KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

1,517 views

Published on

Fortrans Solo

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,517
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD-3, APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Karena itu, tahap perencanaan danpengelolaankeuangannegaradimulaidenganpenyusunanRencanaKerjaPemerintah (RKP) sebagaiacuandalampenyusunan RAPBN.Dalamwaktu yang bersamaan, Pemerintah(Kementerian Keuangan) menyusunperkiraan ketersedian dana (Resource Envelope) sebagai dasar alokasi anggaran PaguIndikatif K/L. Untuktahun 2011, RKP danPaguIndikatif K/L telahditetapkandenganSuratEdaranBersama (SEB) antaraMenteriPerencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenasdenganMenteriKeuangan, No. 0181/M.PPN/04/2010 dan No. SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 2010 yang lalu.Selanjutnya, padatanggal 20 Mei 2010, dalamSidangParipurna DPR RI PemerintahtelahmenyampaikandokumenKerangkaEkonomiMakrodanPokok-pokokKebijakanFiskal 2011. Dokumentersebutbersama-samadengan RKP 2011 telahdansedangdibahasdengan DPR RI dalamrangkaPembicaraanPendahuluan RAPBN 2011.Berdasarkanpembicaraan pendahuluan RAPBN, Pemerintahkemudianmenyesuaikanpaguindikatifdenganperkiraan kemampuan fiskal sesuai asumsimakrodankebijakanfiskal yang disepakatibersama untukmenjadiPaguSementara. PaguSementaratersebut kemudiandidistribusikankeseluruh K/L melaluiSuratEdaranMenteriKeuangan. Tahunlalu, pagusementarauntuk RAPBN 2010 ditetapkandengan SE Menkeu No. SE-1927/MK.02/2009 padatanggal 6 Juli 2009, melewatibataswaktupenyelesaianpagusementara. Olehkarenaitu, kamimengharapkan agar PaguSementara 2011 inidapatdiselesaikanpadabulanini.Berdasarkan SE PaguSementara, K/L menyusun RKA-KL PaguSementara, dankemudianmenyampaikannyakeKementerianKeuangan, dalamhaliniDirektoratJenderalAnggaran. RKA-KL tersebutselanjutnyadihimpundanmenjadidasarpenyusunan Nota Keuangandan RAPBN, NK & RAPBN beserta RUU-nyaselanjutnyadisampaikanPresidenkepada DPR padabulanAgustus. Tahunlalu, NK & RAPBN 2010 disampaikanPresidendidepanSidangParipurnaLuarBiasa DPR tanggal 3 Agustus 2009 (tahun-tahunsebelumnya, pidatopengantar NK & RAPBN dilakukantiaptanggal 16 Agustus).NK & RAPBN beserta RUU-nya dibahasdengan DPR, dan apabila disetujui kemudiandisahkan menjadi UU APBN padaakhirOktober.Setelah UU APBN ditetapkan, PemerintahmenyusunRincianAnggaranBelanja K/L, yang harus selesai paling lambatpadaakhir November. RincianAnggaranBelanja K/L tersebutditetapkandenganPeraturanPresiden, danakanmenjadilampiran yang tidakterpisahkandari UU APBN.Tahapakhirdarisikluspenyusunan APBN iniadalahpenetapandokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yang harusditerbitkan paling lambat 31 Desember, agar padatanggal 1 Januaritahunberikutnya, APBN tersebutdapatdilaksanakan.
  • KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

    1. 1. KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN PERTEMUAN DENGAN BEBERAPA PEMERINTAHAN DAERAH JAKARTA, 09-10 OKTOBER 2013
    2. 2. 2 TOPIK BAHASAN 1. Pendahuluan 2. Siklus Penyusunan APBN 3. Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, RAPBN Tahun 2014 4. Bedah Anggaran Transportasi: a. Komposisi Kementerian Lembaga Yang Melaksanakan Subfungsi Transportasi b. Komposisi Anggaran Belanja Operasional dan Non-operasional Kementerian Perhubungan
    3. 3. 3 PENDAHULUAN 1
    4. 4. 4  APBN adalah instrumen fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.  APBN tidak bisa menyelesaikan semua masalah  Kontribusi terhadap perekonomian nasional < 20%;  Proses penyusunan harus melalui langkah teknokratik – politik – administratif, sehingga kurang fleksibel;  Proses perencanaan dan pelaksanaan perlu waktu;  Jika sektor swasta bisa masuk, dapat menimbulkan crowding out bagi swasta;  Luasnya cakupan sektor pemerintah.  APBN harus memilih:  Constraint : Fiscal space, Sumberdaya dan kapasitas, Peraturan perundangan  Objectives: Kesejahteraan rakyat pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran PENGANTAR
    5. 5. 5 Source: BPS Q2-2013 PDB tumbuh 5,81% (yoy) dan selama H1-2013 PDB tumbuh 5,92% (c-to-c), Konsumsi Rumah Tangga masih tinggi namun investasi melemah, trade balance riil positif PDB Sektoral Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 PDB 6.3% 6.4% 6.2% 6.1% 6.0% 5.8% 6.3% 6.4% 6.2% 6.1% 6.0% 5.8% Kons RT 4.9% 5.2% 5.6% 5.4% 5.2% 5.1% 2.8% 2.9% 3.1% 3.0% 2.9% 2.8% Kons Pem 6.4% 8.6% -2.8% -3.3% 0.4% 2.1% 0.4% 0.6% -0.2% -0.4% 0.0% 0.2% PMTB 10.0% 12.5% 9.8% 7.3% 5.9% 4.7% 2.3% 3.0% 2.4% 1.9% 1.4% 1.2% Ekspor 8.2% 2.6% -2.6% 0.5% 3.4% 4.8% 3.9% 1.3% -1.3% 0.3% 1.6% 2.3% Impor 8.9% 11.3% -0.2% 6.8% -0.4% 0.6% 3.3% 4.3% -0.1% 2.8% -0.2% -0.2% Pertumbuhan Kontribusi 2012 20122013 2013 6.0 6.3 5.8 6.8 6.5 6.5 6.4 6.5 6.3 6.4 6.2 6.1 6.0 5.8 - 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2010 2011* 2012** 2013*** Pertumbuhan PDB Kuartalan 2011 - 2013 (%,yoy) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 PDB 6,3% 6,4% 6,2% 6,1% 6,0% 5,8% 6,3% 6,4% 6,2% 6,1% 6,0% 5,8% Pertanian 4,3% 4,0% 5,3% 2,0% 3,7% 3,2% 0,6% 0,5% 0,7% 0,2% 0,5% 0,4% Pertambangan 2,5% 3,3% -0,3% 0,5% -0,4% -1,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% Manufaktur 5,5% 5,2% 5,9% 6,2% 5,8% 5,8% 1,4% 1,3% 1,5% 1,6% 1,5% 1,5% LAG 5,7% 6,5% 6,1% 7,3% 6,5% 6,6% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% Konstruksi 7,2% 7,3% 7,6% 7,8% 7,2% 6,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% Perdag.,Htl,Resto. 8,7% 8,7% 7,2% 7,8% 6,5% 6,5% 1,5% 1,6% 1,3% 1,4% 1,2% 1,2% Transp&Telekom. 10,0% 9,9% 10,4% 9,6% 10,0% 11,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1..14% Keu.,RealEstate,Bisnis. 6,4% 7,1% 7,5% 7,7% 8,4% 8,1% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 2012 2012 Pertumbuhan Kontribusi 2013 2013
    6. 6. 6 Secara hukum, penyusunan RAPBN didasarkan pada:  UUD 1945 Amendemen Keempat (Pasal 23);  UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 8);  UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD Yang mengamanatkan bahwa:  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 1);  RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 71);  APBN 2014 disusun dengan berpedoman kepada:  Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 (Pasal 155);  Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014. DASAR PENYUSUNAN RAPBN 2014 (1)
    7. 7. 7 Secara ekonomi, penyusunan RAPBN Tahun 2014 didasarkan pada:  Perkembangan ekonomi global dan domestik yang tercermin pada perkiraan realisasi asumsi dasar ekonomi makro dan kinerja pelaksanaan APBN Tahun 2013, serta asumsi dasar ekonomi makro RAPBN tahun 2014;  Potensi fiskal dan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan negara 2014;  Kebijakan pembangunan nasional dalam rangka menjawab tantangan untuk mencapai tujuan nasional 2014;  Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terkini, baik domestik maupun internasional;  Dinamika kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. DASAR PENYUSUNAN RAPBN 2014 (2)
    8. 8. 8 Ringkasan RAPBN Tahun 2014 (triliun Rupiah) A. PENDAPATAN NEGARA 1.502,0 1.662,5 I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.497,5 1.661,1 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.148,4 1.310,2 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 349,2 350,9 II.PENERIMAAN HIBAH 4,5 1,4 B. BELANJA NEGARA 1.726,2 1.816,7 I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.196,8 1.230,3 1. Belanja K/L 622,0 612,7 2. Belanja Non KL 574,8 617,7 II.TRANSFER KE DAERAH 529,4 586,4 Total Anggaran Pendidikan 345,3 371,2 Rasio Anggaran Pendidikan Total (% PDB) 20,01 20,43 C. KESEIMBANGAN PRIMER (111,7) (34,7) D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) (224,2) (154,2) % Defisit terhadap PDB (2,38) (1,49) E. PEMBIAYAAN (I + II) 224,2 154,2 I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 241,1 173,2 II.PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (16,9) (19,0) APBNP URAIAN 2013 RAPBN 2014 BESARAN ANGKA KOMPONEN POSTUR APBN SANGAT DIPENGARUHI ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO YANG DIGUNAKAN
    9. 9. 9 SIKLUS APBN 2
    10. 10. 10 (1) Fiscal planning & management (5) External audit & external review (4) Transaction accounting, recording and reporting (3) Budget execution revenue raising, expenditure, loans (2) Budget preparation & enactment SIKLUS ANGGARAN (BUDGET CYCLE)
    11. 11. 11 Siklus Penyusunan APBN 11 Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP (Pertengahan Mei) Pagu Anggaran (Pertengahan Juni) RAPBN (Agustus) APBN (Akhir Oktober) Rincian Anggaran Belanja Pem Pusat (Akhir November) Keppres UU RUU & NK Resource envelope, Ranca ngan RKP dan Pagu Indikatif (Maret) DIPA K/L (31 Desember) 2 3 4 5 6 7 8 SEB KMK Perpres DIPA Arah Kebijakan dan Prioritas Pemba- ngunan Nasional (Januari) PERSETUJUAN DPR (BANGGAR) PERSETUJUAN DPR (BANGGAR) PERSETUJUAN DPR (KOMISI) 1 PERSETUJUAN DPR (KOMISI)
    12. 12. 12 RENSTRA-KL PAGU INDIKATIF RENJA-KL PAGU SEMENTARA RKA-KL HIMPUNAN RKA-KL NK & RAPBN RPJM APBN RINCIAN APBN RKP DIPA LKPP BAPPENAS K/L BAPPENAS+KEMENKEU K/L + Komisi DPR BAPPENAS KEMENKEU K/L KEMENKEU KEMENKEU PEMERINTAH+BANGGAR DPR KEMENKEU K/L+KEMENKEU PEMERINTAH+DPR PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGESAHAN ANGGARAN PELAKSANAAN PERTNGGJWB PP SEB PP SE-MK UU Perpres UU SIKLUS PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN APBN
    13. 13. 13 KPJM, Baseline, & New initiative 2
    14. 14. Arti penting dengan adanya KPJM adalah estimasi anggaran untuk tahun yang direncanakan (misal 2012) dihitung berdasarkan angka prakiraan maju yang telah disusun pada tahun anggaran sebelumnya (misal 2011). APBN 2011 TA PM 1 PM 2 2011 2012 2013 100 110 120 APBN 2012 TA PM1 PM 2 PM 3 2012 2013 2014 2015 110 120 130 140 14 KONSEP DASAR INISIATIF BARU (1)
    15. 15. 15 FORMULA PENGHITUNGAN PAGU K/L Pagu Indikatif Pagu = 1 + 2 + 3 1 = baseline (prakiraan maju) tahun sebelumnya; 2 = penyesuaian asumsi APBN; 3 = inisiatif baru kesempatan I. Pagu Anggaran K/L Pagu = 1 + 2 + 3 + 4 1 = Pagu Indikatif; 2 = penyesuaian asumsi APBN; 3 = hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya; 4 = inisiatif baru kesempatan II. Alokasi Anggaran K/L Pagu = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 1 = Pagu Anggaran K/L; 2 = penyesuaian asumsi APBN; 3 = hasil evaluasi kinerja tahun berjalan semester I; 4 = tambah/kurang APBN-P tahun berjalan; 5 = inisiatif baru kesempatan III/ Optimalisasi. 15
    16. 16. 16 KONSEP DASAR INISIATIF BARU (2) Kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat berupa : Penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output baru, Penambahan Volume Target, atau Percepatan Pencapaian Target. - Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran - Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional - Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas - Melakukan Efisiensi - Fleksibilitas dalam perencanaan dengan tetap menjaga akuntabilitas - Perencanaan berorientasi pada arah kebijakan - Penerapan prinsip tata kelola yang baik (transparansi dan akuntabilitas - Berorientasi pada pencapaian kinerja Semua Inisiatif Baru harus sesuai dengan Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan) INISIATIF BARU
    17. 17. KATEGORI INISIATIF BARU 1. PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/OUTPUT BARU Berupa penambahan: a. Program Baru / Fokus Prioritas Baru b. Outcome Baru c. Kegiatan Baru d. Output Baru Yang membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran atau perubahan baseline 2. PENAMBAHAN VOLUME TARGET Berupa penambahan volume target. 3. PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET Berupa penambahan target baru yang bersifat percepatan, sehingga membutuhkan penambahan anggaran, tetapi pagu baseline jangka menengah awal tidak boleh berubah. Perubahan/penambahan KOMPONEN tidak termasuk Inisiatif Baru Semua Inisiatif Baru diatas harus sesuai dengan Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan)
    18. 18. PENGUSULAN INISIATIF BARU  Usulan Inisiatif Baru dapat dilakukan pada 3 kesempatan dalam siklus perencanaan/penganggaran, yaitu:  Sebelum Pagu Indikatif (Pengusulan I) – Januari/Februari  Diusulkan setelah dikeluarkannya SE Menteri PPN  Sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II) – Mei/Juni  Diusulkan untuk mengakomodasi arahan presiden dan usulan yang muncul dalam musrenbangnas.  Sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III) – Agustus/September  Diusulkan untuk mengakomodasi arahan Presiden dan hal-hal yang belum tertampung dalam dua kali pengusulan sebelumnya  Setiap K/L dapat mengusulkan proposal inisiatif baru lebih dari satu proposal dimana setiap proposal hanya boleh diajukan satu kali dalam 3 kesempatan tersebut.  Setiap K/L bisa mengusulkan Inisiatif Baru yang terkait dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai Inisiatif Baru dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Mekanisme Inisiatif Baru : Penyesuaian perencanaan untuk tahun direncanakan Mekanisme APBN-P : Penyesuaian perencanaan untuk tahun berjalan
    19. 19. Jan - Apr Mei - Jul Agu - Okt Nov – Des DPR Kabinet/ Presiden Kementerian Perencanaan Kementerian Keuangan K/L SIKLUS PENYUSUNAN RKA-KL MENURUT PP 90/2010 Pembcran pendhluan : • PPKF dan KEM; • RKP; • Rincian Belanja. Penetapan UU APBN Pengesahan konsep DIPA Pagu Indikatif/ Rancangan RKP Himp RKA-KL Konsep DIPA DIPA RKA-KL Renstra KL Renja KL Penetapan Prioritas Pembangunan New Initiatives proposal Pembahasan proposal K/L Pagu Sementara K/L Finalisasi : • PPKF dan KEM; • RKP dan RB; • Kebijakan umum; • Prtas angg. 1 19 BA Hasil Pembahasan 18 SP RKA-K/L Kerpres Alokasi Anggaran K/L Penyusunan : • Kapasitas Fiskal • PPKF dan KEM; • Pagu awal APBN • Rincian Belanja. RUU APBN, Nota Keu 2 3 4 5 6 8 12 13 15 16 16b Rekonslsi RKA-KL 9 Pembahasan : • RUU APBN; • NK. 11 14 7 Penetapan RKA-KL 10 RUU APBN, Nota Keu Penlhan RKA-KL 16a 17 17
    20. 20. 20 Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, RAPBN Tahun 2014 3
    21. 21. 21 1. Meningkatkan Kinerja K/L, melalui langkah: - Melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi; - Perbaikan perencanaan anggaran di masing-masing K/L; - Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja operasional K/L (perjalanan dinas, kegiatan seminar, konsinyering); 2. Meningkatkan belanja infrastruktur untuk mendukung domestic connectivity, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan transportasi publik, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan; 3. Melanjutkan dan memperluas program perlindungan sosial pada masyarakat dan lingkungan, a.l. melalui PNPM, PKH, BSM, BOS, KUR; 4. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan akses pendidikan dan keterjangkauan bagi masyarakat; 5. Mengembangkan kesehatan melalui pelaksanaan program SJSN; Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 (1)
    22. 22. 22 6. Mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista untuk mempercepat pencapaian kekuatan dasar minimum (Minimum Essential Forces/MEF), serta pengembangan industri pertahanan nasional; 7. Menjaga pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang demokratis, lancar, jujur, adil, dan aman untuk mempertahankan stabilitas nasional; 8. Melaksanakan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga, mengurangi tingkat kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan; 9. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran K/L untuk meningkatkan kualitas belanja dan pencapaian sasaran pembangunan secara optimal. Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 (2)
    23. 23. Target Kinerja Subfungsi Transportasi Tahun 2014  Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2014 antara lain : a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dalam mendukung penguatan konektivitas nasional pada koridor ekonomi dan sistem logistik nasional, baik yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan outlet nasional, maupun di wilayah terpencil, perdalaman, perbatasan, serta wilayah terdepan dan terluar; b. Meningkatnya keselamatan transportasi jalan dengan berkurangnya tingkat fatalitas kecelakaan transportasi; c. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi di wilayah perkotaan melalui penataan sistem jaringan transportasi di 6 kota besar; d. Meningkatnya kondisi mantap jalan nasional sebesar 92,5 persen; serta e. Meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antarwilayah.
    24. 24. 24 Bedah Anggaran Transportasi3
    25. 25. SUBFUNGSI TRANSPORTASI DI BEBERAPA K/L 47,2% 51,3% 0,0% 0,0% 1,4% KEMENHUB KEMEN. PU MENKO EKON BPLS BASARNAS KEMANTERIAN/LEMBAGA PAGU KEMEN. HUB 33.187,2 KEMEN. PU 36.084,5 MENKO. EKON 6,9 BPLS 25,0 BASARNAS 1.009,3 TOTAL 70.312,9 Untuk tahun 2014 anggaran, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran yang mendukung transportasi melalui non-K/L. Namun demikian Pemerintah telah mendukung anggaran transportasi pada tahun sebelumnya melalui skema:  Landcapping  Anggaran Penanaman Modal Negara (PMN), misal : untuk PT. Dirgantara Indonesia, PT. KAI, PT. Garuda Indonesia, dll,  Serta program Public Private Partnership (PPP).
    26. 26. Hipothesis Anggaran Transportasi Umum APBNP Realisasi APBNP Realisasi 18,1 16,3 45,6 73,9 293,0 263,0 11.400,6 10.325,4 17.114,1 15.747,4 23.705,2 25.986,5 92,5 89,5 146,7 163,9 192,8 138,5 3.497,8 779,0 1.084,1 1.363,4 1.368,8 2.242,1 7,3 58,1 6,2 9,0 9,0 6,9 - - - - 1,8 1,5 6,4 7,1 3,6 4,0 3,9 5,7 30,0 31,4 122,5 40,0 281,3 274,3 1,6 1,5 1,3 1,6 1,8 1,6 7,5 7,1 5,1 6,2 7,1 7,6 - - 148,2 114,1 234,7 252,8 15.061,8 11.315,4 18.677,5 17.523,6 26.099,6 29.180,5 Melalui Transfer ke Daerah Keselamatan Transportasi Darat * 100,0 98,3 171,4 170,3 221,0 235,9 Transportasi Perdesaan * 150,0 147,4 121,4 120,6 260,8 301,3 250,0 245,7 292,8 290,8 481,8 537,3 15.311,8 11.561,2 18.970,3 17.814,4 26.581,4 29.717,8 DANA ALOKASI KHUSUS Total Total Anggaran Transportasi Umum 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Total 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM Total Jumlah Melalui K/L DAK 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Total 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Total 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Total 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Total 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Total 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Total 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Total 055 KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS Total 067 KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Total RAPBN 2014KL 2011 2012 APBNP 2013
    27. 27. Program-program Kemenhub Untuk Mendukung Fungsi Transportasi NO PROGRAM PAGU 1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 3.543,7 2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 9.696,4 3 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 7.706,5 4 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian 12.240,6 33.187,2TOTAL
    28. 28. 28 Komposisi Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan 4
    29. 29. Komposisi Belanja Operasional dan Non operasional 2014 97,9% 2,1% NON OPERASIONAL OPERASIONAL JENIS BIAYA H-RKAKL 2014 NON OPERASIONAL 32,5 OPERASIONAL 0,7 TOTAL 33,2 (Triliun Rupiah)
    30. 30. Tren Belanja Operasional dan Non-operasional, 2010-2014 33,5 19,5 25,1 33,5 32,5 3,1 2,6 3,0 3,1 0,7 - 1,0 2,0 3,0 4,0 - 10,0 20,0 30,0 40,0 2010 Keppres 2011 Keppres 2012 Keppres 2013 Keppres 2014 H-RKAKL NON OPERASIONAL OPERASIONAL
    31. 31. Bahan Renungan Apakah Target Kinerja Transportasi (Utamanya Di Kemenhub) Akan Tercapai Melalui Alokasi Anggaran Dan Output Yang Dihasilkan?
    32. 32. 32 TERIMA KASIH
    33. 33. 33 Alokasi Anggaran Belanja Ditjen Perhubungan Darat 4
    34. 34. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN 022.03.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 1949.004 Perencanaan Teknis Transportasi Perkotaan 10.900.000.000 1949.009 Pengadaan dan Pembangunan ITS Perkotaan 44.500.000.000 1949.010 Pengadaan dan Pembangunan ATCS 30.000.000.000 1949.018 Pembangunan Fasilitas Halte 4.000.000.000 1949.021 Pengadaan Bus Pelajar/Mahasisw a/angkutan Umum Perkotaan 25.200.000.000 1949.022 Pengadaan Bus BRT 365.250.000.000 1949.023 Pengadaan Bus Pemadu Moda 6.000.000.000 1949.026 Pengadaan Fasilitas Integrasi Moda 5.500.000.000 1949.030 Kerjasama dan Koordinasi Kelembagaan Internasional Bidang Trans.Perkotaan 1.100.000.000 1949.031 Monitoring,Evaluasi dan pelaporan transportasi perkotaan 4.250.000.000 1949.032 Sosialisasi /Publikasi/Promosi Transportasi Perkotaan 4.500.000.000 1950.005 Penyusunan Rencana Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Darat 6.175.000.000 1950.013 Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Bidang Keselamatan Transportasi Darat 1.575.025.000 1950.023 Penyelenggaraan Kegiatan Safer People 16.043.810.000 1950.026 Penyelenggaraan Kegiatan Safer Road 22.800.000.000 1949 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan 1950 Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat
    35. 35. 35 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN 022.03.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 1951.002 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ 385.593.584.000 78.621.279.000 16.000.000.000 1951.005 Peningkatan Terminal Angkutan Penumpang 5.000.000.000 1951.006 Rehabilitasi Terminal Angkutan Penumpang 41.000.000.000 1951.007 Pembangunan Jembatan Timbang 7.000.000.000 1951.008 Peningkatan Jembatan Timbang 1.650.000.000 1951.009 Rehabilitasi Jembatan Timbang 1.500.000.000 1951.011 Pengadaan Bus Perintis 25.850.000.000 1951.012 Subsidi Operasional Angkutan Jalan 85.224.798.000 1951.014 Pemeliharaan Fasilitas Pendukung LLAJ 4.669.800.000 1951.016 Pengadaan peralatan penyidik LLAJ 5.850.000.000 1.600.000.000 20.735.850.000 1.190.000.000 16.300.000.000 1951.054 Pemberian Kualifikasi Teknis Bidang LLAJ 1.000.000.000 1951.055 Pembangunan Prasarana Gedung LLAJ 23.000.000.000 1951.056 Pengadaan sertifikat dan tanda kualifikasi bidang LLAJ 1.100.000.000 1951.058 Monitoring Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru 6.950.000.000 1951.062 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor 12.399.839.000 1951 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 1951.004 Pembangunan Terminal Angkutan Penumpang 1951.045 Pengembangan Sistem Informasi dan komunikasi LLAJ 1951.048 Perencanaan Teknis Bidang LLAJ
    36. 36. 36 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN 022.03.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 1952.003 Rencana Teknis Pengembangan Transportasi SDP 19.000.000.000 1952.004 Studi Kebijakan Transportasi 52.140.000.000 1952.009 Pengerukan Alur Sungai 17.000.000.000 1952.011 Pembangunan kapal kerja 1.900.000.000 1952.012 Pembangunan Bus Air 5.604.170.000 1952.013 Pengadaan Speed Boat 400.000.000 1952.017 Keperintisan transportasi SDP 308.159.816.000 1952.018 Pembangunan SBNP/ Rambu 17.959.955.000 1952.019 Pengadaan dan pemasangan rambu sungai dan danau 389.364.000 1952.022 Pembangunan Gedung Perkantoran Otoritas Pelabuhan 9.000.000.000 1952.026 Sosialisasi dan Promosi Transportasi SDP 1.265.500.000 4.990.000.000 8.512.070.000 1952.038 Pengadaan komputer 151.900.000 1952.059 Pembangunan Pelabuhan 1.092.968.729.000 1952.060 Pembangunan Pelabuhan Sungai 158.070.812.000 1952.061 Pembangunan Pelabuhan Danau 2.865.433.000 1952.062 Rehabilitasi Pelabuhan Danau 19.004.095.000 1952.063 Rehabilitasi Pelabuhan Sungai 54.036.400.000 1952.064 Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan 79.661.872.000 1952.065 Pengembangan/Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan 148.640.000 1952.068 Pembangunan Kapal 277.561.394.000 1952.069 Pembangunan Kapal Tunda/Tug Boat 5.000.000.000 1952.071 Pengerukan Alur Penyeberangan 48.900.000.000 1952.997 Peralatan dan Fasilitas 901.500.000 1952 Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP 1952.031 Pengelolaan Tehnologi Informasi (TI)
    37. 37. 37 Alokasi Anggaran Belanja Ditjen Perhubungan Laut 4
    38. 38. 38 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN 022.04.08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 1954 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian 1954.001 Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 391.657.521.000 1954.002 Rehabilitasi Sarana Bantu 134.862.513.000 1954.003 Sistem telekomunikasi pelayaran 289.250.898.000 1954.004 Pembangunan Kapal 44.000.000.000 1954.005 Rehabilitasi kapal kenavigasian 62.173.617.000 1954.006 Pembangunan / pengadaan Fasilitas pendukung kenavigasian 237.892.687.000 1954.007 Rehabilitasi Fasilitas pendukung kenavigasian 528.641.000 1954.008 Pembangunan fasilitas pelabuhan kenavigasian 108.792.815.000 1954.009 Rehabilitasi fasilitas pelabuhan 12.249.362.000 1955.001 PembangunanKapal Patroli 237.894.775.000 1955.003 Fasilitas pendukung Penjagaan 3.205.015.000 1955.004 Pembangunan fasilitas pelabuhan Penjagaan Laut dan Pantai 421.127.000 1955.005 Rehabilitasi fasilitas pelabuhan 4.500.000.000 1955.006 Pengadaan suku cadang kapal patroli 15.635.779.000 1956.001 Subsidi Angkutan Laut Perintis 535.259.423.000 1956.002 Pembangunan Kapal angkutan laut perintis 316.204.412.000 1956.003 Rehabilitasi kapal perintis 62.888.095.000 1957.001 Pembangunan Fasilitas 4.437.715.497.000 1957.002 Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan 162.767.946.000 1957.003 Pengerukan alur pelayaran / kolam pelabuhan 530.145.463.000 1955 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai 1956 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 1957 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan
    39. 39. 39 Alokasi Anggaran Belanja Ditjen Perhubungan Udara 4
    40. 40. 40 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN 022.05.09 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 1960 Pelayanan Angkutan Udara Perintis 1960.011 Angkutan Udara Perintis 304.663.109.000 1960.012 Angkutan BBM Penerbangan Perintis 21.132.251.000 1961.014 Landas Pacu (Runw ay) 1.902.815.421.000 1961.015 Landas Hubung (Taxiw ay) 84.746.343.000 1961.016 Landas Parkir (Apron) 513.929.296.000 1961.017 Drainase / Saluran 179.515.649.000 1961.018 Jalan Perimeter / Jalan Inspeksi 95.778.156.000 1961.019 Fasilitas penunjang (Pagar) 101.973.389.000 1961.020 Bangunan Terminal Penumpang 517.975.112.000 1961.021 Bangunan Operasional 306.657.211.000 1961.022 Bangunan Menara / Tow er 11.807.220.000 1961.023 Bangunan Terminal Kargo 2.500.000.000 1961.024 Bangunan PKP-PK 27.299.920.000 1961.025 Bangunan Penunjang 41.516.953.000 1961.026 Drainase / Saluran 36.380.591.000 1961.027 Jalan Lingkungan 164.650.179.000 1961.028 Fasilitas penunjang (Pagar) 50.009.046.000 1961.029 Sistem kelistrikan bandar udara 196.810.013.000 1961.030 Peralatan Bantu Pendaratan 88.043.200.000 1961.031 Peralatan Maintenance Bandara 52.251.359.000 1961.032 Peralatan Bangunan Terminal dan Bangunan Operasi 31.675.530.000 1961.033 Utilitas Bandara 4.277.600.000 1961.034 Peralatan Penunjang Bandara 123.564.096.000 1961.035 Tanah 550.490.471.000 1961.036 Bangunan 47.777.662.000 1961.037 Penunjang Operasional 15.148.126.000
    41. 41. 41 Alokasi Anggaran Belanja Ditjen Perhubungan Perkeratapian 4
    42. 42. 42 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN 1968.001 Jalan Rel 7.396.638.317.000 1968.002 Jembatan/Terow ongan/Gorong- gorong/Box Culvert/Underpass/Fly Over 1.009.757.042.000 1968.003 Stasiun/Bangunan Operasional 185.763.307.000 1968.005 Pemagaran Fasilitas Pendukung 94.551.345.000 1968.006 Persinyalan 433.785.919.000 1968.007 Telekomunikasi 109.982.550.000 1968.008 Transmisi Tenaga Listrik (LAA) 532.969.915.000 1968.009 Catu Daya (Sub Station) 84.806.800.000 1968.010 Pengamanan Perlintasan 9.546.884.000 1968.011 Bangunan Khusus 60.745.367.000 1968.012 Pengadaan Tanah 441.907.354.000 1968.014 Pengadaan Peralatan/Fasilitas Prasarana Perkeretaapian 282.331.544.000 1968.016 Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma /Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur 129.751.138.000 1968.017 Pengujian Prasarana KA 3.655.925.000 1968.021 Monitoring dan Evaluasi 583.702.000 1968.022 Supervisi Pelaksanaan Mekanisme IMO 1.712.351.451.000 29.026.182.684.000 JUMLAH 022.08.07 ProgramPengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian 1968 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

    ×