OBJECTIVE 1. Mampu melakukan penyerapan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Pusat secara maksimal; 2. Mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan penggunaan anggaran pembangunan; 3. Menciptakan perubahan pada pertumbuhan perekonomian secara nyata, akibat penyerapan anggaran secara maksimal; 4. Menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata, dan memberikan penghidupan yang layak kepada seluruh masyarakat. BENEFIT 1. Menyerap anggaran yang disediakan dan/atau diusulkan oleh Pemerintah Pusat secara maksimal; 2. Transformasi ketrampilan dalam menyerap anggaran dan menghadapi berbagai isu yang berkaitan dengan kekhawatiran kesalahan prosedur pada saat melakukan penyerapan anggaran; 3. Dapat menyikapi laporan keuangan atas realisasi belanja anggaran yang disediakan; 4. Dapat membangun rencana penyarapan anggaran pembangunan dan mengimplementasikannya dalam program kerja; 5. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), baik dari sumber pajak dan non-pajak.

1. MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN DAERAH
Pertumbuhan perekonomian daerah akan dipengaruhi oleh kemampuan Pemerintah Daerah
dalam menyerap anggaran yang tersedia, dan telah dilaporkan oleh Kementrian Dalam Negeri,
Bapak Tjahjo Kumolo pada September 2017.
Perekonomian Daerah tidak akan bertumbuh, bilamana Pemerintah Daerah tidak mampu
melakukan penyerapan anggaran secara maksimal, yang sudah disediakan oleh Pemerintah
Pusat, sehingga dampak pertumbuhan perekonomian tidak bisa memenuhi harapan.
Berdasarkan penelitian, bahwa kekhawatiran atas penggunaan anggaran yang sudah disediakan
oleh Pemerintah Pusat, lebih bersumber dari:
1. Kekawatiran karena melakukan kesalahan yang berakibat pada tindak pidana karena di
duga melakukan korupsi;
2. Kekawatiran karena melakukan kesalahan yang berakibat pada laporan Keuangan
Pemerintah dengan opini terburuk yaitu Disclaimer setelah dilakukan pemeriksaan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK);
3. Kekawatiran karena melakukan pelanggaran pada saat proses penyerapan;
OBJECTIVE
1. Mampu melakukan penyerapan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Pusat secara
maksimal;
2. Mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan penggunaan anggaran
pembangunan;
3. Menciptakan perubahan pada pertumbuhan perekonomian secara nyata, akibat penyerapan
anggaran secara maksimal;
4. Menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata, dan memberikan penghidupan yang
layak kepada seluruh masyarakat.
BENEFIT
1. Menyerap anggaran yang disediakan dan/atau diusulkan oleh Pemerintah Pusat secara
maksimal;
2. Transformasi ketrampilan dalam menyerap anggaran dan menghadapi berbagai isu yang
berkaitan dengan kekhawatiran kesalahan prosedur pada saat melakukan penyerapan
anggaran;
3. Dapat menyikapi laporan keuangan atas realisasi belanja anggaran yang disediakan;
4. Dapat membangun rencana penyarapan anggaran pembangunan dan
mengimplementasikannya dalam program kerja;
5. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), baik dari sumber pajak dan non-pajak.

2. OVERVIEW
Program ini merupakan transformasi pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam
melakukan penyerapan dan/atau penggunaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat luas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Di dalam program ini, peserta akan mendapatkan pembahasan tentang strategy melakukan
perencanaan, penggunaan, pengukuran dan menghadapi berbagai isu yang berkaitan dengan
penggunaan dan pengawasannya.
Peserta akan terlibat dalam berbagai diskusi, tentang merencanakan, menggunakan dan
mengawasi pelaksanaan anggaran, baik yang dilakukan secara langsung atau melalui kerjasama
dengan pihak lain, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan anggaran
menghasilkan jenis laporan, akurat, akuntable, dan transparan.
RUANG LINGKUP
1. Pengertian, visi, misi dan obyektif anggaran pembangunan
2. Merencanakan besarnya anggaran yang tepat dan strategy penggunaan anggaran yang
efisien, efektif dan mencapai hasil pembangunan yang maksimal
3. Membedakan efisien, efektif dengan hemat dalam penggunaan anggaran
4. Kegiatan awal sebelum melakukan penyerapan anggaran
5. Fokus penggunaan anggaran yang akan berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
6. Mendefinisikan dan memilih sumber daya yang tepat sehingga dapat menghasilkan PAD
secara cepat
7. Mengintegrasikan jenis sumber daya yang berpotensi dengan tujuan yang selaras dengan
jenis sumber daya lainnya yang berpotensi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektif
anggaran belanja daerah secara maksimal.
8. Strategy membangun dan menuliskan laporan keuangan secara sederhana, atas penggunaan
anggaran yang disediakan dan dapat diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).
9. Strategy menghadapi intimidasi dan isu yang disampaikan oleh oknum BPKP dan pihak
lain.
10. Memberikan tanggapan dan reaksi pada isu yang diciptakan dalam mempengaruhi kinerja
anggaran pemerintah daerah.
METODE
1. Diskusi dan tanya jawab tentang permasalahan yang dihadapi, untuk mendapatkan
pemahaman yang mendalam sehingga selaras dengan kondisi yang nyata.
2. Simulasi sebagai praktek langsung untuk melakukan transformasi, sehingga mendapatkan
pengalaman nyata pada saat menghadapi permasalahan.
FACILITATOR
Setiono Winardi, SH.,MBA

3. PENYELENGGARAAN PROGRAM
1. Program ini diselenggarakan dalam 2 (dua) hari kerja, mulai pukul 09.00 – 16.30;
2. Run Down program:
2.1. Hari Pertama:
a. Penyelarasan kemampuan peserta sehingga dapat diketahui rata-rata kemampuan
b. Pengenalan berbagai metode dan pendekatan untuk diimplementasikan
c. Studi kasus, diskusi dan solusi menghadapi berbagai isu
d. Simulasi untuk mendapatkan pengetahuan, ketrampilan dan transformasi
pengalaman
e. Pengukuran keberhasilan simulasi
f. Penyelarasan dan suksesi dalam membangun, merencanakan, mengimplementasi
dan pengawasan penggunaan anggaran
2.2. Hari Kedua:
a. Pengembangan wawasan untuk penggunaan anggaran
b. Metode evaluasi yang ditujukan pada perencanaan, penyusunan, implementasi
dan pengukuran kinerja
c. Penugasan kepada individu dan kelompok untuk merencanakan, membangun,
mengimplementasi dan mengawasi anggaran
d. Penilaian kinerja sebagai efek dari implementasi program kerja
e. Pengukuran keberhasilan
f. Evaluasi kinerja
TARGET AUDIENCE
1. Pejabat publik
2. Petugas BPKP dan/atau eksternal auditor
3. Pelaku bisnis yang berhubungan dengan pemerintah daerah (mitra pemerintah daerah)