AHMAD MUHYI 11140088

1. Nama :Ahmad muhyi 11140088
Perekonomian indonesia

3.  Mementingkan golongan masing-masing, memperebutkan
kekuasaan, dan pembangunan tidak berjalan.
 Kekuasaan pemerintah ada di tangan kabinet yang
dipimpin seorang perdana menteri.
 Presiden RI sebagai lambang (tidak berperan dalam
pemerintahan melainkan dipegang oleh menteri, namun
tidak efisien)
 Berlaku demokrasi liberal.
 Sistem ekonomi liberal LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
rata-rata 2,7% per tahun.
 Berlaku UUDS 1950 yang berbau liberal.
 Selama 1950-1959 terjadi delapan kali pergantian kabinet.
 Situasi politik tidak stabil karena masing-masing partai
yang berkuasa hanya mementingkan golongnnya, ekonomi
tidak berkembang, pembangunan lainnya terbengkalai
karena masa kerja kabinet pendek.

4.  Ekonomi sosialis, aktifitas ekonomi ditangani pemerintah bukan individu, dan timbul
inflasi karena pembangunan besar-besaran.
 Diawali dengan dekrit presiden 5 juli 1959.
 UUDS 1950 diganti dengan UUD 1945
 Demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin.
 Ekonomi liberal diganti dengan ekonomi terpimpin.
 Pengaturan ekonomi sepenuhnya ada pada pemerintah.
 Kekuasaan pemerintah mutlak ditangan presiden dan bersifat otoriter (kekuasaan
penuh).
 Muncul pembangunan proyek-proyek mercusuar dengan biaya tinggi.
 Realisasi pengeluaran APBN tidak terkendali, hutang luar negeri ke negara-negara
sosial membengkak, kemiskinan meningkat.
 Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, bank indonesia melakukan pencetakan
uang.
 inflasi semakin tinggi, terjadi hyper inflasi tahun 1969 mencapai 650%
 Tahun 1965 PKI berusaha merebut kekuasaan pemerintahan RI melalui G 30 SPKI.
 G 30 SPKI dapat ditumpas oleh eksponen orde baru, lahirlah pemerintahan orde baru
1 Maret 1966 dengen presidennya yaitu Soeharto.

6.  Hutang negara membengkak.
 Ekspor menurun, 75% dana APBN untuk
proyek mercusuar.
 Laju inflasi 30-50% per tahun.
 Prasarana perekonomian rusak berat,
misalnya jalan, jembatan dll.
 Produktifitas sektor industri menurun.

7.  Masa peralihan (1966-1968)
 Pembangunan Jangka Panjang tahap I (1969-
1993)
 Pembangunan Jangka Panjang tahap II (1994-
2019)

8. Program pembangunan jangka pendek
(1966-1968)
mengatasa hyper inflasi.
 mengusahakan stok pangan yang cukup.
 rehabilitasi prasarana perekonomia.
 membuka kembali hubungan dengan luar
negeri (negara-negara barat)
 memberlakukan 3 undang-undang perbankan
: UU Perbankan tahun 1967, UU Bank Sentral
tahun 1968, UU Bank Asing tahun 1968.
 perluasan lapangan kerja.

9. Program pembangunan jangka panjang
dengan melaksanakan repelita I s.d repelita
X. Pembangunan jangka panjang tahap I
adalah sebagai berikut :
 Repelita I (1969-1974)
 Repelita II (1974-1979)
 Repelita III (1979-1984)
 Repelita IV (1984-1989)
 Repelita V (1989-1993)

10.  inflasi dapat ditekan dari 650% pada tahun 1965
menjadi rata-rata 17% per tahun dalam
dasawarsa 70an, dan terus turun rata-rata 9% per
tahun dalam dasawarsa 80an.
 pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun.
 pendapatan perkapita masyarakat naik dimana-
mana pada awal Pembangunan Jangka Panjang
(PJP) tahap I sebesar 70USD, pada akhir PJP I
menjadi 700 USD.
 penduduk miskin awal PJP I berjumlah kurang
lebih 70jt orang / 60% dari jumlah penduduk.
Akhir PJP I menjadi kurang lebih 25,9 juta orang
/ 13,7% dari jumlah penduduk.
 ekspor komoditi non migas mengalami
peningkatan.

11.  banyaknya dana pinjaman / hutang luar negeri.
 ketergantungan kepada PMA (Penanam Modal Asing)
 impor yang tinggi.
 kondisi fundamental ekonomi yang rapuh/buruknya sektor perbankan
nasional.
 kehancuran ekonomi indonesia diawali oleh krisis keuangan yang terjadi
di negara Thailan, uang Bath nilai tukarnya turun drastis terhadap dolar.
Sehingga krisis moneter meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia.
 Kurs rupiah terhadap dolar naik pada tahun1998 1 USD = 10.550 Rupiah.
 dengan bantuan IMF perekonomian Indonesia diperbaiki, tapi tidak
mengalami perbaikan, krisis meluas dari krisis moneter menjadi krisis
ekonomi dan krisis politik.
 demo-demo mulai muncul dimana-mana dengan penggerak para
mahasiswa.
 terjadi tragedi Trisakti. bentrok antara aparat negara dengan mahasiswa
13 mei 1998, gedung DPR diduduki mahasiswa, presiden diminta mundur
dari jabatannya, akhirnya presiden Soeharto pada tanggal 27 Mei 1998
menyerahkan jabatannya pada B.J Habibie.

12.  Dengan pimpinan B.J Habibie tidak berjalan
lama dimana keadaan tidak mencerminkan
adanya perubahan baru, bahkan KKN semakin
menjadi. Melalui pelaksanaan pemilu 1999
terpilih Gusdur sebagai presiden RI dan
Megawati sebagai wakil presiden. Dan
lahirlah pemerintah Reformasi (perubahan).

13.  Pemerintahan reformasi yang dipimpin
Gusdur pada awal pemerintahan kondisi
perekonomian menunjukkan adanya
perbaikan tetapi tidak berjalan lama.
Presiden bertindak diktator, sikap presiden
tidak sejalan dengan DPR, dan KKN tetap
berjalan. Berbagai permasalahan dalam
negeri tidak terselesaikan dengan baik.
kerusuhan sosial yang bernuansa
desintregrasi muncul dimana-mana.
Hubungan dengan IMF semakin buruk. Kurs
dolar mencapai 1 USD : 12.000 rupiah.