2. 2
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
Berdasarkan pendekatan Kronologis Histories subtansi PI digolongkan menjadi:
1. Masa Sebelum Terjajah (sebelum tahun 1600)
2. Masa Penjajahan (1600-1945)
3. Masa Sebelum 1966 (sejak merdeka )
4. Masa Sesudah 1966 (sejak orde baru )
5. Masa sesudah ORBA (masa Reformasi Ekonomi)
Ad 1 dan ad 2 tidak dibahas
Ad 3 Masa sebelum 1966
Sejak merdeka sampai 1966; PI kurang berkembang. Kabinet selalu berganti
sehingga PI mengikuti kebijakan-kebijakan ekonomi kabinet ybs.
Politik tidak stabil sehingga PI juga tidak stabil.
Pertumbuhan ekonomi
periode 1952 – 1958 : 6,9 %
periode 1960 – 1965 : 1,9 %
APBN Defisit, dibiayai dengan mencetak uang baru -> inflasi -> 1966
hiperinflasi .
Inflasi sudah dimulai sejak 1955 sebesar 33 % .
3. 3
Nasionalisasi Perusahaan Asing menjadi BUMN :
- Kekurangan Kapital
- Anti Investasi Asing (inward looking)
- Nasionalisasi Perusahaan Asing terutama milik Belanda
mulai tahun 1951.
Tahun 1958 Nasionalisasi secara besar-besaran
berdasarkan Undang-undang No. 78/1958/ tentang
Investasi Asing
Isinya Anti Investasi Asing. Akibatnya terjadi pelarian
modal (Capital Flight).
Peranan Indonesia dalam perdagangan internasional
sebagai negara pengeksport bahan mentah : kopra, teh,
kelapa sawit, lada, tembakau, gula merosot. Diganti
Malaysia.
4. 4
Dalam Sistem Moneter :
a. Nasionalisasi Bank-bank Asing tahun 1953
b. Tahun 1946 didirikan Bank Negara Indonesia (BNI)
c. De Javache Bank (Belanda) diambil alih menjadi BI (Bank Sentral) tahun 1953.
Tugasnya :
- Menstabilkan nilai Rupiah
- Mengatur sirkulasi uang
- Mengawasi serta mengembangkan
perbankan dan kredit
- Monopoli peredaran uang kartal cadangan minimum 20 % dalam bentuk emas
dan valuta asing.
d. Instrumen Kebijakan Moneter :
Dalam Negeri : Penetapan premi impor
Persyaratan minimum modal sendiri bagi permohonan kredit
Luar Negeri : Pengawasan Devisa secara ketat untuk mencegah devaluasi
dan defisit Neraca Pembayaran.
e. Tahun 1965 Menteri Urusan Bank Sentral (Gubernur BI) menggabungkan
semua bank Pemerintah ke dalam suatu wadah disebut “Bank Berjuang” .
Tujuannya agar otoritas moneter berada dalam satu tangan dalam rangka
melaksanakan Ekonomi Terpimpin dan sebagai pemasok
dana proyek-proyek pemerintah (Presiden) melalui pencetakan uang baru
5. 5
Ad 4 Masa Sesudah 1966 (ORBA)
a. Masa Peralihan (1966-1968)
Keadaan Perekonomian porak poranda.
Kebijakan Ekonomi :
1. Memerangi Inflasi
2. Mencukupi stok bahan pangan (beras)
3. Rehabilitasi prasarana ekonomi
4. Meningkatkan eksport
5. Menyediakan atau menciptakan kesempatan kerja
UU PMA (outward looking)
1966-1968 Masa Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
Program Ekonomi Jangka Pendek yaitu :
1. Tahap Penyelamatan (Juli – Desb 1966)
2. Tahap Rehabilitasi ( Jan - Juli 1967)
3. Tahap Konsolidasi (Juli - Desb 1967)
4. Tahap Stabilisasi (Jan – Juli 1968)
6. 6
Program Jangka Panjang terdiri atas rangkaian Rencana
Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang dimulai
April 1969.
Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek :
- Kebijakan anggaran berimbang ( balanced budget
policy)
- Inter – Govermental Group on Indonesia (IGGI) sebuah
konsorsium negara-negara Donatur
- CGI (Consultative Group on Indonesia ) sebagai
pengganti IGGI
- IMF (International Monetary Fund)
- Peranan bank-bank dan lembaga keuangan lain
sebagai “agen pembangunan” diperbesar.
7. 7
Tahun 1969 merupakan Masa Pembang Ekonomi.
Pembangunan Jangka Panjang dimulai
sejak 1 April 1969 REPELITA.
Pelita I : 1969 – 1974
Pelita II : 1974 – 1979
Pelita III : 1979 – 1984
Pelita IV : 1984 -1989
Pelita V : 1989 – 1994
Pelita VI : 1994 – 1999
8. 8
Target-target
Khusus untuk kurun waktu lima tahun REPELITA VI
ditargetkan :
Pertumbuhan Ekonomi secara keseluruhan 6,2 %
Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3,5 %
Sektor Industri 9 %
Sektor Manufaktur di Luar Migas 10,0 %
Sektor Jasa 6,5%
Laju Inflasi 5,0 %
Eksport non Migas 16,5 %
Eksport Manufaktur 17,5 %
Debt Service Ratio 20,0 %
GDP Rp. 2.150,0 triliun
Nilai Investasi Rp. 660,1 triliun
9. KEADAAN PEREKONOMIAN
INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN
SAMPAI AKHIR MASA PEMERINTAHAN
ORDE LAMA (1950-1966)
1. Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
•Mementingkan golongan masing-masing, memperebutkan kekuasaan,
dan pembangunan tidak berjalan.
•Kekuasaan pemerintah ada di tangan kabinet yang dipimpin seorang
perdana menteri.
•Presiden RI sebagai lambang (tidak berperan dalam pemerintahan
melainkan dipegang oleh menteri, namun tidak efisien)
•Berlaku demokrasi liberal.
•Sistem ekonomi liberal LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) rata-rata
2,7% per tahun.
•Berlaku UUDS 1950 yang berbau liberal.
10. 2. Pemerintahan Masa Berlakunya Demokrasi Terpimpin
(1959-1966)
•Ekonomi sosialis, aktifitas ekonomi ditangani pemerintah
bukan individu, dan timbul inflasi karena pembangunan besar-
besaran.
•Diawali dengan dekrit presiden 5 juli 1959.
•UUDS 1950 diganti dengan UUD 1945
•Demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin.
•Ekonomi liberal diganti dengan ekonomi terpimpin.
•Pengaturan ekonomi sepenuhnya ada pada pemerintah.
•Kekuasaan pemerintah mutlak ditangan presiden dan bersifat
otoriter (kekuasaan penuh).
11. KEADAAN PEREKONOMIAN MASAORDE BARU (1966-1998)
1. Kondisi Masa Peralihan
•Hutang negara membengkak.
•Ekspor menurun, 75% dana APBN untuk proyek mercusuar.
•Laju inflasi 30-50% per tahun.
12. 2. Pembangunan Masa Orde Baru
•Masa peralihan (1966-1968)
•Pembangunan Jangka Panjang tahap I (1969-1993)
•Pembangunan Jangka Panjang tahap II (1994-2019)
