Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
BAB 1 POP BK.pptx
1. BIMBINGAN DAN KONSELING
DALAM PENDIDIKAN
BAHAN SOSIALIASI
PANDUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2017
2. ISI POP BK
BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 2 PEMAHAMAN KARAKTERISTIK PESERTA
DIDIK
BAB 3 PERENCANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN
KONSELING
BAB 4 PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
BAB 5 EVALUASI, PELAPORAN, DAN TINDAK
LANJUT
LAMPIRAN
3. BAB I
PENDAHULUAN
A. RASIONAL
B. LANDASAN PERUNDANG - UNDANGAN
C. HAKEKAT BIMBINGAN DAN KONSELING
D. TUJUAN PENYUSUNAN POP BK
E. PENGGUNA POP BK
5. MAKNA PENDIDIKAN
PENDIDIKAN adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
(Bab I, Pasal 1, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang
Sisdiknas)
6. FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
Fungsi dan Tujuan Pendidikan:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggungjawab. (Bab II, Pasal 3, UU RI No. 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas).
= GAMBARAN MANUSIA INDONESIA YANG BERMUTU TINGGI DI MASA DEPAN
Sikap Spiritual beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Sikap Sosial
berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan demokratis
serta bertanggung jawab
Pengetahuan berilmu
Keterampilan cakap dan kreatif
6
8. Landasan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2008
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 64 tahun 2014
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 111 tahun 2014
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008
Antara Lain :
9. PERMENDIKBUD 81A 111 TTG BK
Permendikbud No. 81A Tahun 2013
tentang Implementsi Kurikululum,
Lampiran IV, VIII. Konsep dan Strategi
Layanan Bimbingan dan Konseling
DIPERBAIKI MENJADI
Permendikbud No. 111 Tahun 2014
tentang Bimbingan dan Konseling pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah.
10. Pasal 12
Permendikbud No. 111/2014 ttg BK
(1) Pelaksanaan BK menggunakan Pedoman
Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini
(2) Pedoman BK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) perlu diatur lebih rinci dalam bentuk
Panduan Operasional layanan Bimbingan dan
Konseling.
11. POP BK PADA SATUAN PENDIDIKAN
Permendikbud No. 111 Tahun 2014
tentang Bimbingan dan Konseling pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah (BK-PDPM) menjadi dasar
menyusun Panduan Operasional
Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling
di SD, SMP, SMA, SMK (POP BK di ...)
13. Paradigma bimbingan dan konseling yang
dikembangkan ABKIN (2007): peserta didik
dalam proses menjadi (on becoming), yaitu
berkembang ke arah kematangan atau
kemandirian yang memerlukan bimbingan,
karena kurang memiliki pemahaman tentang
dirinya, lingkungannya, dan pengalaman dalam
menentukan arah kehidupannya.
PARADIGMA BIMBINGAN DAN KONSELING
DI INDONESIA
14. 14
Terdapat keniscayaan bahwa proses
perkembangan peserta didik tidak
selalu berlangsung secara mulus atau
bebas dari masalah. Proses
perkembangan itu tidak selalu
berjalan dalam alur linier, lurus,
searah dengan potensi, harapan, dan
nilai-nilai yang dianut (Depdiknas,
2007).
PARADIGMA BIMBINGAN DAN KONSELING
DI INDONESIA
15. BIMBINGAN DAN KONSELING
DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 111 TAHUN 2014
Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis,
objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram
yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan
Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta
didik/Konseli untuk mencapai kemandirian dalam
kehidupannya.
Konseli adalah penerima layanan Bimbingan dan
Konseling pada satuan pendidikan.
16. BIMBINGAN DAN KONSELING
DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 111 TAHUN 2014
Konselor adalah pendidik
profesional yang berkualifikasi
akademik minimal Sarjana
Pendidikan (S-1) dalam bidang
Bimbingan dan Konseling dan
telah lulus pendidikan profesi
guru Bimbingan dan Konseling/
konselor.
17. 17
Guru Bimbingan dan Konseling
adalah pendidik yang
berkualifikasi akademik minimal
Sarjana Pendidikan (S-1) dalam
bidang Bimbingan dan Konseling
dan memiliki kompetensi di
bidang Bimbingan dan Konseling.
BIMBINGAN DAN KONSELING
DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 111 TAHUN 2014
19. 19
Layanan BK pada satuan pendidikan dilakukan
oleh Guru BK atau Konselor
Tanggung jawab penyelenggaraan layanan BK
pada satuan pendidikan dilakukan oleh Guru BK
atau Konselor
Tanggung jawab pengelolaan program layanan BK
pada satuan pendidikan dilakukan oleh Kepala
Satuan Pendidikan.
LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
20. 20
• Konselor atau guru bimbingan dan
konseling
• Setiap satuan pendidikan SMA diangkat
sejumlah konselor atau guru
bimbingan dan konseling dengan
rasio 1 : (150-160)
PENYELENGGARA LAYANAN BK di SMA
LAMPIRAN PERMENDIKBUD NOMOR 111 TAHUN 2014
21. 21
PENYELENGGARA LAYANAN BK di SMA
LAMPIRAN PERMENDIKBUD NOMOR 111 TAHUN 2014
“Jika Guru BK memiliki jumlah siswa
asuh lebih dari 160, maka kelebihan
jam kerjanya dihitung dengan
menambahkan setiap satu rombel
dihargai 2 (dua) jam pembelajaran
dengan minimal jumlah siswa
dikelasnya 32.”
22. 22
Setiap satuan pendidikan SMA yang
memiliki guru BK lebih dari satu maka
harus diangkat koordinator bimbingan
dan konseling yang berlatar belakang
minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam
bidang bimbingan dan konseling dan
telah lulus pendidikan profesi guru
bimbingan dan konseling/konselor; atau
minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam
bidang bimbingan dan konseling
PENYELENGGARA LAYANAN BK di SMA
LAMPIRAN PERMENDIKBUD NOMOR 111 TAHUN 2014
24. POP BK PADA SATUAN PENDIDIKAN
Permendikbud No. 111 Tahun 2014
tentang Bimbingan dan Konseling pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah (BK-PDPM) menjadi dasar
menyusun Panduan Operasional
Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling
di SMA (POP BK di SMA)
25. TUJUAN POP BK
1. memandu guru bimbingan dan konseling
atau konselor dalam memfasilitasi dan
memperhatikan ragam kemampuan,
kebutuhan, dan minat sesuai dengan
karakteristik peserta didik/konseli
2. memfasilitasi guru bimbingan dan
konseling atau konselor dalam
merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi, dan melakukan tindak
lanjut
26. TUJUAN POP BK (LANJUTAN)
3. memberi acuan guru bimbingan dan konseling
atau konselor dalam mengembangkan program
layanan bimbingan dan konseling secara utuh
dan optimal dengan memperhatikan hasil
evaluasi dan daya dukung sarana dan
prasarana yang dimiliki
4. memfasilitasi memandu guru bimbingan dan
konseling atau konselor dalam
menyelenggarakan bimbingan dan konseling
agar peserta didik/konseli dapat mencapai
perkembangan diri secara optimal, mandiri,
sukses, sejahtera dan bahagia dalam
kehidupannya
5. memberi acuan bagi pemangku kepentingan
penyelenggaraan bimbingan dan konseling
28. PENGGUNA POP BK
Guru bimbingan dan konseling atau konselor
menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling
berdasarkan panduan.
1
2
Kepala Dinas Pendidikan memberikan kebijakan yang
mendukung penyelenggaraan bimbingan dan konseling di
sekolah.
3
Kepala Sekolah mendukung dan memfasilitasi
penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling.
4
Pengawas pendidikan mensupervisi dan membina
penyelenggaraan bimbingan dan konseling sebagai bagian
dari program pendidikan di sekolah.
29. PENGGUNA POP BK (LANJUTAN)
Lembaga pendidikan yang menyiapkan guru bimbingan dan
konseling atau konselor hendaknya mengembangkan
kurikulum yang memfasilitasi perkembangan kompetensi
lulusan, sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL)
yang diharapkan
5
Organisasi profesi memberikan dukungan dalam
Pengembangan Keprofesian guru bimbingan dan konseling
atau konselor .
6
PPPPTK Penjas dan BK menyelenggarakan kegiatan
pelatihan dengan memperhatikan panduan operasional
7 Komite Sekolah memberikan dukungan penyelenggaraan
layanan bimbingan dan konseling di SMA.
8
