Dokumen ini membahas kemitraan sebagai strategi pengelolaan sumber daya alam melalui pelatihan pengembangan kebijakan yang diterapkan (APDT). Fokus utama adalah meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, aspek legal, dan proses penyelesaian konflik dalam kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dokumen ini menekankan pentingnya konsultasi publik dan pengembangan kapasitas dalam menciptakan kerjasama yang efektif di antara berbagai pihak terkait.

1. KEMITRAAN SEBAGAI ALTERNATIF STRATEGIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM Policy Paper: Policy Instrument Formulation (Implementation) APDT: Applied Policy Development Training Tim Inti Applied Policy Development Training ( APDT ) BAPPENAS-CIDA Jakarta, Agustus 2002

2. Helen Cruz (LTA), Wahyuningsih Darajati , Agus Prabowo , Dadang Solihin , Indra Darmawan , Rohmad Supri y adi , Sudhiani Pratiwi , Abdul Haris , Dewo Broto Putranto , Hayu Parasati , Mas Wedar H. Adji APDT Team Members APDT: Applied Policy Development Training

3. Tujuan Workshop APDT: Applied Policy Development Training Pra-kondisi kemitraan; Peningkatan kapasitas stakeholders untuk bermitra ; Pengembangan kemitraan; Aspek hukum kemitraan; Penyelesaian konflik dalam kemitraan. Memperoleh dan mengumpulkan masukan, tanggapan, kritik, dan saran tentang:

4. APDT Methodology GBHN 99-04 & PROPENAS 00-04 Policy Goals/Values: Sustainable development Ecological preservation Agenda Setting : Role of Public Triadic policy network Policy Decision-Making: The Science of “Muddling Through” Policy Implementation: “ Put into Practice” Policy Evaluation: How is policy working in practice? Policy reformulation: status quo re-direction APDT: Applied Policy Development Training Social Learning Process Feedback Loop Policy Formulation: Options considered We are here !

5. perubahan paradigma Provider Sentralistik Sektoral Peran Masyarakat : o byek Pertumbuhan Bias Gender APDT: Applied Policy Development Training Fasilitator Desentralistik Regional Subyek Pemerataan Responsif Gender      

6. Kerangka Hukum Pengelolaan SDA Alinea IV Pembukaan UUD 1945, (tujuan negara) Tap MPR no IV /MPR-RI/1999 tahun 1999-2000 Bab IV mengenai pendayagunaan SDA untuk kemakmuran rakyat UU no 25 tahun 2000 mengenai PROPENAS UU no 5 tahun 1990 mengenai konservasi SDA hayati dan ekosistemnya. UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom APDT: Applied Policy Development Training

7. Peranan Aspek Hukum dalam Kemitraan Sebagai acuan formal bagi semua pihak dalam menetapkan peraturan operasional pengelolaan SDA Sebagai acuan untuk membuat rencana kerja, aturan main dan pertanggungjawaban bagi stakeholders yg terlibat dlm hubungan kemitraan APDT: Applied Policy Development Training

8. Konsep Kemitraan “ K esepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam semangat yang kooperatif demi pencapaian tujuan yang sama ” Kewenangan dan tanggung jawab bersama Investasi sumber daya bersama Menanggung resiko bersama S aling menguntungkan APDT: Applied Policy Development Training Menurut yang dicita-citakan bersama

9. Pra-kondisi Memiliki kepentingan yang sama dan yang saling menguntungkan; Adanya saling percaya antar pemangku kepentingan; Adanya komitmen yang jelas ; Didasarkan kepada kecintaan akan alam yang dikelolanya; dan Memiliki tatacara yang mengandung nilai keseimbangan alam dalam proses pengembangan kemitraan. APDT: Applied Policy Development Training

10. Manfaat konsultasi publik memperoleh informasi dan pengetahuan sesuai dengan isu yang dihadapi ; memahami/menghayati secara seimbang pokok permasalahan; mengidentifikasi solusi alternatif yang dapat diterima oleh masyarakat mayoritas. APDT: Applied Policy Development Training

11. Identifikasi Calon Mitra Individu, kelompok masyarakat, perhimpunan sukarelawan ; Lembaga publik (LSM, Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, DPRD) ; Sektor bisnis atau industri ; Masyarakat adat/lokal ; Lembaga pemerintah ; Lembaga lainnya yang mendukung kemitraan (Contohnya: Donor, LSM Internasional, dll.) APDT: Applied Policy Development Training

12. Aspek Pengelolaan Mekanisme keterwakilan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas ; Komunikasi antar pemangku kepentingan ; Sosialisasi terhadap peraturan perundangan dan kesepakatan yang ada ; Kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan kemitraan ; Status hukum dari penyelenggaraan pengelolaan kemitraan . APDT: Applied Policy Development Training

13. Proses Pengembangan Kemitraan (Tahapan Siklus ) Persyaratan Manfaat Resiko kemitraan APDT: Applied Policy Development Training Monitoring & Evaluasi Imple- mentasi Peren- canaan Inisiasi p enilai an kemampuan calon mitra best practices identifikasi resiko Akuntabilitas strategi komunikasi kemampuan beradaptasi Jaminan, aturan praktis, akuntabilitas stakeholder , masa transisi, pengembangan kemampuan.

14. Pengembangan Kapasitas Menciptakan dan meningkatkan kapasitas di lingkungan pemerintahan APDT: Applied Policy Development Training Tahap 4: Tingkat Jejaring ( Network ). Tahap 3: Tingkat Co-Management Tahap 2: Tingkat Non Pemerintahan Tahap 1: Tingkat Pemerintahan Penyiapan para mitra agar siap untuk mengemban tanggung jawab Pe nyesuaian harapan awal para mitra Sharing informasi secara luas

15. Pembagian Peran Masyarakat Adat/ Lokal: gatekeeper kearifan lokal, Material, SDM Perguruan Tinggi: Penelitian dan Perencanaan LSM: meningkat-kan kapasitas masyarakat dunia usaha, swasta dan pebisnis : pendanaan, investasi, material, SDM APDT: Applied Policy Development Training Pemerintah: Regulator dan Fasilitator

16. Manfaat Kemitraan Halimun: Tak ada koordinasi Tak ada networking Bunaken: Ketidakjelasan penanganan SDM tidak berdaya Bali: Destructive Fishing Masy. Kurang mengetahui cara pengelolaan SDA yg baik APDT: Applied Policy Development Training Lebih terkoordinir Terbangunnya networking Terbangunnya institusi Pengembangan kapasitas SDM Lebih ramah lingkungan Berwawasan lingkungan      

17. Strategi Implementasi Kemitraan agar dimasukkan sebagai salah satu model PSDA dalam RUU-PSDA; RUU PSDA dan PP-nya harus disosialisasikan secara terencana dan sistematis kepada semua pihak terkait; Pengembangan kapasitas stakeholders dalam bermitra harus dilakukan secara bertahap. APDT: Applied Policy Development Training

18. Contoh Kemitraan: Kasus Bali 1960-an, terumbu karang masih baik dan bagus, & ikan masih banyak -Karang rusak -Ikan kurang Pendapatan nelayan menurun Bom ikan Potasium dll Timbul kesadaran baru UPAYA - Terumbu Karang buatan Patroli Penangkapan yg Environmental friendly Karang Timbul, Ikan hias kembali Jadi Diving spot baru Sustainable Development dgn kemitraan LSM, Pemda, Masy Adat / Lokal Pengusaha Bahari Jasa Wisata, Investor Hotel, Diving Operator, Eksportir Ikan Hias APDT: Applied Policy Development Training

19. Terima kasih APDT: Applied Policy Development Training