Mata Diklat disajikan berbasiskan Experiential Learning, dengan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut melalui multi metode dan media
3. MURLINAH
WIDYAISWARA AHLI UTAMA
085 343 799 324
murlinandirasyid@yahool.com
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALAM KENAL
4. 2
Agenda:Mata Pelatihan:
“Membentuk pns profesional yang
karakternya dibentuk oleh sikap
perilaku bela negara, nilai dasar pns,
pengetahuan tentang kedudukan/
peran pns dalam nkri serta mengusai bidang
tugasnya”
“Masa percobaan
dilakukan
melalui diklat”
Pasal 63 dan
Pasal 64
UU 5/2014
Pasal 34 PP 11/2017
PerLAN 12/2018
Kurikulum penguatan
kompetensi teknis
bidang
Kurikulum
pembentukan karakter
pns
Kompetensi teknis
umum/ administrasif
Kompetensi teknis
substantif
Sikap/ perilaku
bela negara
Nilai-nilai dasar PNS
Kedudukan/
peran
PNS dalam NKRI
Habituasi
Wasbang, isu kontemporer,
bela negara
Akuntabilitas,
Nasionalisme,
ETIKA PUBLIK, komitmen mutu,
anti korupsi
Manajemen ASN, yanlik, WOG
Konsepsi aktualisasi , evaluasi
aktualisasi, dll
PERLAN NOMOR 12 2018
5. Mata Diklat ini memfasi
litasi pembentukan nilai
nilai dasar anti korupsi
pada peserta latsar
CPNS melalui pembela
jaran nilai - nilai dan
aktualisasinya.
6. TUJUAN dan SASARAN
MEMPELAJARI MATA DIKLAT
TUJUAN
Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Pada mata diklat
“Anti Korupsi”, diharapkan peserta mampu membentuk perilaku yang
amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan korupsi di Lingkungannya
SASARAN
Kompetensi Dasar yang diharapkan dapat dikuasai adalah
1. Menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi dirinya, Keluarga,
masyarakat, bangsa dan kehidupan.
2. Menjelaskan cara-cara menghindari perilaku korupsi.
3. Menjelaskan Internalisasi dan pembangunan sistem Integritas Untuk mencegah
terjadinya korupsi di lingkungannya.
8. SUBTANSI MATERI
ANTI KORUPSI
SUBTANSI MATERI :
-Dampak dari Perilaku dan Tindak Pidana Korupsi,
-Penyebab dan Cara Menghindarinya, serta
-Aktualisasi Nilai Dasar Anti Korupsi untuk
mencegah terjadinya Korupsi di lingkungannya.
Mata Diklat “ANTI KORUPSI” Terdiri Dari 2 Modul :
1. Sadar Anti Korupsi
2. Semakin Jauh dari Korupsi
9. ANTI KORUPSI
MODUL 2
SEMAKIN JAUH
DARI KORUPSI
MODUL 1
SADAR ANTI KORUPSI
1. DAMPAK PERILAKU DAN
TIPIKOR
2. PENGERTIAN KORUPSI
3. TIPIKOR
4. NIAT, SEMANGAT,
KOMITMEN ANTI KORUPSI
5. INDONESIA BEBAS DARI
KORUPSI
BANGUN SISTEM
INTEGRITAS
TUNAS INTEGRITAS
Materi diklat
1. TUNAS INTEGRITAS
2. NILAI DASAR ANTI KORUPSI
3. PENYELARASAN NILAI
ORGANISASI DAN ANTI
KORUPSI
4. PENANAMAN NILAI
INTEGRITAS
1. RE-FRAMING CULTURE
2. SEEDING OF INTEGRITY
3. SISTEM INTEGRITAS
ORGANISASI
11. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda
mampu menyadari dampak perilaku dan tindak
pidana korupsi. Secara lebih khusus, Anda
diharapkan dapat:
1. Menjelaskan berbagai dampak dari perilaku
dan tindak pidana korupsi
2. Memahami pengertian korupsi
3. Mengenali delik-delik tindak pidana korupsi
yang berlaku di Indonesia
4. Memiliki niat, semangat dan komitmen
melakukan pemberantasan korupsi
5. Membuat impian Indonesia yang bebas dari
korupsi
17. TUJUAN KEMERDEKAAN
• KEHIDUPAN BANGSA YANG CERDAS
• KESEJAHTERAAN UMUM
• MASYARAKAT YANG AMAN, DAMAI &
TENTERAM
• MENGGERAKAN DAN MEMANJUKAN
LAHIRNYA KETERTIBAN DUNIA
M
A
S
Y
A
R
A
K
A
T
M
A
D
A
N
I
a. Sistem
b. Hajat hidup
c. Kualitas anggota
masyarakat
CIVIL
SOCIETY
18. FUNGSI PEMERINTAH
P
E
L
A
Y
A
N
A
N
• MELINDUNGI
• MEMBERDAYAKAN
• MENSEJAHTERAKAN
PENINGKATAN/PERBAIKAN LAYANAN
DENGAN APARAT YANG
•ANTI KORUPSI
•NASIONALIS
•BERETIKA
•BERKOMITMEN PADA MUTU
•AKUTABLE
21. Fenomena kerusakan kehidupan terkait KORUPSI
2 3 4 51
Fenomena tentang
Kerusakan hutan
atau lingkungan
Fenomena tentang
bangunan yang cepat
rusak
Fenomena penegakan
hukum yang tidak dapat
ditegakkan dan berlaku
adil
Fenomena negara
dengan sumber daya
alam yang melimpah
namun tidak dapat
memberikan kesejahtraan
bagi rakyatnya
Fenomena merebaknya
narkoba
22. Delapan area perubahan
• program penataan dan penguatan organisasi
• penataan tatalaksana
• penataan peraturan perundang-undangan
• sumber daya manusia aparatur
• penguatan pengawasan
• penguatan akuntabilitas
• pelayanan Publik
• pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)
23. Pasal 5 UU
ADMINSTRASI PEMERINTAHAN
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
berdasarkan:
a. asas legalitas;
b. asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan
c. AUPB.
24. Pasal 3 ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:
a) nilai dasar;
b) kode etik dan kode perilaku;
c) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan
publik;
d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e) kualifikasi akademik;
f) jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
g) profesionalitas jabatan.
25.
26. Susunan kata-kata sumpah/janji pns:
• Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :
• Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat
sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan
Pemerintah. bahwa saya, akan mentaati segala peraturan
perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan
tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan
Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa
pengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri,
seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang
menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya,
akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan Negara
27. Sumpah jabatan pns
"Demi Allah! Saya bersumpah: Bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini,
baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga,
tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun
juga; Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau
menurut perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya tidak akan menerima
hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya
tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan
atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya; Bahwa
dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih
mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri
seseorang atau golongan; Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi
kehormatan Negara; Pemerintah dan pegawai Negeri; Bahwa saya akan
bekerja dengan jujur dan tertib cermat dan semangat untuk kepentingan
Negara".
29. 29
1
PAJAK
PROYEK, BELANJA BARANG & JASA
PENGHASILAN
PENGHASILAN
PAJAK PENGHASILAN
KONSUMSI
INVESTASI
DAN
TABUNGAN
PEMBIAYAAN
MASYARAKAT DUNIA USAHAPEMERINTAH
ALIRAN DANA MAKRO, PEREKONOMIAN TANPA VIRUS KORUPSI
30. 302
ALIRAN DANA MAKRO - BANYAK BOCOR . . . .
KARENA KORUPSI DAN KECURANGAN
PAJAK
PROYEK, BELANJA BARANG & JASA
KONSUMSI
KONSUMSI BERLEBIHAN
INVESTASI
DAN
TABUNGAN
PEMBIAYAAN
PENGHASILAN RESMI
PENGHASILAN RESMI
PAJAK PENGHASILAN
PERMAINAN
OKNUM
BOCOR
BOCOR
TIDAK
KENA
PAJAK
BOCOR
PENGHASILAN
INFORMA L
PENGHASILAN
FORMAL
MASUK KANTONG
PRIBADI, KELOMPOK,
ATAU GOLONGAN
MASYARAKAT DUNIA USAHAPEMERINTAH
BOCOR
DARI
TRANSAKSI
B 2 B
MARK UP
BIAYA
INVESTASIBOCOR
51
2
3
4
31. Dampak masif KORUPSI
Korupsi
Merusak lingkungan hidup
Korupsi
Mengancam keamanan
negara
Korupsi
Memperburuk kondisi
ekonomi bangsa
Korupsi
Memperburuk citra
pemerintahan di mata
internasional
Korupsi
Memoersulitakses
pendidikan dan kesehatan
32. KOMIK
DAMPAK
KORUPSI
visualisasi biasanya akan memberikan gambaran
lebih nyata, apalagi ketika ditampilkan dalam bentuk
kartun akan menjadi lebih menarik
TUGAS KELOMPOK :
VISUALISASIKAN DAMPAK KORUPSI DALAM BENTUK GAMBAR
34. You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your
Presentations. Get a modern PowerPoint
Presentation that is beautifully designed.
T I N D A K
P I D A N A
Adalah suatu perbuatan
yang diancam dengan
pidana oleh UU, bertenta
ngan dengan hukum, dila
kukan dengan kesalahan
oleh seseorang yang
mampu bertanggungjawab
35. You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your
Presentations. Get a modern PowerPoint
Presentation that is beautifully designed.
T I N D A K
P I D A N A
K O R U P S I
Menurut UU No.31/1999 jo No.UU 20/2001 terdapat
7 klpok tindak pidana korupsi yang terdiri dari :
1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Pemerasan
4. Perbuatan curang
5. Penggelapan dalam Jabatan
6. Benturan kepentingan
7. Gratifikasi
Semua jenis tersebut merupakan delik delik yang
diadopsi dari KUHP ( pasal 1 ayat 1 sub c UU
no.371 )
36. Undang-Undang No 31 Thn 99 jo UU No 20 Thn 2001
Penggelapan
dalam
jabatan
Benturan
kepentingan dalam
pengadaan
Gratifikasi
Perbuatan
curang
Pemerasan
Suap
menyuap
Kerugian
keuangan
negara
Kelompok
Tujuh
Korupsi
37. You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your
Presentations. Get a modern PowerPoint
Presentation that is beautifully designed.
38. Menurut Syed Husen Alatas
Korupsi
Autogenik Korupsi Suportif
Korupsi
Defensif
Korupsi
Nepotistik
Korupsi
Investif
Korupsi
Ekstroaktif
Korupsi
Transaktif
Jenis
Tujuh
Korupsi
41. 1. Jelaskan 7 kelompok korupsi menurut Undang-Undang No
31 Thn 99 jo UU No 20 Thn 2001
2. Jelaskan 7 jenis korupsi Menurut Syed Husen Alatas, 4
motif korupsi Menurut Teori Gone
3. Apa itu Tunas Integritas, Nilai-nilai anti korupsi (jupe mandi
tangker sebedil bar) Perubahan perubahan sikap,tiga
proses perubahan Kelman (1958) brighman (1991)
4. Apa itu Integritas Bagaimana cara kita memaksimalkan
internalisasi integritas?
5. Reframing culture,seeding of integrity ,bagaimana caranya
membiasakan seeding of integrity
6. Sistem integritas organisasi
42.
43.
44. Setelah Pempelajaran ini, diharapkan Anda mampu memiliki pemahaman yang
jelas dan contoh nyata cara menghindarkan diri dari perilaku dan tindak
pidana korupsi, Secara lebih khusus, Anda diharapkan dapat :
1. Menjelaskan peran tunas integritas dalam pemberantasan korupsi !
2. Menentukan nilai nilai dasar anti korupsi yang paling signifikan bagi
Anda dan instansi tempat Anda akan bekerja!
3. Memiliki teknik sederhana dalam internalisasi integritas sebagai salah
satu upaya untuk menghindari korupsi
4. Melakukan re-framing untuk memudahkan proses internalisasi
integritas!
5. Memahami seeding dan perilaku otomatis dalam konteks perilaku anti
korupsi
6. Menjelaskan peran sistem integritas organisasi untuk menjaga individu
berintegritas !
46. Tunas integritas merupakan terjemahan
dari konsep yang berperinsip bahwa
manusia sebagai faktor kunci perubahan
dan pendekatan yang seutuhnya terkait
manusia sebagai makhluk dengan aspek
jasmanidan rohanis serta makhluk sosial
yang harus berinteraksi dengan
lingkungannya, maka pembangunan
integritasperlu dimulai dari upaya
membangung integritas individu yang
selaras dengan integritas organisasi dan
bangsa
47. NILAI-NILAI ANTI KORUPSI (JUPE MANDI
TANGKER SEBEDIL BAR)
1. JUJUR
2. PEDULI
3. MANDIRI
4. DISIPLIN
5. TANGGUNG JAWAB
6. KERJA KERAS
7. SEDERHANA
8. BERANI
9. ADIL
10. SABAR
48. Perubahan Perubahan Sikap
Tiga proses perubahan sikap
Kelman (1958) Brighman (1991)
KESEDIAAN
IDENTIFIKASI
INTERNALISASI
PENANAMAN NILAI DAN
INTEGRITAS
49. Bagaimana cara kita memaksimalkan
internalisasi integritas?
1. Lingkungan yang berintegritas
2. Proteksi integritas
3. Perubahan sistem nilai
4. Negatif -> Positif
51. INTEGRITAS
/in.teg.ri.tas/ n mutu, sifat,
atau keadaan yang
menunjukkan kesatusan yang
utuh sehingga memiliki
potensi dan kemampuan yang
memancarkan kewajiban;
kejujuran;