alur sistem OSS RBA

1. SOSIALISASI
SISTEM PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

2. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
Substansi UU Cipta Kerja
Dengan metode Omnibus Law,
79 Undang-Undang direvisi
sekaligus hanya dengan satu UU
Cipta Kerja yang mengatur
multisektor
UU
Cipta
Kerja
186 Pasal
dan 15 BAB
dalam UU CK
disederhanakan menjadi
11 Klaster dalam UU Cipta Kerja
Peningkatan Ekosistem
Investasi dan Kegiatan Usaha
Perizinan Berusaha
Ketenagakerjaan
Dukungan Koperasi dan UMKM
Dukungan Riset dan Inovasi
Pengadaan Lahan
Kawasan Ekonomi
Kemudahan Berusaha
Investasi Pemerintah Pusat
dan Percepatan PSN
Administrasi Pemerintahan
Pengenaan Sanksi

3. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
Progres Peraturan Turunan UU Cipta Kerja
51
Peraturan
Pelaksana
47
Peraturan
Pemerintah
(PP)
4
Peraturan
Presiden
(Perpres)
Peraturan turunan implementasi UU
Cipta Kerja sebanyak 194 Peraturan
Menteri/Lembaga, dan terdapat 22
Peraturan Menteri/Kepala
Lembaga yang terkait langsung
dengan Sistem OSS
Peraturan Pelaksana yang terkait langsung dengan
Perizinan dan Kemudahan Berusaha:
1. PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaran Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
2. PP No. 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah;
3. PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan K-UMKM
4. PP No. 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta
Pendaftaran Pendirian,perubahan, Dan Pembubaran
Perseroan Yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro
dan Kecil
5. PP No. 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung
6. PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang
7. PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Perpres No. 10/2021 jo. No. 49/2021 tentang Bidang
Usaha Penanaman Modal

4. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
4
PP NO. 5 TAHUN 2021
• Bab I : Ketentuan Umum
• Bab II : Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• Bab III : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan
Sektor
• Bab IV : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan
Pengawasan Melalui Layanan Sistem Terintegrasi
Secara Elektronik
• Bab V : Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
• Bab VI : Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
• Bab VII : Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
• Bab VIII : Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
• Bab IX : Sanksi
• Bab X : Ketentuan Lain-Lain
• Bab XI : Ketentuan Peralihan
• Bab XII : Ketentuan Penutup
I. Tabel Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat
Risiko dan Tabel Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha (per Sektor, per
KBLI atau KBLI Terkait).
II. Tabel Persyaratan dan/ atau Kewajiban Perizinan
Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk
Menunjang Kegiatan Usaha (per Sektor, per
KBLI atau KBLI Terkait)
III. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
IV. Pedoman Penyusuan batang Tubuh & Lampiran
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk
BATANG TUBUH LAMPIRAN
SUBSTANSI PP
PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
(P2B2R)

5. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.

6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Persyaratan Dasar
Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko sesuai Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha (UMKU)
Sebelum UU CK Setelah UU CK
Izin Lokasi
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
(KKPR)
Izin Lingkungan Persetujuan Lingkungan
Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan
Sertifikat Laik Fungsi
(SLF)
Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) dan SLF
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan
KBLI yang ditanam dalam PP 5/2021.
- Pemenuhan persyaratan dan kewajiban didasarkan
atas PP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban*
turunan dari PP 5/2021.
- Sebelumnya (OSS 1.1) dikenal Izin Komersial/Operasional
- Layanan PB UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem
OSS
- PB UMKU sedang dalam proses finalisasi sistem dengan K/L
dan sudah terdapat kesepakatan:
a. apabila nomenklatur dan layanan sudah diakomodir
dalam Sistem K/L, terlebih dahulu akan dilakukan
integrasi sistem, namun
b. apabila belum diakomodir oleh sistem K/L, prioritas
segera ditanam dalam sistem OSS.
*) Berbagai persyaratan diatur dalam 22 Permen/Perban yang harus diakomodir dan ditanam dalam sistem OSS
Pasal 6 UU Cipta Kerja:
Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:
• Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan
penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
• Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan
menjadi:
a. kegiatan usaha berisiko rendah;
b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

7. SistemOSSwajib digunakanoleh
Pelaku
Usaha
Pemerintah
Daerah
UMK
Non UMK
18 K/L 34 Provinsi
416 Kabupaten
98 Kota
19 KEK 5 KPBPB
Kementerian/
Lembaga
KEK KPBPB
Sistem OSS Berbasis Risiko
Informasi
Perizinan dan
Fasilitas Berusaha
Pengawasan
FiturdalamSistemOSS

8. 8
Penerbit Perizinan Berusaha

9. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
1. PELAKU USAHA, yaitu :
a. penanggung jawab pelaku usaha
perseorangan
b. direksi/pengurus badan usaha
c. kepala kantor perwakilan; atau
d. direksi/penanggungjawab badan
usaha luar negeri
2. KEMENTERIAN / LEMBAGA
3. DPMPTSP PROPINSI
4. DPMPTSP KAB/KOTA
5. ADMINISTRATOR KEK
6. BADAN PENGUSAHAAN
KPBPB
Lembaga OSS dapat memberikan hak akses terbatas untuk informasi
tertentu kepada perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dll
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
HAK AKSES DAN HAK AKSES TURUNAN
Hak Akses Turunan
a. Kementerian/Lembaga Terkait kepada direktorat jenderal/unit eselon I yang
membidangi kegiatan usaha dan unit pengolahan data
b. DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota kepada organisasi
perangkat daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang
membidangi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha
pada DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota, serta organisasi
perangkat daerah teknis yang membidangi pengolahan data
c. Administrator KEK kepada unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha
dan Pengawasan Perizinan Berusaha
d. Badan pengusahaan KPBPB kepada unit kerja yang membidangi Perizinan
Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha
Penerima hak akses No. 2 s/d 6 disebut sebagai Pengelola Hak
Akses

10. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
PROSES BISNIS OSS – SUBSISTEM
Pelaku usaha
SUBSISTEM PELAYANAN
INFORMASI
Informasi umum
perizinan
Regulasi dan
peraturan
Panduan
FAQ
WhatsApp for
Business
Informasi tata
ruang
VALIDASI
NIK-Dukcapil
Paspor-Imigrasi
NPWP-DJP
KKPR Laut-KKP
KKPR Darat-
ATR/BPN
Kawasan Hutan-
KLHK
Akta-AHU
SUBSISTEM
PENGAWASAN
Pengawasan rutin
Pengawasan insidental
Jadwal pengawasan
tahunan
Surat tugas
Profil pelaku usaha
Pengenaan sanksi
SMART ENGINE
Profil pelaku
usaha
Persyaratan
dasar
SS/Izin KBLI
Durasi/SLA BUPM
Kewenangan
verifikasi SS/Izin Skala usaha
Investasi
Kriteria
lainnya
Hasil
pengawasan/BAP
KELUARAN
Rendah: NIB
Menengah
Rendah:
NIB + SSU 
SSP
Menengah
Tinggi:
NIB + SSU 
SSP
Tinggi:
NIB + Izin 
SSU dan/atau
SSP
RISK MANAGEMENT ENGINE
Matriks risiko berdasarkan
KBLI/kegiatan usaha:
• Penilaian risiko oleh K/L sektor
• Luas lahan
• Luas/jumlah tingkat bangunan
• Kriteria lainnya
Parameter risiko Penilaian risiko
FASILITAS
PENANAMAN
MODAL
SUBSISTEM PERIZINAN
BERUSAHA
K/L/D
Input/evaluasi/
penilaian
Notifikasi

11. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
METODE PEMROSESAN UMKU (NON TRANSAKSIONAL)
INTEGRASI
• Integrasi
(SSO) antara
OSS dan sistem
KL
• Persyaratan di
sistem KL
SISTEM OSS
(PUSAT)
• Melalui Hak
Akses OSS
• Dapat
mengakomodir
lampiran data
teknis
SISTEM OSS
(DAERAH)
• Melalui Hak
Akses OSS
• Dapat
mengakomodir
lampiran data
teknis

12. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
Pertukaran Data dalam OSS
Berbasis Risiko
Terdapat tiga metodologi yang digunakan di dalam OSS untuk terintegrasi dengan K/L/D
Pertukaran Data Terkait
Perizinan Berusaha
Pemrosesan Perizinan
Dengan Hak Akses K/L
Pemrosesan Perizinan
Dengan Hak Akses Daerah
 Kementerian Dalam Negeri
 Kemenkumham
 Kementerian Keuangan
 Kementerian ATR/BPN
 Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan / PTSP
 Kementerian Tenaga Kerja
 BPJS Kesehatan
 BPJS Ketenagkerjaan
 Badan Standardisasi Nasional
 Badan Penyelenggaran Jaminan Produk
Halal
 Kementerian PUPR
 Kementerian Pertanian
 Kementerian Perindustrian
 Kementerian ESDM
 Kementerian Perhubungan
 Kementerian Keuangan
 Kementerian Kesehatan
 Kementerian Kominfo
 Kementerian Pariwisata/Bekraf
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
 Kementerian Agama
 Kementerian Kelautan dan Perikanan
 BPOM
 BAPETEN
 BRIN
 Kepolisian RepublikIndonesia
 DPMPTSP [514 Kabupaten/Kota + 34 Provinsi + 15 KEK + 5 KPBPB]
1
2
3
11
18
548 DPMPTSP
Pemroresan, Pemenuhan
Persyaratan, Validasi, dsb

13. 13
Kategori Pelaku Usaha

14. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
Risiko: MENENGAH RENDAH
PerizinanBerusaha:NIB+SERTIFIKATSTANDAR(SS)
PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL
NIB + SS sebagai PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk melakukan kegiatan usaha
NIB + SS
PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Pengesahan PKPLH – UKL/UPL by system OSS
SS: Sertifikat Standar dalam bentuk pernyataan mandiri dari pelaku usaha
Risiko: MENENGAH TINGGI
PerizinanBerusaha:NIB+SERTIFIKATSTANDAR(SS)
PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL
NIB + SS sebagai PERIZINAN BERUSAHA
berlaku untuk melakukan kegiatan usaha
• NIB + SS sebagai legalitas
selama tahap persiapan
• SS dalam bentuk
PERNYATAAN MANDIRI
dari pelaku usaha
1.NIB + SS
3.
VERIFIKASI
2. PERSETUJUANLINGKUNGAN
PengesahanPKPLH – UKL/UPL
4. SS*
• VERIFIKASI pemenuhan standar usaha + persetujuan lingkungan
• SS* setelah dilakukanverifikasi pemenuhanstandarUsahaoleh Pemerintah
Risiko: RENDAH
PerizinanBerusaha:NomorIndukBerusaha(NIB)
PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL
NIB sebagai PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk melakukan kegiatan usaha
NIB
PERSETUJUAN LINGKUNGAN
SPPL by OSS
Risiko: TINGGI
PerizinanBerusaha:NIB+IZIN
PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL
NIB + IZIN sebagai PERIZINAN BERUSAHA
berlaku untuk melakukan kegiatan usaha
NIB sebagai legalitas selama
tahap persiapan
1.NIB
3.
VERIFIKASI
2. PERSETUJUANLINGKUNGAN
PengesahanPKPLH – UKL/UPL
atau
Amdal- SKKL
4. IZIN
• VERIFIKASI pemenuhan standar usaha + persetujuan lingkungan
Perizinan Berusaha (Berbasis Risiko)

15. 15
Perizinan Tunggal: UMK Risiko Rendah
- Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perhatian khusus bagi pelaku UMK risiko rendah berupa
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai perizinan tunggal.
- NIB tidak hanya berlaku sebagai legalitas, tetapi juga termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan
Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH).
- Selanjutnya pelaku usaha akan difasilitasi dan dibina oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) terkait
SNI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait SJPH.
Legalitas Berusaha Standar Nasional
Indonesia (SNI)
Sertifikasi Jaminan
Produk Halal (SJPH)

16. Tingkat Risiko
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut
menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dapat dicek di tautan ini. KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020
dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah pembagian tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusahanya :
TINGKAT
RISIKO
Risiko Rendah (R)
Risiko Menengah
Rendah (MR)
Risiko Menengah
Tinggi (MT)
Risiko Tinggi (T)
PERIZINAN
BERUSAHA
Nomor Induk Berusaha
(NIB)
 Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan
 Sertifikat Standar
(SS) berupa
Pernyataan Mandiri
 Nomor Induk
Berusaha (NIB)
dan
 Sertifikat Standar (SS)
yang harus
diverifikasi oleh
Kementerian/
Lembaga/
Pemerintah Daerah
 Nomor Induk
Berusaha (NIB),
 Izin yang harus
disetujui oleh
Kementerian/Lemba
ga/ Pemerintah
Daerah, dan/atau
Sertifikat Standar (SS)
jika dibutuhkan

17. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
Perizinan Berusaha sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021
Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha (UMKU)
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
• KBLI tingkat risiko tercantum dalam
lampiran IA dan IIA PP No. 5 Tahun 2021.
• Persyaratan UMKU tercantum dalam
lampiran IB dan IIB PP No. 5/2021
• Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat
risiko usaha.
• UMKU diperlukan bagi kegiatan usaha
dan/atau produk pada saat pelaksanaan
tahap operasional dan/atau komersial
(Pasal 20 PP No. 5 Tahun 2021)
• Telah diimplementasikan sejak
diluncurkan 4 Agustus 2021.
• Sedang dibangun Penyempurnaan di
Sistem OSS

18. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
ALUR PENERBITAN PERIZINAN RISIKOMENENGAH
TINGGI/TINGGI
Permohonan
Berusaha
melalui OSS
Ya
Tidak
Sudah
Terlewati
Belum
Terlewati
Sistem
Menampilkan
Notifikasi
Pemenuhan
Persyaratan
Notifikasi
Permohonan
verifikasi kepada
OPD, diikuti
Kelengkapan
Persyaratan
Verifikasi
Pemenuhan
SS/Izin oleh OPD
Pelaku
Usaha
Pembayaran
PNBP
Sistem
Mengirimkan
Tagihan PNBP ke
Pelaku Usaha
PTSP menunggu
pembayaran
PNBP oleh
Pelaku Usaha
PTSP Melanjutkan
Proses
Persetujuan
SS/Izin
Sistem Otomatis
menerbitkan
SS/Izin (Fiktif
Positif)
SLA
Unit Pengelola
Hak Akses
melakukan
Persetujuan
SS/Izin
Notifikasi Unit
Pengelola Hak
Akses
DISETUJUI
KURANG
LENGKAP
DITOLAK
Sistem OSS menerbitkan
Persetujuan SS/Izin oleh Unit
Pengelola Hak Akses
Sistem OSS menyampaikan
permintaan untuk melengkapi
kekurangan
Sistem OSS menyampaikan
penolakan

19. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
19
Saat ini sebanyak 531 Jenis PB UMKU yang telah
dapat diproses melalui sistem OSS Berbasis Risiko
PB UMKU

20. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
Perizinan yang satu kali
pakai, durasi berlaku
pendek
Contoh :
izin ekspor/impor
Untuk perizinan ekspor
impor akan dilayani INSW
Transaksional
Perizinan yang dapat
digunakan atas
kegiatannya, durasi izin
panjang
Contoh :
Sertifikat Cara Pembuatan
Alat Kesehatan yang Baik
(CPAKB)
Non
Transaksional

21. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
ALUR PENERBITAN PB-UMKU
Permohonan
PB-UMKU
melalui OSS
Ya
Tidak
Sudah
Terlewati
Belum
Terlewati
Sistem
Menampilkan
Notifikasi
Pemenuhan
Persyaratan
Melakukan
pengisian data
dan upload
persyaratan
tambahan melalui
SIINAS
Verifikasi
Pemenuhan
Persyaratan oleh
Unit Verifikator
Pelaku
Usaha
Pembayaran
PNBP
Sistem
Mengirimkan
Tagihan PNBP ke
Pelaku Usaha
Verifikator
menunggu
pembayaran
PNBP oleh
Pelaku Usaha
Unit Verifikator
Melanjutkan
Proses
Persetujuan
Permohonan
Sistem Otomatis
menerbitkan
PB-UMKU
(Fiktif Positif)
SLA
Unit Persetujuan
melakukan
Persetujuan
Permohonan
Notifikasi Unit
Persetujuan
DISETUJUI
KURANG
LENGKAP
DITOLAK
Sistem OSS menerbitkan PB-
UMKU oleh Kementerian
Sistem OSS menyampaikan
permintaan untuk melengkapi
kekurangan
Sistem OSS menyampaikan
penolakan

22. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
DASAR HUKUM FIKTIF POSITIF
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja
Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung
Cipta Kerja
Bagian Kedua Pasal 175
Pasal 39 angka 6 Ketentuan pasal 53 huruf 3 dan 4 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh
persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik
menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau
Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan,
permohonan dianggap dikabulkan secara
hukum.

23. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
DASAR HUKUM FIKTIF POSITIF (lanjut...)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
PB Risiko Menengah Tinggi
Pasal 199
(1) Dalam hal kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah
kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan masing-masing tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada
Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa
Sertifikat Standar telah terverifikasi.
(2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah mencantumkan
keterangan telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PB Risiko Tinggi
Pasal 204
Dalam hal kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah
kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan masing-masing tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada
Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan Izin.

24. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
Email
kontak@oss.go.id
Tatap Muka Virtual WhatsApp
Business
Terdapat 40 orang/hari
(pelaku usaha/badan
usaha) dan 20 orang/hari
(K/L/D) dapat melayani
1.080 orang/hari
+62 811-6774-642
Terdapat
48 orang/hari
Waktu operasional Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB
(kecuali Virtual sampai 15.00 WIB)
Media
Sosial
Terdapat
5 orang/hari
Media Layanan Konsultasi OSS Berbasis Risiko

25. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.

26. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
Bukti
Pemenuhan
pada Lampiran
SS tertulis
“Permohonan
disetujui secara
otomatis oleh
Sistem OSS”
*Lampiran I Peraturan Badan
Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021 halaman 248 dan 249
Bentuk Perizinan yang Terbit Secara Fiktif
Positif Risiko MT (SS)

27. Copyright © 2021 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
Bukti Pemenuhan
pada Lampiran Izin
tertulis
“Permohonan
disetujui secara
otomatis oleh
Sistem OSS”
*Lampiran I Peraturan Badan
Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021 halaman 259 dan 260
Bentuk Perizinan yang Terbit Secara Fiktif
Positif Risiko T (Izin)