Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kak rdtr kab.donggala

866 views

Published on

kak rdtr kab. donggala

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kak rdtr kab.donggala

  1. 1. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN DONGGALA A. PENDAHULUAN 1. LatarBelakang PenyelenggaraanpenataanruangsebagaimanadiaturdalamUndang- UndangNomor 26 Tahun 2007tentangPenataanRuangmerupakansebuahlangkah reformasi di bidang penataan ruang yang cukup signifikan, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan peningkatan diri sesuai dengan potensi sumber daya, karakteristik dan budaya (kearifan lokal) masing-masing. Undang-Undang ini mengamanatkan pentingnya penerapan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan, pertimbangan untuk mitigasi bencana, persyaratan minimal ruang terbuka hijau 30% di kawasanperkotaan, danpengenaansanksi yang tegas di bidang Penataan Ruang. Selainitu, Undang- Undanginijugamemerlukan dukungan pemerintah daerah dalam implementasi dan perundang-undangan di tingkat yang lebihrendah. SedangkansesuaiketentuanPasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang PenyelenggaraanPenataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dariwilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR- nya. Bagian dari wilayah yangakan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasanstrategis kabupaten/kota. Kawasan strategis kabupaten/kota dapat disusun RDTRapabila merupakan: (i) kawasan yang mempunyai ciri perkotaan ataudirencanakan menjadi kawasan perkotaan; dan (ii) memenuhi kriteria lingkupwilayahperencanaan RDTR. KabupatenDonggala, telahmemilki Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Donggala, dengan maksud mewujudkan ruang Kabupaten Donggala yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan tujuan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
  2. 2. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. RTRW Kabupaten Donggala, menjelaskan Perkotaan Donggala sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan wilayah pelayanan Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan Kecamatan Pinembani dan Kecamatan Riopakava. Kecamatan Banawa sebagai pusat Kota Donggala mempunyaifungsiutamasebagaipusatpemerintahan, pusatpariwisata, danpusatperdagangan/jasa.Setelah pemindahan aktivitas pemerintahan dari Palu ke Kota Donggala tahun 2000, Kota Donggalatelah mengalami peningkatan penggunaan lahan, khususnya di pusat kota yang terdiri dari Kelurahan Boya dan Kelurahan Ganti sebagai kawasanperdagangan, permukiman, perkantoran; KelurahanBoneogedan Kelurahan Labuan Bajo sebagai kawasanpariwisatadanpermukiman; KelurahanGunung Baledan Kelurahan Tanjung Batu, sebagai kawasan perkantoran, perdagangan,pariwisata; Kelurahan Kabongga Besar danKelurahanKabongga Kecilsebagaikawasanperumahan, pariwisata. Permasalahan saat ini dari setiap kelurahan tersebut adalah belum jelas peruntukan ruang kawasan, mendirikan bangunan tidak sesuai dengan garis sempadan bangunan, masih terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang, seperti mendirikan bangunan dan melakukan reklamasi dipesisir pantai. DengandisusunnyaRencana Detail Tata RuangKawasanPerkotaanDonggaladiharapkandapat ditentukan pusat Bagian Wilayah Kota (BWK) sesuai dengan fungsi ruang dan merupakan alat pengendali pembangunan kota dalam pemanfaatan ruang mulai dari izin mendirikan bangunan di Kota Donggala agar menjadi kota yang teraturdanindah. 2. MaksuddanTujuan MaksuddantujuanPenyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)KawasanPerkotaanDonggala, yaitu : a. Mencapai keseimbangan dan keserasian yang pada prinsipnya merupakan upaya keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan ruang bagian-bagian wilayah kota. b. Mencapai kelestarian lingkungan pemukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungannya, yang tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang bagian wilayah kota.
  3. 3. c. Meningkatkan daya guna dan hasil pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan secara optimal yang tercermin dalam penetapan sistem kota dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing bagian wilayah kota secara terukur baik kualitas maupun kuantitas. d. Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing- masing bagian wilayah kota secara terukur baikkualitasmaupunkuantitas. 3. Sasaran a. Mewujudkan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan. b. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam kawasan. c. Terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsi kota, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/swasta. d. Mendorong investasi masyarakat di dalam kawasan. e. Terkoordinasinya pembangunankawasanantarapemerintah,masyarakatdanswasta. 4. LokasiKegiatan Pekerjaan berlokasi di Wilayah Kota Donggala, KecamatanBanawa, KabupatenDonggala. 5. SumberPendanaan Kegiataninidibiayaidari sumber pendanaan: APBD Kabupaten Donggala Tahun anggaran 2014pada SKPD Dinas PU Bidang Tata Ruang dengan pagu dana sebesar Rp. 275.000.000,00 (DuaRatusTujuhPuluhLima Juta Rupiah). 6. NamadanOrganisasiPejabat Pembuat Komitmen NamaPejabatPPK Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Bidang Tata Ruang, Dinas PekerjaanUmumKabupatenDonggala.
  4. 4. 7. ReferensiHukum a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4966); d. Undang–UndangNomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, TambahanLembaran Negara Nomor 4739); g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); i. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); j. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476); k. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  5. 5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); l. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); m. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103). B. RuangLingkupPekerjaan PekerjaanPenyusunanRencanaDetil Tata RuangKawasanPerkotaanDonggalamerupakanpenjabaran dari RTRW Kabupaten Donggala.Adapunmuatan RDTR kawasan meliputi struktur dan sistematika tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perencanaan, perumusan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan, identifikasi potensi dan masalah kawasan, analisis ruang makro dan mikro kawasan, perumusan kebutuhan pengembangan dan penataan ruang kawasan, perumusan rencana detail tata ruang kawasan, perumusan konsep rencana RDTR, sebagai mana digambarkan dalam uraian berikut; I. Persiapanpenyusunan RDTR;  Persiapan awal yaitu upaya pemahaman terhadap KAK/TOR penyiapan anggaran biaya;  Kajian awal sekunder, yaitu review RDTR sebelum dan kajiain awal RTRW kabupaten/kota dan kebijakan lainnya;  Persiapan teknis pelaksanaan meliputi penyusunan metodologi/metode dan teknik analisis rinci,serta penyiapan rencana survey. II. Pengumpulan dan pengolahan data:  Data wilayah administrasi;  Data fisiografis;  Data kependudukan;  Data ekonomi dan keuangan;  Data ketersediannya sarana dan prasarana;  Data peruntukan ruang;
  6. 6.  Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan;  Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan); dan  Peta satelit resolusi tinggi wilayah perencanaan (worldview-2, quickbird,wordview-1, geoeye-1) Data citra satelit dapat diperoleh dari perusahaan jasa penyediaan data citra satelit, harus dilakukan koreksi resolusi spasial data citra dengan menggunakan pereangkatlunak sistem informasi geografis untuk melihat tingkat kedalaman informasi citra apakah sudah memenuhi syarat 1:5000 dan dikonsultasikan dengan instansi yang berwenang dalam bidang pemetaan yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG). Dalam hal penyediaan data citra satelit selain melalui pihak ketiga,pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan BIG karena dimungkinkan BIG telah memiliki data tersebut.  Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan, penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, peta skala atau tingkat ketelitian minimal peta 1:5.000.  Jenis dan intensitas kegiatan yang ada pada daerah yang bersangkutan;  Data jenis kegiatan dan intensitas kegiatan eksisting dsiperoleh dari survey primer dilapangan sehingga didapatkan daftar seluruh kegiatan eksistingyang terdapat di BWP beserta intensitasnya.  identifikasi masalah dari masing-masing kegiatan serta kondisi fisik (tinggi bangunan dan lingkungannya);  Data permasalahan dan masing-masing kegiatan pada BWP beserta kondisi fisik bangunan dan lingkungan didapatkan dari survey primer dilapangan yang memberikan informasi detail kondisi masing-masing kegiatan yang terdapat di BWP. III. Pengolahan Dan Analisis Data 1. Analisis karakteristik wilayah, meliputi :  Kedudukan dan peran bagian dari wilayah kabupaten/kota dalam wilayah yang lebih luas (kabupaten/kota);  Keterkaitan antar wilayah kabupate/kota dan antar bagian dari wilayah kabupaten/kota;  Keterkaitan antar komponen ruang di BWP;
  7. 7.  Karakteristik fisik bagian dari wilayah kabupaten/kota;  Kerentanan terhadap potensi bencana, termasuk perubahan iklim;  Karakteristik social kependudukan;  Karakteristik perekonomian; dan  Kemampuan keuangan daerah. 2. Analisis potensi dan masalah pengembangan BWP, meliputi :  Analisis kebutuhan ruang; dan  Analisis perubahan pemanfaatan ruang. 3. Analisis kualitas kerja kawasan dan lingkungan. IV. Perumusan konsep RDTR, terdiri atas 1. Tujuan penataan BWP; 2. Rencana pola ruang; 3. Rencana jaringan prasarana; 4. Penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; 5. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan V. Rencana RDTR, terdiri atas : 1. Tujuan Penetapan RDTR  Arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW;  Isu strategis BWP,yang antara lain berupa potensi, masalah dan uregensi penanganan; dan  Karakteristik BWP. 2. Rencana Pola Ruang: a. Zona lindung yang meliputi :  Zona hutan lindung;  Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona bawahnya yang meliputi zona bergambut dan zona resapan air;  Zona perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai,sempandan sungai,zona sekitar danau atau waduk,dan zona sekitar mata air;  Zona RTH kota yang antara lain meliputi taman RT,taman RW,taman kota dan pemakaman;
  8. 8.  Zona suaka alam dan cagar budaya;  Zona rawan bencana alam yang antara lain meliputi zona rawan tanah longsor,zona rawan gelombang pasang,dan zona rawan banjir; dan  Zona lindung lainnya. b. Zona budi daya yang meliputi :  Zona perumahan yang dapat dirinci kedalam perumahan dengan kepadatan sangat tinggi, tinggi,sedang,rendah dan sangat rendah (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut kedalam rumah susun,rumah kopel,rumah deret,rumat tunggal,rumah taman,dan sebagainya); zona perumahan juga dapat dirinci berdasarkan ke khususan jenis perumahan,seperti perumahan tradisional,rumah sederhana/sangat sederhana,rumah social dan rumah singgah;  Zona perdagangan dan jasa,yang meliputi perdagangan jasa deret dan perdagangan jasa tunggal (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam lokasi PKL,pasar tradisional,pasar modern,pusat perbelanjaan dan sebagainya);  Zona perkantoran,yang meliputi perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta;  Zona sarana pelayanan umum,yang antara lain meliputi sarana pelayanan umum pendidikan,sarana pelayanan umum trasportasi,sarana pelayanan umum kesehatan,sarana pelayanan umum olahraga,sarana pelayanan umum social budaya,dan sarana pelayanan umum peribadatan;  Zona industry,yang meliputi industry kimia dasar,industry mesin dan logam dasar,industry kecil dan aneka industry;  Zona khusus,yang berada dikawasan perkotaan dan tidak termasuk kedalam zona sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 yang antara lain meliputi zona untuk keperluan pertahanan dan keamanan,zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),zona Tempat Pemprosesan Akhir (TPA),dan zona khusus lainnya;
  9. 9.  Zona lainnya yang tidak selalu berada dikawasan perkotaan yang antara lain meliputi zona pertanian,zona pertambangan,dan zona pariwisata; dan  Zona campuran,yaitu zona budidaya dengan beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu,seperti perumahan dan perdagangan/jasa,perumahan perdagangan/jasa dan perkantoran. 3. Rencana Jaringan Prasarana a. Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan  Jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder;  Jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;  Jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;  Jaringan jalan linkungan primer dan lingkungan sekunder;  Jaringan jalan lainnya yang meliputi :  Jalan masuk dan keluar terminal barang serta terminal orang/penumpang sesuai ketentuan yang berlaku(terminal tipe A,B,dan C hingga pangkalan angkutan umum);  Jaringan jala moda trasportasi umum (jalan masuk dan keluar terminal barang/orang hingga pangkalan angkutan umumdan halte); dan  Jalan masuk dan keluar parkir. b. Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan  Jaringan subtrasmisi yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari sumber daya besar (pembangkit) menuju jaringan distribusi primer (gardu induk) yang terletak di BWP (jika ada);  Jaringan distribusi primer (jaringan SUTUT,SUTET, dan SUTT) yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari jaringan subtransmisi menuju jaringan distribusi sekunder, yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang meliputi :  Gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi (70-500 kv)menjadi tegangan menengah (20 kv); dan
  10. 10.  Gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi; c. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi  Rencana pengembangan infrstruktur dasar telekomunikasi yang berupa penetapan lokasi pusat automatisasi sambungan telepon;  Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa penetapan lokasi stasiun telepon otomat,rumah kabel,dan kotak pembagi;  Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS);  Rencana pengembangan system televise kabel termasuk penetapan lokasi stasion transmisi;  Rencana penyediaan jaringan serat optik; dan  Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi. d. Rencana Pengembangan Air Minum  System penyediaan air minum wilayah kabupaten/kota yang mencakup system jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;  Bangunan pengambil air baku;  Pipa tranmisi air baku dan instalasi produksi;  Pipa unit distribusi hingga persil;  Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan  Bak penampung. e. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase  System jaringan drainase yang berfungi untuk mencegah genangan; dan  Rencana kebutuhan system jaringan drainase yang meliputi rencana jaringan primer,sekunder,tersier, dan lingkungan di BWP; f. Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah System pembuangan air limbah setempat :  Bak septic (Septic Tank); dan
  11. 11.  Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). System pembuangan air limbah terpusat, terdiri atas :  Seluruh saluran pembuangan; dan  Bangunan pengolahan air limbah. g. RencanaPengmbanganPrasaranaLainnya Penyediaan prasarana lainnya direncanakan sesuai kebutuhan pengembangan BWP, misalnya BWP yang berada pada kawasan rawan bencana wajib menyediakan jalur evakuasi bencana yang VI. JangkaWaktuPenyelesaianKegiatan Jangkawaktupenyelesaianseluruhkegiatan ini adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitungsejakpenandatanganan SPMK. VII. Personil a) TenagaAhli 1. Tema Leader/Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (S1/S2/S3 Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota), pengalaman minimal 5 tahun, memiliki SKA Ahli Madya Perencanaan Wilayah dan kota dan memiliki pengalaman pekerjaan tata ruang 2. Ahli Pemetaan (S1/S2 Argis) memiliki pengalaman pekerjaan tata ruang minimal 4 tahun, 3. Ahli Design Bangunan (S1/S2arsitektur), memilkipengalaman pekerjaan tata ruang minimal 4 tahun 4. Ahli transportasi (S1/S2 Teknik Sipil), memilki pengalaman pekerjaan tata ruang minimal 4 tahun 5. Ahli Geologi (S1/S2 Teknik Geologi),memilki pengalaman pekerjaan tata ruang minimal 4 tahun 6. Ahli Lingkungan (S1/S2 Teknik Lingkungan), memilki pengalaman pekerjaan tata ruang minimal 4 tahun 7. Ahli Ekonomi Pembangunan (S1/S2 Ekonomi Pembangunanan) memilki pengalaman pekerjaan tata ruang minimal 3 tahun b) Tenaga Pendukung Beberapa staf pendukung yang diperlukan dalam pekerjaan ini mencakup antara lain :
  12. 12.  Surveyor (4 orang)dengankualifikasipendidikan minimum S-1 dengan pengalaman kerjadi bidang terkaitpendataan survey lapangan.  1 (satu) orang operator komputer, berpendidikan serendah-rendahnya lulusan D3 atau sederajat pada bidang komputer.  1 (satu) orang tenaga administrasi/sekretaris, berpendidikan serendah- rendahnya lulusan SLTA atau sederajat. VIII. Laporan 1) LaporanPendahuluan Laporan Pendahuluan yang isinyamengenaigambaranumumlokasi, jadwal rencana kerja, tahapan pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan terperinci termasuk kuantitas masing-masing pekerjaan serta personil pendukung .Laporan harusdiserahkansebanyak5 (lima) bukulaporan. 2) LaporanFaktadanAnalisis Laporan Fakta dan Analisis. Berisi realisasi dari rencana kerja, antara lain; hasil pengumpulan data dan informasi hasil survey, identifikasi permasalahan dan arahan kebijakan pengembangan perkotaan serta hasil analisis. Pada tahap ini Tim Konsultan melakukan pengkajian terhadap kebijakan kota mengenai peran dan fungsi kota, rencana pembangunan, indikator kecenderungan perkembangan kota, kajian terhadap potensi bencana alam, pengembangan infrastruktur dan permasalahannya. Laporanharusdiserahkansebanyak 15 (lima belas) buku laporan. 3) Laporan Draft Rencana Laporan Draft Rencana memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan, memperlihatkan hasil sementara laporan akhir, yang akan menjadi bahan bagi tim pembahas. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkansebanyak10 (sepuluh) bukulaporan. 4) LaporanRencana Laporan Akhir merupakan penyempurnaan laporan draft konsep laporan akhir dan sudah mendapatkan persetujuan dari tim pembahas yang dibentuk oleh pihak kegiatan.Laporan harusdiserahkansebanyak20 (duapuluh) bukulaporan. Hasillaporanpenyedia jasa harus mengadakan diskusi terkait dengan
  13. 13. substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepadapenggunajasabesertaaparatdinasterkaitdanjugamelakukaandiskusi kepadamasyarakatdalamketerlibatanpenyusunanrencana detail tataruang. 5) Album Peta Album Peta ukuran A-1 (full color), dengan ketentuan skala gambar sesuai dengan Pedoman Rencana Detil Tata Ruang Kota yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Album petakansebanyak3 (tiga) album peta. 6) Compact Disc Compact Disk (CD) berisi Laporan Akhir dalam bentuk format word document dan pdf., Album Peta dalam bentuk grafis dan pdf. CD/DVDharusdiserahkansebanyak5 (lima) keping. 7) Format Laporandan Album Peta Format Rencana Detail Tata Ruang Kota mempertimbangkan faktor ekonomis dan kebutuhan pembangunan daerah, untuk itu pengaturan skala perencanaan adalah: Format laporan disajikan dalam buku berukuran A-4, dengan spasi 1,5 margin atas 3 cm, margin kiri 3 cm, margin bawah 2,5 cm, margin kanan 2,5 cm dan format album peta A-1 (full color). Donggala, 23 April 2014 Disusun oleh : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan RDTR Kab. Donggala ANASUSANTI ADAMA, ST Nip.19760411 200604 2 018

×