PRESENTASI INI AKU UPLOAD BIAR PACAKLAH KAMU GOCO PALAK ADMINNYO KARENO KAMU TULAH PENYEBAB AKU JADI CAK INI. SADAR OII MANUSIO MANUSIO KAMPANG PILAT HITAM BUSUK DAN KAU YANG CAK BABI.
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
1. RAPAT MONITORING & EVALUASI
CAPAIAN PENCEGAHAN KORUPSI
TEMATIK PEMKOT MADIUN
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III
Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi
Jumat, 19 November 2021
2. TITE
RAPAT MONITORING & EVALUASI CAPAIAN
PENCEGAHAN KORUPSI TEMATIK PEMKOT MADIUN
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III
Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi
Jumat, 19 November 2021
3. TITE Titik Rawan Korupsi di Pemerintah Daerah
Pengenaan tarif atas
proses pendaftaran
CPNS, promosi, rotasi
dan mutase ASN
Meminta/menerima hadiah
pada proses perencaaan
APBD
Rekruitment, promosi,
mutasi dan Rotasi
Kepegawaian
Pokir yang Tidak Sah Proses Penegakan
Hukum
Perizinan dan Pelayanan
Publik
Pelaksanaan PBJ
Mark up, penurunan
spek/kualitas,
pemotongan oleh
Bendahara
Uang Ketok
Pembahasan dan
Pengesahan APBD
Pengelolaan dan
Pendapatan Daerah
Pembahasan dan
Pengesahan Regulasi
Pembagian dan
Pengaturan Jatah
Proyek APBD
Dana Aspirasi
4. PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN APBD
PENGADAAN BARANG
DAN JASA
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
PENINGKATAN
KAPABILITAS APIP
MANAJEMEN ASN
OPTIMALISASI
PENDAPATAN DAERAH
MANAJEMEN ASET
DAERAH
TATA KELOLA
DANA DESA
Area Intervensi
Satgas Pencegahan KPK
5. MONITORING CENTER FOR PREVENTION 2021
Indikator dan Sub Indikator MCP Tahun 2021
AREA
INTERVENSI
• 8 Area
Intervensi
INDIKATOR
• 34 Indikator
SUB
INDIKATOR
• 70 Sub
Indikator
9. PROGRAM PENYELAMATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
2. Penyelesaian Aset
Bermasalah (Pemekaran, P3D,
Sengketa dengan Pihak Ketiga)
1. Program Sertifikasi Aset
(Penganggaran, Pengamanan
dan Percepatan Sertifikasi)
3. Penertiban Fasos dan
Fasum Sebagai Aset
Pemkot/Pemkab
4. Optimalisasi Pemanfaatan
Aset Daerah
5. Penyelesaian Piutang
Pajak dan Inovasi
Peningkatan Pajak Daerah
*Pemda MOU dan PKS dengan Kejaksaan, Kantah BPN dan DJP/KPP
12. Buat perangkat sosialisasi
yang dapat mendukung
tingkat ketaaatan pemakaian
alat rekam
Monitoring dan Evaluasi Alat Rekam Pajak
Atas Selisih alat rekam dan
realisasi pajak harus
dilakukan Rekonsiliasi
Analisa Potensi Wajib Pungut
sebelum memasang alat
rekam
Buat SK Tim dan SOP
Penertiban Dashboard Alat
Rekam dan Realisasi tidak
wajar
13. TindakLanjutMonev
▪ Dari 100 alat rekam pajak yang sudah terpasang bagaiamana
tingkat efisiensinya? Bagaimana monitoringnya?
▪ Apakah sudah dilakukan pendataan dan clustering pada para
pelaku usaha/wajib pungut?
▪ Apakah atas selisih catatan alat rekam dan realisasi pembayaran
sudah diselesaikan?
▪ Apakah status tutup sudah dilakukan pengambilan alat rekam?
▪ Apakah Perda/Perkada terkait sanksi dan monitoring evaluasi alat
rekam sudah diselesaikan?
14. Monitoring dan Evaluasi Piutang Pajak
Database Wajib
Pungut yang tidak
membayar Pajak
Integrasikan
database tersebut
dengan Dinas PTSP
Kirimkan Surat
Peringatan untuk
Melakukan
Kewajiban Pajak
Setelah Diperingati
tetap tidak
membayar lakukan
penertiban
15. TindakLanjutMonev
▪ Apakah sudah dilakukan pembersihan atas piutang PBB yang
pelimpahan dari pusat?
▪ Apakah sudah dilakukan pembayaran piutang atas WP yang belum
melunasi kewajibannya?
▪ Apakah sudah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait
dengan tingginya jumlah tunggakan Piutang?
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelimpahan
Kewenangan 100%
Review Kepatuhan SOP,
Pemberian Rekomendasi
Teknis oleh Inspektorat
KSWP Daerah
Integrasi antara Perijinan
dan Pendapatan
Kelengkapan Aturan,
Dukungan
IT, dan Tempat Pelayanan
PTSP
18. TindakLanjutMonev
▪ Apakah sudah dibuatkan aplikasi/mekanisme mirroring antara PTSP
dan Bidang Pendapatan untuk penerapan KSWP Daerah dan dengan
DJP untuk KSWP Pusat?
▪ Apakah sudah dilakukan perbaikan dan pendelegasian kewenangan
penuh ke PTSP? Dan apakah masih ada OPD lain yang melayani
pemberian dan penerbitan izin?
▪ Sudah dilakukan perbaikan pada aplikasi untuk dapat melihat
ketepatan waktu penerbitan ijin dan pemeriksaan oleh inspektorat
soal pemberian rekomendasi ijin yang terlambat?
19. Inspektorat melakukan
review atas proses
pengadaan barang dan
jasa, dan juga
akuntabilitas IT UKPBJ
Miliki database terkait
evaluasi kinerja
vendor, bisa diakses
semua OPD, dan list
vendor yang di
blacklist
Lakukan Konsolidasi
Pengadaan
Review Kecukupan
Fungsional di UKPBJ
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Evaluasi Realisasi
Pengadaan Barang
dan Jasa antara HPS
dan Jumlah Realisasi
atas proyek dengan
penghematan yang
signifikan
Reviu Anggaran Belanja
Langsung dan Kepatuhan
Input SIRUP
20. TindakLanjutMonev
▪ Apakah sudah dimapping ASN yang memiliki sertifikat PBJ, sudah
berpengalaman 2 tahun dalam pengadaan barang dan jasa, dan
belum menduduki posisi struktural untuk pemenuhan SDM UKPBJ?
Bagaimana tindak lanjutnya?
▪ Terkait kemudahan untuk konsolidasi pengadaan, apakah UKPBJ
sudah masuk dalam tim TAPD?
▪ Apa sanksi terkait ketidakpatuhan input SIRUP?
21. Proses Kepegawaian
Pelaksanaan Proses Promosi, Mutasi,
Rotasi dan Pemberhentian dilakukan
sesuai prosedur dan direview secara
berkala oleh inspektorat
MANAJEMEN ASN
Proses pengenaan sanksi atas pelanggaran
kepegawaian, penundaan TPP atas
ketidakpatuhan LHKPN, Gratifikasi, TPTGR
dan Pengelolaan BMD
Penegakkan sanksi Kepegawaian
22. TindakLanjutMonev
▪ Apakah masih ada pembayaran gaji lewat rekening penampung
bukan rekening penerima akhir?
▪ Apakah masih ada tahapan atau penetapan panitia seleksi yang
tidak sesuai aturan (hasil reviu kinerja dari Inspektorat) ?
