Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya

Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA -Tenaga Ahli Profesional
Pelatihan Monitoring dan Evaluasi
LPEM-FEB Universitas Indonesia, 14 November 2023
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Pelaksanaannya

dadang-solihin.blogspot.com 2
Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin memperkuat Lemhannas RI sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof).
Wredatama ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Gelar SE ia peroleh
dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari University of
Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas
Padjadjaran Bandung (2011).
Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah
menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara menganugerahi Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden
Jokowi (2019).
Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-2018, dan sempat
mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat Akademiknya adalah Associate
Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004.
Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022. Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi
Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021.
Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX
tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan Reguler
Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian
serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.
Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan,
Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi
dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI). Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan
Policy Papernya dijadikan standar nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.

dan Pelaksanaannya
LPEM FEBUI, 14 November 2023
Sesi 1 : Pemahaman Dasar Perencanaan Pembangunan Nasional
Sesi 2 : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sesi 3 : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Sesi 4 : Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Apa Itu Pembangunan?
Bagaimana Melaksanakan Pembangunan?
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah dan Pembangunan di Daerah
Studi Kasus dan Latihan
1
2
3
4
5
Sesi 1:
Pemahaman Dasar Perencanaan Pembangunan Nasional

Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:
▪ proses perubahan ke arah kondisi
yang lebih baik
▪ melalui upaya yang dilakukan
secara terencana.
(Kartasasmita, 1997)
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap
orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan,
pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan
tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy)
setiap orang.
(Todaro, 2000)
1

How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan
pembangunan
▪ antar daerah
▪ antar sub daerah
▪ antar warga masyarakat (pemerataan dan
keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan
kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian
sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi
sekarang dan generasi masa datang
(berkelanjutan).
2

Tantangan dalam Pembangunan Daerah
3
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan Prasarana yang memadai
dan berkualitas
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yang
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
• Mengurangi ketimpangan
• Memberdayakan masyarakat
• Mengentaskan kemiskinan.
• Menambah lapangan kerja.
• Menjaga kelestarian SDA

4
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
▪ Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
▪ Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
▪ Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
▪ Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.

4
PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

5
• Studi kasus dan latihan dalam Sesi 1 bertujuan agar peserta dapat lebih memahami
pemahaman dasar perencanaan pembangunan nasional terutama yang berkaitan dengan
apa itu pembangunan, bagaimana melaksanakan pembangunan, apa saja tantangan dalam
pembangunan daerah, serta apa bedanya pembangunan daerah dan pembangunan di
daerah dalam konteks situasi nyata.
• Kelompok peserta diminta untuk merumuskan dan memaparkan di depan kelas perbedaan
antara pembangunan daerah dan pembangunan di daerah disertai contoh dalam
kehidupan nyata.

Studi Kasus: Pembangunan Daerah
Upaya Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Daerah:
Deskripsi Program: Program untuk meningkatkan kapasitas administratif dan manajerial pemerintahan daerah, bertujuan untuk meningkatkan
layanan publik dan efektivitas kebijakan.
Langkah-Langkah Program:
1. Pelatihan dan Pengembangan:
• Menyediakan pelatihan untuk pegawai pemerintah dalam manajemen keuangan, perencanaan strategis, dan tata kelola yang baik.
• Membangun kolaborasi dengan institusi pendidikan untuk program pengembangan karir bagi pegawai.
2. Penguatan Sistem Informasi:
• Memperbarui sistem informasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik.
• Menerapkan sistem pelaporan dan monitoring untuk memantau kinerja dan hasil.
3. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Akademisi:
• Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi untuk pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan inovasi.
Hasil dan Implementasi:
Setelah dua tahun, terjadi peningkatan yang signifikan dalam kemampuan administratif dan manajerial pemerintah daerah. Sistem informasi
yang diperbarui membantu dalam peningkatan efisiensi dan transparansi. Kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi juga membantu
dalam memperoleh sumber daya tambahan dan pembaruan ide.
5
Studi Kasus dan Latihan Sesi 1

Upaya Memberdayakan Masyarakat di Seluruh Daerah:
Deskripsi Program: Program untuk memberdayakan masyarakat di berbagai daerah, fokus pada peningkatan keterampilan, pendidikan, dan
pengembangan ekonomi lokal.
Langkah-Langkah Program:
1. Program Pelatihan Keterampilan:
• Menyediakan pelatihan keterampilan teknis dan keahlian lainnya kepada masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan pemuda.
2. Program Pendidikan:
• Memberikan akses dan dukungan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
• Menyediakan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi siswa yang berprestasi namun terkendala secara finansial.
3. Dukungan untuk Usaha Mikro dan Kecil:
• Memberikan pelatihan dan akses ke sumber daya bagi wirausahawan lokal untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil.
Hasil dan Implementasi:
Setelah tiga tahun, terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat keterampilan masyarakat, tingkat partisipasi pendidikan, dan jumlah usaha
mikro dan kecil yang berhasil. Program-program ini membantu meningkatkan ekonomi lokal dan kemandirian masyarakat di berbagai daerah.
• Dalam kasus ini, upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah telah meningkatkan efisiensi administrasi, sementara
upaya memberdayakan masyarakat di seluruh daerah telah membantu meningkatkan keterampilan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat
lokal.
5

UU25/2004 tentang SPPN
Proses Perencanaan Pembangunan Nasional
Status Hukum Dokumen Perencanaan
Fungsi/Manfaat Perencanaan
1
2
3
4
5
Sesi 2:

UU25/2004 tentang SPPN
SPPN adalah
❑ Satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan
❑ Untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan
❑ Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat
di tingkat pusat dan daerah.
1

Ruang Lingkup SPPN
1
• UU 25/2004 tentang SPPN mencakup landasan hukum di
bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Tujuan SPPN
1
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Proses Perencanaan Pembangunan Nasional
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJMN/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
2

Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Panjang Daerah (RPJPD)
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Menengah Nasional (RPJMN)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Menengah Daerah (RPJMD)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga
(Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan
SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian /
Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan
SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
3

Fungsi/Manfaat Perencanaan
4
• Sebagai alat koordinasi seluruh
stakeholders,
• Sebagai penuntun arah,
• Minimalisasi ketidakpastian,
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya,
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas.

5
• Studi kasus dan latihan dalam Sesi 2 bertujuan agar peserta dapat lebih memahami Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional terutama yang berkaitan dengan UU25/2004 tentang
SPPN, proses perencanaan pembangunan nasional, ruang lingkup SPPN, tujuan SPPN,
status hukum dokumen perencanaan, serta fungsi/manfaat perencanaan dalam konteks
situasi nyata.
• Kelompok peserta diminta untuk merumuskan dan memaparkan di depan kelas tentang
fungsi/manfaat perencanaan disertai contoh dalam kehidupan nyata.

Studi Kasus: Manfaat Perencanaan dalam Proyek Pengembangan Wilayah
Sebagai Alat Koordinasi Seluruh Stakeholders:
Deskripsi Kasus: Sebuah proyek pembangunan wilayah tengah sedang dilaksanakan yang melibatkan pemerintah daerah,
lembaga swadaya masyarakat, investor swasta, dan masyarakat setempat.
Manfaat Perencanaan:
• Rencana pembangunan menjadi panduan bagi seluruh stakeholders, memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-
langkah, tujuan, dan peran masing-masing pihak.
• Koordinasi antar stakeholders terjaga dengan baik karena adanya rencana yang terstruktur.
Sebagai Penuntun Arah:
Deskripsi Kasus: Sebuah komunitas desa sedang merencanakan pengembangan ekonomi lokal mereka.
• Rencana pengembangan memberikan arah yang jelas bagi upaya pengembangan ekonomi lokal.
• Melalui rencana ini, masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki panduan untuk langkah-langkah yang akan diambil dan
tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.
5

Minimalisasi Ketidakpastian:
Deskripsi Kasus: Sebuah perusahaan teknologi sedang merencanakan pengembangan produk baru.
• Rencana pengembangan produk membantu dalam meminimalkan ketidakpastian dalam proses pengembangan, dengan menetapkan
langkah-langkah yang jelas dan evaluasi risiko.
• Sebagai hasilnya, perusahaan dapat mengantisipasi kendala potensial dan mengurangi ketidakpastian selama pengembangan produk.
Minimalisasi Inefisiensi Sumber Daya:
Deskripsi Kasus: Sebuah proyek infrastruktur besar tengah direncanakan oleh pemerintah.
• Rencana infrastruktur yang matang membantu dalam meminimalkan inefisiensi sumber daya, dengan menetapkan prioritas, jadwal, dan
alokasi sumber daya yang tepat.
• Ini membantu mencegah pemborosan sumber daya yang sering terjadi karena kurangnya perencanaan yang tepat.
Penetapan Standar dan Pengawasan Kualitas:
Deskripsi Kasus: Sebuah proyek pembangunan jalan raya sedang direncanakan.
• Rencana pembangunan mencakup standar yang jelas mengenai konstruksi, material, dan keselamatan.
• Dengan rencana ini, proses pengawasan kualitas dapat dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga memastikan hasil yang berkualitas
dan aman.
5

Visi-Misi Abadi UUD 1945
Visi-Misi 2025
Tahapan Pembangunan Nasional 2005-2025
Arahan RPJPN 2025-2045
1
2
3
4
5
Sesi 3:
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

1

Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa
lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan
sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu,
gender, maupun wilayah.
Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.
2

Misi Pembangunan 2025
2
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional

3
Mewujudkan
masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju, adil
dan makmur melalui
percepatan
pembangunan di segala
bidang dengan struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif.
Memantapkan
pembangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan
pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan IPTEK.
Memantapkan
penataan kembali NKRI,
meningkatkan kualitas
SDM, membangun
kemampuan IPTEK,
memperkuat daya saing
perekonomian.
Menata kembali NKRI,
membangun Indonesia
yang aman dan damai,
yang adil dan
demokratis, dengan
tingkat kesejahteraan
yang lebih baik.
The Next
Administration
Tahapan Pembangunan Nasional

Arahan RPJPN 2025-2045
4
• Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat,
Maju, dan Berkelanjutan.
• Pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan
paradigma baru.
• Reformasi saja tidak cukup, Indonesia harus melakukan transformasi
secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa
dalam mendorong kemajuan.
• Pencapaian Visi Indonesia 2025-2045 dituangkan dalam 8 (delapan)
misi (agenda) pembangunan, yaitu (1) Transformasi Sosial; (2)
Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Supremasi
Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; (5) Ketahanan
Sosial Budaya dan Ekologi; (6) Pembangunan Kewilayahan yang
Merata dan Berkualitas; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
dan Ramah Lingkungan; serta (8) Kesinambungan Pembangunan.

5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional terutama yang berkaitan dengan visi-misi
abadi UUD 1945, visi-misi 2025, tahapan pembangunan nasional 2005-2025, serta arahan
RPJPN 2025-2045 dalam konteks situasi nyata.
• Kelompok peserta diminta untuk merumuskan dan memaparkan di depan kelas
perencanaan pembangunan sektor/daerah provinsi/kabupaten/kota (terpilih)
2025-2045 berdasarkan 8 agenda pembangunan sebagaimana arahan RPJPN.

Studi Kasus: Perencanaan Pembangunan Provinsi X 2025-2045 berdasarkan Agenda RPJPN
Transformasi Ekonomi: Provinsi X memiliki rencana strategis untuk meningkatkan sektor ekonomi melalui pengembangan industri teknologi
tinggi, pertanian berkelanjutan, dan pariwisata unggulan. Langkah-langkahnya termasuk:
• Pengembangan Teknologi Tepat Guna: Fokus pada inovasi teknologi untuk meningkatkan sektor pertanian, industri kecil menengah, dan
energi terbarukan.
• Pariwisata Berkelanjutan: Memanfaatkan potensi alam yang dimiliki untuk pariwisata, dengan menjaga keberlanjutan lingkungan dan
memastikan partisipasi masyarakat lokal.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi: Provinsi X bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sosial dan budaya sambil menjaga ekologi
wilayah. Langkah-langkahnya meliputi:
• Penguatan Identitas Budaya: Melalui program-program pendidikan, seni, dan kebudayaan untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman
akan kekayaan budaya lokal.
• Pengelolaan Lingkungan dan Sosial: Pengembangan program konservasi, rehabilitasi ekosistem, dan pemeliharaan tradisi lokal untuk
mendukung keseimbangan sosial dan lingkungan.
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan: Provinsi X merencanakan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan
dan ramah lingkungan.
• Infrastruktur Berkelanjutan: Pengembangan transportasi publik berbasis energi terbarukan, jaringan jalan yang terintegrasi, serta fasilitas
umum yang ramah lingkungan.
• Tata Ruang Kota dan Lingkungan: Pemantapan tata kota yang berwawasan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan ruang terbuka
hijau.
5

Kegagalan Perencanaan
Sistem Perencanaan yang Berhasil
Perencanaan yang Ideal
1
2
3
4
Sesi 4:
Pelaksanaan Pembangunan Nasional

1
▪ Informasinya kurang lengkap,
▪ Metodologinya belum dikuasai,
▪ Perencanaannya tidak realistis sehingga
tidak mungkin pernah bisa terlaksana,
▪ Pengaruh politis terlalu besar sehingga
Pertimbangan-pertimbangan teknis
perencanaan diabaikan.
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat,
mungkin karena:

1
▪ Kegagalan terjadi karena tidak
berkaitnya perencanaan dengan
pelaksanaannya.
▪ Aparat pelaksana tidak siap atau tidak
kompeten,
▪ Masyarakat tidak punya kesempatan
berpartisipasi sehingga tidak
mendukungnya.
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya
tidak seperti seharusnya.

1
▪ Misalnya, orientasi semata-mata pada
pertumbuhan yang menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
▪ Dengan demikian, yang keliru bukan semata-
mata perencanaannya, tetapi falsafah atau
konsep di balik perencanaan itu.
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

1
▪ Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan
berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan
kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
▪ Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan
permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
▪ Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem
perencanaan terpusat (centrally planned system).
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Sistem Perencanaan yang Berhasil
2
• Sistem perencanaan yang mendorong
berkembangnya mekanisme pasar dan
peran serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan
dengan menentukan sasaran-sasaran
secara garis besar.
• Pelaku utamanya adalah masyarakat dan
usaha swasta.

Perencanaan yang Ideal
3
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari
perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap;
tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam
kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat
hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek,
dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

4
pelaksanaan pembangunan nasional terutama yang berkaitan dengan kegagalan
perencanaan, sistem perencanaan yang berhasil, dan perencanaan yang ideal dalam
konteks situasi nyata.
• Kelompok peserta diminta untuk merumuskan dan memaparkan di depan kelas
persyaratan apa yang harus dipenuhi agar pembangunan yang saat ini sedang
dilaksanakan di Indonesia (IKN, KA Cepat, dsb) dapat berhasil sesuai dengan
perencanaan.

Studi Kasus: Persyaratan Penting untuk Keberhasilan Proyek Infrastruktur Besar di Indonesia
Ibu Kota Negara (IKN):
1. Kepastian Kebijakan dan Regulasi:
• Kepastian hukum dalam hal kebijakan, regulasi, dan tata ruang yang menunjang relokasi dan pembangunan IKN.
• Kebijakan yang jelas dan konsisten mengenai pemanfaatan lahan, investasi, dan regulasi lingkungan.
2. Infrastruktur yang Terintegrasi:
• Infrastruktur transportasi yang terintegrasi antara IKN dan kota-kota sekitarnya, seperti jalan, rel, dan bandara.
• Infrastruktur penunjang seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang memadai.
3. Rencana Tata Ruang dan Pengembangan Berkelanjutan:
• Rencana tata ruang yang terencana dengan baik untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan
keberlanjutan.
• Pengembangan yang berkelanjutan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan
ekonomi.
4

Kereta Api Cepat (KA Cepat):
1. Teknologi dan Desain yang Tepat:
• Pemilihan teknologi yang tepat untuk KA Cepat yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan transportasi di Indonesia.
• Desain yang memungkinkan kecepatan tinggi dengan keselamatan dan kenyamanan yang optimal.
2. Infrastruktur Rel yang Siap:
• Infrastruktur rel yang memadai, aman, dan dapat mendukung kecepatan tinggi kereta.
• Kesiapan jaringan dan konektivitas untuk memastikan efisiensi dan kenyamanan perjalanan.
3. Pendanaan dan Keberlanjutan Proyek:
• Pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan jangka panjang.
• Perencanaan keberlanjutan untuk pemeliharaan dan pengembangan masa depan.
Dalam kasus ini, keberhasilan proyek infrastruktur besar seperti IKN dan KA Cepat di Indonesia sangat bergantung pada kepastian
kebijakan, infrastruktur yang memadai, tata ruang yang terencana, teknologi yang tepat, serta pendanaan dan keberlanjutan yang
terjamin.
4

TERIMA KASIH
Di Antara Dua Benua
Yang Menghubungkan Dua Samudera
Aku Berpijak, Aku Menatap
Keagungan Karya Ciptaan-Nya
Dan di Sana Aku Dilahirkan
Mengarungi Jalan Kehidupan
Aku Berdo'a, Aku Bekerja
Mengisi Kemerdekaan Bangsa
Tenteram Kurasa di Pangkuanmu
O Ibu Pertiwi Trimalah Karya Baktiku
Kan Kupertahankan, Wilayah Negeriku
Bumi Nusantara, Indonesia Raya

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya

Similar to Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya