20091231 seminar rtrw bandung

2,302 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
308
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20091231 seminar rtrw bandung

  1. 1. DAFTAR ISI1.1 Latar Belakang L t B l k2. Identifikasi persoalan3. Isu Strategis4. Tujuan, Kebijakan & Strategi ujua , eb ja a St ateg5. Rencana Struktur Ruang • Sistem Pusat Pelayanan Kota y • Rencana sistem prasarana (sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi/kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan prasarana sumber daya air kota sistem penyediaan bersih sistem kota, bersih, pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki ruang evakuasi bencana) kaki,6. Rencana Pola Ruang • Rencana pola ruang • Ruang terbuka hijau • Peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal
  2. 2. 7. Penetapan Kawasan Strategis8.8 Arahan Pemanfaatan Ruang9. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang LATAR BELAKANG 1
  3. 3. Dasar H k m Hukum• Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950).• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).• Undang-undang N U d d Nomor 11 T h Tahun 1974 t t tentang PPengairan (L b i (Lembaran N Negara T h Tahun 1974 NNomor 65 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).• Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana. S k i/A Pid• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358).• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445).• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470).• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527).• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).• Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660).• Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776).• Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.• Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851). 3851)• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).• Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.• Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934).• Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi g g g p sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).• Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.• Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran• Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090).• Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran 1Negara Nomor 4146).• Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156).• Undang-undang N U d d Nomor 28 T h Tahun 2002 t t tentang B Bangunan G d Gedung (L b (Lembaran N Negara T h Tahun 2002 NNomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247). Dasar H k D Hukum
  4. 4. • Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan• Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah• Undang undang Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444)• Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan• Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).• Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara• Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung• Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang g g Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung• Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Tahun 2005 – 2025.• Undang Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah• Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);• Undang-undang Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan• Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Jalan Tol Dasar H k D Hukum Rujukan R j kan• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya.• Peraturan Menteri Dalam Negeri 01/2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman perencanaan kawasan perkotaan• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota• Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara
  5. 5. Profil Wilayah Kota Wila ah• Kota Bandung terletak dibagian tengah “Cekungan Bandung”, yang mempunyai dimensi luas 233.000 Ha dan dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km• Kota Bandung dalam sistem perkotaan Nasional ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Direncanakan sebagai kawasan budidaya. Dimana kawasan budi daya tersebut diuraikan ke dalam kawasan andalan yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis nasional .• Kota Bandung dalam sistem perkotaan RTRWP Jawa Barat termasuk ke dalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Kota Bandung ditetapkan sebagai bagian dari PKNp dengan kegiatan utama p p g g perdagangan dan j g g jasa, industri kreatif dan high- , g tech, pariwisata, dan transportasi• Pada tahun 2030 mendatang jumlah penduduk Kota Bandung (menurut proyeksi) akan mencapai 4.093.256 jiwa.• Potensi Bencana Alam: (1) Letusan Gunung Berapi, (2) Gempa, (3) Banjir dan (4) Kebakaran Profil Wilayah K t P fil Wil h Kota
  6. 6. • Potensi SDA: Air baku sebesar 802 l/detik kapasitas air bersih yang belum termanfaatkan t f tk Potensi yang belum IPA Kapasitas Produksi termanfaatkan Badak Singa 1800 1400 400 Miniplant cibereum 40 40 0 Miniplant i Mi i l t cipanjalu j l 20 10 10 Miniplant cirateun 5 2 3 Dago Pakar 600 600 0 Miniplant Dago Pakar 60 40 20 Sumur Air Dalam 170 130 40 Air Tanah/Sumur Bor / 500 171 329 Total 802• Ekonomi kota: – Pada tahun P d t h 2002 nilai produktivitas ekonomi l h (b t ) K t B d il i d kti it k i lahan (bruto) Kota Bandung adalah R 126 d l h Rp.126 milyar per km2 dan terus mengalami peningkatan, hingga tahun 2007 mencapai Rp.307 milyar per km2. – Secara umum sektor ekonomi Kota Bandung terbagi menjadi 3 sektor yaitu sektor basis umum, ekonomi, ekonomi lokal dan sektor informal. – Sebagian besar penduduk Kota Bandung, lokal maupun pendatang, terlibat dalam sektor perdagangan baik formal maupun informal terutama sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Profil Wilayah K t P fil Wil h Kota Isu Is StrategisPeran dan fungsi kotaMuncul peran dan fungsi baru Kota Bandung sebagai kota kreatif (creative city)Struktur ruang kotaDengan proyeksi penduduk 20 tahun mendatang, sebesar 4 juta jiwa maka kebutuhan mendatang jiwa, pusat pelayanan akan bertambah baik pusat pelayanan kota maupun sub pusat pelayanan kotaPola ruang kotaDengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh Kota Bandung maka pengembangan kota diarahkan untuk menjadi kota yang kompak (compact city) yang dilengkapi dengan RTH sebesar 30%Pelestarian kawasan dan bangunanRuang publikUntuk menjamin sejarah (masa lalu), serta identitas dan karakter kota, kawasan dan bangunan unik dan bersejarah perlu tetap dilestarikanFasilitas publikPerkembangan p g penduduk y g p yang pesat membutuhkan p peningkatan ruang p g g publik ( (kuantitas dan kualitas)
  7. 7. Sistem transportasiKota yang berkelanjutan harus ditunjang pula dengan sistem transportasi yang berkelanjutan. Penyediaan sistem transportasi yang jelas, terarah, aman, nyaman dan terjangkau akan membuat ki j k i t sosial ekonomi masyarakat semakin d t j k k b t kinerja kegiatan i l k i k t ki baik, produktif dan berkelanjutan.Ketersediaan infrastrukturDengan meningkatnya jumlah penduduk, maka Kota Bandung harus menyediakan infrastruktur yang memadai bagi warganya. Penyediaan infrastuktur yang ramah lingkungan (green infrastucture), dan pengembangan pola kemitraan dalam penyediaan infrastruktur tersebut. Dengan kerterbatasan sumberdaya maka indikasi f program, prioritas, dan pembiayaannya harus jelas.Pengendalian pembangunanUntuk menjamin terwujudnya kualitas, kinerja dan tampilan kota yang direncanakan, maka harus tersedia prosedur dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang jelas, lengkap, efektif dan dilaksanakan dengan konsistenKependudukanPertumbuhan penduduk > daya dukung/ daya tampung kota Isu St t i I Strategis TUJUAN, TUJUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI 4
  8. 8. 4.1 Visi, Misi dan Tujuan Penataan RuangVisi Pembangunan Kota Bandung adalah sebagaii ‘K t BERMARTABAT’Vi i P b K t B d d l h b ‘KotaUntuk mewujudkan visi, maka arahan penataan ruang wilayah akan ditujukan untuk visimelaksanakan misi :1. meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan religius2. mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing3. mengembangkan kehidupan sosial budaya kota y g kreatif, berkesadaran tinggi serta g g p y yang , gg berhati nurani4. meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota5. meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan6. mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta d masyarakat) lib tk i t h t dan k t)Tujuan Umum Penataan Ruang , adalah menciptakan ruang kota yangaman, nyaman, produktif dan berkelanjutanTujuan Khusus Penataan Ruang Kota Bandung adalah :a) M i t k struktur ruang yang efektif d efisien d l ) Menciptakan t kt f ktif dan fi i dalam memberikan peayanan kepada masyarakat.b) Menyerasikan kawasan lindung dan budidaya yang seimbang dan berkelanjutan.c) Menyediakan pelayanan prasarana dan sarana kota yang merata dan berkualitas.d) Menyediakan ruang publik yang aman, nyaman dan efektif.e) Mengendalikan pemanfaatan ruang secara tegas dan teratah.
  9. 9. 4.2.4 2 Kebijakan Perencanaan Tata RuangKebijakan perencanaan tata ruang mencakup kebijakan struktur tata ruang, pola ruangpemanfaatan ruang, serta prasarana dan sarana kota.A. Struktur Tata RuangA St kt T t R1. Mengembangkan dua / tiga pusat pelayanan kota untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur.2. Membagi wilayah kota menjadi delapan subwilayah pengembangan (SWP), masing-masing dilayani oleh satu subpusat pelayanan kota .3. Mengembangkan subpusat kota dan pusat-pusat lingkungan secara merata.4. Menata fungsii d struktur jjaringan jjalan yang serasii d4 M t f dan t kt i l dengan sebaran f b fungsii k i t primer d kegiatan i dan sekunder.5. Mengembangkan sistem transportasi yang berbasis pada transportasi publik.6. Mengarahkan perkembangan d memprioritaskan pengembangan k t k wilayah B d6 M hk k b dan i it k b kota ke il h Bandung TiTimur (SWP Ujungberung dan Gedebage).7. Mengendalikan pembangunan di wilayah Bandung barat8.8 Membatasi perkembangan di wilayah Bandung Utara Utara.B. Sistem Transportasi KotaPrasarana1. Memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jalan;2. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, pengelolaan lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;3. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan;4. Mengembangkan sistem terminal dalam kota serta pembangunan terminal di batas kota g g p g dengan penetapan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan;5. Meningkatkan kapasitas pelayanan Bandara Husein Sastranegara sampai terbangun dan berfungsinya bandara pengganti;6. Meningkatkan keamanan jaringan serta perlintasan rel kereta api.Angkutan UmumMengembangkan sistem transportasi yang berbasis pada transportasi publik. g g p y g p p p
  10. 10. InvestasiMembuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalammenyediakan prasarana dan sarana transportasiKelembagaanMembentuk dewan transportasi kota untuk mengawasi dan mengendalikan sistemtransportasi kota C. C Pola Pemanfaatan Ruang 1. Mengarahkan dan memprioritaskan perkembangan ke wilayah Bandung Timur; 2. Mengendalikan perkembangan di wilayah Bandung Barat; 3. Membatasi pembangunan di wilayah Bandung Utara. p g y g
  11. 11. 4.3 Kebijakan Prasarana Kota 1. Kebijakan prasarana air baku dan air bersih. Pengembangan prasarana air baku dan air bersih dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau; serta peningkatan kualitas, kuantitas, dan efisiensi p y pelayanan air bersih. 2. Kebijakan prasarana air limbah. a. a Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah limbah. b. Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah berbahaya. 3. Kebijakan 3 K bij k prasarana drainase adalah meningkatkan pelayanan prasarana d i d i d l h i k tk l drainase d l rangka dalam k mengatasi permasalahan banjir dan genangan. 4. 4 Kebijakan prasarana dan sarana persampahan adalah : • Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) dengan cara pengolahan setempat per-wilayah dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan. • Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah.5. Kebijakan sarana pemadam kebakaran adalah mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran kebakaran.6. Kebijakan prasarana dan sarana energi dan telekomunikasi adalah meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik dan telekomunikasi telekomunikasi.7. Kebijakan fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah : a. a Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya. b. Mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada. c. M Mengarahkan pengembangan f ilit sosiall dan fasilitas umum b skala k t d wilayah k hk b fasilitas i d f ilit baru k l kota dan il h ke wilayah Bandung Timur. d. Melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah kota. e. Menyebarkan dan memeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan membatasi fasilitas yang sudah jenuh. f. Mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum. g p g g
  12. 12. 4.4. Kebijakan Pemanfaatan RuangKebijakan pemanfaatan ruang diwujudkan berdasarkan kebijakan struktur tata ruangdan pola tata ruang, yaitu:1. Menjabarkan dan menyusun tahapan dan prioritas program berdasarkan persoalan mendesak yang harus ditangani, serta antisipasi dan arahan pengembangan masa mendatang. g2. Mendorong kemitraan dan kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan p y pelayanan kota dan p pembangunan kota. g3. Menyusun mekanisme dan perangkat insentif untuk mendorong pengembangan kegiatan y g yang sesuai dengan rencana tata ruang. g g4. Menyusun mekanisme dan perangkat disinsenitf untuk mengendalikan perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. g g4.5. Kebijakan Pengendalian P4 5 K bij k P d li Pemanfaatan R f t Ruang• Pengendalian pemanfaatan ruang mengacu kepada RTRWK, atau rencana yang lebih rinci ( (RDTRK) yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan, standar teknis, kelengkapan )y g g p g p prasarana, kualitas ruang, dan standar kinerja kegiatan yang ditetapkan.• Kebijakan pengendalian pemanfaatan ini meliputi kebijakan mekanisme perijinan perijinan, pengawasan dan penertiban.
  13. 13. RENCANA STRUKTUR RUANG 5 5.1 Sistem P 5 1 Si t Pusat P l t Pelayanan K t Kota
  14. 14. PUSAT KOTA Alun-Alun GedebageSubpusat Wilayah Pengembangan WP WP Bojonagara Cibeunying WP WP Ujungberung 1 Uj b Ujungberung 2 Alun- Alun-Alun WP WP Gedebage Tegalega Karees WP Gedebage 1 WP Gedebage 2
  15. 15. struktur ruang kotapengembangan pusat primer Gedebage stadion olahraga gedebage
  16. 16. Pertimbangan:• 1 pusat pelayanan kota melayani 1-1,5 juta penduduk• 1 subpusat pelayanan kota melayani 480 000-500 000 penduduk 480.000 500.000• Dari 6 subpusat pelayanan kota saat ini, Ujungberung dan Gedebage sudah hampir melewati batas pelayanan pelayanan.• Proyeksi penduduk 2029 mencapai 4.029.824 jiwaRencana:Membagi Kota Bandung menjadi• 3 pusat pelayanan kota dengan 6 subpusat pelayanan kota, atau• 2 pusat pelayanan k t d t l kota dengan 8 subpusat pelayanan k t b t l kota (pemekaran dari Ujungberung dan Gedebage)
  17. 17. Jumlah Subpusat Cakupan Penduduk Pelayanan Kota Hirarki Pusat Pelayanan (jiwa) 2008 2029 Pusat Pelayanan Kota 1.500.000 2 2 1.000.000 3 4 Subpusat Pelayanan 480.000 6 8 Kota Pusat Lingkungan 120.000 25 34 (Kecamatan)5.2 Kegiatan Fungsional Kota Pusat Pelayanan Kota Subpusat Pelayanan KotaPemerintahan • Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat • Pusat pemerintahan Kota Bandung ( (Kawasan Gedung Sate dan sekitarnya) g y ) ( (Kawasan Balai Kota Bandung dan g • Kawasan perkantoran Jl. Kawaluyaan sekitarnya) • Kawasan perkantoran Jl. Asia AfrikaHankam Komplek militer Kodam SiliwangiKomersial • Kawasan Alun-alun dan sekitarnya Kawasan komersial dan perdagangan eceran • Kawasan Cibaduyut di beberapa ruas jalan utama • Kawasan Cihampelas p • Kawasan Gedebage • Kawasan Factory Outlet Dago dan R.E.Martadinata • Kawasan Perdagangan Pasar Induk CaringinPendidikan Kawasan pendidikan tinggi Jl. Ganesha, Dipatiukur, Tamansari, P.H.H.MustofaIndustri Komplek industri PT Dirgantara Indonesia, PT Kawasan industri kreatif f Pindad, sekitar Jl. Surapati-Cicaheum.Rekreasi Kawasan rekreasi Kebun Binatang Bandung dan Kawasan rekreasi Taman Lalu Lintas, Gasibu, Tahura Th Tegallega, P l t T ll PunclutTransportasi • Stasiun kereta api Kebon Kawung dan Gede Bage • Bandara Husein Sastranegara • Terminal Terpadu Gedebage
  18. 18. Kegiatan FungsionalKegiatan Fungsional • Pusat Pemerintahan • Kompleks Hankam • Industri (PT DI, Pindad) • Bandara Husein • Stasiun KA • Terminal • Kawasan Komersial Pusat Kota • Perdagangan Grosir • Perguruan Tinggi • R Rumah S kit h Sakit 5.3 Rencana Si t 53R Sistem Prasarana P
  19. 19. 5.3a Sistem Transportasi KotaKonsep PK Perencanaan• Sistem Kegiatan – Mempertimbangkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dalam konteks regional, seperti PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), d Wil h) dan PKL (P t Kegiatan Lokal) (Pusat K i t L k l) – Mempertimbangkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dalam konteks internal kota, seperti pusat kegiatan fungsi primer dan fungsi sekunder g g g• Sistem Jaringan – Struktur jaringan primer yang menghubungkan menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal nasional, wilayah sampai ke pusat kegiatan lingkungan – Struktur jaringan sekunder yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai f ngsi primer f ngsi sek nder kesat f ngsi sek nder ang memp n ai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil
  20. 20. Konsep P K Perencanaan • Si Sistem Pergerakan P k – Membatasi pergerakan dan penggunaan kendaraan pribadi ke arah pusat kota melaluii b b i strategii TDM (T l l berbagai t t (Transportation D t ti Demand Management) yang dM t) relevan, misalnya: • Park and Ride • Pricing/Tax • Pedestrian Zone • Parking Management pemberlakuan tarif parkir progresif di kawasan komersial pusat kota • Alternative mode Monorail – Mengarahkan pergerakan ke bagian timur Kota Bandung – Mengakomodasi pergerakan dari arah luar kota M Manajemen Si t j Sistem T Transportasi t i Intelligent transportation system Zonasi ruang Transit f ili i and services T i facilities d i Urban Design Penambahan atau Pelebaran jaringan jalan Mixed Use Restrukturisasi fungsi dan status jalan Densifikasi ruang (density) Pengaturan lalu lintasSumber:Meyer and Miller, 2001 Miller Pricing, Tax Pricing Pergeseran waktu dan rute Parking management Pengadaan alternatif moda (Buspool, Carpool, dll) Park and ride Pedestrian zone
  21. 21. Rencana St kt J i R Struktur Jaringan P i Primer • Prinsip pengembangan jaringan jalan Arteri Primer: – menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional (PKN) atau antara pusat kegiatan nasional (PKN) dengan pusat kegiatan wilayah (PKW) • Prinsip pengembangan jaringan jalan Kolektor Primer: – menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL) dan atau kawasan-kawasan berskala kecilRencana Struktur Jaringan Primer g • Jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Bandung dengan PKW Sumedang dan PKW PKL Cianjur Subang • Jalan kolektor primer yang menghubungkan PKN Bandung PKL dengan PKL Subang, PKL Cileunyi, Cileunyi y PKL Majalaya, PKL Ciparay, PKL Pengalengan, dan PKL Ci id P l d Ciwidey PKL PKL Majalaya Ciparay PKL PKL Pengalengan Ciwidey
  22. 22. Rencana St kt J i R Struktur Jaringan P i Primer • PKN Bandung: Bandara Husein Sastranegara, Terminal Sastranegara Tipe A (Terminal Cicaheum, Terminal Leuwipanjang, dan Terminal GGedebage) dilalui oleh jalan arteri primer ) • Jadi, perlu restrukturisasi jaringan jalan arteri primer, yaitu: – Jalan Rajawali (Elang) dan Jalan L.U Abdurahman Saleh (Nurtanio) menuju bandara – Jalan Rumah Sakit dan Jalan Gedebage menuju Terminal Gedebage Rencana St kt J i R Struktur Jaringan P i PrimerKoridor primer 2: Jalan Rajawali (Jalan Elang)-JalanNurtanio angN rtanio yang mengakses Bandara H ssein Sastranegara Hussein Koridor primer 3: Jalan Sindanglaya-Jalan Ujung Berung- Jalan Cipadung yang mengakses ke Terminal Cicaheum Koridor primer 4: Jalan Rumah Sakit-Jalan Gedebage yang mengakses ke Terminal GedebageKoridor primer 1: Jalan Cibeureum – Jalan Sudirman - JalanSoekarno Hatta – Jalan Cibiru yang melintasi terminal Leuwi Panjang
  23. 23. Rencana St kt J iR Struktur Jaringan S k d Sekunder• P i i pengembangan jjaringan jjalan A t i Prinsip b i l Arteri Sekunder: – menghubungkan : • kawasan primer dengan kawasan sekunder • antar kawasan sekunder • jalan arteri/kolektor primer dengan kawasan sekunder• Prinsip pengembangan jaringan jalan Kolektor Sekunder: S k d – menghubungkan antar kawasan sekunderRencana St kt J iR Struktur Jaringan S k d Sekunder
  24. 24. Rencana PR Pengembangan T b Terminal i l• Prinsip pengembangan terminal tipe A – t l t k d l jjaringan t terletak dalam i trayek antar k t antar propinsii d / t angkutan llalu li t k t kota t i dan/atau k t l lintas batas negara; – terletak di jalan arteri; – jjarak antara d t i l penumpang ti A sekurang-kurangnya 20 k k t dua terminal tipe A, k k km; – luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 Ha untuk terminal.• Prinsip p g p pengembangan terminal tipe B g p – terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi; – terletak di jalan arteri atau kolektor; – jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau dengan terminal penumpang tipe A, sekurang-kurangnya 15 km; – tersedia lahan sekurang-kurangnya 3 Ha untuk terminal.• Prinsip pengembangan terminal tipe C – terletak di dalam wilayah Kabupaten/Kota dan dalam jaringan trayek pedesaan; – terletak di jalan kolektor atau lokal; – tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutanRencana Pengembangan Terminal g g TB TC TC TA TC TB TC TC TB TC TB TA TA TB TC
  25. 25. Rencana Struktur Jaringan Rel dan gStasiun• Konsep Jaringan dan Stasiun – Mengakomodasi pergerakan dari berbagai arah luar kota bandung menuju pusat k t b d b d j t kota bandung d mendistribusikan dan di t ib ik pergerakan ke arah timur Kota Bandung – Meningkatkan pergerakan internal di bagian timur Kota Bandung – Membatasi penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota melalui alternative mode: monorail – Menghubungkan pusat-pusat kegiatan primer dan sekunder secara optimal – Mengoptimalkan peran titik-titik stasiun eksisting sebagai pengumpul dan distribusi pergerakanRencana Struktur Jaringan Rel dan gStasiunMengaktifkan kembali jaringan rel yang menghubungkan pusat kota dengan arahselatan Kota Bandung, yaitu jaringan rel dari arah Ciwidey ri Sa ng nju Ta r go an tin Ja NG G RA ng g KA uh UN on ko k LA te NG r nd ke e gu ng pa g ND ar m ae o ba pu LE ba DA di i da ac ah ek yo nc in de r ur do CA BA di ar ku m m m ro PA Ra Ha Ge An Ga Ki Ci Ci Ci Ci Ci CI t lo Ko uh k ye eu Da gp a y y en ra ala pa m aj Pa Ci M Jalur ganda : operasi Jalur tunggal : operasi an Jalur non-operasi non operasi ar nj Ba g an re So bu m Ja sir Pa y de wi Ci
  26. 26. Rencana Sk R Skema J i Jaringan M Monorel l • Konsep pengembangan jaringan – Tipe straddle-beam dimana kereta berjalan di atas rel – Pada jalan yang minimal memiliki median jalan agar tidak mengganggu lalu lintas – Pada lebar jalan y g minimal mendukung lebar sepur ( j yang g p (track gauge) 1435 mm dan lebar monorail yaitu 3,14 m – Jarak antar tiang penyangga rel minimal 20 m • Konsep penetapan stasiun – Jarak antar stasiun berkisar antara 250 m s/d 1000 m, semakin banyak stasiun yang dikembangkan maka semakin banyak area pelayanan l – Terintegrasi dengan kawasan-kawasan permukiman – Stasiun utama berada di sekitar fungsi kegiatan primer dan sekunder kota Rencana Skema Jaringan Monorel g• Konsep pengembangan monorel di bagian barat Kota Bandung bertujuan membatasi pergerakan dengan kendaraan pribadi dan mengakomodasi pergerakan dari arah Kopo, Cimahi, dan Kabupaten Bandung B t Ci hi d K b t B d Barat • Konsep pengembangan monorell di bagian timur Kota Bandung bertujuan meningkatkan p g pergerakan ke arah timur dan meningkatkan pergerakan internal bagian timur Kota Bandung
  27. 27. sistem transportasi Pengembangan monorail untuk pergerakan internal kota 53 sistem transportasi• Peningkatan fungsi jalan jalan yang menghubungkan ke arah jalan-jalan pusat WP dan pusat primer• Pengembangan strategi manajemen permintaan transportasi: – Road pricing di kawasan CBD p g – Park and ride di kawasan CBD – Pedestrian way 54
  28. 28. Alternatif Manajemen Sistem Kegiatan(Guna Lahan)• Perwujudan pola ruang kota yang mengutamakan penatagunaan lahan campuran, khususnya di kawasan-kawasan primer maupun sekunder semakin mixed uses semakin efisien pergerakan• Pembatasan fungsi-fungsi kegiatan yang meningkatkan jumlah bangkitan dan tarikan pergerakan tinggi pada zona-zona pergerakan (kelurahan) yang memiliki jumlah bangkitan dan tarikan pergerakan tinggi yaitu: tinggi, – Kecamatan Batununggal – Kecamatan Kiaracondong – Kecamatan Ujungberung – Kecamatan Sukajadi – Kecamatan Cibiru – Kecamatan Arcamanik – Kecamatan Bandungkidul – Kecamatan Margacinta – Kecamatan CicadasRencana PR Pengembangan St t i TDM b Strategi • Penetapan Tarif Parkir Progresif pada kawasan komersial, terutama di jalan: • Oto Iskandardinata • Dewi Sartika • Pungkur • Jend. Ahmad Yani • Lengkong Kecil • Gardu Jati • ABC • Banceuy • Naripan • Karapitan • Dalem Kaum • Kepatihan • Cikapundung Barat p g • Cikapundung Timur • Astana Anyar • Suniaraja • Kebon Jati • Pengembangan road pricing di jalan sekitar pusat kota, seperti jalan: • Sudirman • Asia Afrika • Dalem Kaum • Cibadak • Karang Anyar • Kepatihan • Dewi Sartika
  29. 29. Rencana PR Pengembangan B d b Bandara Ud Udara • Penambahan penerbangan internasional yaitu: internasional, – Rute Bandung – Singapura oleh Garuda Indonesia – Rute Bandung – Bangkok – Singapura oleh Air Asia – Rute Bandung – Singapura oleh Silk Air – Rute Bandung – Kualalumpur oleh Malaysian Airlines g p y • Perpanjangan runway dan pemangkasan Gunung Bohong untuk optimalisasi operasional p g p p penerbangan. g Pemangkasan Gunung Bohong dimaksudkan untuk menambah faktor keselamatan operasi penerbangan, terutama pada kondisi cuaca b k seperti cuaca t t d k di i buruk ti berkabut atau terjadi angin pada arah tegak lurus arah pesawat (crosswind). Volume tanah yang akan (crosswind) dipangkas diperkirakan sekitar ± 1,24 juta m3. 5.3b Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
  30. 30. Kebutuhan Energi Listrik per Sektor di Kota Bandung g p g Kebutuhan Rasio Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Jumlah Listrik Tahun Elektri- Listrik Listrik Listrik Listrik Listrik Lain- Total Penduduk Rumah fikasi fik i Sosial S i l Bisnis Bi i Publik P blik Industri I d ti llain i Tangga2010 2824642 71,3 1.176.158 102.428 656.953 77.704 1.486.975 42.384 3.542.6032011 2888076 73,3 1.236.304 107.666 690.548 81.678 1.563.016 44.552 3.723.7642012 2951510 75,3 1.297.932 113.033 724.971 85.749 1.640.930 46.772 3.909.3882013 3014944 77,3 1.361.042 118.529 760.222 89.919 1.720.717 49.047 4.099.4752014 3078378 79,3 1.425.634 124.154 796.300 94.186 1.802.378 51.374 4.294.0262015 3141812 81,3 1.491.707 129.908 833.206 98.551 1.885.912 53.755 4.493.0402016 3205246 83,3 1.559.262 135.792 870.939 103.014 1.971.320 56.190 4.696.5172017 3268680 85,3 1.628.299 141.804 909.501 107.575 2.058.601 58.677 4.904.4582018 3332114 87,3 1.698.818 147.945 948.890 112.234 2.147.755 61.219 5.116.8612019 3395548 89,3 1.770.819 154.215 989.106 116.991 2.238.783 63.813 5.333.7282020 3458982 91,3 1.844.302 160.615 1.030.150 121.846 2.331.685 66.461 5.555.0582021 3522416 93,3 1.919.266 167.143 1.072.022 126.798 2.426.459 69.163 5.780.8522022 3585850 95,3 1.995.712 173.801 1.114.722 131.849 2.523.107 71.918 6.011.1082023 3649284 97,3 2.073.640 180.587 1.158.249 136.997 2.621.629 74.726 6.245.8282024 3712718 99,3 2.153.050 187.503 1.202.604 142.244 2.722.024 77.587 6.485.0122025 3776152 100 2.205.273 2 205 273 192.051 192 051 1.231.774 1 231 774 145.694 145 694 2.788.048 2 788 048 79.469 79 469 6.642.308 6 642 3082026 3839586 100 2.242.318 195.277 1.252.466 148.141 2.834.883 80.804 6.753.8892027 3903020 100 2.279.364 198.503 1.273.158 150.589 2.881.718 82.139 6.865.4712028 3966454 100 2.316.409 201.729 1.293.850 153.036 2.928.553 83.474 6.977.0522029 4029888 100 2.353.455 204.956 1.314.542 155.483 2.975.389 84.809 7.088.6342030 4093322 100 2.390.500 208.182 1.335.234 157.931 3.022.224 86.144 7.200.215 Solusi untuk skala makro (terkait dengan kurangnya supply energi listrik pada jjaringan iinterkoneksii J i t k k Jawa-Bali ) d l h B li )adalah: • Mencari alternatif sumber energi baru, seperti air dan angin • Pengehematan pemakaian listrik g p Persoalan mikro: • Tid k meratanya di t ib i d Tidak t distribusi daya di setiap b i k t sehingga t d t area ti bagian kota, hi terdapat yang surplus dan ada pula yang defisit. • Tidak efisiennya p gg y penggunaan kabel dan g gardu • Saluran jaringan listrik seringkali bersinggungan dengan jaringan-jaringan prasarana lain • L bih sulitnya proses k t l d pemeliharaan t h d k lit jjaringan Lebih lit kontrol dan lih terhadap kualitas i Solusi untuk skala mikro: • Perlu adanya rencana tata ruang yang konsisten yang dapat dijadikan acuan oleh instansi sektoral, • I t i sektorall h Instansi kt harus memperhatikan rencana t t ruang d l pengembangan h tik tata dalam b prasarana.
  31. 31. Kebutuhan G K b t h Gas di K t Bandung Kota B d Rasio Jumlah Rumah Tahun Jumlah Penduduk Pemakaian Gas Kebutuhan Gas (kg) Tangga T (%) 2010 2.824.642 50 1.412.321 728.018.144.724 2011 2.888.076 50 1.444.038 744.367.509.703 2012 2.951.510 2 951 510 50 1.475.755 1 475 755 760.716.874.682 760 716 874 682 2013 3.014.944 50 1.507.472 777.066.239.661 2014 3.078.378 50 1.539.189 793.415.604.640 2015 3.141.812 50 1.570.906 809.764.969.618 2016 3.205.246 70 2.243.672 1.156.560.068.436 2017 3.268.680 70 2.288.076 1.179.449.179.406 2018 3.332.114 70 2.332.480 1.202.338.290.377 2019 3.395.548 70 2.376.884 1.225.227.401.347 2020 3.458.982 70 2.421.287 1.248.116.512.317 2021 3.522.416 70 2.465.691 1.271.005.623.288 2022 3.585.850 80 2.868.680 1.478.736.839.152 2023 3.649.284 80 2.919.427 1.504.895.823.118 2024 3.712.718 80 2.970.174 1.531.054.807.084 2025 3.776.152 80 3.020.922 1.557.213.791.050 2026 3.839.586 80 3.071.669 1.583.372.775.016 2027 3.903.020 80 3.122.416 1.609.531.758.982 2028 3.966.454 80 3.173.163 1.635.690.742.948 2029 4.029.888 80 3.223.910 1.661.849.726.915 2030 4.093.322 80 3.274.658 1.688.008.710.8815.3c Sistem Jaringan Telekomunikasi
  32. 32. Kebutuhan Jumlah Sambungan Telepon, Telepon Umum, dan STO di Kota Bandung Jumlah Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan STO Kebutuhan STO Tahun Penduduk Jumlah Telepon Umum (maks) (min) (Jiwa) Sambungan 2010 2.824.642 470774 11299 942 282 2011 2.888.076 2 888 076 481346 11552 963 289 2012 2.951.510 491918 11806 984 295 2013 3.014.944 502491 12060 1005 301 2014 3.078.378 513063 12314 1026 308 2015 3.141.812 3 141 812 523635 12567 1047 314 2016 3.205.246 534208 12821 1068 321 2017 3.268.680 544780 13075 1090 327 2018 3.332.114 555352 13328 1111 333 2019 3.395.548 3 395 548 565925 13582 1132 340 2020 3.458.982 576497 13836 1153 346 2021 3.522.416 587069 14090 1174 352 2022 3.585.850 597642 14343 1195 359 2023 3.649.284 608214 14597 1216 365 2024 3.712.718 618786 14851 1238 371 2025 3.776.152 629359 15105 1259 378 2026 3.839.586 639931 15358 1280 384 2027 3.903.020 650503 15612 1301 390 2028 3.966.454 661076 15866 1322 397 2029 4.029.888 671648 16120 1343 403 2030 4.093.322 682220 16373 1364 409 5.3d 5 3d Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
  33. 33. Program pelestarian sumberdaya air meliputi:• Pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air air.• Penertiban sumber air yang berasal dari sumber air y g tanah dalam, terutama yang digunakan oleh industri. industri 5.3e Sistem Penyediaan Air Bersih
  34. 34. Permasalahan Jaringan Air BersihP l h J i Ai B ih Proyeksi Kebutuhan Air Bersih air bersih Jumlah Penduduk Tahun Menurut Proyeksi (jiwa) l/orang/hari l/hari l/detik 2009 2,761,184 120 331,342,080 3,835 2010 2,824,616 120 338,953,920 3,923 2011 2,888,048 2 888 048 120 346,565,760 346 565 760 4,011 4 011 2012 2,951,480 120 354,177,600 4,099 2013 3,014,912 120 361,789,440 4,187 2014 3,078,344 120 369,401,280 4,275 2015 3,141,776 3 141 776 125 392,722,000 392 722 000 4,545 4 545 2016 3,205,208 125 400,651,000 4,637 2017 3,268,640 125 408,580,000 4,729 2018 3,332,072 125 416,509,000 4,821 2019 3,395,504 3 395 504 125 424,438,000 424 438 000 4,912 4 912 2020 3,458,936 130 449,661,680 5,204 2021 3,522,368 130 457,907,840 5,300 2022 3,585,800 130 466,154,000 5,395 2023 3,649,232 130 474,400,160 5,491 2024 3,712,664 130 482,646,320 5,586 2025 3,776,096 140 528,653,440 6,119 2026 3,839,528 140 537,533,920 6,221 2027 3,902,960 140 546,414,400 6,324 2028 3,966,392 140 555,294,880 6,427 2029 4,029,824 140 564,175,360 6,530 2030 4,093,256 145 593,522,120 6,869
  35. 35. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih P k i K b t h Ai B ih Jumlah Kebutuhan Air Bersih (l/detik) No N Jenis Fasilitas J i F ilit 2009 2030 2009 2030 1 Domestik 3,835 6,869 2 Non-Domestik Fasilitas Pendidikan 159 345 Fasilitas Peribadatan 51 51 Fasilitas Kesehatan 74 84 Fasilitas Perekonomian 8 8 Fasilitas Pariwisata 44 49 fasilitas olah raga 3 3 Fasilitas Perkantoran 240 355 Total Non-Domestik 579 896 TOTAL 4,414 4 414 7,765 7 765 Kekurangan Kebutuhan K b h Suplai S l i Tahun pasokan air jumlah (l/dtk) jumlah (l/dtk) jumlah (l/detik) 2007 3,250 2496 754 2009 4,414 4 414 2496 1,918 1 918 2030 7,765 2496 5,269 Perencanaan Perbaikan Prasarana Air Bersih P P b ik P Ai B ihKurang Pasokan Air Baku Kondisi eksisting pelayanan pasokan air baku saat ini adalah : Potensi yang belum IPA Kapasitas Produksi termanfaatkan Badak Singa 1800 1400 400 Miniplant ib Mi i l t cibereum 40 40 0 Miniplant cipanjalu 20 10 10 Miniplant cirateun 5 2 3 Dago Pakar 600 600 0 Miniplant Dago Pakar 60 40 20 Sumur Air Dalam 170 130 40 Air Tanah/Sumur Bor 500 171 329 Total 802
  36. 36. Perencanaan Target Jangka Panjang Peningkatan g g j g gPemenuhan Kebutuhan Air Bersih Alternatif Pemenuhan Air Bersih 2030 l/detik Peningkatan kapasitas IPA Eksisting 642 Sumber baru : IPA Cimenteng 1100 IPA di wilayah Gedebage y g 3300 Peningkatan pemanfaatan air baku Mata air cikareo 40 Sungai Cikapundung 600 Sungai Cipanjalu 30 Total T t l 5.712 5 712
  37. 37. Program peningkatan pelayanan air bersih 1. Pembuatan Masterplan Pelayanan Air Bersih Kota Bandung 2. Peningkatan kapaistas air b ih d 2 P i k t k i t i bersih dengan rehabilitasi intake Cikapundung, Mi i h bilit i i t k Cik d Mini Plant Dago Pakar, Mini Plant Cipanjalu, Mini Plant Cirateun, serta Pembuatan IPA Cimenteng dan IPA di daerah Gedebage. 3. 3 Memanfaatkan debit air S ngai Cikap nd ng mata air Cikareo dana Sungai Cikapundung, Cikareo, danau buatan Saguling serta rencana danau buatan di Kecamatan Cidadap untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah Bandung Barat. 4. 4 Memanfaatkan sumber air baku danau buatan Gedebage dan Saguling dan/atau sumber air baku lainnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk wilayah Bandung Timur. 5. 5 Penambahan sambungan baru untuk meningkatkan pelayanan air bersih bersih. 6. Memperbaiki jaringan pipa air bersih yang ada secara bertahap dan meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air bersih. 7. Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih.
  38. 38. 5.3f Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota Permasalahan Air Limbah P l h Ai Li b h Rencana pengembangan program R b Air limbah yang masuk ke dalam inlet pengelolaan air limbah kota sering kali tercampur dengan limbah bandung belum terintegrasi industri yang berada di daerah sekitar Bandung Selatan y g sengaja g yang g j dibuang langsung ke dalam open channel Pemanfaatan saluran Air Kotor yang tersedia belum optimal p Air limbah wilayah Bandung Barat belum tertangani secara optimal Kinerja IPAL Bojongsoang belum optimal PERMASALAHAN Pada musim kemarau, PENGOLAHAN volume air limbah AIR KOTOR KOTA mengalami penurunan BANDUNG sehingga debit pengolahanKapasitas IPAL Bojong Soang tidak mampu menampung menjadi tidak terpenuhi dan semua Ai Li b h K t Air Limbah Kota membuat kolam bekerja Bndung mengolah limbah lebih lama dibandingkan dengan seharusnya.
  39. 39. Proyeksi Produksi Air Limbah P k i P d k i Ai Li b hJumlah produksi air kotor Kota Bandung diasumsikan sebanyak 75% darikebutuhan air bersih. Jenis Jumlah Kebutuhan Air Jumlah Produksi Air Kotor No Fasilitas Bersih (l/detik) (l/detik) 2009 2030 2009 2030 1 Domestik 3,835 6,869 2,876 5,152 Non- 2 579 896 434 672 Domestik TOTAL 4,414 7,765 3,310 5,824Kapasitas pelayanan IPAL Bojong Soang hanya 936 (l/dtk), sedangkan pada tahun2009 saja produksi air buangan Kota Bandung sudah mencapai 3310 l/dtk, oleh 9 j p g g p 33 / ,karena itu diperlukan pembuatan IPAL baru
  40. 40. Program pengembangan prasarana air limbah1. Pembuatan masterplan Air Limbah Kota Bandung2.2 Revitalisasi IPAL Bojongsoang3. Pengembangan pemasangan jaringan pipa air kotor diprioritaskan yang berlangganan air minum.4.4 Pengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dan diprioritaskan bagi daerah kumuh.5. Pengembangan saluran air limbah, sambungan rumah, interseptor, serta pipa utama di wilayah Bandung Barat.6. Pengendalian p g pembuangan limbah secara langsung ke saluran terbuka g g g dan sungai.7. Mewajibkan pembuatan Instalasi Pengolahan Limbah setempat untuk kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran sebelum dibuang ke badan perairan. 5.3g Sistem Persampahan Kota
  41. 41. Permasalahan Sistem Persampahan p Proyeksi Timbulan Sampah P k i Ti b l S h Pelayanan Jumlah jumlah Timbulan reduksi TPA TerangkutTahun penduduk sampah Keterangan jumlah hasil proyeksi (liter/hari) % % l/hari (l/hari)2006 2,296,848 8,876,941.10 0 0 49.43% 4,387,872 Eksisting2007 2,329,929 9,022,340.00 0 0 49.43% 4,459,743 Eksisting2008 2,335,436 2 335 436 9,100,057.80 9 100 057 80 0 0 49.43% 49 43% 4,498,159 4 498 159 Eksisting 10,229,717.22009 2,761,208 0 0 49.43% 5,056,549 Eksisting 0 10,454,836.12010 2,824,642 , , 10% 1,045,484 , , 54.43% 5,121,511 , , Target g 0 12,783,784.82020 3,458,982 30% 3,835,135 69.43% 6,213,047 Target 02030 4,093,322 15,275,468 50% 7,637,734 84.43% 6,448,539 Target Dengan menggunakan asumsi bahwa volume sampah yang terangkut ke TPA rata rata dari tahun 2010-2030 adalah tetap sebesar 5 928 m3/hari maka umur rata-rata tah n 2010 2030 5.928 m r TPA sekarang adalah sekitar 1.7 tahun lagi.
  42. 42. Program Pengembangan Prasarana Persampahan1.1 Studi lokasi untuk implementasi pengelolaan sampah terpadu 3R skala kawasan kawasan.2. Upaya reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik dapat bekerjasama dengan pihak swasta.33. Penyediaan tempat sa pa terpisah u u sa pa o ga e yed aa e pa sampah e p sa untuk sampah organik da non-organik d dan o o ga di lokasi-lokasi publik yang strategis, serta penyiapan sarana dan manajemen pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpisah.4. Studi lanjutan mengenai kelayakan manajemen p g j g y j pengelolaan sampah Kota p Bandung.5. Studi kelayakan lahan-lahan dan pembangunan TPS yang baru dan rehabilitasi TPS/kontainer yang rusak.6. Optimalisasi manajemen dan operasional TPA-TPA Eksisting Kota Bandung.7. Studi kelayakan lahan untuk TPA baru yang melayani sampah Kota Bandung dengan teknologi sanitary landfill.8. Tindak lanjut dari studi kelayakan PLTSa pada aspek teknologi, sosial, dan kognitif.
  43. 43. 5.3h Sistem Drainase KotaPermasalahan Jaringan Drainase
  44. 44. Genangan Akibat saluran drainase, penanggulangan : 1. 1 Perbaikan kondisi fisik saluran 2. Pembuatan saluran baru 3. Penambahan fasilitas resapan di sepanjang saluran p j g Genangan Akibat banjir oleh sungai alternatif sungai, perbaikannya : 1. Normalisasi sungai 2. Perbaikan kawasan sepanjang bantaran sungai i 3. Pembanunan daerah resapan di sekitar sungaiProgram pengembangan prasarana drainase1. Membuat masterplan drainase Kota Bandung2. Pembuatan saluran drainase tersier di sisi kiri kanan ruas jalan j dipadukan dengan drainase sekunder dan utama pada tempat-Perbaikan belum terlayani. Jaringan Drainase Pada tempat yang Prasarana3. Perbaikan dan k i k R kapasitas d i3 P b ik d L peningkatan k Lokasi Rawanit Gdrainase mikro, serta i t Genanganik t pemeliharaan saluran drainase yang ada dari sampah dan sedimen.4. Evaluasi dan pembangunan saluran drainase serta penyediaan fasilitas resapan dan penahan air hujan di kawasan banjir.5. Penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase.6. Rehabilitasi drainase makro, seperti pembersihan sungai dari sampah d sedimen, serta penertiban d h dan di t tib daerah b t h bantaran sungai. i
  45. 45. 5.3i Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki Penyediaan Fasilitas Pejalan P di F ilit P j lKebutuhan dari pejalan kaki dipengaruhi oleh beberapa faktor penting:• Pengaruh topografi di mana pejalan lebih memilih berjalan di area yang datar dari pada berbukit-bukit.• The nature of local community, bahwa pejalan lebih banyak terjadi pada komunitas yang proporsi tersebarnya adalah golongan muda.• Kepemilikan kendaraan. Mampu mengurangi jumlah pejalan kaki walaupun kendaraan pada perjalanan pendek.• Guna lahan, di mana mempengaruhi level of demand akibat tarikan aktivitas dari guna l h tersebut. lahan b• Quality of provision, jika kualitas dari fasilitas pejalan adalah baik maka demand akan bertambah.• Keselamatan dan keamanan, bagi pejalan kaki yang dimaksud adalah kebebasan dari konflik dengan kendaraan bermotor, dari kejahatan dan resiko perjalanan (kh j l (khususnya bagi orang tua dan wanita hamil) akibat keadaan fasilitas. b i t d it h il) kib t k d f ilit
  46. 46. Penyediaan fasilitas pejalan kaki harus mempertimbangkan:P di f ilit j l k ki h ti b k• Karakteri Fisik, psikis dan kemampuan berjalan kaki.• Kenyamanan (comfort) seperti pelindung terhadap cuaca, arkade, halte (comfort), cuaca arkade angkutan umum dan sebagainya.• Kenikmatan (convenience), seperti jarak berjalan, tanda tanda petunjuk tanda-tanda dan sebagainya, yang membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan.• Keselamatan (safety), yang disediakan dengan memisahkan pejalan dengan lalu lintas kendaraan, seperti mall dan kawasan bebas kendaraan lainnya dan sebagainya. sebagainya• Keamanan (security), termasuk lampu lalu lintas, pandangan yang tidak terhalang ketika menyeberang dan tingkat atau tipe dari kegiatan jalan. g y g g p g j• Aspek ekonomi yang berkaitan dengan biaya pengguna yang berhubungan dengan tundaan perjalanan dan ketidaknyamanan. Bentuk Penyediaan Fasilitas Pedestrian y – F ilit utama, b Fasilitas t berupa jalur untuk berjalan, yang dapat di buat j l t kb j l d t b t khusus sehingga terpisah dari jalur kendaraan, namun trotoar tidak termasuk ke dalam jenis ini. j – Fasilitas penyeberangan yang diperlukan untuk mengatasi konflik dengan moda dan angkutan lainnya. – Fasilitas terminal untuk berhenti atau istirahat pejalan dapat berupa bangku-bangku, halte beratap atau fasilitas lainnya.
  47. 47. Komponen Fasilitas Pedestrian Fasilitas Pedestrian Jalur Pedestrian: adalah Trotoar: Jalur Pejalan Kaki yang terletak pada lintasan yang Daerah Milik Jalan yang diberi lapisan permukaaan diperuntukkan untuk dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan berjalan kaki b l k k perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan k l d d d jalur lalu lintas kendaraan. Penyebrangan Penyebrangan zebra: fasilitas sebidang penyeberanganan bagi pejalan kaki sebidang yang dilengkapi marka untuk memberi ketegasan/batas dalam melakukan lintasan. Penyebrangan pelikan: fasilitas P b lik f ilit untuk penyeberangi pejalan kaki sebidang yang dilengkapi dengan marka dan lampu pengatur lalu p p g lintas. Penyebrangan Jembatan penyebrangan tidak sebidang Terowongan Lapak tunggu: fasilitas untuk berhenti sementara pejalan kaki dalam melakukan penyeberangan, Penyeberangan dapat berhenti sementara sambil menunggu kesempatan melakukan penyeberangan berikutnya. Rambu Pagar pembatas Marka jalan Lampu penerangan Pelindung/peneduh P li d / d h Bentuk Pengembangan Fasilitas Pejalan KakiNo Jenis Fasilitas Fungsi/Kegunaan Karakteristik1 Trotoar Berjalan di pinggir kendaraan - arah jelas - lokasi di tepi jalan besar - permukaan rata (maksimum 5%), lebar 1.5-2.0 m - lebar sesuai dengan volume pejalan dan guna lahan sekitarnya2 Jalur Menghindarkan konflik dengan kendaraan - menyilang di atas jalan (berpotongan sebidang dengan Penyebrangan jalan), dilengkapi traffic light - lebar 2.0-4.0 m - frekuensinya tertentu3 Plaza Kegiatan santai dan berekreasi - bebas kendaraan - ruang lapan - lebar bervariasi - ada fasilitas4 Mall Tempat berjalan di kawasan perbelanjaan - terpisah dari jalur kendaraan - di perkotaan - plaza kecil - lebar bervariasi - ada fasilitas5 Subway Tempat berjalan yang menghubungkan - berupa terowongan di bawah tanah yang bermula dan antar bangunan di bawah tanah atau atau berakhir dalam gedung/bangunan menuju bangunan (biasanya terminal) - dilengkapi dengan sirkulasi udara - bebas lalu lintas6 Skyway Tempat berjalan yang menghubungkan - berupa jembatan penyebrangan antar bangunan bangunan di atas tanah - sirkulasi pejalan menerus - bebas lalu lintas kendaraan b b l l li t k d7 Arcade Tempat berjalan yang menyusuri deretan - beratap awning/ beton yang berasal dari lahan komersial jalan komersial di sisinya - jalur berupa trotoar dengan material yang biasanya bagus8 Underpass Tempat menyeberang jalur di bawah tanah - berupa bangunan terowongan bawah tanah yang dapat yang menghubungkan dua sisi jalan dijangkau dari trotoar - tidak ada moda angkutan lainnya9 Overpass Tempat menyeberang jalur lalu lintas di - berupa jembatan penyebrangan biasa atas permukaan tanah yang - sirkulasi pejalan dibatasi bangunan tangga menghubungkan k d sisi j l h b k kedua i i jalan10 Path/gang Jalan khusus untuk pejalan/kendaraan - dapat berada di antara gedung/bangunan (building beroda dua untuk meminimalisasi jarak envelope) jangkauan pejalan - dapat berupa jalan masuk/jalan dalam permukiman yang padat

×