Dokumen tersebut membahas tentang konsep wilayah sebagai ruang hidup bangsa Indonesia berdasarkan konsep geopolitik dan wawasan nusantara. Wilayah Indonesia mencakup daratan, perairan, dan udara di atasnya berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996. Wawasan nusantara memiliki unsur wadah, isi, dan tata laku yang diimplementasikan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Tujuan wawasan nusantara

8. “Wilayah sebagai Ruang hidup Bangsa Indonesia”

9. Presented by :
ADINDA WAYAHYANTI
DEBBY NOVITASARI
FATIMAH NURUL
INDAH FEBRIANTI
LELY NUR MAHFUZAH
RIMA AMALIA HABIBA
ULAN MARDANI
Jurusan D-III Keperawatan Reguler
Poltekkes Kemenkes Surakarta
2012-2013

12. A. Konsep Geopolitik
 Konsep geopolitik timbul dan tumbuh karena kesadaran
akan kebutuhan ruang hidup dari manusia, masyarakat
dan bangsa.
 Setelah bangsa bernegara, kesadaran ruang menjadi
kesadaran akan kedaulatan, sehingga membuat batas-
batas Negara, dengan melalui seperangkat hokum dan
aparat penjamin tegaknya tertib hukum dan kedaulatan.
 Tujuan penentuan garis batas selain untuk integrasi
bangsa juga untuk memperjelas batas pembinaan sumber
daya alam untuk keamanan maupun kesejahteraan.

13. B. Teori Geopolitik
Geopolitik berasal dari kata Geo atau bumi dan
politik. Geo politik berarti kekuatan yang didasarkan
pada pertimbangan dasar atau geografi dalam
menentukan alternative kebijaksanaan nasional
untuk mewujudkan tujuan nasional.

14. Wawasan nasional Indonesia dikembangkan dari
teori wawasan nasional secara universal, yang dijiwai
dan dibentuk oleh faham kekuasaan bangsa Indonesia
dan geopolitik Indonesia. Pada hakekatnya geopolitik
mengajarkan Bangsa Indonesia dapat selalu
menciptakan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah
NKRI berdasarkan semangat Bhineka Tunggal Ika, yaitu
untuk kesetaraan, keadilan, kebersamaan, dan
kepentingan nasional.

15. Otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan
kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pola pikir
demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen
politik dan instrumen administrasi/manajemen yang
digunakan utnuk mengoptimalkan sumber daya lokal,
sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi
tantangan global, mendorong pemberdayaan
masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan
peran serta masyarakat, dan mengembangkan
demokrasi.

16. Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada
daerah untuk mengelola dan mendapatkan potensi sumber-
sumber daya alamnya sesuai dengan proporsi daya dukung
yang dimiliki oleh daerahnya. Dengan demikian, tidak ada
kecemburuan dan ketidakadilan yang terjadi antara
pemerintah pusat dengan daerah. Sedangkan Wawasan
Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan
keutuhan wilayah nasional. Pandangan untuk tetap
perlunya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah ini
merupakan modal berharga dalam melaksanakan
pembangunan.

18.  Wilayah sebagai ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek
administratif dan atau aspek fungsional (Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian
Peta untuk Penataan Ruang Wilayah Presiden Republik
Indonesia).
 Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola
bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang
menegaskan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“. Dalam
konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara
terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.

19. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia, Negara Indonesia merupakan
negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima
asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan
yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-
pulau yang termasuk daratan Negara RI, dengan tidak
memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan
bagian integral dari wilayah daratan Negara RI sehingga
merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada
di bawah kedaulatan Negara RI.

20. Berdasarkan hak ini, maka wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia
meliputi tanah (daratan) dan air (lautan) serta udara di atasnya.
a. Wilayah Daratan
Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam
batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Indonesia
memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia (Serawak
dan Sabah), Papua Nugini, dan Timor Leste.
b. Wilayah Perairan
Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia,
perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia
adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis
pangkal kepulauan Indonesia
c. Wilayah Udara
Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah
daratan dan lautan (perairan) negara itu. Dalam menentukan seberapa
jauh kedaulatan negara terhadap wilayah udara di atasnya, terdapat
banyak aliran atau teori. Batas udara wilayah Indonesia ditentukan oleh
garis tegak lurus 90o yang ditarik dari batas wilayah daratan dan
perairan.

21. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional
memliki spesifikasi:
o Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar
negara berkedudukan sebagai landasan idiil.
o Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan
konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan
idiil.
o Wawasan nasional sebagai visi nasional,
berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
o Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional,
berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
o GBHN sebagai politik dan strategi nasional,
berkedudukan sebagai landasan operasional.

22. Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap
dirinya mengandung tiga unsur dasar, yaitu wadah (contour), isi
(content), dan tata laku (conduct). Ketiga unsur dasar tersebut dapat
dijelaskan di bawah ini:
1. Wadah (contour)
Wadah sebagai ruang kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba
nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam
budaya.
2. Isi (content)
“Isi” adalah keinginan bersama yang berkembang di masyarakat
sebagai bentuk aspirasi bangsa dan cita-cita serta tujuan nasional yang
terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
“Isi” menyangkut dua hal yang esensial, yaitu:
a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama
dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional;
b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan yang meliputi
semua aspek kehidupan nasional.

23. 3. Tata Laku (conduct)
Tata laku merupakan hasil interaksi antara “wadah”
dan “isi” yang terdiri dari tata laku batiniah dan
lahiriah.
Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat,
dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.
Adapun tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan,
perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia, yang
keduanya akan mencerminkan identitas jati diri atau
kepribadian bangsa Indonesia

24.  Terbentuknya konsep Wawasan Nusantara tentunya
memiliki tujuan dan manfaat. Hal ini akan menjadi
motivator serta koridor keberlanjutan perkembangan
wujud Wawasan Nusantara ke arah yang dicita-citakan.
Tujuan Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut:
1. Tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan
dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu
politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
2. Tujuan ke luar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional
dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta
mengembangkan suatu kerjasama dan saling
menghormati.

25.  Adapun manfaat yang kita dapatkan dari konsepsi Wawasan
Nusantara adalah sebagai berikut:
1. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum
internasional.
2. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia.
3. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan
potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan
kesejahteraan.
4. Penerapan Wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang
tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan
oleh bangsa Indonesia.
5. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi
nasional. Misalnya tercermin dalam semboyan “Bhinneka
Tunggal Ika”.

26.  Implementasi dalam Kehidupan Politik
1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang -
undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU
Pemilihan Presiden.
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di
Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku.
3. Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme
untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang
berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan
lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat
kebangsaan dan kesatuan.
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan
memperkuat korps diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah
Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

27.  Implementasi dalam Kehidupan Ekonomi
1. Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti
posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar,
hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk
dalam jumlah cukup besar.
2. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan
keseimbangan antardaerah.
3. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti
dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan
usaha kecil.
 Implementasi dalam Kehidupan Sosial
1. Tari pendet dari Bali merupakan budaya Indonesia yang harus
dilestarikan sebagai implementasi dalam kehidupan sosial.
 Implementasi dalam Kehidupan Pertahanan dan Keamanan
1. Membagun TNI Profesional merupakan implementasi dalam
kehidupan pertahanan keamanan. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam kehidupan

29. 1. Wilayah didefinisikan sebagai ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya,
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek
fungsional.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia
merupakan negara kepulauan yang merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara
Republik Indonesia sehingga termasuk bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah
kedaulatan Negara Republik Indonesia.
3. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional memliki beberapa spesifikasi.
4. Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya mengandung tiga
unsur dasar, yaitu wadah (contour), isi (content), dan tata laku (conduct).
5. Tujuan Wawasan Nusantara dapat dijelaskan melalui tujuan ke dalam dan ke luar. Sementara
manfaatnya adalah diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional,
pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia, memberikan potensi sumber daya yang besar bagi
peningkatan kesejahteraan, menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara
yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia, dan menjadi salah satu sarana integrasi
nasional.
6. Implementasi Wawasan Nusantar dapat dilakukan di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun
keamanan.

30. 1. Hendaknya rakyat Indonesia mau dan mampu
memahami Geopolitik Indonesia khususnya wilayah
yang merupakan ruang hidup Indonesia.
2. Hendaknya pemimpin lebih memperhatikan wilayah
Indonesia agar tidak ada kesenjangan wilayah di
Indonesia.
3. Hendaknya peraturan UU dan peraturan yang berlaku di
Indonesia mengenai wilayah Indonesia dapat
dipertanggung jawabkan.
4. Hendaknya rakyat Indonesia ikut berpartisipasi menjaga
dan mempertahankan wilayah Indonesia.
5. Hendaknya rakyat Indonesia selalu waspada dan
berhati-hati dalam menjaga wilayah Indonesia.