Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Pengembangan Ekonomi Biru dalam rangka Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional

Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA -Tenaga Ahli Profesional

Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
• Dadang Solihin saat ini memperkuat Lemhannas RI sebagai Taprof. Dia adalah seorang
Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan MA in
Economics dari University of Colorado at Denver, USA. Sebagai PNS, Dadang Solihin
sudah berkarir lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988, dimana ia
pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih.
• Ia juga pernah menjadi Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti
2015-2018. Jabatan terakhirnya adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya
dan Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS TMT 1 Desember 2021.
• Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini adalah lulusan terbaik Diklat
Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara
(LAN) RI Jakarta dan lulusan terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX
tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan
Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha. Ia juga adalah lulusan
terbaik Latihan Fungsional Perencana Utama Bappenas-LPEM FEBUI 2019.
dadang-solihin.blogspot.com 3

Subject of Discussion
Apa itu Prudent Policy Mix?
Apa itu Structural Adjustment?
Apa itu Ekonomi Biru?
Bagaimana Menerapkan Bauran Kebijakan yang Prudent, Penyesuaian
Struktural dan Pembangunan Ekonomi Biru?
Bagaimana Koordinasi dan Koherensi Kebijakan dalam rangka Menjaga
Ketahanan Ekonomi Nasional?
1
2
3
4
5

Menekankan pentingnya mempertimbangkan
tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta
potensi pertukaran dan risiko yang terkait
dengan pilihan kebijakan yang berbeda.
Melibatkan pemilihan dan koordinasi yang
cermat dari langkah-langkah kebijakan moneter,
fiskal, dan lainnya untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang stabil, stabilitas
harga, dan pembangunan berkelanjutan.

Program-program ini sering dilaksanakan di
negara-negara yang menghadapi tantangan
ekonomi yang signifikan, seperti tingkat utang
yang tinggi, inflasi, defisit fiskal, atau kesulitan
neraca pembayaran.
Reformasi ini ditujukan untuk mengatasi
ketidakseimbangan ekonomi dan mendorong
pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang
dengan merestrukturisasi dan menyesuaikan
berbagai aspek ekonomi.

1. Disiplin Fiskal: Pemerintah harus mengurangi defisit anggaran dan menghindari pinjaman yang
berlebihan.
2. Mengarahkan Kembali Pengeluaran Publik: Pengeluaran publik harus dialihkan dari subsidi yang
tidak produktif ke layanan esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
3. Reformasi Pajak: Sistem pajak harus disederhanakan dan dibuat lebih efisien.
4. Liberalisasi Keuangan: Suku bunga harus ditentukan oleh pasar dan pasar keuangan harus dibuka
untuk investasi asing.
5. Liberalisasi Perdagangan: Hambatan impor harus diturunkan dan promosi ekspor harus didorong.
6. Privatisasi: BUMN harus diprivatisasi.
7. Deregulasi: Sektor swasta harus bebas beroperasi tanpa peraturan pemerintah yang berlebihan.
8. Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan hak kekayaan intelektual harus diperkuat.
9. Liberalisasi FDI: Investasi asing langsung harus didorong.
10. Memastikan Jaring Pengaman yang Memadai: Segmen masyarakat termiskin harus dilindungi dari
dampak buruk reformasi ekonomi.

Potensi ekonomi yang signifikan dari lautan dan
wilayah pesisir dimanfaatkan dengan cara yang
mempromosikan kelestarian lingkungan jangka
panjang, keadilan sosial, dan ketahanan ekonomi.
Mencakup berbagai sektor ekonomi yang
mengandalkan sumber daya laut dan pesisir,
termasuk perikanan, akuakultur, wisata bahari,
energi terbarukan, perkapalan, bioteknologi
kelautan, dan pembangunan infrastruktur pesisir.

Bagaimana Menerapkan Bauran Kebijakan yang
Prudent, Penyesuaian Struktural dan Pembangunan
Ekonomi Biru guna Menjaga Ketahanan Ekonomi
Nasional?

1. Menilai Konteks Ekonomi.
• Analisis yang komprehensif terhadap situasi ekonomi Indonesia, dengan mempertimbangkan kekuatan,
kelemahan, kerentanan, dan peluangnya.
• Identifikasi area spesifik yang memerlukan penyesuaian struktural, seperti defisit fiskal,
ketidakseimbangan perdagangan, atau pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan.
2. Rancang Bauran Kebijakan yang Prudent.
• Kembangkan bauran kebijakan yang seimbang yang menggabungkan moneter, fiskal, nilai tukar, dan
reformasi struktural.
• Menyesuaikan kebijakan untuk mengatasi tantangan ekonomi khusus Indonesia dan menyelaraskannya
dengan stabilisasi jangka pendek dan tujuan pembangunan jangka panjang.
3. Stabilitas Makroekonomi.
• Fokus pada pencapaian dan pemeliharaan stabilitas makroekonomi melalui kebijakan fiskal yang hati-
hati, pengelolaan moneter yang sehat, pengendalian inflasi, dan stabilitas nilai tukar.
• Stabilitas ini memberikan landasan yang kokoh bagi ketahanan ekonomi.

4. Reformasi Penyesuaian Struktural.
• Melaksanakan reformasi struktural untuk mengatasi tantangan ekonomi utama di Indonesia.
• Ini mungkin melibatkan langkah-langkah seperti liberalisasi perdagangan, privatisasi BUMN, reformasi sektor
keuangan, pembangunan infrastruktur, promosi investasi, dan peningkatan pendidikan dan keterampilan.
5. Pembangunan Ekonomi Biru.
• Mengenali potensi sumber daya laut dan pesisir Indonesia yang sangat besar.
• Mengembangkan strategi komprehensif untuk pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan, termasuk
sektor-sektor seperti perikanan, akuakultur, wisata bahari, energi terbarukan, dan transportasi laut.
• Pastikan bahwa rencana pembangunan memprioritaskan praktik berkelanjutan, konservasi ekosistem laut, dan
pelibatan masyarakat lokal.
6. KOORDINASI DAN KOHERENSI KEBIJAKAN:
• Memastikan koordinasi dan koherensi yang efektif di antara berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku
kepentingan pemerintah yang terlibat dalam implementasi berbagai kebijakan.
• Menumbuhkan kolaborasi dan komunikasi untuk menghindari tujuan yang bertentangan dan meningkatkan
efektivitas kebijakan. → OPTIMALISASI SISMENNAS

7. Peningkatan Kapasitas.
• Berinvestasi dalam membangun kapasitas kelembagaan dan manusia untuk mendukung implementasi kebijakan.
• Tingkatkan keterampilan dan keahlian pejabat pemerintah, promosikan penelitian dan pengembangan, dan dorong
kemitraan dengan lembaga akademik dan organisasi internasional untuk pertukaran pengetahuan dan bantuan
teknis.
8. Jaring Pengaman Sosial dan Inklusivitas.
• Laksanakan jaring pengaman sosial dan program untuk melindungi populasi rentan dari potensi dampak buruk
reformasi.
• Memastikan bahwa kebijakan mempromosikan pertumbuhan inklusif, mengatasi ketimpangan pendapatan, dan
memprioritaskan pembangunan sosial masyarakat lokal.
9. Pemantauan dan Evaluasi.
• Tetapkan mekanisme yang kuat untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diterapkan.
• Secara teratur meninjau keefektifan kebijakan dan membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik
dan keadaan yang berubah.
10. Keterlibatan dan Kemitraan Pemangku Kepentingan.
• Terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, entitas sektor swasta, organisasi
masyarakat sipil, dan mitra internasional.
• Membina kemitraan untuk memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan dukungan untuk implementasi kebijakan dan
pengembangan ekonomi biru.

Bagaimana Koordinasi dan Koherensi Kebijakan
dalam rangka Menjaga Ketahanan Ekonomi
Nasional?

Sismennas adalah:
• Perpaduan Tata Nilai, Struktur, Fungsi,
dan Proses,
• Yang merupakan himpunan usaha
untuk mencapai kehematan, daya guna
dan hasil guna sebesar mungkin,
• Dalam menggunakan sumber daya dan
dana nasional,
• Dalam rangka mewujudkan tujuan
nasional.
Orientasi Sismennas:
1. Mengembangkan wawasan strategik;
2. Membangun keterpaduan dan kerja sama:
• antarlembaga,
• antarbidang,
• antarsektor,
• antarwilayah, dan
• antarpemerintah dengan masyarakat;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik,
bersih, dan bertanggung jawab (Good
Governance);
4. Menerapkan metodologi dan teknik
manajemen secara tepat guna.
Optimalisasi Sistem Manajemen Nasional

Proses
Penyelenggaraannya
secara Serasi dan
Terpadu
Perumusan Kebijakan
(Policy Formulation)
1
2
3
Siklus Sismennas Siklus Manajemen Pembangunan

Optimalisasi Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

SPPN adalah
❑ Satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan
❑ Untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
❑ Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
negara dan masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.

NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Panjang Daerah (RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Menengah Nasional (RPJM-Nasional)
Peraturan Presiden
(Ps. 19 Ayat 1)
Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga
(Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan
SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Peraturan Presiden
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan
SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)

Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses
politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang
secara fungsional bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Mewujudkan
masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju, adil
dan makmur melalui
percepatan
pembangunan di segala
bidang dengan struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif.
Memantapkan
pembangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan
pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan IPTEK.
Memantapkan
penataan kembali NKRI,
meningkatkan kualitas
SDM, membangun
kemampuan IPTEK,
memperkuat daya saing
perekonomian.
Menata kembali NKRI,
membangun Indonesia
yang aman dan damai,
yang adil dan
demokratis, dengan
tingkat kesejahteraan
yang lebih baik.
The Next
Administration

• Sebagai alat koordinasi seluruh
stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
• Penetapan standar dan pengawasan
kualitas

Optimalisasi Sistem Penganggaran

Visi:
▪ Melaksanakan Repelita
berdasarkan GBHN.
Visi:
▪ Melaksanakan program
kerja Presiden/KDH terpilih
Misi:
▪ Penyelenggaraan
pemerintahan umum dan
pembangunan,
▪ Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut
pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan
Misi:
▪ Pelaksanaan kerangka
regulasi, kerangka investasi,
dan pelayanan publik yang
di tuangkan dalam RKP/D
▪ Anggaran disusun
berdasarkan RKP/D dengan
mempertimbang-kan
kemampuan keuangan
negara
Penganggaran Berbasis:
1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran
Pembangunan
Paradigma Lama
Pendekatan Penganggaran:
1. Penganggaran Berbasis
Kinerja (PBK)
2. Kerangka Penganggaran
Jangka Menengah (KPJM)
3. Anggaran Terpadu (AT)
Paradigma Baru
Paradigma Lama Paradigma Baru

1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan
dicapai (directly linkages between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational
efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan
tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).
1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas
(let the manager manages);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja
yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).
Tujuan
Landasan
Konseptual

1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning)
3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability)
1. Penerapan sistem rolling budget
2. Mempunyai baseline (angka dasar)
3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget
for new initiatives)
Tujuan
Landasan
Konseptual

1. Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk
mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.
2. Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa
penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan
pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.
3. Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat
penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik
yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.

Optimalisasi Implementasi

https://www.ajnn.net/news/pemda-jadi-instansi-
tertinggi-perkara-korupsi-537-kasus-sejak-
2004/index.html

1. Kementerian
Perhubungan
Korupsi proyek rel kereta api yang dilakukan oleh para pejabat DJKA Jawa Tengah
terungkap lewat OTT yang dilakukan pada Selasa 11/4/2023.
2. Kementerian ESDM Manipulasi tunjangan kinerja (tukin) tahun anggaran 2020 hingga 2022 di Direktorat
Jenderal Mineral dan Batu Bara
3. Kementerian
Pertahanan
Pada awal tahun 2023 KPK mengungkap kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit
123° bujur timur (BT) yang masuk dalam anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
tahun 2012-2021.
4. Kementerian
Komunikasi dan
Informasi
Korupsi proyek BTS 4G Bakti di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan
Informatika atau Kominfo terungkap oleh KPK diperkirakan merugikan negara hingga Rp
10 triliun.
5. Kementerian
Perdagangan
KPK menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan
sebagai tersangka dalam kasus korupsi Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil atau korupsi
pengadaan minyak goreng.
Sumber: https://www.suara.com/news/2023/04/18/163547/daftar-kasus-korupsi-di-kementerian-sepanjang-2022-
2023

Todung Mulya Lubis dalam acara Satu Meja
Kompas TV, Jumat (30/6/2023)
Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/568847/todung-
mulya-lubis-pelayan-hukum-buruk-rugikan-pencari-keadilan
• "Saya sebagai pengamat KPK, dan terlibat dalam
banyak pansel (panitia seleksi-pimpinan) KPK, saya
baru sekali ini mendengar dan melihat betapa
demoralisasi dalam tubuh KPK,"
• “Sebelumnya saya tidak melihat KPK terdegradasi
seperti ini."
• “Rentetan peristiwa dugaan korupsi maupun
pelanggaran etik di internal KPK terjadi karena
adanya kerontokan integritas di tubuh lembaga ini”.

1. Istaka Karya Istaka Karya tidak menunjukkan perbaikan kinerja sejak adanya putusan homologasi pada tahun 2013. Per
tahun 2021, perusahaan punya kewajiban sebesar Rp1,08 triliun dengan ekuitas perusahaan tercatat minus
Rp570 miliar dan total aset perusahaan Rp514 miliar.
2. Merpati
Airlines
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) telah dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan Negeri Surabaya.
Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan Perjanjian Perdamaian (homologasi)
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) pada 2 Juni 2022.
3. PT Industri
Sandang
Nusantara
Pembubaran perusahaan ini berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 2 Februari 2022.
Pendapatan ISN sejak tahun 2018, hanya dari jasa maklon (pengerjaan penjahitan) produksi kain, sehingga
tidak dapat menutup biaya operasional perusahaan.
4. PT Iglas Perusahaan yang berbasis Gresik Jawa Timur tidak beroperasi sejak 2015. Lalu Iglas telah dibubarkan
melalui Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 10 Maret 2022.
5. PT Kertas
Kraft Aceh
Pendapatan KKA sejak 2012 hanya berasal dari optimalisasi pembangkit listrik yang saat ini dijalankan
dengan skema KSO sewa pembangkit bersama PJBS. Per 2020, posisi ekuitas KKA negatif Rp 2 triliun.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20220731142911-17-359935/cek-daftar-terkini-bumn-yang-gulung-tikar-gegara-
salah-urus

No Konglomerat Untung Petani Rugi
1. Voi.id, 07 Mar 2022: “Tahan Pandemi, Garudafood
Milik Konglomerat Sudhamek Agoeng Waspodo
Raup Untung Rp.424,83 Miliar pada 2021”
Lombok Post, 10 Mei 2022: “Harga Jagung Anjlok,
Petani Menjerit, Pemda Bima Akan Koordinasi
dengan Perusahaan”
2. Liputan 6, 27 Jul 2022: “Astra Agro Lestari Raup
Laba Rp.809,31 Miliar pada Semester I 2022”
TV One, 7 Juli 2022: “Petani di Kabupaten Karo
Menjerit, Harga Jagung Anjlok”
3. IDX Channel, 01 Agustus 2022: “Japfa Comfeed
(JPFA) Raih Laba Rp.1,11 Triliun di Semester I-
2022”
Kompas TV, 13 Juli 2022: “Harga Jagung Anjlok Di
Tengah Pupuk Mahal”
4. IDX Channel, 04 Agustus 2022: “Laba Charoen
Pokphand (CPIN) Capai Rp.2,41 Triliun, Turun 14
Persen di Semester I-2022”
Radar Jombang, 1 Desember 2022: “Harga Anjlok,
Petani Jagung Rugi Besar”

Optimalisasi Sistem Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan Nasional

• 7 UU
• 13 PP
• 1 Perpres
• 2 Inpres
• 2 Kepmen
• 4 Permendagri

Terlalu Banyak Regulasi
Inefisiensi
Biaya Pelaporan Penerima Laporan
• 7 UU
• 11 PP
• 1 Perpres
• 1 Inpres
• 2 Kepmen
• 4 Permendagri
• 20 Laporan K/L
• 58 Laporan (Pemda)
• 74 K/L
• 653 Eselon I
• 11.240 Eselon II
• 33 Provinsi → 990 SKPD
• 441 Kab/Kota → 13.230 SKPD
• Diperkirakan kebutuhan kertas
mencapai 112.757 rim/tahun (225 ton)
• Biaya antar ......? Berapa total biaya??
• Bappenas = 8 Laporan
• Depkeu = 11 Laporan
• Depdagri = 20 Laporan
• Kemenpan = 4 Laporan
• BPK = 8 Laporan
• Presiden = 20 Laporan
• LAN = 1 Laporan
• K/L = 5 Laporan

Sekarang Akan Datang
▪ Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar
sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja
pembangunan
▪ Kementerian Dalam Negri
▪ LAN
▪ Kementerian PANRB
▪ Kementerian Keuangan
▪ Bappenas
▪ Setneg
▪ K/L terkait
▪ Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi
▪ Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)
▪ Evaluasi top-down
▪ Evaluasi fragmentasi 1 waktu
▪ Evaluasi pasif
▪ Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi
▪ Kejelasan status hasil evaluasi
▪ Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah
▪ Sederhana dan mudah diakses
▪ Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif
▪ Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan
saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil
evaluasi yang satu dengan yang lainnya
▪ Lebih efisien dan biaya rendah
▪ Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan
bottom-up
▪ Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi
▪ Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)
▪ Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi
▪ Adanya komunitas evaluator

Di Antara Dua Benua
Yang Menghubungkan Dua Samudera
Aku Berpijak, Aku Menatap
Keagungan Karya Ciptaan-Nya
Dan di Sana Aku Dilahirkan
Mengarungi Jalan Kehidupan
Aku Berdo'a, Aku Bekerja
Mengisi Kemerdekaan Bangsa
Tenteram Kurasa di Pangkuanmu
O Ibu Pertiwi Trimalah Karya Baktiku
Kan Kupertahankan, Wilayah Negeriku
Bumi Nusantara, Indonesia Raya

Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Pengembangan Ekonomi Biru dalam rangka Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Pengembangan Ekonomi Biru dalam rangka Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional

Similar to Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Pengembangan Ekonomi Biru dalam rangka Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Pengembangan Ekonomi Biru dalam rangka Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional