Makalah ini membahas tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia. SNP merupakan acuan untuk penyelenggaraan pendidikan dan terdiri atas delapan standar, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Makalah ini menjelaskan pengertian dan ruang lingkup masing-masing standar tersebut.

1. i
MAKALAH ILMU PENDIDIKAN
Standar Nasional Pendidikan
Disusun Oleh :
Dwi Eti Awaliatun (1102415010)
Dedy Wiranto (1102415003)
Guntur Wahyu Suharto (1102415023)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016

2. ii

3. iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya
sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Ilmu Pendidikan “Standar Nasional
Pendidikan” dengan baik. Makalah ini dibuat untuk keperluan tugas Ilmu
Pendidikan.
Harapan kami semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan
manambah wawasan pembaca sehingga pembaca dapat mengetahui apa itu
pemrosesan informasi.
Semoga isi makalah ini dapat mudah dipahami, kami mengucapkan
terimakasih mengucapkan mohon maaf jika dalam penulisan makalah ini terdapat
kata-kata yang salah, kami menyadari makalah ini kurang sempurna, oleh karena
itu saran dan kritik sangat diharapkan sehingga pembuatan makalah yang akan
datang lebih baik lagi
Semarang, April 2016

4. iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..........................................................................................ii
DAFTAR ISI........................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN.....................................................................................1
1.1 LATAR BELAKANG..........................................................................1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....................................................................1
1.3 TUJUAN……………………............................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN......................................................................................3
2.1 LANDASAN HUKUM TENTANG STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN....................................................................................3
2.2 LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN ................................................4
2.2.1 RUANG LINGKUP SNP .........................................................4
2.2.2 FUNGSI DAN TUJUAN SNP .................................................7
2.3 PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN..................8
2.3.1 PROSES PENERAPAN SNP...................................................8
2.3.2 KIAT PRAKTIS PENERAPAN STANDAR DAN
PENJAMIN MUTU...................................................................10
BAB III PENUTUP..............................................................................................12
3.1 SIMPULAN........................................................................................12
DAFTAR PUSTAKA

5. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pendidikan adalah suatu proses belajar-mengajar yang dilakukan dengan
sengaja, sadar dan berencana yang membiasakan para warga masyarakat sedini
mungkin untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai,
menghayati serta mengamalkan nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai terpuji,
dikehendaki serta berguna bagi kehidupan dan perkembangan pribadi masyarakat,
bangsa dan negara.
Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi
tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan adalah
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu dalam pembangunan tersebut pendidikan
memegang peranan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemerintah
mempunyai kewajiban dalam melaksanakan setiap kebijakan pendidikan yang
diambil untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut, sehingga arah
kebijakan pendidikan menjadi bagian dari upaya dalam melaksanakan amanat yang
terkandung dalam UUD 1945.
Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan salah satunya seperti yang
telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yang di dalamnya mencakup dasar dan tujuan,

6. 2
penyelenggaraan pendidikan termasuk wajib belajar, penjamin kualitas pendidikan
serta peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut
dibuat untuk menghasilkan Pendidikan Indonesia yang baik dan lulusan berkualitas
di sector jenjang pendidikan. Untuk mendukung hal tersebut terlebih dahulu
menentukan standar yang harus menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan,
maka untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian dibentuk pula
Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) sebagai badan yang menentukan 8
(delapan) standar dan kriteria pencapaian penyelenggraaan pendidikan.
Adapun standar-standar yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tersebut yaitu: 1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi
Lulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan
Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan dan, 8) Standar
Penilaian Pendidikan. Namun pada makalah ini akan membahas tentang pengertian,
aturan, dan penerapan Standar Nasional Pendidikan.
1.2 Rumusan Masalah
a. Apakah yang dimaksud Standar Nasional Pendidikan?
b. Apakah saja Lingkup Standar Pendidikan Nasional?
c. Apa Tujuan Standar Pendidikan Nasional?
d. Apa Fungsi Standar Pendidikan Nasional?
e. Apa aturan dari Standar Isi Nasional Pendidikan?
f. Bagaimana penerapan Standar Isi Nasional Pendidikan?
1.3 Tujuan
Dari rumusan masalah di atas tujuan penulisan makalah ini adalah:
a. Dapat mengetahui pengertian dari Standar Isi Nasional Pendidikan.
b. Dapat mengetahui aturan dari Standar Isi Nasional Pendidikan.
c. Dapat menerapkan Standar Isi Nasional Pendidikan.
d. Menambah wawasan pembaca tentang Standardisasi Pendidikan Nasional,
e. Mengetahui apa saja Lingkup Standar Pendidikan Nasional, dan
f. Mengetahui Tujuan dan Fungsi Standar Pendidikan Nasional.

7. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Landasan Hukum tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh
satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengacu pada
standar nasional pendidikan dimaksudkan untuk menjamin pencapaian tujuan
pendidikan nasional. Satndar nasional pendidikan terdiri atas: standar isi, standar
proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan,
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar
penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut,
yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan
pertama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.
Untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut diatas dan guna mencapai
tujuan pendidikan nasional pada umumnya, serta tujuan pendidikan sekolah pada
khususnya, lembaga pendidikan tingkat menengah memandang perlu untuk
melibatkan seluruh warga sekolah dengan berkoordinasi kepada pemangku
kepentingan lingkungan sekitar sekolah.
Landasan Hukum:
 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
 Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
 Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan

8. 4
 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan
SKL pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tenrtang SKLpada satuan pendidikan
dasar dan menengah
 Permen Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Standar Isi
 Permen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kepala Sekolah
 Permen Nomor 16 Tahun 2007 dan Nomor 32 Tahun 2008 tentang guru
 Permen Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan
 Permen Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
 Permen Nomor 24 Tahun 2007 dan Permen Nomor 33 Tahun 2008 tentang
standar Sarana Prasarana
 Permen Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
 Permen Nomor 24 Tahun 2008 tentang TU
 Permen Nomor 25 Tahun 2008 tentang perpustakaan
 Permen Nomor 26 Tahun 2008 tentang Laboratorium
 Permen Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kesiswaan
2.2 Lingkup, Fungsi dan Tujuan
2.2.1 Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan
Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang
sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
1. Standar isi
Standar isi adalah: Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi
yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi
bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang
harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan
tertentu.
Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk
mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban

9. 5
belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender
pendidikan/akademik. Dan standar isi disusun tentu saja sesuai dengan
SKL ( Standar Kompetensi Kelulusan).
2. Standar proses
Standar proses, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk
mencapai standar kompetensi lulusan.
Dari pengertian diatas, ada beberapa hal yang perlu di garis bawahi.
Pertama, standar nasional pendidikan yang berarti standar ini berlaku
untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu
dimanapun pendidikan itu berada secara nasional. Dengan demikian
seluruh sekolah seharusnya melaksanakan proses pembelajaran seperti
yang dirumuskan dalam standar proses pendidikan ini.
Kedua, standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan
pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang
bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Dengan
demikian, standar proses pendidikan tersebut bisa dijadikan pedoman bagi
guru dalam pengelolahan pembelajaran.
Ketiga,standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar
kompetensi kelulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan
merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses
pendidikan.
3. Standar kompetensi lulusan
Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar ini disusun
dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional. Hal ini selanjutnya diatur dalam Permendiknas
No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.

10. 6
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria
pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan
dalam jabatan.
Guru atau pendidik ialah tenaga pendidik yang memberikan
sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah ( Saiful Bahri
Djamarah,2002).
Selanjutnya, standar pendidik akan menetukan kualifikasi setiap
guru sebagai tenaga profesional yang dapat menunjang keberhasilan
tujuan pencapaian pendidikan. Dengan demikian jabatan guru hanya dapat
dipegang oleh orang yang telah memiliki kualifikasi tertentu.
5. Standar sarana dan prasarana
Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan
yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat
berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,
tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain,
yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana
merupakan standar yang cukup penting karena standar proses pendidikan
hanya mungkin dapat dilakukan manakalah ada standar sarana yang
memadai.
6. Standar pengelolaan
Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau
nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pendidikan.
7. Standar pembiayaan
Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan
besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

11. 7
8. Standar penilaian pendidikan.
Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan
yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian
hasil belajar peserta didik.
kedelapan lingkup standar pendidikan ini pada dasarnya tidak
berjalan sendiri-sendiri, tetapi merupakan sebuah rangkaian yang utuh
dan saling terkait.
Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan
Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan
sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana,
terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan
lokal, nasional, dan global.
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan
Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik
indonesia yang mencakup; stadar isi, standar proses, standar kompetensi
lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian
pendidikan. Fungsinya adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional
yang bermutu. Tujuannya adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat.
 Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan
pendidikan nasional yang bermutu.
 Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan
nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
 Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah,
dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,
nasional, dan global.

12. 8
2.3 Penerapan Standar Nasional Pendidikan
Dalam pandangan banyak pendidik, “standar” adalah istilah yang
menggambarkan tentang yang harus seseorang pahami serta mampu
menerapkannya. Penggunaan “standar” selalu dipandang sebagai produk kebijakan
yang mengarahkan mekanisme pendidikan untuk mencapai hasil yang diharapkan
serta mempertanggungjawabkan hasil belajar belajar di sekolah. Persepsi ini
dirancang untuk mengukur kemajuan siswa ke arah tercapainya standar yang
ditetapkan.
Penyelenggaraan pendidikan pada prinsipnya harus menjamin bahwa siswa
mempelajari ilmu pengetahuan dan dapat mengembangkan keterampilan
menerapkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan kehidupan. Pendidikan
harus memenuhi kebutuhan siswa pada masa kini dan masa depannya. Oleh karena
itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan
sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional yang merupakan
keniscayaan.
Kebutuhan itu meliputi pengembangan keterampilan hidup yang
mengedepankan pembenbentukan pribadi berahlak mulia, berwawasan nasional,
menumbuh-kembangkan kewirausahaan sesuai dengan perkembangan dunia kerja,
berpengetahuan, serta menjadi pengguna teknologi dan berkesenian. Pendidikan
harus mampu mengembangkan pribadi yang adaptif, kolaboratif, dan berperan aktif
dalam kerja sama dan persaingan global.
Tantangan besar itu tidak mudah untuk diurai dalam aksi yang terurai pada tiap
standar. Berdasarkan hasil pengamatan mengenai para praktisi pendidikan di
lapangan prinsip-prinsip dasar yang mengalir sepenuhnya ke dalam berbagai
peristiwa pada aktivitas sehari-hari di sekolah yang berpengaruh pada perubahan
strategi dan hasil pengajaran dan belajar siswa.
2.3.1 Proses Penerapan Standar Nasional Pendidikan
Penerapan standar nasional pendidikan dilihat dari dimensi peningkatan
mutu bertujuan memastikan bahwa prosedur dan produk pendidikan memenuhi
bahkan bisa melebihi kriteria mutu yang diharapkan. Untuk menjamin

13. 9
itu, maka Thomas L Weelen dan David Hunger mensyaratkan proses
pengembangan meliputi empat langkah besar, yaitu;
1. Memindai lingkungan internal dan eksternal;
2. Perumusan strategi; meliputi visi, tujuan, pemilihan strategi, dan
penetapan kebijakan.
3. Implementasi strategi; meliputi, program, anggaran, dan prosedur;
4. Evaluasi dan kontrol kinerja.
Pengendalian mutu yang dipopulerkan oleh W. Edwards Deming
sehingga terkenal dengan nama siklus Deming. Deming sendiri selalu merujuk
metode ini sebagai siklus Shewhart, dari nama Walter Shewhart.
Pemikiran yang berangkat dari pendekatan yang berbeda dirumuskan
oleh Douglas B. Reeves (2002) bagi para pengambil keputusan dalam
menerapkan standar pada tujuh langkah berikut:
1. Menggunakan waktu dua jam pada tiap akhir minggu bertemu dengan
administrator atau guru untuk menghimpun data.
2. Menganalisis data dan menemukan kekuatan, gali terus dan dapatkan
peluang.
3. Mengenali yang benar-benar siswa perlukan sehingga kurikulum,
pembelajaran, dan kompetensi guru dapat memenuhi kebutuhan itu.
4. Merumuskan kembali atau merevisi tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan
hendaknya memenuhi kriteria smart (spesifik, measurable, attainable,
realistic, and timely) dan relevan
5. Mengidentifikasi strategi khusus untuk mencapai target mutu terbaik.
6. Menetapkan indikator produk sebagai target strategi.
7. Mengembangkan perencanaan, jadwal dan menganalisis pemenuhan
prosedur dan produk.
Uraian di atas dapat dinyatakan bahwa penerapan standar pada prinsipnya
merupakan usaha untuk menerapkan berbagai indikator mutu yang kriterianya
ditentukan dalam perencanaan. Kriteria yang ditetapkan bergantung pada

14. 10
tinggi rendahnya tujuan yang ditetapkan oleh tiap lembaga. Hal yang perlu
menjadi dasar dari penentuan kriteria yaitu memilih ruang lingkup mutu sesuai
dengan sumber daya yang lembaga miliki dan sesuai dengan target pendidikan
nasional untuk mensejajarkan dengan target mutu pendidikan dalam konteks
global.
2.3.2 Kiat Praktis Penerapan Standar dan Penjaminan Mutu
Dengan memperhatikan ketiga model dari pendekatan yang berbeda-
beda dapat dirumuskan kiat menerapkan standar dengan langkah praktis bagi
para pemimpin dinas pendidikan maupun kepala sekolah pada tingkat satuan
pendidikan sebagaimana terurai dalam langkah praktis sebagai berikut;
1. Mensosialisasikan standar agar semua pihak yang berkepentingan
memahami dan terampil menerapkan standar nasional pendidikan.
2. Menghimpun data untuk mendeskripsikan kondisi pendidikan saat ini
dengan fokus utama menghimpun data tentang kinerja pengembangan dan
penerapan kurikulum, kondisi nyata pendidik, serta hasil penilaian kinerja
belajar siswa.
3. Berdasarkan hasil pengolahan data yang menggambarkan kondisi internal
saat ini, serta dengan memperhatikan kondisi nyata eksternal saat ini, maka
dirumuskan kondisi yang diharapkan.
4. Mengembangkan rencana yang meliputi perumusan visi-misi, tujuan
pendidikan, indikator dan target pencapaian, merumuskan strategi,
memilih strategi, menetukan struktur orgnisasi pelaksana, melaksanakan
peningkatan mutu melalui penerapan standar, dan penjaminan mutu.
5. Memenerapkan SNP dengan fokus utama meningkatkan standar
kurikulum, perencanaan belajar, pemenuhan standar proses dan penilaian
untuk mewujudkan target SKL.
6. Mengembangkan instrumen penjaminan mutu untuk menilai ketercapaian
target pemenuhan prosedur dan produk kinerja.
7. Memantau dan menginvestigasi pemenuhan prosedur dan produk
penerapan standar terutama dalam bidang kurikulum, pelaksanaan

15. 11
pembelajaran, peningkatan kompetensi pendidik, dan penilaian dengan
menggunakan instrumen yang sudah ditentukan.
8. Menghimpun data dan mengembangkan sistem informasi tentang hasil
penilaian dan hasil pemantauan pelaksanaan pengembangan kurikulum,
pembelajaran, penilaian, dan peningkatan kinerja pendidik untuk
memastikan bahwa penerapan standar berpengaruh terhadap kinerja
belajar siswa.
9. Mengidentifikasi masalah dan merumuskan rencana perbaikan prosedur
dan produk penerapan standar.
10. Melakukan perbaikan berkelanjutan dan menggunakan data untuk
merumuskan perencanaan siklus berikutnya.
Dengan demikian untuk dapat menerapan standar nasional pendidikan
diperlukan kompetensi minimal yang diturunkan dari sepuluh kiat praktis
pemenuhan dan penjaminan mutu sebagai berikut;
1. Menguasai informasi tentang standar nasioal pendikan.
2. Menghimpun data kebutuhan siswa belajar yang sesuaikan dengan
kebutuhan siswa hidup dalam konteks lokal, nasional, dan global.
3. Merumuskan visi, misi, tujuan, indikator dan target pencapaian SKL
minimal yang disandingkan dengan target pencapaian keunggulan dalam
berkompetisi dalam sistem perencanaan.
4. Menyusun struktur organisasi penyelenggaraan pemenuhan standar dalam
peningakatan mutu.
5. Memastikan berkembangnya sumber daya prioritas yaitu melaksanakan
perbaikan kurikulum dan pendidik untuk meningkatkan mutu
pembelajaran dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa.
6. Memastikan bahwa prosedur dan produk pendidikan memenuhi kriteria
yang diharapkan melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan,
dan penilaian yang dilakukan secara berhati-hati untuk mendapatkan data
dari keterlaksanaan dan ketercapaian program.

16. 12
7. Merumuskan masalah yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan pada
hasil yang terpantau.
8. Memecahkan masalah yang didapat dari pemantauan kegiatan yang
dilanjutkan dengan perbaikan mutu berkelanjutan.
9. Mengembangkan sistem informasi tentang sistem peningkatan dan
keterpenuhan standar.
10. Menyusun program tindak lanjut perbaikan mutu agar memenuhi standar.
Ada pun sistem dokumen yang diperlukan dalam pemenuhan standar dan
peningkatan mutu sebagai berikut;
1. Data hasil pelaksanaan studi penerapan standar yang dapat difokuskan
pada data kinerja perbaikan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran,
peningkatan kompetensi pendidik dan penilaian. Poros akuntabilitas
kebijakan adalah meningkatnya kinerja belajar siswa.
2. Dokumen program jangka menengah dan tahunan yang meliputi
perumusan visi-misi, perumusan tujuan, indikator dan target pencapaian,
perumusan strategi, rencana kegiatan, struktur organisasi pelaksana,
jadwal, dan anggaran.
3. Data pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur
yang diperoleh melalui kegiatan penelitian, supervisi, serta menghimpun
data melalui kegiatan pertemuan rutin sesuai jadwal yang ditetapkan.
4. Instrumen pengukuran kinerja dan data hasil pelaksanaan pengukuran,
pengolahan data, penafsiran data hasil penilaian kinerja, kesimpulan dan
rekomendasi.
5. Informasi hasil evaluasi kinerja pemenuhan standar dan laporan kegiatan.
Demikian beberapa kiat praktis melakukan pembaharuan mutu sekolah,
menginvestigasi keterlaksanaan prosedur dan ketercapaian produk pemenuhan
standar yang sesuai dengan tujuan penerapan standar sebagai bagian dari
sistem penjaminan mutu pendidikan nasional.

17. 13
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Martabat suatu bangsa pada saat ini ditentukan kehandalan ahlak,
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi dalam menerapkan
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan berbagai produk industri
yang kompetitif.
Penerapan standar isi nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu
pendidikan nasional dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
Penerapan standar menjadi isu penting dalam sistem penjaminan mutu
agar proses penggelolaan pendidikan mengarah pada tujuan dan penerapan
standar dapat memastikan bahwa pendidikan dapat meningkatkan daya
kolaborasi dan kompetisi bangsa di tengah perkembangan global. Sebelum kita
menerapkan Standar Nasional Pendidikan kita harus terlebih dahulu
memahami pengertian dan aturan tentang kedelapan Standar Nasional
Pendidikan. Dengan demikian, kita mampu menerapkan Standar Nasional
Pendidikan dengan baik.
Standar Penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) diberi
tugas untuk mengimplementasikan SNP (Standar Nasional Pendidikan) agar
dapat di jadikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum NKRI. Sehingga SNP berfungsi sebagai dasar dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka
mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
Dalam pasal 1 ayat (17) Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 91) PP No.19 Tahun 2005 dinyatakan
bahwa lingkup dari SNP meliputi 8 standar yaitu:
a. Standar isi
b. Standar proses
c. Standar kompetensi lulusan
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

18. 14
e. Standar sarana dan prasarana
f. Standar pengolahan
g. Standar pembiayaan
h. Standar penilaian pendidikan
Dan dalam rangka pengembangan mutu pendidikan di setiap jenjang maka
perlu adanya standarisasi terhadap delapan standar nasional tersebut. Baik atau
tidaknya mutu pendidikan sebuah sekolah tergantung tersetandar atau tidaknya
sekolah tersebut.

19. 15
DAFTAR PUSTAKA
Wikipedia. Standar- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
http://id.wikipedia.org/wiki/standar
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang
Standar Isi.
Dewantara, Ki Hadjar, 1945 [1963]. Karja Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama:
Pendidikan. Yogjakarta: Taman Siswa.