ppt sejarah perekonomian indonesia

1. Sejarah
Perekonomian
Indonesia

2. Perkembangan
Perekonomian Indonesia
ORDE REFORMASI
ORDE BARU
ORDE LAMA
17 Agt. 1945
s/d
10 Mar. 1966
11 Mar. 1966
s/d
21 Mei 1998
21 Mei 1998
s/d
Saat ini
Pemerintahan di bawah
kepemimpinan Presiden Soekarno
Pemerintahan di bawah
kepemimpinan Presiden Soeharto
Pemerintahan di bawah
kepemimpinan Presiden BJ.Habibie,
Abdul Rahman Wahid, Megawati,
SBY, Jokowi

3. Masa Pemerintahan Orde Lama
Kondisi perekonomian setelah Indonesia
merdeka kurang menggembirakan.
Penyebabnya:
Stabilitas politik tidak menguntungkan
kehidupan ekonomi oleh karena:
Demokrasi terpimpin dengan kabinet
parlementer yang jatuh bangun. Kabinet
bertanggungjawab kepada parlemen sehingga
terjadi pergantian kabinet sebanyak delapan kali
sejak Desember 1949 s/d Agustus 1959.

4. Kondisi perekonomian
Pertumbuh
an Ek.
Neraca Ek. Inflasi
Angkatan
Kerja
Penganggu
ran
Rata-rata 2,7 % /tahun
(1951-1966)
6,9 % / tahun (1952-1958)
1,9 % / tahun (1960-1965)
Defisit anggaran pemerintah
mencapai 137% dari
pendapatan
(1955-1965))
Rata-rata 23,5 %/ tahun
(1955-1960)
Pekerjaan dilakukan di
sektor pertanian 72 %, jasa
9,5%, perdagangan 6,7%,
industri 5,7%
1,8 juta dari 34,5 juta
angkatan kerja

5. Kebijakan-kebijakan
- Mencetak uang guna mengatasi defisit anggaran
- Reformasi moneter melalui devaluasi mata uang
secara serempak dan pemotongan jumlah uang yang
beredar (Mar.1950)
- Anti investasi asing (UU no.78 th.1958).BEJ ditutup,
modal asing keluar dari Indonesia
- Sistem perbankan dikendalikan pemerintah
- Utang kepada negara lain dan lembaga keuangan
(blok komunis 59%, Barat 25%, Asia Afrika 11,2%, IMF
4,3%)

6. Penyebab Memburuknya
kondisi ekonomi
 Stabilitas politik
 Kebijakan-kebijakan ekonomi yang
diambil oleh pemerintah ( kebijakan
fiskal, kebijakan moneter, kebijakan
tentang Investasi)

7. Masa Pemerintahan Orde Baru
Perekonomian Indonesia di masa pemerintahan Presiden
Suharto dapat dideskripsikan ke dalam dua bagian yaitu
dalam jangka pendek dan jangka panjang.
o Tahap penyelamatan (Juli-Des.1966)
o Tahap rehabilitasi (Jan-Juni 1967)
o Tahap konsolidasi (Jul-Des.1967)
o Tahap stabilisasi (Jan-Jul.1968)
Kebijakan –kebijakan
 Membuka peluang masuknya investasi asing
 Sektor moneter; mengeluarkan UU tentang Perbankan
th.1967, UU tentang Bank Sentral th.1968, UU tentang
Bank Asing th.1968
 Kebijakan Anggaran Berimbang (balanced budget policy)
Jangka Pendek

8. Jangka Panjang
o Pelita I : (1969 – 1974)
Inflasi 8,56%
o Pelita II: (1974 – 1979)
Inflasi 6,96%
o Pelita III: (1979 – 1984)
Inflasi 6,02%
o Pelita IV: (1984 – 1989)
Inflasi 5,21%
o Pelita V: (1989 – 1993)
Inflasi 6,76%
o Migas merupakan komoditi ekspor sumber
utama pendapatan negara
o Th.1970 Jumlah penduduk miskin 60% atau
(70 juta orang) berkurang menjadi 13,7%
(25,9 juta orang) tahun 1993
o Sumber devisa sebagian besar bersumber
dari ekspor komoditi non-migas
o Investasi swasta sebagai sumber investasi
o Kebijakan fiskal ; Prinsip anggaran
berimbang
o Di bidang moneter; jumlah bank umum
swasta berkembang pesat. Dari jumlah
sebanyak 111 unit (1988) menjadi 239 unit
(1994)

9. Masa Orde Reformasi (1998 – saat ini)
Awal orde reformasi dimulai sejak mundurnya Soeharto
sebagai presiden RI dan digantikan oleh Wapres B.J. Habibie
menjadi Presiden RI ke-4.
Pemerintah BJ.Habibie
(21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Di awal masa orde reformasi, kinerja perekonomian
Indonesia menurun tajam dan berubah menjadi krisis
yang berkepanjangan di berbagai bidang. Sektor
perbankan rapuh menyebabkan gejolak nilai tukar rupiah
terhadap mata uang dollar US melemah secara drastis.
Sebelumnya $1 = Rp.2.400,- menjadi $1 = Rp.16.000
(Nov.1997). Kondisi ini menjadi krisis utang swasta dan
krisis perbankan.

10. Kondisi Perekonomian
o PDB 4,7% , sebelumnya 8,0%
o Pengangguran terbuka 4,9 (‘96) naik
menjadi 7,5% (‘97)
o Inflasi 5,17% (‘96/97) menjadi 34,22%
o Bantuan Luar negeri yang berasal dari
IMF ($10 m), Bank Dunia ($4,5 M), dan
ADB ($3,5 M)

11. Pemerintahan Abdul Rahman Wahid
(20 Okt.1999 – 23 Juli 2001)
Kondisi ekonomi mengalami tantangan karena terganggunya
hubungan pemerintah dengan DPR dan IMF

12. Kebijakan-kebijakan

13. Pemerintahan Megawati
(27 Juli 2001 – 20 Okt.2004 )
Era pemerintahan Megawati ditandai dengan
berakhirnya program reformasi kerjasama dengan IMF
pada bulan Desember 2003
Berbagai kebijakan yang dilakukan antara lain:
pemerintah menerbitkan INPRES No.5/2003 pada tgl.
15 September 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi
yang mencakup berbagai sektor.

14. Paket Kebijakan Ekonomi
Fiskal
 Reformasi kebijakan
perpajakan
 Efisiensi Belanja
Negara
 Privatisasi BUMN
Keuangan
 Merancang jaring
pengaman sektor
keuangan
 Divestasi bank-bank
di BPPN
 Memperkuat
struktur governance
bank negara
 Restrukturisasi
sektor pasar modal,
asuransi, dan dana
pensiun
Investasi
 Meninjau daftar
negatif investasi
 Menyederhanakan
perizinan lewat
layanan satu atap
 Restrukturisasi
sektor
telekomunikasi dan
energi
 Pemberantasan
korupsi

15. Kondisi Perekonomian
Membaik

16. Pemerintahan Susilo B.Y.
(20 Okt.2004 – 20 Okt.2014 )
Grafik Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia (Th.2004-2014)
Grafik Inflasi (Th.2004-2014)

17. Grafik Jumlah Pengangguran di
Indonesia (Th.2004-2014)
Sumber BPS (2015): Data diolah

18. Pemerintahan Joko Widodo
(20 Okt.2014 – 20 Okt.2019 )
Grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ekonomi global
Sumber BPS (2015): Data diolah

19. Grafik Tingkat Inflasi di Indonesia
(dalam persentase)
Grafik jumlah penduduk miskin &
tingkat kemiskinan
Tingkat Inflasi & Kemiskinan di Indonesia
(Periode 2014-2019)

20. Grafik pengangguran di Indonesia
periode 2014-2019 (dlm juta orang)
Sumber BPS oleh Lokodata

21. Kebijakan
Pemerintah
Dalam Upaya
Mengatasi
Pengangguran
 Paket kebijakan ekonomi berupa fasilitas
insentif bagi industri
 Membuat proyek padat kerja
 Paket ekonomi jilid I-VI yang berisi tentang
dukungan kepada industri seperti; diskon
pajak, insentif fiskal sampai pemberian
kredit atau modal kerja bagi perusahaan
yang berjanji tidak mem-PHK karyawannya
 Mempercepat penerbitan izin selama tiga
jam
Sumber: Liputan6.Com/Nov.2015