Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan etika bagi pegawai negeri sipil dalam menjalankan pemerintahan, yang mencakup kewajiban untuk setia pada Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta larangan melakukan korupsi. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya meningkatkan standar etika organisasi pemerintah agar lebih responsif dan bebas dari penyimpangan.

1. Oleh :
ALI MOECHSON, S.Sos, M.Pd
Widyaiswara Badan Diklat
Prov.Jawa Tengah
BAHAN AJAR DIKLAT PRAJABATAN

2. TUGAS BIROKRASI/PNS
Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian :
Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional, jujur, adil, dan merata,menyelenggara
kan tugas negara, menyelenggarakan tugas pemerin
tahan, dan menyelenggarakan tugas pembangunan.
Pegawai Negeri terdiri dari Anggota TNI, Anggota POLRI,
dan Pegawai Negeri Sipil.

3. ERA
GLOBAL
interaksi pergaulan masy dg masy lain
dan lingkungannya cenderung semakin
bebas, leluasa dan terbuka
Bukan berarti bebas tidak ada batasan norma & aturan
Hak2 asasi tetap harus dihormati,
siapapun yang melanggar aturan/ batasan hak azasi,
akan berhadapan dg sanksi hukum atas tuntutan orang
yg merasa dirugikan hak asasinya.
Dlm kehidupan se-hari2 setiap anggota masy
akan berhadapan dg batasan nilai2 normatif
Nilai2 Normatif : ETIKA

4. ETIKA - Asal kata :
Yunani kuno etos (tunggal) & ta etha (jamak) = Adat istiadat
Perancis Etiquette (Ind.Etiket) :Kebiasaan/cara bergaulperilaku yg baik.
Etika berkaitan dg adat /kebiasaan hidup yang dianggap baik oleh
kalangan/ masy tertentu. Kebiasaan ini dianut & bahkan diwariskan dari
satu generasi ke generasi lain.
Etika juga kemudian menjadi bidang studi filsafat/ ilmu tentang adat/kebi
asaan, khususnya ketika seorang filsuf kuno Yunani Aristoteles,382-
322 SM, memakai kata ini u/ memaksudkan filsafat moral.
Etika lebih merupakan pola perilaku/kebiasaan yang baik & dapat diteri –
Ma oleh lingkungan pergulan seseorang/sesuatu organisasi tertentu.
PENGERTIAN ETIKA,MORAL, ETOS DAN ETIKET

5. MORALITAS/MORAL
Moral : Bhs.Latin
MOS (mores) :
Cara hidup/
kebiasaan.
Moral / Morale
(Inggris) : semangat,
dorongan batin dalam
Diri seseorang untuk
melakukan sesuatu.
Moralitas, cenderung lebih merujuk pada nilai2
yg “diyakini” sebagai sesuatu yg baik/ buruk,
yang patut/ tidak patut dilakukan dan menjadi
semangat dalam dlm diri seseorang / organisasi
u/ melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Moral, mengacu pada baik dan buruknya
perbuatan manusia, dapat melatar belakangi
etika seseorang / sesuatu organisasi tertentu.

6. Tingkat moralitas dipengaruhi oleh :
Latar
Belakang
Budaya
Pendi
dikan
Karakter
Individu
Penga
laman

7. a. Kata yang mirip dengan etika dan sering diguna
kan dalam komunikasi sehari-hari adalah etos.
b. Pemakaian kata etos, misalnya tampak pada kombi-
nasi etos kerja, etos profesi, dan sebagainya.
c. Etos adalah suatu kata yang tampaknya telah diterima
dalam bahasa Indonesia.
d. Etos,(bhs. Inggris ethos) berarti ciri-ciri atau sikap dari
individu, masyarakat, atau budaya terhadap kegiatan
tertentu.
ETOS

8. Apabila ada istilah etos kerja, maka ini
dimaksudkan sebagai ciri-ciri atau sikap
seseorang / sekelompok orang thd kerja.
e. Dalam etos kerja terkandung nilai-nilai positif dari
pribadi / kelompok yang melaksanakan kerja,
seperti disiplin, tanggung jawab, dedikasi, integritas,
transparansi, dan sebagainya.
f. Etos dipandang sebagai semangat & sikap batin
tetap seseorang / sekelompok orang terhadap
kegiatan tertentu yang di dalamnya termuat nilai-
nilai moral tertentu (Magnis Suseno 1992: 120).

9. a. Kata lain yang juga mirip dengan Etika : Etiket .
Etiket (bhs.Inggris) etiquette yang berarti aturan
untuk hubungan formal atau sopan santun.
b.Pemakaian kata etiket, misalnya tampak pada
kombinasi etiket pergaulan, etiket makan, dsb.
c. Etiket tidak sama dengan etika, meskipun ada
kaitannya.
Kaitan antara etiket dan etika : sama-sama
mengacu pada norma atau aturan.
ETIKET

10. d. Etika mengacu pada norma moral sedangkan etiket
mengacu pada norma kelaziman. Kita tidak bisa
memastikan bahwa orang memiliki etiket akan
secara otomatis menunjukkan perilaku etis.
Misalnya, kita tidak jarang melihat orang yang
tampaknya sopan ternyata ia seorang penipu.
e. Etiket menunjukkan cara (yg dianggap tepat atau
diterima) suatu tindakan harus dilakukan dlm suatu
kalangan tertentu. Misalnya, dalam budaya Jawa
menyampaikan suatu benda dg tangan kiri
dianggap melanggar etiket.

11. f. Sebaliknya, etika berkaitan dg apakah suatu tinda kan
boleh dilakukan atau tidak.
Di sini etika memberi norma moral pada tindakan itu.
Jangan mencontek, jangan berdusta, jangan mencuri,
jangan korup merupakan norma-norma moral.
g. Etiket hanya berlaku ketika ada orang / pihak lain yg
menyaksikan suatu tindakan.
Mis ; dalam etiket pergaulan antara lain dikehendaki agar
orang mengenakan jenis busana yg sesuai dengan situasi.
Seseorang dianggap tidak sesuai dengan etiket apabila
ia mengenakan busana santai(casual) pada acara formal.

12. h. Etiket lebih bersifat relatif. Etiket sangat tergantung
pada persepsi kalang an / budaya yg memberlakukan
etiket.
Di desa /kota kecil, misalnya,adalah tidak sopan bagi
wanita pulang larut malam. Berbeda dengan di kota
besar, pulang larut malam masih di ang gap wajar
karena ada beberapa pekerjaan di kota besar yang
memung kinkan wanita pulang larut malam.
i. Sebaliknya, etika lebih bersifat universal. Larangan-
larangan korup,mencuri, mencontek, dan sebagainya
berlaku pada semua kalangan dan budaya.

13. Pemerintah & aparaturnya yg diper
caya masyarakat,akan dpt menum
buhkan Iklim keterbukaan,partisipasi
aktif masy & terwujudnya pemberda
yaan
Mendorong pemenuhan
thd tuntutan aspirasi glo
bal & Kepentingan masy
yg dilayani
Menjaga Kredibilitas
Kewibawaan yang tinggi
Etika Moralitas yg tinggi
dlm jalankan tugas
Akan dihormati dan
dipercaya masy
Akan mendapat penghor
matanyg tinggi dari ma -
syarakat yang dilayani
Kepemerintahan yg baik/
Good Governance
Pemerintah &
aparaturnya

14. setiap individu PNS
perlu memiliki, memahami dan mempraktekkan
secara konsisten etika & moralitas dalam
pemerintahan
dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kpd masyarakat.

16. CITA – CITA LUHUR BANGSA
TERBENTUKNYA NEGARA NKRI ADALAH :
1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan
seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdasakan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial
SEJAUH MANA SUDAH TERWUJUD ?

17. Sejak terjadinya krisis multi dimensional,
terjadi gejolak, antara lain :
Konflik sosial yang berkepanjangan ;
Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dlm pergaul
an sosial ;
Melemahnya kejujuran dan sikap amanah dlm kehidupan
berbangsa ;
Pengabaian thd ketentuan hukum dan peraturan, dsb .
yg disebabkan o/ faktor intern/dalam negeri
maupun faktor ekstern/ luar negeri
sehingga muncul ancaman yg serius thd persatuan dan
kesatuan bangsa,kemunduran dalam pelaks etika
kehidupan berbangsa.

18. ETIKA DALAM PEMERINTAHAN
1.Pola Sikap &
Perilaku ;
2.Hub,antar manusia
dlm organisasi
3.Hub. dg Pihak Luar
organisasi
Diatur dg
peraturan
Perundang2 an
Budaya & etika kerja
Perlu terus dikembangkan
Pemerintah Pusat/Daerah
dst
Tujuan : mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Dlm sistem pemerintahan Demokratis berlaku norma :
“ dari, oleh dan untuk rakyat”
Etika Kerja aparatur , selalu mengikutsertakan rakyat & berorientasi pada
aspirasi & kepentingan rakyat, dengan menjunjung tinggi nilai2
Transparansi,Keterbukaan & akuntabilitas, diwujudkan
dlm etika pergaulan antara Pemerintah dan rakyat

19. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
tercermin dalam ketetapan UU No. 28/2000, ttg
Penyelenggaraan Negara Yang bebas KKN
(paradigma Kepemerintahan Yang Baik,asas-asas
umum pemerintahan) meliputi :
1. Kepastian hukum,
2. Tertib penyelenggaraan negara,
3. kepentingan umum,
4. Keterbukaan,
5. proporsionalitas,
6. profesionalitas,
7. akuntabilitas.

20. Kewajiban PNS (UU No. 43 Tahun 2000) :
1. Setia dan taat pd Pancasila, UUD 1945, Negara dan
Pemerintah.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,dalam NKRI.
3. Melaksanakan tugas penuh pengabdian, kesadaran, dan
tanggung jawab.
4. Menyimpan rahasia jabatan.
5. PP No. 21 Th 1975 ttg Sumpah dan Janji.
6. PP No. 30 Th 1980, 26 butir kewajiban dan 18 butir larangan
bagi PNS.
7. PNS yg secara non kedinasan tergabung dlm KORPRI,
memiliki kode etik PANCA PRASETYA KORPRI.

21. Kewajiban
bagi Pegawai Negeri Sipil
(PP.30 Tahun 1980- 26 butir kewajiban,UU
no.43/2000):
18 BUTIR LARANGAN
yang tidak boleh dilanggar
oleh setiap PNS :

22. KODE ETIK PNS
Etika dalam bernegara :
Etika dalam berorganisasi:
Etika dalam bermasyarakat:
Etika terhadap diri sendiri
Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil:

23. 1. Hubungan PNS dg tuhan YME
2. Hubungan PNS dg negara
3. Hubungan PNS dg pemerintah
4. Hubungan PNS dg organisasi
5. Hubungan PNS dg masyarakat
6. Hubungan PNS dg diri sendiri

24. MENINGKATKAN STANDAR
ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
Arti dan pentingnya standar Etika Organisasi Pemerintah :
Fakta : Organisasi Pemerintah umumnya dirancang sbg sistem birokra
si yg besar & beorientasi pd aturan2 hukum & per - undang2an,
prosedur yg baku shg dlm interaksinya dg masy cenderung kaku
rumit,lamban, bahkan korup.
perlu perubahan :
Mengapa perlu perubahan ?
1.Sistem dalam pemerintah tidak efektif membentuk kompetensi dan
kualitas SDM ;
2. Sistem pemerintah cenderung membentuk para birokrat kurang res
ponsif, lamban, status quo, korup, dll.
Apanya yg perlu diubah ? Sistemnya, apa manusianya.

25. SEKIAN, TERIMAKASIH
SELAMAT BERTUGAS SEMOGA SUKSES
WASSALAMU ‘ALAIKUM Wr.Wb.