Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Online Single Submission (OSS) untuk izin usaha mikro kecil di Provinsi Jambi. OSS merupakan sistem perizinan berbasis elektronik tunggal yang mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan pelayanan perizinan berusaha di Indonesia.

1. Online Single Submission
Dalam Rangka Izin Usaha
Mikro Kecil (IUMK)
SosialisasiIzinUsahaMikroKecil
Jambi,18Juli 2019
O
S
S

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN DPM PTSP
PROVINSI JAMBI
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Penananam Modal dan PTSP Prov. Jambi
Keputusan Gubernur Jambi Nomor 584/Kep.Gub/DPM-PTSP-
5/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A DPM PTSP Provinsi
Jambi
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 02 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31
Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

3. Tim Teknis
Seksi Pelayanan
Perizinan dan
Nonperizinan A/I
Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan A
Seksi Pelayanan
Perizinan dan
Nonperizinan A/II
Seksi Pelayanan
Perizinan dan
Nonperizinan A/III
Tim Teknis
Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan B
Seksi Pelayanan
Perizinan dan
Nonperizinan B/III
Seksi Pelayanan
Perizinan dan
Nonperizinan B/II
Seksi Pelayanan
Perizinan dan
Nonperizinan B/I
KEPALA
DINAS
Sekretaris
Subbagian
Umum
Subbagian
Program Dan
Keuangan
Jabatan
Fungsional
Bidang Pengaduan,
Kebijakan, dan Pelaporan
Layanan
Seksi Pelaporan dan
Peningkatan Layanan
Seksi Kebijakan dan
Penyuluhan Layanan
Seksi Pengaduan dan
Informasi Layanan
Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal dan Informasi
Penanaman Modal
Seksi Pengolahan Data
dan Sistem Informasi
Penanaman Modal
p
Seksi Pembinaan
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Seksi Pemantauan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Jabatan
Fungsional
Seksi Perencanaan
Penanaman Modal
Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
Seksi Deregulasi
Penanaman Modal
Seksi Pemberdayaan
Usaha
Jabatan
Fungsional
Bidang Promosi
Penanaman Modal
Seksi Sarana dan
Prasarana Promosi
Penanaman Modal
Seksi Pelaksanaan
Promosi Penanaman
Modal
Seksi Pengembangan
Promosi Penanaman
Modal
Jabatan
Fungsional
Struktur Organisasi DPM PTSP Prov. Jambi Berdasarkan Permendagri
Nomor 100/2016

4. VISI –MISI PEMPROV JAMBI
VISI – MISI DPMPTSP
VISI : TERWUJUDNYA PENANAMAN MODAL YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG
SECARA BERKELANJUTAN MENUJU JAMBI TUNTAS 2021
MISI :
1. MENDORONG TERCIPTANYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DAN BERDAYA
SAING
2. MEWUJUDKAN INVESTASI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN
VISI : TERWUJUDNYA JAMBI TUNTAS 2021
“TERTIB,UNGGUL,NYAMAN,TANGGUH, ADIL SEJAHTERA”
MISI : MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI
OPTIMALISASI PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DI
DUKUNG OLEH PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN
INOVASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

5. LATAR BELAKANG
1. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI – DAN DAYA SAING DAERAH
2. REFORMASI BIROKRASI – PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
3. AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
4. PRIORITAS NASIONAL DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH.
5. MENYATUKAN SEMUA JENIS IJIN DALAM SATU TEMPAT,
( PERMOHONAN S/D TERBITNYA DOKUMEN ) ONE STOP SERVICE
KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
( P T S P )

6. KLASIFIKASI JENIS USAHA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008

7. • Kriteria Usaha Mikro :
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.
Penjualan Tahunan paling banyak/ < Rp.300.000.000,-
Kriteria Usaha Kecil
Kekayaan bersih > Rp.50.000.000,- s.d. Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.
Penjualan tahunan > Rp.300.000.000,- s.d. Rp.2.500.000.000,-
Kriteria Usaha Menengah
kekayaan bersih > Rp.500.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,-tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha
Penjualan tahunan > Rp.2.500.000.000 s.d. Rp.50.000.000.000
Sumber : Undang-undang no.20 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
KRITERIA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

8. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL,
MENENGAH (UMKM)
 Lampiran PP 24 Tahun 2018 PP 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
8

9. DASAR HUKUM PERIZINAN OSS BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL
9

10. PASAL 5 BAB II PERMENKOPUKM NO 2 TAHUN 2019
ONELINE SINGLE SUBMISSION

11. PERUBAHAN PARADIGMA PERIZINAN

12. 12 Sistem OSS Launching 9 Juli 2018 melibatkan 25 K/L, 34
Provinsi, 514 Kab/Kota, 12 KEK, 4 FTZ, dan 87 Kawasan
Industri.
Validasi data identitas pelaku usaha dalam tahap awal dilakukan
melalui konfirmasi ke sistem: Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, dan
Ditjen Pajak.
Operasional sistem OSS didukung oleh sistem Ditjen AHU,
Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak, Ditjen Bea & Cukai, BKPM,
Kemendag, INSW, Kementan, dan Kemen. PUPR.
Operasional pelayananberbantuan
Secara regular dilakukan bimtek kepada pemda, K/L,
pelaku/asosiasi usaha.
Menggunakan satu portal nasional, satu
identitas perizinan berusaha (NIB), dan
satu format izin berusaha (Izin Usaha
dan Izin Operasional/Komersial);
Konsep Perizinan melalui OSS
Perizinan Berusaha diterbitkan
berdasarkan Komitmen yang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha;
Pemenuhan komitmen diselesaikan di
K/L dan/atau Pemda.
Sistempelayanan onlineberbasis-web
2 Weeks

13. PenjelasanUmumOSS:Tahap Pendaftaran
13
PELAKU
USAHA
Perorangan
(Non Badan
Usaha)
OSS*
AHUONLINE
(pengesahan PT)
Mendirikan
Badan
Usaha :
1. PT
2. CV
,Firma
3. Koperasi
Notaris
KS
WP BP
J
S TKAOnline Dukcapil
*Dengan terintegrasinya sistem OSS
terhadap sistem K/L lainnya, maka
data Pelaku Usaha tervalidasi
secara sistem.
SPIPISE
AHU
Online
INSW
NOMOR INDUK
BERUSAHA
NPWP
BPJS Kesehatan
BPJS
Ketenagakerjaan
NIBsekaligussebagai:
1. TDP
2. API
3. AksesKepabeanan

14. MANFAAT OSS
ONELINE SINGLE SUBMISSION

15. PRASYARAT SEBELUM MENGAKSES OSS
ONELINE SINGLE SUBMISSION

16. PROSEDUR MENGGUNAKAN OSS
ONELINE SINGLE SUBMISSION

17. AKTIVASI OSS
ONELINE SINGLE SUBMISSION

18. CARA MENDAPATKAN NIB
ONELINE SINGLE SUBMISSION

19. Keterkaitan Sistem Pemda dengan Sistem OSS
Sistem Perizinan di Daerah memfasilitasi pelaku usaha untuk pemenuhan komitmen (persyaratan) : (i).
Sarana/Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, dan/atau SLF); (ii) Izin Usaha; (iii) dan penerbitan
Izin Komersial/Operasional
OSS
K/L DPMPTSP
OPD
Koordinasi
Pelaku
Usaha
1
2
3
4
1. Pelaku Usaha mengajuka perizinan
berusaha dan OSS dapat
menerbitkan izin yang berlaku
efektif/ belum
kewenangannya.
3. Pelaku Usaha melakukan
pemenuhan komitmen ke K/L/D.
persetujuan komitmen.
5. K/L/D menotifikasi
pemenuhan komitmen
persetujuan
kepada OSS
dan Izin berlakuefektif.
Keterangan :
5 5
2
3
2. OSSmengirimkan data perizinan dan
komitmen ke K/L/D, sesuai dengan

20. TDP
• Tanda
Daftar
Perusahaa
n
API
• Angka
Pengenal
Impor
(APIP/APIU)
akses
kepabeana
n
• dahulu nomor
induk
kepabeanan
NIB: Nomor IndukBerusaha
PENDAFTARAN
Pengelompokan Jenis Perizinan
Berusaha :
1.Izin Usaha.
2.Izin Komersial atau Operasional.
Seluruh perizinan berusaha yang
diatur dalam peraturan perundang-
undangan sektor, dikelompokan
sebagai Izin Usaha atau Izin
Komersial atau Operasional.
PERIZINAN BERUSAHA
PerizinanBerusahadenganO
S
S

21. PERBANDINGAN MEKANISME PERIZINAN LAMA DAN BARU
PRINSIP DASAR PP 24 TAHUN 2018

22. IZIN USAHA
•Izin Usaha
Sektoral
•SIUP
(otomatis)
KOMITMEN KOMITMEN
• Izin Edar
• Sertifikat
• Lisensi
• Persetujuan
Impor;
• Dll.
•Izin Lokasi
•Izin
Lingkungan
•Izin Mendirikan
Bangunan
•SLF
IZIN KOMERSIAL/
OPERASIONAL
•Daftar
Izin
Komersia
l/
Operasio
nal
Peran K/L/D dalam Proses Pemenuhan Komitmen
• Data NIB,Permohonan Izin Lokasi,Izin Lingkungan, Izin Usaha,dan Daftar Izin Komersial/Operasional dikirimkan
keDPMPTSPmelalui Webform. Permohonan Data IMB dikirimkan keSIMBG.
• SistemOSStelah terkoneksi dan terintegrasi dengan 32 SistemK/L(house tohouse).
NOMOR INDUK
BERUSAHA
DPMPTSP K/L/DPMPTSP

23. PEMERINTAHKABUPATEN/ KOT
A
(DPMPTSP)
PEMERINTAHPROVINSI
(DPMPTSP)
PEMERINTAHPUSA
T
(Kementerian/Lembaga)
PenerbitanPerizinanBerusaha
SARANA
penerbitan
perizinan
PEMERINTAHPUSA
T
(BKPM) LEMBAGAOSS

24. LAYANAN OSS PADA DPM PTSP

25. Presiden
SATGAS
Nasional
OSS/ BKPM
SATGAS K/L
Pendukung
SATGAS
Leading
Sector
SATGAS
Provinsi
SATGAS
Kab/Kota
Sekjen Sekjen Sekretaris Daerah
Up/Down Line
Keterangan
Garis Koordinasi
Garis Pendukung
Garis Penugasan
L
L
L
Laporan Per Bulan
• SATGAS Nasional bertanggung
jawab penuh terhadap pemantauan
proses perizinan berusaha dan wajib
melapor setiap bulan kepada
Presiden.
• SATGAS K/L, Provinsi, Kab/Kota
Wajib: (1) mengawal dan membantu
penyelesaian setiap perizinan
berusaha; (2) mengidentifikasi
perizinan yang perlu direformasi
(dimudahkan atau distandarkan); dan
(3) melaporkan semua kegiatan berusaha
dan permasalahannya kepada
SATGAS Nasional.
• SATGAS Leading Sector adalah
SATGAS yang paling bertanggung
jawab terhadap pembinaan,
pengembangan, dan pelayanan
perizinan berusaha suatu sektor atau
urusan.
• SATGAS Pendukung adalah
SATGAS yang wajib mendukung
perizinan yang diperlukan oleh
Leading Sector untuk penyelesaian
suatu investasi/berusaha.
DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP
Sekretaris Daerah
DPMPTSP
2
Struktur Satuan Tugas Perpres No. 91 Tahun 2017

26. • Tercatat 3 Kabupaten/Kota yang
memiliki persebaran NIB
terbanyak via OSS., Namun,
jumlah persebaran NIB tersebut
hendaknya diikuti dengan jumlah
data perizinan berusaha di lokasi
tersebut.
• Kabupaten/Kota perlu
meningkatkan keaktifan dalam
menindaklanjuti data perizinan
berusaha dan menotifikasi ke
OSS.
PerkembanganPenggunaanOSS Di Prov.Jambi
DATA NIB KAB/KOTA SE-PROVINSI JAMBI S/D 07 APRIL 2019

27. SEKIAN TERIMA KASIH