85.224.798.000 1951.014 Pemeliharaan Fasilitas Pendukung LLAJ 4.669.800.000 1951.016 Pengadaan peralatan penyidik LLAJ 5.850.000.000 1.600.000.000 20.735.850.000 1.190.000.000 16.300.000.000 1951.054 Pemberian Kualifikasi Teknis Bidang LLAJ 1.000.000.000 1951.055 Pembangunan Prasarana Gedung LLAJ 23.000.000.000 1951.056 Pengadaan sertifikat dan tanda kualifikasi bidang LLAJ 1.100.000.000 1951.058 Monitoring Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru 6.950.000.000 1951.062 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor 12.399.839.000 1951 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 1951.004 Pembangunan Terminal Angkutan Penumpang 1951.045 Pengembangan Sistem Informasi dan komunikasi LLAJ 1951.048 Perencanaan Teknis Bidang LLAJ
  • 36. 36 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN 022.03.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 1952.003 Rencana Teknis Pengembangan Transportasi SDP 19.000.000.000 1952.004 Studi Kebijakan Transportasi 52.140.000.000 1952.009 Pengerukan Alur Sungai 17.000.000.000 1952.011 Pembangunan kapal kerja 1.900.000.000 1952.012 Pembangunan Bus Air 5.604.170.000 1952.013 Pengadaan Speed Boat 400.000.000 1952.017 Keperintisan transportasi SDP 308.159.816.000 1952.018 Pembangunan SBNP/ Rambu 17.959.955.000 1952.019 Pengadaan dan pemasangan rambu sungai dan danau 389.364.000 1952.022 Pembangunan Gedung Perkantoran Otoritas Pelabuhan 9.000.000.000 1952.026 Sosialisasi dan Promosi Transportasi SDP 1.265.500.000 4.990.000.000 8.512.070.000 1952.038 Pengadaan komputer 151.900.000 1952.059 Pembangunan Pelabuhan 1.092.968.729.000 1952.060 Pembangunan Pelabuhan Sungai 158.070.812.000 1952.061 Pembangunan Pelabuhan Danau 2.865.433.000 1952.062 Rehabilitasi Pelabuhan Danau 19.004.095.000 1952.063 Rehabilitasi Pelabuhan Sungai 54.036.400.000 1952.064 Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan 79.661.872.000 1952.065 Pengembangan/Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan 148.640.000 1952.068 Pembangunan Kapal 277.561.394.000 1952.069 Pembangunan Kapal Tunda/Tug Boat 5.000.000.000 1952.071 Pengerukan Alur Penyeberangan 48.900.000.000 1952.997 Peralatan dan Fasilitas 901.500.000 1952 Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP 1952.031 Pengelolaan Tehnologi Informasi (TI)
  • 37. 37 Alokasi Anggaran Belanja Ditjen Perhubungan Laut 4
  • 38. 38 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN 022.04.08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 1954 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian 1954.001 Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 391.657.521.000 1954.002 Rehabilitasi Sarana Bantu 134.862.513.000 1954.003 Sistem telekomunikasi pelayaran 289.250.898.000 1954.004 Pembangunan Kapal 44.000.000.000 1954.005 Rehabilitasi kapal kenavigasian 62.173.617.000 1954.006 Pembangunan / pengadaan Fasilitas pendukung kenavigasian 237.892.687.000 1954.007 Rehabilitasi Fasilitas pendukung kenavigasian 528.641.000 1954.008 Pembangunan fasilitas pelabuhan kenavigasian 108.792.815.000 1954.009 Rehabilitasi fasilitas pelabuhan 12.249.362.000 1955.001 PembangunanKapal Patroli 237.894.775.000 1955.003 Fasilitas pendukung Penjagaan 3.205.015.000 1955.004 Pembangunan fasilitas pelabuhan Penjagaan Laut dan Pantai 421.127.000 1955.005 Rehabilitasi fasilitas pelabuhan 4.500.000.000 1955.006 Pengadaan suku cadang kapal patroli 15.635.779.000 1956.001 Subsidi Angkutan Laut Perintis 535.259.423.000 1956.002 Pembangunan Kapal angkutan laut perintis 316.204.412.000 1956.003 Rehabilitasi kapal perintis 62.888.095.000 1957.001 Pembangunan Fasilitas 4.437.715.497.000 1957.002 Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan 162.767.946.000 1957.003 Pengerukan alur pelayaran / kolam pelabuhan 530.145.463.000 1955 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai 1956 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 1957 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan
  • 39. 39 Alokasi Anggaran Belanja Ditjen Perhubungan Udara 4
  • 40. 40 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN 022.05.09 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 1960 Pelayanan Angkutan Udara Perintis 1960.011 Angkutan Udara Perintis 304.663.109.000 1960.012 Angkutan BBM Penerbangan Perintis 21.132.251.000 1961.014 Landas Pacu (Runw ay) 1.902.815.421.000 1961.015 Landas Hubung (Taxiw ay) 84.746.343.000 1961.016 Landas Parkir (Apron) 513.929.296.000 1961.017 Drainase / Saluran 179.515.649.000 1961.018 Jalan Perimeter / Jalan Inspeksi 95.778.156.000 1961.019 Fasilitas penunjang (Pagar) 101.973.389.000 1961.020 Bangunan Terminal Penumpang 517.975.112.000 1961.021 Bangunan Operasional 306.657.211.000 1961.022 Bangunan Menara / Tow er 11.807.220.000 1961.023 Bangunan Terminal Kargo 2.500.000.000 1961.024 Bangunan PKP-PK 27.299.920.000 1961.025 Bangunan Penunjang 41.516.953.000 1961.026 Drainase / Saluran 36.380.591.000 1961.027 Jalan Lingkungan 164.650.179.000 1961.028 Fasilitas penunjang (Pagar) 50.009.046.000 1961.029 Sistem kelistrikan bandar udara 196.810.013.000 1961.030 Peralatan Bantu Pendaratan 88.043.200.000 1961.031 Peralatan Maintenance Bandara 52.251.359.000 1961.032 Peralatan Bangunan Terminal dan Bangunan Operasi 31.675.530.000 1961.033 Utilitas Bandara 4.277.600.000 1961.034 Peralatan Penunjang Bandara 123.564.096.000 1961.035 Tanah 550.490.471.000 1961.036 Bangunan 47.777.662.000 1961.037 Penunjang Operasional 15.148.126.000
  • 41. 41 Alokasi Anggaran Belanja Ditjen Perhubungan Perkeratapian 4
  • 42. 42 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN 1968.001 Jalan Rel 7.396.638.317.000 1968.002 Jembatan/Terow ongan/Gorong- gorong/Box Culvert/Underpass/Fly Over 1.009.757.042.000 1968.003 Stasiun/Bangunan Operasional 185.763.307.000 1968.005 Pemagaran Fasilitas Pendukung 94.551.345.000 1968.006 Persinyalan 433.785.919.000 1968.007 Telekomunikasi 109.982.550.000 1968.008 Transmisi Tenaga Listrik (LAA) 532.969.915.000 1968.009 Catu Daya (Sub Station) 84.806.800.000 1968.010 Pengamanan Perlintasan 9.546.884.000 1968.011 Bangunan Khusus 60.745.367.000 1968.012 Pengadaan Tanah 441.907.354.000 1968.014 Pengadaan Peralatan/Fasilitas Prasarana Perkeretaapian 282.331.544.000 1968.016 Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma /Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur 129.751.138.000 1968.017 Pengujian Prasarana KA 3.655.925.000 1968.021 Monitoring dan Evaluasi 583.702.000 1968.022 Supervisi Pelaksanaan Mekanisme IMO 1.712.351.451.000 29.026.182.684.000 JUMLAH 022.08.07 ProgramPengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian 1968 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

Editor's Notes

  1. Di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD-3, APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Karena itu, tahap perencanaan danpengelolaankeuangannegaradimulaidenganpenyusunanRencanaKerjaPemerintah (RKP) sebagaiacuandalampenyusunan RAPBN.Dalamwaktu yang bersamaan, Pemerintah(Kementerian Keuangan) menyusunperkiraan ketersedian dana (Resource Envelope) sebagai dasar alokasi anggaran PaguIndikatif K/L. Untuktahun 2011, RKP danPaguIndikatif K/L telahditetapkandenganSuratEdaranBersama (SEB) antaraMenteriPerencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenasdenganMenteriKeuangan, No. 0181/M.PPN/04/2010 dan No. SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 2010 yang lalu.Selanjutnya, padatanggal 20 Mei 2010, dalamSidangParipurna DPR RI PemerintahtelahmenyampaikandokumenKerangkaEkonomiMakrodanPokok-pokokKebijakanFiskal 2011. Dokumentersebutbersama-samadengan RKP 2011 telahdansedangdibahasdengan DPR RI dalamrangkaPembicaraanPendahuluan RAPBN 2011.Berdasarkanpembicaraan pendahuluan RAPBN, Pemerintahkemudianmenyesuaikanpaguindikatifdenganperkiraan kemampuan fiskal sesuai asumsimakrodankebijakanfiskal yang disepakatibersama untukmenjadiPaguSementara. PaguSementaratersebut kemudiandidistribusikankeseluruh K/L melaluiSuratEdaranMenteriKeuangan. Tahunlalu, pagusementarauntuk RAPBN 2010 ditetapkandengan SE Menkeu No. SE-1927/MK.02/2009 padatanggal 6 Juli 2009, melewatibataswaktupenyelesaianpagusementara. Olehkarenaitu, kamimengharapkan agar PaguSementara 2011 inidapatdiselesaikanpadabulanini.Berdasarkan SE PaguSementara, K/L menyusun RKA-KL PaguSementara, dankemudianmenyampaikannyakeKementerianKeuangan, dalamhaliniDirektoratJenderalAnggaran. RKA-KL tersebutselanjutnyadihimpundanmenjadidasarpenyusunan Nota Keuangandan RAPBN, NK &amp; RAPBN beserta RUU-nyaselanjutnyadisampaikanPresidenkepada DPR padabulanAgustus. Tahunlalu, NK &amp; RAPBN 2010 disampaikanPresidendidepanSidangParipurnaLuarBiasa DPR tanggal 3 Agustus 2009 (tahun-tahunsebelumnya, pidatopengantar NK &amp; RAPBN dilakukantiaptanggal 16 Agustus).NK &amp; RAPBN beserta RUU-nya dibahasdengan DPR, dan apabila disetujui kemudiandisahkan menjadi UU APBN padaakhirOktober.Setelah UU APBN ditetapkan, PemerintahmenyusunRincianAnggaranBelanja K/L, yang harus selesai paling lambatpadaakhir November. RincianAnggaranBelanja K/L tersebutditetapkandenganPeraturanPresiden, danakanmenjadilampiran yang tidakterpisahkandari UU APBN.Tahapakhirdarisikluspenyusunan APBN iniadalahpenetapandokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yang harusditerbitkan paling lambat 31 Desember, agar padatanggal 1 Januaritahunberikutnya, APBN tersebutdapatdilaksanakan.