2. Fungsi RTRW Kabupaten secara lebih rinci adalah:
sebagai:
❑ Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
❑ Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah di Kabupaten
❑ Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah di Kabupaten
untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten
❑ Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten
❑ Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten
❑ Acuan dalam administrasi pertanahan
❑ Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan
wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi
3. Substansi RTRW dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
5. Pelaksanaan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten tersebut telah berjalan 5 tahun
sehingga perlu dilakukannya proses peninjauan kembali, sesuai dengan Peraturan
Pemerintah nomor 15 tahun 2010 pasal 82 yang menyebutkan peninjauan kembali
rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Mengapa
RTRW Kab.
perlu di
Revisi ?
Terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan
peraturan turunannya yang berdampak besar terhadap
kebijakan nasional khususnya dalam penataan ruang,
seperti integrasi tata ruang darat dan laut, KKPR,
hirarki produk RTR, regulasi bidang kehutanan dan
pertanahan, serta regulasi terkait informasi geospasial.
Terjadinya perubahan - untuk mengakomodir
perubahan-perubahan kebijakan nasional yang dapat
mempengaruhi penyelenggaraan penataan ruang di
daerah.
Perlu penyesuaian dengan dinamika pembangunan di
daerah seperti sistem perkotaan nasional, jalan tol,
bandar udara, pelabuhan, dan jalur kereta api dlsbgnya.
isu-isu perkembangan dan dinamika pembangunan
yang terjadi di Kabupaten
Perubahan pemanfatan yang terjadi yaitu adanya
berbagai pengembangan infrastruktur yang telah
direncanakan
Pengembangan berbagai infrastruktur tersebut tentunya
berpengaruh terhadap perubahan struktur ruang serta
pola ruang di kabupaten
6. Bagaimana
Tata Cara
Revisi RTRW
Kab.? PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN
KEMBALI, REVISI, DAN PENERBITAN
PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA,
DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
7. Ketentuan peninjauan kembali serta revisi rencana tata ruang dilakukan
1 kali dalam periode 5 tahun.
Peninjauan kembali terhadap dokumen RTR dapat dilakukan lebih dari
1 kali dalam periode 5 tahun apabila terjadi perubahan lingkungan
strategis berupa bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial
negara, perubahan batas daerah, atau perubahan kebijakan nasional
yang bersifat strategis.
PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA
RUANG/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN,
PENINJAUAN KEMBALI,
REVISI, DAN PENERBITAN
PERSETUJUAN SUBSTANSI
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI,
KABUPATEN, KOTA, DAN
RENCANA DETAIL TATA
RUANG
8. Permohonan Peninjauan kembali dan Revisi terhadap dokumen
rencana tata ruang dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni :
❑ pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh pemerintah daerah kepada
Menteri ATR atau
❑ pengajuan rekomendasi peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang
akibat ketidaksesuaian yang diajukan oleh Menko Perekonomian kepada
Menteri ATR.
Adapun Menko Perekonomian dapat menetapkan rekomendasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan apabila terjadi ketidaksesuaian antara rencana
tata ruang dengan batas daerah, dengan kawasan hutan, atau ketidaksesuaian
RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota.
Revisi rencana tata ruang yang dilakukan, dilaksanakan dengan tetap
menghormati hak kepemilikan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA
RUANG/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN,
PENINJAUAN KEMBALI,
REVISI, DAN PENERBITAN
PERSETUJUAN SUBSTANSI
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI,
KABUPATEN, KOTA, DAN
RENCANA DETAIL TATA
RUANG
9. PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA
RUANG/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN,
PENINJAUAN KEMBALI,
REVISI, DAN PENERBITAN
PERSETUJUAN SUBSTANSI
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI,
KABUPATEN, KOTA, DAN
RENCANA DETAIL TATA
RUANG
Alur Proses Peninjauan Kembali dan Revisi Dokumen RTR
10. Peninjauan kembali dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu
(i) penetapan pelaksanaan peninjauan kembali,
(ii) pelaksanaan peninjauan kembali dan
(iii) perumusan rekomendasi hasil pelaksanaan peninjauan
kembali.
Keputusan Pelaksanaan Peninjauan Kembali diterbitkan oleh (i) Menteri Agraria dan Tata Ruang
(“Menteri”) untuk peninjauan kembali RTRW Nasional, (ii) Gubernur untuk peninjauan kembali RTRW
Provinsi dan (iii) Bupati/Walikota untuk peninjauan kembali RTRW Kabupaten/Kota. Selain itu, Menteri,
Gubernur atau Bupati/Walikota juga menetapkan Tim Pelaksana untuk melakukan peninjauan kembali.
Anggota Tim Pelaksana berasal dari unsur pemerintahan di bidang tata ruang, akademisi dan lembaga
peneliti.
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN
KEMBALI, REVISI, DAN PENERBITAN
PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN,
KOTA, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
11. Pelaksanaan peninjauan kembali dilakukan melalui
(i) pengkajian,
(ii) (ii) evaluasi dan
(iii) (iii) penilaian.
Tim Pelaksana akan melakukan pengkajian melalui
(i) pengumpulan data dan informasi dan
(ii) penyusunan matriks kesesuaian.
(iii) Tim Pelaksana akan melihat kondisi aktual pembangunan sebagai pertimbangan sumber pengkajian.
Setelah Tim Pelaksana memperoleh hasil dalam tahap pengkajian, Tim Pelaksana akan melakukan evaluasi
untuk mengukur kemampuan RTRW sebagai acuan dalam pembangunan dengan
(i) kualitas RTRW,
(ii) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan
(iii) pelaksanaan pemanfaatan ruang. Selanjutnya, hasil evaluasi akan digunakan dalam menentukan
rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan yang dilakukan baik dengan metode kuantitatif maupun
metode kualitatif, untuk menghasilkan (i) tingkat kualitas RTRW, (ii) tingkat kesesuaian dengan peraturan
perundang-undangan dan (iii) tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.
12. Perumusan rekomendasi hasil pelaksanaan ditetapkan dalam keputusan
Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota (“Keputusan Rekomendasi”) dan
berisikan hasil berupa
(i) tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW, jika hasil penilaian peninjauan
kembali dinyatakan baik, atau
(ii) (ii) perlu dilakukan revisi terhadap RTRW, jika hasil penilaian dinyatakan
buruk. Jika Keputusan Rekomendasi dinyatakan baik, maka RTRW tetap
berlaku sesuai dengan jangka waktunya, tetapi apabila Keputusan
Rekomendasi dinyatakan buruk, maka akan dimuat catatat untuk
keperluan revisi.
